http://hdl.handle.net/123456789/44 Mon, 28 Sep 2026 19:11:42 GMT 2026-09-28T19:11:42Z http://hdl.handle.net/123456789/66966 Reformulasi Hukum Poligami Nyandung di Provinsi Banten: Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Telaah Maqāṣid al-Syarī’ah Anggriani, Desi Poligami dalam hukum keluarga Islam Indonesia secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan syarat keadilan dan kemampuan finansial yang ketat. Namun dalam praktik sosial di Provinsi Banten, poligami justru banyak dijalankan dalam bentuk poligami nyandung, yaitu praktik poligami nyandung yang dilangsungkan melalui mekanisme keagamaan informal tanpa keterlibatan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara hukum normatif dan realitas sosial, yang berdampak langsung pada terabaikannya hak-hak istri dan anak, serta melemahnya fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplor realitas praktik poligami nyandung (nyandung) di Banten dan kesenjangan hukumnya; (2) mengkaji prinsif-prinsif maqasid syariah sebagai dasar etik dalam menilai dan mengoreksi praktek poligami di provinsi Banten; serta (3) merumuskan model reformulasi hukum poligami yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam (Sociology of Islamic Law) dan maqāṣid al-syari’ah. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, pelaku poligami, serta istri-istri yang terdampak, dan didukung oleh studi dokumentasi serta data kelembagaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami nyandung di Banten merupakan produk pemikiran hukum lokal yang dilegitimasi oleh otoritas keagamaan non-formal dan dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal serta kondisi ekonomi sektor informal yang dominan (49,73%). Penelitian ini mengkritisi pendekatan sosiologi hukum Atho Mudzhar dengan menegaskan bahwa pemahaman hukum sebagai produk sejarah harus diikuti dengan intervensi regulasi yang proaktif demi perlindungan subjek hukum yang lemah. Persepsi keadilan di kalangan pelaku poligami terbukti bersifat parsial dan reduktif, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai “keadilan semu”. Dalam perspektif maqāṣid al-syari’ah, praktik ini gagal melindungi unsur-unsur dasar kemaslahatan, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Secara akademik, disertasi ini memposisikan diri untuk melengkapi keterbatasan sosiologi hukum konvensional dengan menawarkan model reformulasi hukum poligami berbasis integrasi sosiologi hukum dan maqāṣid al-syari’ah yang bersifat operasional-protektif. Model ini mencakup: (a) konkretisasi syarat keadilan dan kemampuan finansial melalui audit finansial dan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL); (b) rekonstruksi budaya hukum melalui pergeseran paradigma dari “hak” menjadi “beban tanggung jawab” dengan melibatkan tokoh agama sebagai “Bapak Asuh Hukum”; serta (c) penguatan peran struktural Pengadilan Agama melalui mekanisme pengawasan pasca-izin (post-marriage supervision). Reformulasi ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan kebolehan poligami, melainkan untuk mengembalikannya pada tujuan etis syariat dan tujuan perkawinan, yaitu perlindungan perempuan, anak, dan ketahanan keluarga. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66966 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/66962 Perlindungan Hukum Istri Penyintas Kekerasan Seksual dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif Keadilan Aufar, Muhammad Najid Dalam perkara perceraian di pengadilan agama, suami/istri lebih banyak menggunakan alasan perselisihan terus menerus, sehingga hakim menilai apakah rumah tangga sudah broken marriage atau belum. Akibatnya, dalam perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, perlindungan hukum tidak optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama, menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama, serta menyusun perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama dalam perspektif keadilan. Disertasi ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan. 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hukum serta untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum. Adapun 2 (dua) pendekatan lainnya yakni pendekatan konseptual dan sosiologis untuk mengkonstruksikan perlindungan hukum yang berkeadilan. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, dan survei. Hasil penelitian adalah pertama, perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual tidak terimplementasi secara optimal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dengan ketidakoptimalan yang berjenjang pada dimensi protektif, korektif, dan rehabilitatif. Kedua, hal tersebut dipengaruhi oleh dua bidang yang saling berkaitan, yakni bidang hukum perceraian dan bidang penegakan hukum, yang secara bersama-sama membentuk siklus reproduksi nilai yang tidak berpihak pada kelompok rentan. Ketiga, rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan menuntut perubahan paradigmatis yang terwujud dalam model perlindungan hukum integratif yang menjangkau dimensi protektif, korektif, hingga rehabilitatif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui konstruksi model perlindungan hukum integratif. Penelitian ini juga berusaha membangun fikih keindonesiaan yang responsif terhadap konteks sosial, menjunjung hak asasi manusia, serta digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memeriksa perceraian di pengadilan agama. