Show simple item record

dc.contributor.advisorHangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A.
dc.contributor.authorRizka Varazita Rahim, 14323038
dc.date.accessioned2020-02-26T07:53:43Z
dc.date.available2020-02-26T07:53:43Z
dc.date.issued2019-12-04
dc.identifier.urihttp://dspace.uii.ac.id/123456789/18440
dc.description.abstractIsu pencari suaka dan pengungsi dewasa ini semakin luas dan semakin tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, muncul banyak kebijakan-kebijakan luar negeri maupun domestik untuk menghadapi masalah tersebut. Hal ini terjadi di Australia, sebagai negara yang menandatangani UNHCR dan ikut meratifikasi Konvensi Pengungsi, Australia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard membuat kebijakan yang bernama Malaysian Solution. Kebijakan tersebut merupakan kerjasama dengan Malaysia yang berperan sebagai tempat transit sementara selama menunggu masa legalitasnya sebagai pengungsi telah disahkan. Namun dalam prosesnya kebijakan tersebut dibatalkan, karena dianggap telah melanggar HAM. Faktor kegagalannya diantara lain adalah tidak adanya dukungan dari dalam maupun luar negeri Australia, seperti Indonesia dan Timor Leste yang tidak mau ikut membantu kalancaran Malaysian Solution, masyarakat Australia dan Malaysia juga mengkritik kebijakan tersebut. Penulis akan menggunakan teori Two-Level Games untuk menganalisis latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya kebijakan Malaysian Solution.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectAustraliaen_US
dc.subjectUNHCRen_US
dc.subjectPencari Suakaen_US
dc.subjectPengungsien_US
dc.subjectMalaysian Solutionen_US
dc.subjectTwo-Level Gamesen_US
dc.titleANALISIS KEGAGALAN PENERAPAN KEBIJAKAN MALAYSIAN SOLUTION OLEH AUSTRALIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI JULIA GILLARDen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record