http://hdl.handle.net/123456789/34 2026-04-24T08:32:19Z http://hdl.handle.net/123456789/61640 Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan No. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt) Othman, Muhammad Fauzan Tujuannya studi ini guna menganalisa pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi maqāṣid al-nikāḥ (tujuan pernikahan) dalam proses pengambilan putusan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya memahami bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga perwujudan dari tujuannya syariat yang mencakup perlindungannya pada jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Studi ini memakai metode kualitatif dengan pendekatannya yuridis-normatif serta deskriptif-analitis. Sumber datanya primer didapat dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur tentang hukum perkawinan Islam dan teori maqāṣid al-syarī‘ah. Analisis dilakukan dengan menelusuri dasar hukum, fakta persidangan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Temuan memperlihatkan pertimbangannya hakim pada perkara ini telah memenuhi aspek yuridis sebagaimana diaturnya pada UU No.1/1974 terkait Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, danHukumAcara Peradilan Agama. Menurut pengadilan, pernikahan antara pemohon dan tergugat tidak lagi harmonis akibat kondisi psikologis tergugat yang tidak stabil, dan satu-satunya cara untuk mencegah kerugian lebih lanjut adalah dengan mengajukan cerai. Keputusan hakim untuk menjatuhkan talak raj‘i dan menetapkan pemberian mut‘ah kepada termohon merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri. Dari perspektif maqāṣid al-nikāḥ, putusan hakim tersebut selaras dengan prinsip perlindungannya pada jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), serta harta (ḥifẓ al-māl). Perceraian dalam kasus ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan mental dan moral kedua belah pihak ketika tujuan sakinah, mawaddah, dan raḥmah tidak lagi dapat diwujudkan. Dengan demikian, penerapan nilainya maqāṣid al-syarī‘ah dalam perkara perceraian dapat memberikan paradigma baru bahwa hukum Islam tidak berorientasinya pada aspek normatif-formal, namun pada kemaslahatan, keadilan, serta perlindungannya kemanusiaan. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61634 Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual Dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis Atas Prinsip Keadilan bagi Korban dan Pelaku Ar Rohim, Muhammad Dzaky Arkhan Penelitian ini mengkaji ulang konsep pembuktian kejahatan seksual melalui pendekatan komparatif antara Syariat Islam dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya CEDAW dan UDHR. Fokus kajian terletak pada ketegangan epistemologis dan prosedural dalam mekanisme pembuktian, terutama terkait ketatnya syarat hukum hadd yang mensyaratkan empat saksi laki-laki yang adil, berbanding dengan fleksibilitas pembuktian dalam HAM modern yang menerima bukti forensik, digital, dan kesaksian ahli. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dan analisis filosofis, penelitian ini menelaah ketentuan fikih jinayah klasik, ijtihad kontemporer, serta prinsip- prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan Rawlsian, dan etika HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Syariat Islam dan HAM memiliki perbedaan mendasar dalam dasar normatif dan konstruksi hukumnya, keduanya bertemu pada orientasi perlindungan martabat manusia. Ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut dapat dijembatani melalui mekanisme ta‘zir yang bersifat fleksibel, memungkinkan penggunaan alat bukti modern tanpa menanggalkan nilai-nilai syariat. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi pembuktian kejahatan seksual yang bersifat adil, kontekstual, dan responsif, dengan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin keadilan substantif bagi korban sekaligus menghormati hak dasar pelaku. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan fikih jinayah modern dan dialog epistemologis antara hukum agama dan standar HAM universal. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi landasan perumusan kebijakan pembuktian kejahatan seksual yang lebih inklusif, proporsional, dan selaras dengan kebutuhan hukum Indonesia kontemporer. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61623 Penunjukan Wali Hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta (Analisis Perspektif Sosial dan Hukum) Pitriyanti, Pipit Nur Dalam konteks perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hukum islam Wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat terkait dengan urusan pernikahan dan hak-hak keluarga, terutama dalam situasi di mana wali nasab tidak bisa hadir atau tidak memenuhi syarat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang didapatkan yaitu di KUA Kecamatan Turi, Sleman Yogyakarta. Di KUA Turi Sleman, Yogyakarta, proses penunjukan wali hakim memiliki implikasi sosial dan hukum. Dimana KUA Turi Sleman berperan dalam memastikan bahwa pernikahan dan hak-hak keluarga diproses dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil tetap menghargai adat istiadat setempat. Dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara aktif mengevaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim melalui berbagai metode yang melibatkan partisipasi masyarakat. Baik Bapak PA maupun Bapak PF menekankan pentingnya pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait, serta survei untuk menilai sejauh mana keputusan wali hakim diterima dan memberikan manfaat. 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/61621 Posisi Istri Berprofesi Pengacara dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah Tinjauan Hukum Islam ( Studi Kasus Pengacara Perempuan Kantor Acf Aas Christio dan Co.law House) Abdurrouf, Muhammad Di era modern saat ini, semakin banyak perempuan yang memilih untuk berkarier di ranah publik, termasuk profesi sebagai pengacara yang memiliki tuntutan pekerjaan tinggi, waktu yang padat, serta tanggung jawab profesional yang besar. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi seorang istri dalam membagi peran domestik dan profesional, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana mereka mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (samawa). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis posisi istri berprofesi pengacara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya di Kantor ACF AAS Christio & Co. Law House. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung melalui wawancara mendalam terhadap para narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi istri pengacara adalah keterbatasan waktu bersama keluarga, beban dalam pengasuhan anak, serta tekanan emosional akibat tuntutan profesi. Namun, mereka mampu menjaga keharmonisan rumah tangga melalui manajemen waktu yang baik, komunikasi intensif, serta kesepakatan bersama dengan pasangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran istri berprofesi pengacara memberikan dampak positif dan negatif. Secara positif, istri mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dan meningkatkan penghargaan terhadap waktu kebersamaan. Namun, secara negatif seringkali muncul kelelahan, keterbatasan interaksi dengan anak, serta potensi konflik apabila tidak dikelola dengan komunikasi dan kesepakatan yang baik. 2025-01-01T00:00:00Z