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/66962 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/64441 Kalender Islam Global Turki 2016: Pendekatan Integratif Astronomi, Fikih, dan Konsensus Sosio-Politik Arafat, Muhammad Penelitian ini berangkat dari problem akademik utama berupa kesenjangan antara klaim unifikasi kalender Hijriah global dan realitas fragmentasi penetapan awal bulan yang terus berulang. Kesenjangan tersebut tampak jelas pada respons beragam terhadap Kalender Islam Global Turki 2016 (KIG 2016). Meskipun dirancang sebagai model kalender global, penerimaan dan adopsinya tidak seragam lintas negara dan otoritas keagamaan. Problem ini terjadi karena tiga lapis persoalan yang saling terkait dan saling memperkuat, yakni perbedaan dasar astronomi (visibilitas hilal), keragaman otoritas fikih (hisab–rukyat dan tafsir matlak), serta ketiadaan mekanisme legitimasi lintas negara yang mengikat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka evaluasi integratif tiga pilar yang tidak berhenti pada “benar secara hisab” atau “sah secara fikih”, tetapi juga menilai keterterimaan sosio-politik melalui rancangan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif- analitis berbasis studi pustaka dengan analisis komparatif dan sintesis triangulatif atas pilar astronomi (rasionalitas ambang visibilitas), pilar fikih (dalil, maqasid, dan posisi hisab–rukyat), serta pilar sosio-politik (mekanisme adopsi nasional dan legitimasi transnasional). Temuan penelitian menunjukkan, pertama, KIG 2016 memiliki basis astronomi yang relatif stabil karena menggunakan ambang imkān al-ruʾyah yang konservatif dan operasional, yaitu tinggi hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8°, sehingga memperkuat prediktabilitas dan menekan kasus batas, kedua, dari sisi fikih, KIG 2016 lebih tepat diposisikan sebagai ijtihad maslahat untuk raf‘ al-khilaf dan penataan ketertiban waktu ibadah, bukan sebagai darurat syar‘i, dengan relasi hisab–rukyat yang bergerak menuju integrasi berjenjang, yakni hisab sebagai prediksi dan verifikasi, sedangkan rukyat sebagai prinsip isbat yang menjaga legitimasi fenomenologis, ketiga, kelayakan implementasi tidak ditentukan oleh aspek astronomi dan fikih saja, melainkan juga oleh problem sosio-politik berupa tata kelola pelaporan global, perbedaan tafsir matlak, keragaman otoritas fikih nasional, dan ketiadaan lembaga eksekutif transnasional. Kontribusi teoretik penelitian ini menunjukkan bahwa viabilitas kalender global meningkat apabila unifikasi disertai desain legitimasi publik berbasis justice as fairness (Rawls) dan communicative action (Habermas) yang diterjemahkan menjadi prosedur partisipatif, alasan publik yang dapat diuji, serta pencatatan perbedaan secara transparan. Dengan demikian, KIG 2016 dapat dipahami sebagai model kalender global yang layak secara bersyarat, yakni sah secara syar‘i, kokoh secara ilmiah, dan berpeluang diterima luas apabila didukung tata kelola lintas yurisdiksi yang akuntabel. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/64441 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/62036 Pendekatan Maqāṣid Syarī’ah dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Kemaslahatan Pasien (Studi Kasus RSU Islam Klaten) Azis, Muhammad Uqbah Konsep rumah sakit Syarī‟ah tidak sekadar menambahkan unsur keagamaan dalam layanan, melainkan membangun sistem kesehatan yang menyeluruh berlandaskan nilai-nilai Syarī‟ah. Rumah sakit Syarī‟ah menjalankan fungsi kelembagaan, etika pelayanan, dan orientasi tujuan yang tidak hanya fokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pemeliharaan aspek ruhani, martabat kemanusiaan, dan kemaslahatan. Rumah sakit Syarī‟ah merepresentasikan ajaran Islam melalui pelayanan profesional, di mana kebijakan dan praktiknya didasarkan pada pertimbangan teknis, rasional, dan prinsip Maqāṣid Syarī‟ah. Penelitian ini dilakukan di RSU Islam Klaten sebagai satu- satunya rumah sakit Syarī‟ah di klaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Maqāṣid Syarī‟ah ̳disinkronkan dalam sistem pelayanan di RSU Islam Klaten, serta untuk mengidentifikasi bentuk implementasi dan potensi pengembangannya dalam meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus lapangan dan studi pustaka serta Maqāṣid ̳Abdu Al-Majīd Al-Najjār. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi Maqāṣid Syarī‟ah dalam sistem pelayanan RSU Islam Klaten merupakan proses berkelanjutan yang telah memiliki fondasi kelembagaan yang kuat, dan terus berkembang melalui inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas implementasi. desain konseptual pelayanan dibangun atas lima dimensi utama maqāṣid: ḥifẓu qīmati al-ḥayāti al-insāniyyah (nilai kehidupan), ḥifẓu insānīyyati al-insān (kemanusiaan), ḥifẓu żāti al- insānīyyah (jati diri), ḥifẓu al-mujtama‘ (masyarakat), dan ḥifẓu muḥīṭi al-māddi (lingkungan fisik). kelima dimensi ini membentuk paradigma pelayanan kesehatan yang holistik, dengan prinsip dan fungsional sebagai dasar kebijakan, prosedur, dan praktik. pendekatan ini memperlihatkan potensi besar dalam mewujudkan kemaslahatan pasien secara optimal dan berkelanjutan. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/62036 2025-01-01T00:00:00Z