| dc.description.abstract | Otonomi daerah membawa pengaruh terhadap kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, sesuai dengan kempampuan serta potensi yang dimilii daerah. Salah satu urusan yang menjadi kewenanagan pemerintah daerah Kaputen Boyolali berkaitan dengan urusan pelayanan publik yang kemudian diatur melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik. Peraturan daerah sebagai hukum tertulis yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat tentu harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat maupun politik hukum dari penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya peraturan daerah memerlukan evaluasi berkala guna melihat kesesuaian materi muatan yang diatur dengan perkembangan iplementasi di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada apa urgensi analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, dan bagaimana analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan peraturan perundangundangan, yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian memperoleh hasil bahwa baik secara formil maupun materil materi muatan telah sesuai dengan UU sektoral yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun ketentuan lebih lanjut yan diatur dalam PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, namun terkesan hanya copy paste dari kedua dasar hukum tersebut. Untuk itu agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi pengaturan, perlu dilakukan pengaturan yang memperhatikan kebutuhan serta kearifan lokal di Boyolali. Maka penulis merekomendasikan perlunya perbaikan di bagian konsideran berkaitan dengan tata bahasa yang digunakan; penyesuaian dasar hukum pembentukan Perda; dan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. | en_US |
