http://hdl.handle.net/123456789/44 2026-04-24T12:26:31Z http://hdl.handle.net/123456789/61408 Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Fintech Peer to Peer Financing Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama Arifin, Arini Indika Sejak diakomodirnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tahun 2016 kajian mengenai penyelesaian sengketa atas layanan industri berbasis teknologi informasi secara elektronik telah dilakukan namun belum secara khusus meneliti tentang penyelesaian sengketa secara litigasi dengan menggunakan sistem elektronik. Berbagai kasus yang terjadi akibat adanya transaksi elektronik khususnya fintech peer to peer financing syariah diantara permasalahan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum membutuhkan sebuah model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien pada jalur litigasi mengingat transaksi fintech adalah transaksi yang dilakukan lintas batas daerah maupun negara bersifat global bahkan internasional. Beranjak dari permasalahan di atas, Peneliti ingin mengkaji mengapa diperlukan rekonstruksi dalam model penyelesaian sengketa fintech peer to peer financing syariah secara litigasi, dan bagaimana konsep rekonstruksi penyelesaian sengketa fintech peer to peer financing syariah di Pengadilan Agama Dalam rangka mengukur efektivitas konsep peradilan elektronik yang dilahirkan Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama sebagai upaya menyelesaikan sengketa fintech peer to peer financing syariah secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologi hukum (socio legal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, meskipun sistem litigasi elektronik telah berjalan, regulasi yang ada masih terbatas, khususnya dalam konteks gugatan sederhana yang belum sepenuhnya mendukung karakteristik sengketa fintech. Kedua, sebagai kebaruan dalam disertasi ini, diperlukan penguatan konsep e-small claim court atau gugatan sederhana elektronik agar penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan digital. Ketiga, penting dilakukan rekonstruksi terhadap model litigasi dengan mencakup tiga hal utama: (a) penerapan dari pendaftaran perkara secara elektronik dan penerapan perluasan makna domisili Penggugat dan Tergugat yang tidak hanya merujuk pada domisili fisik tetapi juga domisili elektronik agar dilakukan dengan maksimal (b) adanya regulasi/dasar hukum yang jelas terkait pengakuan kehadiran para pihak secara elektronik dan (c) penyesuaian batas nilai kerugian materiil gugatan sederhana agar sesuai dengan nilai transaksi pada sektor fintech peer to peer financing syariah. Keempat, seluruh konsep rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam perubahan peraturan perundang-undangan terkait gugatan sederhana agar dapat memberikan solusi hukum yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi syariah digital. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/59679 Revitalisasi Institusi Al-ḥisbah Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Perspektif Maqāşid Al-syarī’ah Farida, Ulfa Jamilatul Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 280 juta jiwa berdampak pada ketahanan pangan nasional. Pangan merupakan masalah universal kemanusiaan, sehingga mewujudkan ketahanan pangan menjadi salah satu bentuk maqāşid al-syarī’ah. Indonesia mempunyai beberapa institusi negara untuk ketahanan pangan nasional, namun masih menghadapi permasalahan pangan yang kompleks. Permasalahan tersebut meliputi: ketersediaan, akses atau keterjangkauan, kualitas keamanan, dan keberlanjutan sumber daya alam pangan. Al-ḥisbah adalah lembaga negara dalam sejarah Islam yang berfungsi pengawasan, termasuk mengawasi bidang ekonomi. Ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat sehingga idealnya dapat berkontribusi mengatasi masalah yang lebih luas seperti ketahanan pangan. Pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana Kontekstulisasi Institusi al-Ḥisbah Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia? 2) Bagaimana Revitalisasi Institusi alḤisbah Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia perspektif Maqāşid al-Syarī’ah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif dengan pendekatan retrospektif dan maqāşid al-syarī’ah. Adapun hasil penelitian: pertama, berdasarkan determinan ketahanan pangan meliputi: availability, affordability, quality and safety of food, serta natural resources and resilience, maka kontekstualisasi alḥisbah pangan sebagai regulator direpresentasikan oleh: Kementerian Koordinator Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG, BPPOM, BPKN, KPPU, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua, revitalisasi institusi al-ḥisbah pangan melalui mekanisme penguatan nilai-nilai moral ekonomi syariah dalam sistem tata kelola institusi al-ḥisbah pangan harus dilakukan karena adanya kekosongan moral sebagai salah satu masalah substantif dalam berbagai kasus penyimpangan pada proses pemenuhan pangan. Selanjutnya revitalisasi dilakukan dengan menempatkan institusi al-ḥisbah pangan selaku regulator yang secara substansi sebagai lembaga yang bersifat semi yudisial dan persuasif, akan tetapi ketika menghadapi kasus penyimpangan, maka perluasan makna kewenangan institusi al-ḥisbah terjadi dari persuasif menjadi represif. Ekonomi syariah Indonesia berpeluang melakukan implementasi penguatan nilai-nilai moral ekonomi syariah secara efektif baik persuasif maupun represif melalui kontribusi aktif entitas ekonomi syariah dalam sistem ketahanan pangan nasional. