| dc.description.abstract | Kemunduran pertumbuhan ekonomi karena menurunnya populasi pekerja yang disebabkan oleh isu ageing population, menimbulkan kekhawatiran pemerintah Jepang. Pada tahun 1993, pemerintah Jepang mulai menanggapi permasalahan tersebut melalui kebijakan pekerja asing dengan menerapkan Technical Intern Training Programme (TITP). Terpilihnya Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020 dan Paralimpiade atau lebih dikenal Tokyo 2020 di tahun 2014, menyebabkan kebutuhan pekerja semakin meningkat. Hal ini membuat pemerintah Jepang melakukan evaluasi kebijakan TITP, dan menerapkan kebijakan baru yaitu New Foreign-Worker Visas (NFWV). Pemutakhiran kebijakan terhadap pekerja asing di Jepang melalui NFWV ditujukan untuk menarik lebih banyak pekerja asing masuk ke Jepang.Melalui NFWV sektor-sektor pekerjaan baru ditambah dengan tujuan untuk menambah kuota pekerja asing. Meskipun begitu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan pekerja asing tersebut adalah isu diskriminasi yang tidak kunjung hilang. Dengan menggunakan model Inkrementalis, skripsi ini menganalisis bagaimana perumusan kebijakan NFWV sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan pekerja Jepang di tengah adanya isu diskriminasi terhadap pekerja asing. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap melalui proses muddling throughmerupakan hal yang paling efektif bagi Jepang dalam memenuhi kebutuhan pekerjanya dilihat dari indikator waktu, sumber daya, dan informasi. Melalui proses ini, pemerintah Jepang mengambil sikap rasional untuk hal-hal bersifat pragmatis dalam mengatasi kekurangan pekerja, daripada memperhatikan isu sosial yang abstrak seperti isu diskriminasi. | en_US |
