Balai Kota Surakarta Representasi Kekuasaan Demokrasi dalam Guna dan Citra Arsitektur

Abstract

Demokrasi yang berasal dari akronim demos (rakyat) dan cratos (otoritas), atau kekuasaan rakyat diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan kekuasaan rakyat. Konsensus yang semakin berkembang dalam rangka menerima demokrasi bersandar pada hakikat atau arti sesungguhnya. Sebab itu ketika bagian dari arsitektur berbicara melalui manifestasi secara fisik melalui bentukan arsitekturnya memiliki kesamaan sekaligus keragaman, hal ini terlihat dalam transformasinya dalam pembentukan bentuk ruang, masa, maupun penentuan batas dan orientasinya. Chandigarh Capitol complex merupakan perwujudan dari keinginan untuk menyampaikan ciri dan image dari pemerintahan chandigarh yang demokratis yang mengedepankan kebebasan rakyat sebagai bagian rakyat dalam demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk plaza sebagai center, sebagai wadah bagi rakyat untuk menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Pada Parliament House Canberra secara abstrak lambang jaminan bagi hak-hak rakyat di transformasikan melalui kolam yang merupakan perpotongan aksis konstitusional dengan aksis eksekutif. Orientasi utama pada Viclhan Bhavan Bhopal India mengacu pada adanya mandala sebagai pusat yang merupakan refleksi dasar penghayatan dari budaya dan sejarah yang berkembang di India sebagi ciri regionalisme yang disampaikan melalui simbol pada keseluruhan bangunan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan atas demokratisasi kekuasaan politik psmerinlah MadyaParadesh. Regionalisme setempat sebagai ungkapan tercermin pada kompleks Mississauga city hall di Toronto yang dibangun secara hierarki dan monumental yang merupakan perpaduan dari khasanah typologi tradisi urban setempat. Area demokratisasi rakyat terwujud oleh luas dan besarnya open space sebagai ruang publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Perencanaan dan perancangan Balai Kota Surakarta mengacu pada konsep dasar yang dijadikan landasan pada keempat bangunan tersebut untuk mencari kaidah yang dijadikan dasar dalam perancangan sebagai wujud dari representasi kekuasaan demokrasi ke dalam ruang dalam maupun ruang luar yang menunjukkan persamaan, keterbukaan. kebebasan dan komunikasi sebagai wujud dari ekspresi demokrasi dengan tetap memperhatikan nilai regionalisme setempat.