ANALISIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM BENTUK RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN KEMANUSIAAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait pendirian badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit. Bahwa Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU Rumah Sakit berbunyi: “Bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.” Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Jo Pasal 1 angka (1) UU Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara UU No. 44 Tahun 2009 tentang Perumahsakitan dan UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak singkron yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu, akibat dari pemberlakuan kedua pasal tersebut dalam praktek mengalami problematikan dalam masyarakat dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif ditunjang dengan penelitian empiris dikelompokkan dan dianalisis secara content analysis (analisa isi) dalam penelitian kualitatif yang bersifat obyektif, sistematis dan kuantitatif serta berkaitan dengan isi manifest komunikasi.