Search
Now showing items 1-10 of 14
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan hak serta kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan ...
IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-18)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik, implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris terhadap akta autentik, dan dasar ...
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)
Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM RISALAH DIBAWAH TANGAN YANG DINYATAKAN DIHADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-06-09)
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017)
Ada salah satu Kewenangan Notaris yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang masih sulit bahkan tidak bisa dilaksanakan
yaitu ...
IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-24)
Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu
keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu
sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ...
KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF UUJN NO.2 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)
Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat Indonesia pada umumnya, masih belum memahami benar yang dimaksud kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut terbukti masih banyak ...
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ...
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ...