Search
Now showing items 21-30 of 49
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)
Tekanan pada pemerintahan era reformasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu telah
menimbulkan dilema dengan konsekuensinya masing-masing. Apakah adili clan dihukum, adili kemudian
ampuni, tidak ada pengadilan ...
HUKUM DAN LUMPUR LAPINDO TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS INC. DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI SIDOARJO PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)
Paradigma pcnegakan hukum lingkungan selalna ini berjalan timpang, satu sisi
pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungan menghendaki pengelolaan
lingkungan mengacu lurus dengan asas-asas UUPPLH, sedang sisi ...
KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-03-29)
IMPLIKASI KETERBATASAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP KEPENTINGAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-12-19)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun kerena DPD diberi hngsi sangat
terbatas, baik di bidang legislasi, pengawasan maupun anggaran, membuat ...
AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG SAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-26)
Program al-qardhul hasan merupakan aktivitas perbankan syariah yang
dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program
ini memiliki banyak kesamaan dengan program corporate social responsibility ...
WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NONMUSLIM DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-23)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis kedudukan ahli
waris non-muslim dalam hukum posisitif dan hukum Islam di Indonesia, dan
menganalisis dan menjelaskan alasan bahwa ahli waris non-muslim tidak ...
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-28)
Perseroaan telah berkembang menjadi entitas sosial yang berkemampuan
dalam melanggar dan membela HAM. Secara akademik apakah perusahaan
sebagai entitas privat dapat ditarik masuk ke dalam HAM. Berbagai praktek
pengelolaan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MALAYSIA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) INDONESIA-MALAYSIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-03-13)