http://hdl.handle.net/123456789/32394 2026-04-22T00:31:36Z http://hdl.handle.net/123456789/47497 Implementasi Diversi sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum Wilayah Kejaksaan Negeri Singkawang Annisa, Delycia Septi Ayu Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan atas hak korban ketika dilakukannya mekanisme proses diversi di Kota Singkawang. Rumusasn Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah implementasi dan diversi anak yang berlawanan dengan hukum diwilayah hukum Kejaksaan Singkawang?;; dan apa hambatan dan penyelesaian implementasi diversi dikejaksaan Singkawang?. Penelitian ini teramasuk tipologi penelitian hukum normative dan empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian didukung dengan catatan Berita Acara Diversi dan catatan kronologi pelaksanaan proses diversi pada masing-masing tingkatan. dan hasilnya dianalisis dalam bentuk pembahasan beserta penjabaran. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskritif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban ketika dilakukan mekanisme diversi pada tingkat penuntutan masih belum diterapkan penuh. Kelemahan itu mencakup aturan hukum formal belum secara penuh dilaksanakan; perbedaan implementasi mengenai hak yang dimiliki korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya diadakan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada anak-anak usia remaja diatas 12 (dua belas) tahun agar meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dan kriminalitas di lingkungan; Perlu digiatkan kampanye hidup aman dan damai di lingkungan masyrakat. 2023-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/42033 Human Rights Law Analysis On The Practice Of Surrogacy In Indonesia FARADISA HADIATY Surrogacy is an attempt to get child outside the natural way that has not been regulated in Indonesian law. But many married couples in Indonesia carry out surrogacy in secret. This is certainly a problem and debate here because surrogacy carried out in Indonesia cannot be carried out because of an agreement to ensure continuity in surrogacy. However, continuing offspring is a Human Right as well as forming a family, this has been regulated in our constitution and internationally. This research was conducted by empirical juridical method. The results of the study concluded that the absence of clear rules regarding surrogacy created conflicts and legal vacuums. Relevant laws such as the Health Law are in conflict with the constitution and Human Rights Laws regarding the right to continue offspring. 2022-12-14T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/39823 Kedudukan Benda Dalam Perjanjian Sewa Beli Berdasarkan Pasal 1977 Kuhperdata HASNA AMALIA FAZA Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam yang harus mereka penuhi. Kebutuhan pokok tersebut antara lain berupa sandang, pangan dan papan. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memiliki kebutuhan tambahan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga kian berkembang. Adanya perkembangan zaman, memudahkan manusia untuk memperoleh informasi, seperti mengenai adanya perjanjian sewa beli yang memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran dengan cara cicilan/angsuran. Namun dalam praktiknya, perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata. Oleh karena itu peneliti membuat 2 (dua) rumusan masalah: 1. Bagaimana kedudukan benda dalam perjanjian sewa beli di PT Colombus Megah Mitrasarana Yogyakarta?, 2. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa beli jika dikaitkan dengan Pasal 1977 KUHPerdata? Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, objek penelitian ini adalah Perjanjian Sewa Beli PT Columbus Megah Mitrasarana Yogyakarta, metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian peneliti yaitu perjanjian sewa beli merupakan gabungan dari perjanjian jual beli dan sewa menyewa, yang dimana sebelum melakukan pelunasan suatu barang, pembeli dianggap sebagai penyewa dan hanya diperbolehkan untuk mengambil kenikmatan atas suatu benda, namun, di dalam perjanjian ini kedudukan pembeli tidak hanya sebagai penyewa saja tetapi juga pembeli, maka, pembeli memiliki ½ hak milik atas benda tersebut. Isi perjanjanjian sewa beli PT Columbus Megah Mitrasarana Yogyakarta ini juga terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian, ketentuan UUPK, Pasal 1320 KUHPerdata dan keadilan, sehingga tidak sah secara hukum. Agar tetap mendapatkan kelancaran bisnis, sebaiknya PT Columbus Megah Mitrasarana Yogyakarta tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan suatu peraturan serta tidak memaksakan kehendak kepada customer dengan melakukan perampasan, karena apabila konsumen yang melakukan perjanjian sewa beli teliti dalam membaca isi perjanjian dan memahami hukum dengan baik lalu customer merasa dirugikan atas aturan tersebut, konsumen dapat mengangkat kasusnya lebih jauh, apalagi dijaman yang modern ini kasus dalam hal apapun bisa dengan mudah tersebar di media social. Jika hal itu terjadi, itu bisa merusak citra/nama baik perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen. 2022-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/35943 Encourage the Advance of Artificial Intelligent in Replacement the Position of Civil Servant Apparatus During Pandemic to Reduce the Nepotism in Indonesia’s Bureaucracy Ismaila, Yuwan Zaghlul Artificial Intelligent is intelligent demonstrated by machines that’s specifically have some similarities with human intelligences, Indonesia reported have the ARTIFICIAL intelligent ROBOT, the intention of Mr. President to replace the ASN with Artificial Intelligent in the government will soon be realistic, Indonesia actually now have a great Artificial intelligent robot, but the utilization of AI robot in Indonesia still very lack, it’s still need the transition era for this in replacement. The use of AI robot still rise so many questions in law, on how the position of AI regulated in Indonesian Law, as we know that its robot intelligently work like human that they can understand and can respond like human, but what become the question law or provision drafting is about the emergence situation, the robot still cannot detect whether it’s it rushing situation or not, the drafting of the law in the AI itself always can be related with cyber law, but in my own understanding even though the draft of law in cyber law are enough to regulate about Artificial intelligent itself but the law need to ruled more about the Artificial intelligent, there can be any error, the question arise that who should we blame with those artificial intelligent commit error during the process of bureaucracy then affect so many system in another sector, so the law should draft more about that in order to prevent the error that can be caused by the AI itself, in order to achieve bureaucracy 4.0, the government have to work seriously without involving the personal interest in nit, bureaucracy 4.0 has four indicators. These indicators are service acceleration, service efficiency, service accuracy, work flexibility, and social impact. With the flexibility of ASN working time, work does not have to be done in the office. In the future, some jobs can be done via smartphones, which of course will be more efficient and shorten the flow of bureaucracy. It is in this context that explained about ASN that can work from home which is the attention of the mass media. 2021-07-01T00:00:00Z