PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahan kemiskinan sering kali dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia, sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak khususnya pemerintah agar cita-cita kesejahteraan dapat tercapai dengan lebih dinamis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan zakat produktif, menguraikan bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir menjelaskan secara ilmiah tentang implikasi kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif (qualitative descriptive research). Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data model Miles and Huberman dengan langkah-langkah data collection, data condensa, data display, dan conclusions drawing / verifysing. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan tentang “Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Kebijakan Pemerintah di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat dirumuskan; pertama, Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia mengacu pada UU No. 23 tahun 2011 yang meliputi; a) Pengaturan Lembaga Pengelolaan Zakat, b) Pengaturan mengenai pengumpulan zakat, c) Pengaturan mengenai pendistribusian zakat dan lain-lain. Kedua, Pengelolaan Zakat Produktif di dalam mempercepat dan mempermudah pendistribusian zakat BAZNAS D.I.Y menggunakan 5 program kinerja unggulannya yaitu; DIY Taqwa, DIY Cerdas, DIY Sehat, DIY Sejahtera, dan DIY Peduli. 3) Adapun implikasi kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat pada tiga hal yakni pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakat, dan terakhir pendayagunaan dana zakat.