Search
Now showing items 1-10 of 32
Ineffective and Inhumane: Time to End Indonesia’s Death Penalty for Drug Traffickers
(International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 7, 2020-08)
To eradicate the number of illicit drug trafficking, Indonesian Law No. 35 of 2009 provides a deterrent approach of punishment through death penalty. However, most countries and regional treaties have abolished death ...
The Authority of the Indonesian Public Prosecutor to Propose A Judicial Review
(Intellectual Edge Consultancy SDN Bhd., 2020-12)
Generally, practice in Indonesian judiciary system, court proceeding will finally be finished in Supreme Court level. However, Indonesian law permits the extraordinary legal effort of judicial review (peninjauan Kembali ...
Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)
(Lex Renaissance, 2020-07)
Penelitian ini mengkaji bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase di Jenewa, Swiss yang bersifat final, mengikat dan dapat dijalankan dalam penyelesaian sengketa ...
Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)
Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pembaruan hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi yang cenderung masif dan terselubung. Kajian ini hendak menjangkau formulasi pengaturan pengungkapan perkara ...
Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)
Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hukum yang mengatur pengawasan ...
Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi
(Lex Renaissance, 2020-07)
Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang pasca Undang-Undangnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah peraturan pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau ...
Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara
(Lex Renaissance, 2020-07)
Kajian ini dititikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian keuangan pada perseroan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dalam penelitian untuk mengkaji dua hal, pertama tanggung ...
Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)
Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ...
Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni
(Lex Renaissance, 2020-10)
Hukum dinilai selalu tertinggal dari kehidupan sosial di masyarakat, hukum yang sudah ada terkadang tidak lagi mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial yang terjadi. Sama halnya dengan delik pencemaran nama baik ...
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris ...