Search
Now showing items 1-10 of 16
PERGESERAN KEWENANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA ERA REFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)
Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ekologi, merupakan ...
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)
Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu
tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya
belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang.
Guna ...
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)
Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu
tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya
belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang.
Guna ...
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017)
Ada salah satu Kewenangan Notaris yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang masih sulit bahkan tidak bisa dilaksanakan
yaitu ...
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-18)
Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi dekonstruksi
terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara
pelaksana ...
IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)
Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi,
bagaimana penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah
Konstitusi pasca berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007, serta problematika ...
KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF UUJN NO.2 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)
Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat Indonesia pada umumnya, masih belum memahami benar yang dimaksud kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut terbukti masih banyak ...
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)
Penelitian dan penulisan tesis ini dalam studi hukum pertanahan yang berkaitan
dengan penyerahan kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan bidang ...
KEWENANGAN IDEAL LEMBAGA PENEGAK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)
KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, memiliki tugas yang
semakin lama semakin berat, yaitu menjaga iklim usaha yang sehat serta
menjamin setiap pelaku usaha mendapat kesempatan yang sama dan adil, seiring
dengan ...
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
(Universitas Islam Indonesia, 2016-05-19)
Penelitian ini inengkaji tentang kewenangan dari Pemerintah Daerah
memberikan Surat Keputusan Bupati No. 156 Tahun 201 1. Selanjutnya juga
memahami tentang bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan industri
minyak ...