Search
Now showing items 1-10 of 35
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PlDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK Dl KOTA PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2010-01-27)
Terjadinya perdagangan anak di Indonesia merupakan sebuah masalah
yang sangat kompleks. Dimana Anak-anak yang diperdagangkan beke rja dengan
jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, clan seksual. ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-02-05)
PERKEMBANGAN PENDAFTARAN TANAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-04-20)
Berdasar UU Nomor 3 Tahun 1950 salah satunya memberi kewenangan
kepada D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan otonomi bidang agraria. Salah satu
kegiatannya adalah melaksanakan pendaftaran tanah, dimana dalam perjalanannya ...
PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI, PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KECAMATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-03-27)
KONSTRUKSI HUKUM SUKUK BERDASARKAN FIQIH MUAMALAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-20)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan konstruksi
hukum sukuk yang ada saat ini dan meninjau kesesuaian konstruksi hukum
tersebut berdasarkan tinjauan fiqih muamalah. Analisa dilakukan terhadap
konstruksi ...
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-10-15)
Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan berkembangnya
ekonomi ...
PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGlSLATlF TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMlLlHAN UMUM DI KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2010-02-02)
Persoalan yang mengemuka dalam pernilihan mum anggota DPR, DPD dan
DPRD pada tahun 2009 addah banyaknya warga negara yang mempunyai hak
pilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Warga negara &pat
menggunakan ...
PENGATURAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 (Studi Kasus Penataan Kelembagaan di Kabupaten Magelang)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-03-09)
Reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam
upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Reformasi
birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi ...
IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009
(Universitas Islam Indonesia, 2010-03-09)
Tesis ini berjudul Implementasi Hak Pengawasan Dewan Penvakilan Rakyat dan
Implikasinya terhadap Kebijakan Pemerintah Tahun 2004-2009. Dewan Penvakilan
Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga negara yang keberadaannya ...