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan epistemologi pengembangan ekonomi syariah melalui Masterplan ekonomi syariah Indonesia pada capaian utama kemandirian ekonomi swasembada pangan. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/59658 Analisis Trilogi Filsafat Ekonomi Islam dan Gender terhadap Peran Pekerja Migran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Provinsi DIY) Ceasar, Ibnul Jauzi Abdul Menurut BPS, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu masuk ke dalam 3 besar Provinsi dengan upah minimum terkecil di Indonesia sejak tahun 2017. Selain itu menurut BAPPEDA ketimpangan di Provinsi DIY juga tinggi, ditambah lagi lapangan kerja menurut DINASKERTRANS di Provinsi DIY juga padat bersaing. Ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan dan membuat begitu banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi, permasalahan ini tentu berakibat pada kesejahteraan setiap keluarga dengan tingkat perekonomian rendah di Provinsi DIY. Akibat lapangan pekerjaan yang padat saing, ketimpangan yang tinggi dan upah yang kecil maka banyak dari masyarakat Provinsi DIY mencari cara demi mendapatkan penghasilan yang layak. Tidak terkecuali Ibu rumah tangga yang ikut bekerja ke luar Negeri karena pekerjaan suami sebagai pencari nafkah utama tidak mampu memenuhi kebutuhan harian. Peneliti menggunakan analisis trilogi filsafat ekonomi Islam untuk mengurai permasalahan pekerja migran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Selain itu implikasi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja migran perempuan di luar negeri perspektif gender juga tidak luput dari pembahasan, karena jarak geografis yang jauh tentu berakibat pada keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dari beberapa problem tersebut, kemudian muncul dua pertanyaan penelitian; Bagaimana analisis trilogi filsafat ekonomi Islam terhadap peran pekerja migran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya di Provinsi DIY? Selanjutnya pertanyaan penelitian kedua adalah bagaimana implikasi pekerjaan, pekerja migran perempuan terhadap relasinya dalam keluarga perspektif gender di Provinsi DIY? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan responden sebanyak 34 orang, yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisis serta memberikan solusi perspektif trilogi filsafat ekonomi Islam dan gender terhadap peran pekerja migran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya yang berada di Provinsi DIY. Berdasarkan fakta di lapangan didapati hasil bahwa, ada peningkatan kesejahteraan keluarga setelah pekerja migran perempuan bekerja ke luar Negeri. Adapun menurut analisis trilogi filsafat ekonomi Islam, pekerjaan mereka sudah sesuai dengan kosmologi dan teologi ekonomi Islam namun ada permasalahan pada antropologi ekonomi Islam dikarenakan perubahan gaya hidup menjadi konsumtif setelah bekerja di luar negeri. Sedangkan implikasi gender menurut teori struktural fungsional adalah telah terjadi ketimpangan fungsi dan kerancuan gender yang disebabkan jarak yang jauh dan komunikasi yang kurang baik, perkara ini berdampak pada keharmonisan hubungan keluarga pekerja migran perempuan. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/57849 Analisis Putusan Hakim tentang Perceraian Perspektif Maqᾱṣid Syarī’ah (Studi Putusan PA Sleman Tahun 2023 S.D 2023) Sumardiyono Pengadilan Agama Sleman diharapkan dapat menghasilkan putusan suatu perkara dengan putusan yang berkualitas. Putusan dikatakan bermutu bila putusan tersebut tertata dengan baik, runtut, tidak multitafsir, sistematis, jelas dan mengandung pembaharuan hukum Islam, salah satunya pada pemberian Putusan pada kasus Perceraian Kasus naiknya angka perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman merupakan suatu permasalahan yang memerlukan keseriusan dalam penangannya, tanpa adanya keseriusan dalam menangani perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman maka kesuksesan dalam mengatasi perkara perceraian sulit diwujudkan dan hanya menjadi impian semata. Keseriusan penangan terhadap kasus-kasus hukum di Pengadilan Agama Sleman terutama kasus perceraian bisa dilihat dari bagaimana kualitas Putusan Hakim terhadap kasus perceraian yang terjadi di wilayah Sleman. Permasalahan pokok yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Berapa Besar Perceraian Di Sleman Tahun 2020-2023 Apabila Dibandingkan Dengan Tingkat Perceraian Nasional? Mengapa Banyak Terjadi Perceraian Di PA Sleman Dan Apa Yang Melatar Belakanginya? Bagaimana Putusan Hakim PA Sleman Pada Kasus Perceraian Pada Tahun 2020-2023 Apabila Dianalisis Dengan Maqashid al Syari’ah Muhammad Thahir Ibnu Asyur? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Putusan Hakim PA Sleman dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat pencari keadilan utamanya bagi masyarakat pencari keadilan pada masalah perceraian. Putusan yang diberikan dapat memberikan perlindungan jiwa, harta, agama, akal, kehormatan dan keturunan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun tidak semua pencari keadilan di PA Sleman belum mendapatkan keadilan terutama bagi mereka yang tidak bisa menghadiri persidangan karena suatu hal serta adanya dikabulkannya pencabutan gugatan cerai karena suami belum mendapatkan surat izin cerai dari atasan karena tergugat seorang ASN. 2025-01-01T00:00:00Z