Studi Hubungan Sistem Protokoler terhadap Rancangan Tata Ruang Rumah Dinas Bupati Studi Kasus Rumah Kedinasan Bupati di Empat Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan
Abstract
Dalam menjalankan tugasnya seorang bupati diatur oleh sistem protokoler
agar dalam pelayanan dengan instansi lain dan masyarakat dapat tertib, teratur,
lancar dan sesuai dengan tujuan. Sama halnya dengan rumah dinas yang
ditempati oleh bupati sebaiknya mengikuti sistem protokoler agar rumah dinas
tersebut bisa berfungsi secara optimal baik sebagai rumah tinggal bupati
ataupun sebagai tempat bupati melakukan tugasnya sebagai kepala daerah.
Rumah dinas bupati adalah sebuah rumah yang memiliki fungsi sama
dengan rumah pada umumnya tetapi perbedaannya rumah ini juga difungsikan
oleh bupati untuk tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah,
setelah lepas dari jam kerja dikantornya.
Aktifitas-aktifitas yang berlangsung di sana telah diatur dalam sebuah
sistem yaitu sistem protokol. Sistem keprotokolan ini diperuntukkan bagi seluruh
penghuni maupun seseorang yang akan berkunjung.
Protokol diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur jalannya suatu
upacara acara dan pertemuan atau perjamuan. Dalam hal ini sistem protokol
dijadikan sebuah kriteria atau tolak ukur yang kemudian akan menghasilkan
sebuah perilaku, image, aksi, dan menjadi sebuah rekomendasi ketika bangunan
akan didirikan atau pada saat melayout suatu ruangan.
Sebagai sebuah tolak ukur maka dalam merancang ruangnya sistem
protokoler tersebut akan memiliki hubungan serta mempengaruhi dalam
mendisain. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kedalaman dan
kedangkalan suatu ruang (depth and shallow space) memakai metode spatial
syntax untuk mencari hubungan antar ruang dengan cara memberi penomoran,
yang mana urutan nomor satu dimulai dari entrance dan kemudian diteruskan ke
masing-masing ruang secara berurutan dengan melihat hubungan antar ruang.
Sehingga dapat terlihat pola jangkauan masing-masing penghuni ke tiap
ruangan Masing-masing ruang memiliki kedalaman yang berbeda-beda menurut
nilai level dimana ruang itu berada. Semakin besar nilai ruang itu maka tingkat
privasinya pun semakin tinggi.
Dari keempat rumah dinas terbentuknya pola pembagian area yaitu area
tamu area servis dan area rumah induk. Area yang memiliki nilai kedalaman
ruang terkecil adalah area servis dan yang terbesar adalah area rumah induk.
Dari ketiga area itu baru akan dibagi ruang mana saja yang akan masuk ke area
servis, area tamu dan area rumah induk.
Rekomendasi yang berupa guide line atau tipe rumah dinas dengan
kebutuhan ruang dan pengaruh-pengaruh yang ada saat merancang, akan
diaplikasikan dalam bentuk gambar-gambar. Gambar ini sudah dapat menjadi
sebuah acuan pada saat ingin membangun dan merancang rumah dinas bupati
lainnya.
Collections
- Architecture [3718]