| dc.description.abstract | Otonomi dearah yang belum lama ini di terapkan di Negara Indonesia
banyak membawa dampak di berbagai aspek. Salah satu dampak positifnya
adalah dengan di berlakukannya Otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi
menjadi lebih leluasa untuk mengatur daerahnya masing-masing.
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wadah aktifitas
lembaga pemerintahan dari anggota Dewan Legislate dalam bentuk bangunan.
Aktifitas kegiatan tersebut meliputi kelembagaan eksekutif dengan masyarakat,
yang menampung segala bentuk aspirasi yang datang dari masyarakat yang
berpengaruh terhadap tugas dari anggota tersebut.
Penekanan pada bangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di
Sragen ini adalah citra bangunan Post-Moden pada penampilan bangunan.
Sebuah banguna tidak hanya merespon fungsi yang ada didalamnya tetapi juga
merespon budaya dimana bangunan tersebut akan berdiri.
Permasalahan yang diangkat secara umum adalah bagaimana
merencanakan dan merancang bangunan yang berfungsi sebagi kantor DPRD
Sragen di kawasan yang baru di area pusat dari pemerintahan.
Lingkup pembahasan yang diambil adalah pembahasan mengenai aspek-aspek
pembentuk penampilan bangunan dengan kesan Post-Modern sebagai
faktor penentu.
Metode pembahasan yang digunakan yaitu Survei Lapangan,
mempelajari bangunan tradisional Jawa dan bangunan Postmodern yang
dikaitkan dengan pemaknaan pada bentuk, ruang dan penampilanya,
mempelajari pemaknaan kesan dan citra pada bangunan.
Metode pembahasan yaitu : Diskriptif, dilakukan dengan menjelaskan data
dan informasi yang berkaitan dengan latar belakang, tujuan dan sasaran
pembahasan topik. Analisis bentuk bangunan DPR, analisa lokasi, analisa
kebutuhan dan kebesaran ruang, serta tuntutan ruang baru, analisa arsitektural
dalam kaitanya dengan penentuan penampilan bangunan gedung DPRD di
Sragen, kesimpulan dari hasil analisa sebagai pendekatan konsep dalam
perencanaan dan perancangan. | en_US |
