Perbandingan Program Sanitasi pada Tahap Pasca Konstruksi IPAL Komunal di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Abstract

ALIFIA FARAH PRAMUDITA. Perbandingan Program Sanitasi Pada Tahap Pasca Konstruksi IPAL Komunal Di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Dibimbing oleh Dr. ANDIK YULIANTO, S.T., M.T dan NOVIANI IMA WANTOPUTRI, S.T., M.T. Sebagai upaya untuk mencapai akses sanitasi layak, dengan meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, pemerintah membuat progam pembangunan sanitasi berbasis masyarakat. Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah diselenggarakannya program dari pemerintah ini. Empat program pengadaan IPAL Komunal di Kabupaten Sleman yaitu SANIMAS, USRI, DAK dan SLBM. Meski pembangunan telah selesai, hal tersebut tidak menjamin sarana tersebut berjalan dengan baik tahapan pasca konstruksi. Mengingat program pengadaan IPAL Komunal berbeda, tentu memiliki kekurangan yang berbeda pula. Untuk mengetahui hal ini maka dilakukan evaluasi berdasarkan aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan program sanitasi pada tahap pasca konstruksi IPAL Komunal, mencakup aspek kelembagaan pengelola, kinerja pengelola, peran pemerintah daerah dan keuangan berdasarkan program pengadaannya di Kabupaten Sleman menggunakan metode scoring dan pembobotan. Dalam penelitian ini pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan program pengadaanya. Untuk setiap IPAL Komunal ada 1 orang responden, selain itu pada tahap ini juga dilakukan studi literatur untuk memperoleh data peraturan atau ketentuan pelaksanaan sebagai acuan dalam mengevaluasi. Dengan kedua tahapan diatas dinilai dapat mewakili kondisi keseluruhan masing-masing IPAL Komunal. Berdasarkan hasil analisis data, Program SANIMAS dan Program DAK mendapatkan nilai yang rendah pada aspek peran pemerintah daerah, ini dibuktikan dengan tidak adanya bantuan fasilitas maupun pendanaan dari pemerintah. Program USRI pada aspek kelembagaan pengelola dinilai kurang karena IPAL Nologaten jumlah pengelolanya belum memenuhi ketentuan. Sedangkan Program SLBM dalam aspek kelembagaan pengelola dan kinerja pengelola dinilai masih kurang, karena IPAL Ambarketawang tidak menyimpan dokumentasi IPAL Komunal dan tidak memiliki SOP pemeliharaan serta pengelola belum paham mengenai TUPOKSI sebagai pengurus.