UPAYA KERJA SAMA EKONOMI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK UNTUK MENDORONG PRINSIP SATU TIONGKOK DALAM PENYATUAN WILAYAH DENGAN TAIWAN TAHUN 2010
Abstract
Sejak adanya konflik penyatuan yang melibatkan Tiongkok dengan
Taiwan kedua wilayah sampai saat ini belum menemukan solusi penyelesaian,
terutama dengan adanya prinsip satu Tiongkok yang sampai saat ini belum diakui
oleh Taiwan. Hal ini menjadi berkepanjangan yang kemudian memunculkan
berbagai usaha dari Tiongkok dengan menggunakan kebijakan dalam maupun luar
negeri. Dalam konflik ini tidak terlepas dari kepentingan Tionkokdalam
penyatuan wilayah seperti pengembangan ekonomi, mempertahankan status quo
yang sementara diutamakan untuk mencegah kemerdekaan Taiwan alasan lainya
mengingat wilayah Taiwan dianggap strategis oleh negaranya. Maka dari itu
Tiongkok mengeluarkan berbagai alternatif kebijakan atas pentingnya penyatuan
wilayah. Pada 2010 Tiongkok dirasa mengalihkan diplomasi dalam isu ini dengan
cara damai setelah sebelumnya dengan operasi militer seperti yang telah
disampaikan secara resmi oleh pemerintah terkait, tindakan tersebut adalah kerja
sama ekonomi antar selat yang dirasa adalah cara yang tepat sesuai dengan
kondisi dan tujuan nasional Tiongkok. Dalam hubungan lintas selat ini digunakan
agar Taiwan bergantung secara ekonomi, mendapatkan perhatian masyarakat
Taiwan untuk mendorong penyatuan serta sekaligus untuk menjadi wadah
komunikasi yang baik, penyelesaian masalah ini juga sesuai dengan kebangkitan
baru Tiongkok yang mengutamakan kedamaian, adapun kebijakan yang terbentuk
dalam kerja sama ini adalah ECFA yang merupakan kerja sama ekonomi
berkelanjutan. Hal yang menarik untuk diteliti dalam isu prinsip satu Tiongkok ini
adalah pengfokusan kerja sama ekonomi oleh Tiongkok pada 2010 yang sangat
berbeda dari kebijakan sebelumnya.
Collections
- International Relations [502]