Search
Now showing items 11-20 of 38
PRINSIP-PINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PELAKSANAANNYA DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-08)
Negarp Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasl dqlam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakairotonomi
daerah dan hql ...
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-07)
Penelitian ini mengambil judul "Irnplementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Di
Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)"
dengan menggunakan metode kualitatif.
Latar belaking masalah ...
PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLl DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRlBUSl DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-09)
Sejalan dengan sistein pemerintahan desentralisasi inaka diselenggarakan
pe~nerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan peinerintah
daerah dalain sistem negara ltesatuan adalah subdivisi ...
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RlAU NOMOR 28 TAHUN 2005 'TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HlLlR DENGAN INDRAGIRI HULU Dl KILOMETER 17 DESA SENCALANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-03)
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah
berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa yang mengharuskan
keterjaminan hubungan yang serasi antardaerah. Namun demikian, berbagai
persoalan ...
PENERAPAN MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PEMASOKAN BARANG ANTARA HYPERMARKET CARREFOUR DENGAN PEMASOK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-05-07)
Persaingan tidak sehat dan atau usaha-usaha lain yang dilakukan oleh
pelaku usaha dalam rangka memenangkan persaingan secara tidak jujur
merupakan tindakan yang tidak terpuji. Salah satu contoh tindakan tersebut
terdapat ...
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR DALAM SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-07-07)
Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang
berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan
ini mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga ...
PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-07-07)
Hubungan pusat dan daerah di Indonesia mengalami pasang surut.
Beberapa tahun sejak kemerdekaan pola hubungan yang diambil adalah otonomi
luas yang memberi keleluasaan pada daerah untuk mengelola diri sendiri dengan
menerapkan ...
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE TENTANG PENENTUAN ESKALASI HARGA KONTRAK YANG TIDAK DIATUR SEBELUMNYA Studi Kasus PT AMARTA KARYA (Persero) vs PT CALTEX PACIFIC INDONESIA, Perkara BANI No. 203/XI/ARB-BANI/2004
(Universitas Islam Indonesia, 2007-12-31)
Masalah-masalah yang berujung pada penyelesaian secara hukum merupakan suatu kenyataan bagi pihak-pihak yang berkecimpung didunia konstruksi. Umumnya, masalah konstruksi dapat diselesaikan secara baik-baik di antara ...
TINJAUAN YURIDIS ATAS SOLUSI KREDIT BERMASALAH UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA GEMPA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-08-14)
Permasalahan kredit dalam komunitas UMKM merupakan masalah yang perlu
secara serius disikapi oleh semua stakeholder. Setelah bencana gempa DIY masalah
yang dihadapi antara lain pabrik hancur, alat produksi luluh lantak, ...