HUBUNGAN ANTAR PRINSIP UUD 1945 PASAL 33 DALAM KONTEKS PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS BUMN DENGAN METODE INTERPRATIVE STRUCTURAL MODELING (ISM) (STUDI KASUS :PT. PLN (Persero) PLTD Gunung Malang, Balikpapan)

Abstract

PT. PLN (Persero) atau Perusahaan Listrik Negara merupakan salah satu unit usaha milik negara, yang bergerak dalam distribusi listrik bagi masyarakat umum. Tetapi pada kenyataannya dari begitu banyak lingkupan pekerjaan PT PLN (Persero) masih minim akan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, begitu juga dengan minimnya para teknisi di lapangan yang berkopetensi dalam bidangnya. Ditambah dengan adanya peaturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, penyedia tenaga listrik dikuasai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berlandaskan prinsip otonomi daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD, akan memicu berbagai macam permasalahan. Kinerja perusahaan yang kurang maksimal, rantai pasok yang tidak baik, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai, dan sumber daya manusia yang minim pengalaman merupakan beberapa masalah yang akan timbul dan akan berdampak kepada pelayanan masyarakat terkhusus untuk kebutuhan listrik. Padahal, Negara Indonesia memiliki aturan tertulis mengenai demokrasi ekonomi (pelayanan Negara untuk masyarakat) tertera dalam UUD 1945 Pasal 33 yang salah satu dari isinya yakni segala macam bentuk sumber daya alam dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencari solusi sebagai upaya perbaikan rantai pasok dari perusahaan tersebut dengan mencari tahu terlebih dahulu hubungan antar prinsip demokrasi ekonomi yang tertera di UUD 1945 Pasal 33 khususnya dalam konteks prinsip Supply Chain Management Performance Measurement. Penelitian ini menggunakan metode Interperative Structural Modeling dimana perhitungannya menggunakan data-data kuesioner dari 10 Expert SCM dan dilanjutkan dengan aplikasi Software ISM Profesional V.4.0. Setelah melakukan perhitungan maka prinsip Green Supply Chain merupakan prinsip yang paling memiliki hubungan dengan demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 Pasal 33. Hal ini dikarenakan prinsip Green SC merupakan prinsip yang ramah terhadap lingkungan serta efektif dan efisien dalam proses produksinya, sehingga sangatlah tepat jika dilakukan pengembangan prinsip Green SC dama setiap perusahaan. Selain itu, prinsip Green SC juga berhubungan dengan prinsip UUD 1945 sehingga memiliki kekuatan hokum tertulis juga.