Search
Now showing items 1-10 of 82
PEMUNGUTAN SUARA DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA : Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-31)
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi mengusung ...
GAGASAN SISTEM PERWAKILAN INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI 1998 (STUDI TERHADAP PENGUATAN D P D)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-07)
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas yang begitu
jauh antara DPD dan DPR, disparitas ini bisa dilihat pada terbatasnya kewenangan
yang dimiliki oleh DPD (Pasal 22D UUD 1945) sebagai wakil daerah ...
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM MUSYARAKAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARlAH CABANG MALANG
(Universitas Islam Indonesia, 2012-01-13)
Tesis ini berjudul "Kedudukan Jaminan dalam Musyarakah pada Bank Tabungan
Negara Syariah Cabang Malang. " Rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah
pelaksanaan musyarakah pada BTN Syariah cabang Malang? 2. ...
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 GUNA PEMBANGUNAN FLY OVER JOMBOR DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-21)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, menganalisis
faktor penghambat, dan upaya mengatasi hambatan dalam Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 guna ...
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-22)
Apabila direksi terbukti dengan sengaja melanggar prinsip fiduciary duty, yaitu melaksanakan fungsi manajemen dengan tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, maka dapat diterapkan prinsi pertanggungjawaban tdak ...
HAMBATAN DAN UPAYA MENCIPTAKAN EFISIENSI PELABUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-29)
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang
menyebabkan terjadinya inefisiensi praktik usaha di pelabuhan yang merupakan bentuk
persaingan usaha tidak sehat dan mengkaji upaya hukum ...
WALI NANGGROE DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-30)
Meskipun telah diformalisasi melalui UU No. 18 Tahun 2001, materi tentang
Wali Nanggroe belum terealisasi hingga saat ini. Beberapa waktu belakangan, tema
ini justru menjadi polemik yang menyita banyak energi masyarakat ...
FORMULASI HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN PROVINSI ACEH MENURUT TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-08-10)
Hukuman cambuk yang berlaku di provinsi Aceh merupakan jenis hukuman yang tidak sesuai dengan isi pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Karena itulah, kebijakan penerapan hukuman cambuk ...
IMPLIKASI ADMINISTRATIF DAN SOSIO-POLITIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PASCA PEMEKARAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-10)
Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde
Baru, menjadi paradigma desentralisasi di Era reformasi. Fenomena pemekaran
daerah ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 46/PUU.VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-23)
Pasca amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, lahir sebuah lembaga
yudisial baru, mempunyai kedudukan setingkat atau sederajat dengan Mahkamah
Agung dan berada di luar Mahkamah Agung bernama Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C ...