Search
Now showing items 181-190 of 196
KENDALA-KENDALA PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-08)
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KESELAMATAN BARANG (KARGO) DALAM PENGANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992
(Universitas Islam Indonesia, 2005)
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI CACAT HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)
Akibat hukum terhadap perjanjian peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh
PPAT akan mengalami cacat hukum membuat akta-akta yang dibuatnya menjadi:
a). Kehilangan Otentisitasnya, Sifat otentisitas dari akta notaris ini ...
TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) (Studi kasus Perkara Perdata No.l724/K/1998)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-05-19)
Dalam perjanjiann leasing terdapat tiga pihak yang terkait dalam
perjanjian tersebut yaitu : lessee, lessor dan supplier. Lessee adalah penerima
barang modal yang ia pesan. Sedangkan lessor adalah pihak yang menyediakan
dana ...
TUGAS, WEWENANG DAN PERANAN PPATK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM BISNIS PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)
Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap
asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian
kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data ...
PROSES PEMBERESAN DALAM KEPAlLITAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)
Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode
penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau ...
KEABSAHAN JUAL BELI ASSET PEMERINTAH DAERAH TIDAK MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KPZLN) DITINJAU DARI PERATURAN LELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-07)
Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Daerah
membutuhkan fasilitas sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
pada akhirnya akan mengalami penurunan seiring dengan usia kendaraan, sarana ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI KOTA PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-08)
Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan
kebendaan, dimana dapat mengingatkan kita kepada hak milik. Hak milik yang
menjamin kepada pemiliknya untuk menikrnati secara bebas dan boleh ...
KEABSAHAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH TANDAN SEGAR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-07)
Kontrak baku adalah kontrak yang klausulanya telah ditetapkan atau
dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak
yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang ...
PERLINDUNGAN HUKUM HKI ATAS KARYA ARSITEKTUR PADA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11)
Perlindungan hukum HKI karya arsitektur merupakan upaya perlindungan terhadap karya cipta yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat diaplikasikan dalam sebuah karya arsitektur. Sebagai objek hukum HKI, karya ...