Browsing Thesis by Issue Date
Now showing items 41-60 of 3713
-
KAJIAN YURlDIS PERANAN PARTAI POLlTlK DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITK
(Universitas Islam Indonesia, 2006-04-28) -
KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-30)Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul karena terjadinya disharmonisasi perundangundangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Persoalan kepastian ... -
INTERRELASI KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN IV UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-05-04) -
TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) (Studi kasus Perkara Perdata No.l724/K/1998)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-05-19)Dalam perjanjiann leasing terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu : lessee, lessor dan supplier. Lessee adalah penerima barang modal yang ia pesan. Sedangkan lessor adalah pihak yang menyediakan dana ... -
KETERIKATAN PIHAK PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN (STUDI KASUS PADA PERJANJIAN JASA PEMASARAN PROPERTI)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-07-27) -
PERANAN DINAS-DlNAS DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-24)Tulisan ini berjudul " Peranan Dinas Dinas Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjelaskan tentang peranan dinas ... -
IMPLlKASl YURlDlS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-25)Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan ... -
DINAMIKA NEGARA HUKUM (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan dinamika negara hukun yang tampil sebagai fenomena yang kompleks, maka pemahaman terhadap ... -
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Permasalahan di dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat menggunakan suatu produk yang cacat, kemudian bagaimana prinsip beban pembuktian ... -
PERJANJIAN RECHEDULING DAN RESTRUKTURISASI UTANG PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Faktor-faktor yang menyebabkan debitor melakukan cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian bank sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang menyebabkan kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai yaitu: a). ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI PADA SAAT TERJADI PENOLAKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN NASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02) -
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI CACAT HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Akibat hukum terhadap perjanjian peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT akan mengalami cacat hukum membuat akta-akta yang dibuatnya menjadi: a). Kehilangan Otentisitasnya, Sifat otentisitas dari akta notaris ini ... -
TUGAS, WEWENANG DAN PERANAN PPATK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM BISNIS PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data ... -
PROSES PEMBERESAN DALAM KEPAlLITAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau ... -
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJAPJJIAA JOINT VENTURE TERKAIT DENGAN PILIHAN HSJKUM DAN PILIHAN YURISDIKSI
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-11)Pencantuman klausula pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi dalam suatu perjanjian joint venture sangatlah penting. Hal tersebut untuk menghindari masalah hukum mana yang berlaku karena perjanjian telah bershggmgan ... -
PELAKSANAAN PEMBERESAN SEBAGAI AKIBAT PEMBUBARAN PT BANK JAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-16)Tesis ini mengambil tema Likuidasi Bank di PT Bank Jakarta dan lebih memfokuskan pada hal-hal menghambatnya di dalam pelaksanaan pemberesan pasca dicabut dan ditutupnya PT Bank Jakarta.Pencabutan izin usaha bank pada PT ... -
PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM E-COMMERCE
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-16)Tesis ini mengangkat tema tentang e-commerce dengan mengambil judul Pembuktian Digital Signature dalam Transaksi Bisnis dengan E-Commerce pengangkatan tema tersebut dikarenakan semakin maraknya bisnis yang menggunakan ... -
PERANAN DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Yurids Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-15)DPRD merupakan wakil masyarakat dipemerintahan dan salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Dan pengawasan yang dilakukan DPRD khususnyaDPRD D.1.Y adalah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-15)Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam konteks ini terutama mengenai ... -
ANALISIS PELAKSANAAN PELELANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH CENTRAL RSUD SUKOHARJO DITINJAU DARI LTNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-16)Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan ha1 yang biasa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah atau melarang te rjadinya ...