Hubungan Sistem Protokoler terhadap Rancangan Tata Ruang Rumah Dinas Bupati Studi Kasus Rumah Kedinasan Bupati di Empat Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya seorang bupati diatur oleh sistem protokoler agar jalan pelayanan dengan instansi lain dan masyarakat dapat tertib, teratur, lancar dan sesuai dengan tujuan. Sama halnya dengan rumah dinas yang ditempati oleh bupati sebaiknya mengikuti sistem protokoler agar rumah dinas tersebut bisa berfungsi secara optimal baik sebagai rumah tinggal bupati ataupun sebagai tempat bupati melakukan tugasnya sebagai kepala daerah. Rumah dinas bupati adalah sebuah rumah yang memilki fungsi sama dengan rumah pada umumnya tetapi perbedaannya rumah ini juga difungsikan oleh bupati untuk tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, setelah lepas dari jam kerja dikantornya. Aktifitas-aktifitas yang berlangsung di sana telah diatur dalam sebuah sistem yaitu sistem protokol. Sistem keprotokolan ini diperuntukkan bagi seluruh penghuni maupun seseorang yang akan berkunjung. Protokol diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur jalannya suatu upacara acara dan pertemuan atau perjamuan. Dalam hal ini sistem protokol dijadikan sebuah kriteria atau tolak ukur yang kemudian akan menghasilkan sebuah perilaku, image, aksi, dan menjadi sebuah rekomendasi ketika bangunan akan didirikan atau pada saat melayout suatu ruangan. Sebagai sebuah tolak ukur maka dalam merancang ruangnya sistem protokoier tersebut akan memiliki hubungan serta mempengaruhi dalam mendisain. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kedalaman dan kedangkalan suatu ruang (depth and shallow space) memakai metode spatial syntax untuk mencari hubungan antar ruang dengan cara memberi penomoran, yang mana urutan nomor satu dimulai dari entrance dan kemudian diteruskan ke masing-masing ruang secara berurutan dengan melihat hubungan antar ruang. Sehingga dapat terlihat pola jangkauan masing-masing penghuni ke tiap ruangan Masing-masing ruang memiliki kedalaman yang berbeda-beda menurut nilai level dimana ruang itu berada. Semakin besar nilai ruang itu maka tingkat privasinya pun semakin tinggi. Dari keempat rumah dinas terbentuknya pola pembagian area yaitu area tamu area servis dan area rumah induk. Area yang memiliki nilai kedalaman ruang terkecil adalah area servis dan yang terbesar adalah area rumah induk. Dari ketiga area itu baru akan dibagi ruang mana saja yang akan masuk ke area servis, area tamu dan area rumah induk. Rekomendasi yang berupa guide line atau tipe rumah dinas dengan kebutuhan ruang dan pengaruh-pengaruh yang ada saat merancang, akan diaplikasikan dalam bentuk gambar-gambar. Gambar ini sudah dapat menjadi sebuah acuan pada saat ingin membangun dan merancang rumah dinas bupati lainnya.