http://hdl.handle.net/123456789/18110 Wed, 13 May 2026 05:25:15 GMT 2026-05-13T05:25:15Z http://hdl.handle.net/123456789/50367 Politik Hukum Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Provinsi D.k.i Jakarta Utami, Novita Eka Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi landasan hukum berpindahnya Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Kalimantan Timur. berpindahnya salah satu fungsi utama Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan nasional membawa konsekuensi terhadap DKI Jakarta mengingat Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu kota negara. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yakni, Pertama, Bagaimana implikasi pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Provinsi D.K.I Jakarta? Kedua, Bagaimana politik hukum dalam perubahan Undang-Undang DKI Jakarta ? Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Data penelitian yakni data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan studi kepustakaan yang disajikan deskriptif analistis. Hasil penelitian Pertama, segi aspek hukum ditimbulkan,ada 2 yaitu, Administrasi Pemerintahan dan , Hubungan administratsi Pemerintahan sepi aspek politik ditimbulkan ada 3 yaitu, status khusus/istimewa, pengisian jabatan kepala daerah, dan status DPRD. Kedua, terdapat 2 aspek yakni, Politik hukum perundang-undangan dan , Politik hukum daerah khusus Jakarta Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/50367 2024-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/50237 Metode Pembelajaran Salat Bagi Anak Dengan Hambatan Pendengaran Di Pondok Pesantren Tuli Hibatullah Bantul Aflah, Mohammad Rizal Ahnafi Anak dengan hambatan pendengaran adalah anak dengan gangguan pendengaran. Meskipun demikian, anak dengan hambatan pendengaran memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan umum maupun pendidikan agama. Salat adalah salah satu materi pendidikan Islam yang penting untuk dipelajari oleh seluruh muslim termasuk anak dengan hambatan pendengaran. Hal yang menarik untuk dikaji adalah ketika pembelajaran salat yang ada di Pondok Pesantren Tuli Hibatullah diajarkan pada anak dengan hambatan pendengaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana metode dan hasil pembelajaran salat bagi anak dengan hambatan pendengaran di Pondok Pesantren Tuli Hibatullah. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pimpinan pondok pesantren, pendidik dan wali santri. Penentuan subjek penelitian dilaksanakan memakai teknik purposive berjumlah 4 orang informan. Metode pengumpulan data memakai metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data memakai model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, metode pembelajaran salat yang dipakai oleh pendidikan dan orangtua santri yaitu metode ceramah, demonstrasi, pengulangan, pembiasaan, keteladanan, tanya jawab, dan metode A MA BA. Kedua, metode pembelajaran yang dipakai memberikan hasil yang baik sesuai dengan kemampuan masing-masing santri diantaranya anak mampu melaksanakan salat dengan gerakan sesuai sunnah mulai dari takbirotul ikrom sampai salam. Anak juga mampu melaksanakan salat dengan mandiri, baik salat wajib maupun salat sunnah. Selain itu anak juga mampu menghafal dan mengucapkan bacaan salat mulai dari doa iftitah sampai doa tahiyat. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/50237 2024-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/48211 Pengakuan dan Perlindungan Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan Fadli, Muhammad Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 dan menganalisis eksistensi, pengakuan, dan perlindungan keberadaan MHA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keberadaan MHA Muara Sakal (Muara Sako) dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW jo. Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR jo. Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019 dan bagaimana eksistensi, pengakuan, dan perlindungan hukum keberadaan MHA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penilitian normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan eksistensi, pengakuan, perlindungan hukum MHA Muara Sakal (Muara Sako). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, eksistensi MHA Muara Sakal (Muara Sako) sudah ada sejak masa Kerajaan Pelalawan, yang mana Kerajaan Pelalawan memberikan batin kehormatan Kepada Hulu Balang Mandailing dengan Kebatinan Segati memberikan tanah ulayatnya yang berada di wilayah Muara Sakal (Muara Sako), pada dasarnya MHA Muara Sakal (Muara Sako) dapat membuktikan bahwa MHA Muara Sakal (Muara Sako) sesuai dengan unsur dan kriteria sebagai MHA, sehingga MHA Muara Sakal (Muara Sako) seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai MHA yang sah. Dan kedua, pengakuan MHA secara yuridis seharusnya diimplementasikan secara khusus dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, namun sampai saat ini belum di terealisasi, maka seharusnya MHA tetap diakui keberadaannya selagi MHA tersebut masih bisa membuktikan bahwa mereka merupakan MHA, kemudian perlindungan hukum terhadap MHA harus dilakukan secara utuh oleh negara. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/48211 2023-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/48189 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Siar Liga Sepak Bola Eropa atas Penayangan Tanpa Izin di Indonesia Yudhanta, Ardhian Bagas Perkembangan teknologi dan informasi diasumsikan pada sebuah pedang dengan bermata dua. Di satu sisi memberikan kemanfaatan disisi lain memberikan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Kemanfaatan dari pesatnya perkembangan teknologi adalah sangat mudahnya mengakses tontonan pertandingan sepak bola melalui situs layanan streaming di internet maupun di tempat lain yang menyediakan. Kemudian, muncul suatu bentuk kejahatan yang merugikan pemilik hak siar yakni pelanggaran hak cipta mengenai mengenai penyiaraan tayangan olahraga. Oleh karena itu, perlu dibahas dan diteliti mengenai pengaturan hak cipta dan pelanggaran hak cipta terhadap penyelenggaraan siaran bola di Indonesia. Penelitian ini dikaji dengan dua rumusan masalah utama. Pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak siar di Indonesia dan yang kedua adalah faktor-faktor hukum yang mempengaruhi masyarakat masih melakukan pelanggaran mengenai hak cipta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan bersumber dari primer dan hukum sekunder. dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan dan menghasilkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar di Indonesia belum memadai dan masih perlu ditingkatkan lagi oleh penegak hukum yang berwenang dengan melakukan pembaruan peraturan terutama mengenai hak cipta dan hak siar. serta harus lebih ketat dalam penegakan di lapangan terhadap para pelanggar hak cipta selain itu masih banyak faktor- faktor hukum yang menyebabkan masih seringnya terjadi pelanggaran hak cipta di kalangan masyarakat yang harus dicegah untuk kedepanya. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/48189 2023-01-01T00:00:00Z