http://hdl.handle.net/123456789/19 2026-09-28T22:09:30Z http://hdl.handle.net/123456789/67160 REKONTRUKSI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG BERBASIS PADA KEADILAN SOSIAL HENDAR, JEJEN Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) berbasis keadilan sosial, mengkaji praktik pengelolaannya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta merumuskan rekonstruksi model pengelolaan TJSP dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, kasus, dan filsafat. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan TJSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TJSP perlu didasarkan pada prinsip keadilan sosial karena TJSP merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, melindungi lingkungan hidup, serta mengimplementasikan nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Praktik pengelolaan TJSP pada BUMN telah berkembang dari model filantropis menuju pendekatan strategis yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi digital. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan, antara lain belum adanya standar operasional keadilan sosial yang terukur, pelaksanaan yang bersifat sektoral, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Rekonstruksi diarahkan pada norma yang mengikat dan terukur melalui indikator keadilan sosial, distribusi manfaat berdasarkan kebutuhan dan dampak, keberpihakan kepada kelompok rentan dan masyarakat terdampak, partisipasi bermakna, transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi, insentif, dan disinsentif yang efektif. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi model pengelolaan yang memadukan dimensi distributif, korektif, dan prosedural ke dalam tata kelola TJSP secara operasional dan terpadu. Model rekonstruksi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan TJSP sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kata-kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Keadilan Sosial, BUMN, Rekonstruksi Hukum. 2026-09-26T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/67159 MODEL KLAUSUL HARDSHIP DALAM KONTRAK KOMERSIAL YANG MEMBERIKAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK ARIF, JUNAIDI Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model klausul hardship dalam kontrak komersial yang berkeadilan bagi para pihak, sebagai respons atas kekosongan norma dalam hukum kontrak Indonesia. Peneliti mengkaji tiga permasalahan, pertama secara filosofi, diperlukan klausul hardship dalam hukum kontrak Indonesia kedua hukum kontrak Indonesia tidak mengakomodasi hardship menurut norma hukum kontrak internasional dan model klausul hardship yang berkeadilan dalam hukum kontrak indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional seperti,Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC) dan Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dan model kontrak International Trade Centre (ITC) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, klausul hardship mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, dengan memberikan mekanisme adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Klausul ini memberi ruang bagi para pihak untuk menegosiasikan kembali kewajiban mereka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.Klausul hardship yang tidak diakomodasi dalam hukum kontrak di Indonesia sesuai dengan norma hukum kontrak internasional karena hukum positif di Indonesia masih menggunakan KUHPerdata yang merupakan warisan hukum Belanda. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik kontrak, ketika terjadi perubahan fundamental yang menyebabkan salah satu pihak kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Klausul hardship dalam model kontrak International Trade Centre (ITC) yang merupakan best practise model kontrak dalam praktik kontrak internasional dapat diadopsi sebagai rujukan struktural dalam penyusunan kontrak komersial dengan tetap menghormati asas otonomi para pihak untuk menentukan pilihan apakah akan mengatur klausul tersebut secara spesifik atau mengecualikannya dari kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model klausul hardship ke dalam peraturan perundang- undangan sebagai norma yang eksplisit, lengkap, dan operasional dengan bentuk semi-mandatory dimana negara wajib menyediakan norma dasar dan perlindungan minimum, sedangkan para pihak bebas mengembangkan mekanisme penerapannya sesuai kebutuhan kontrak. Kata kunci: Klausul Hardship, Force majeure,semi- mandatory,International Trade Centre (ITC). 2026-09-26T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/67053 Pengaruh Perceived Organizational Support terhadap Work Meaningfulness dan Dampaknya pada Employee Life Satisfaction serta Employee Creativity Juhedi, Jujun Pengaruh Perceived Organizational Support terhadap Work Meaningfulness dan Dampaknya pada Employee Life Satisfaction serta Employee Creativity 2026-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/66966 Reformulasi Hukum Poligami Nyandung di Provinsi Banten: Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Telaah Maqāṣid al-Syarī’ah Anggriani, Desi Poligami dalam hukum keluarga Islam Indonesia secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan syarat keadilan dan kemampuan finansial yang ketat. Namun dalam praktik sosial di Provinsi Banten, poligami justru banyak dijalankan dalam bentuk poligami nyandung, yaitu praktik poligami nyandung yang dilangsungkan melalui mekanisme keagamaan informal tanpa keterlibatan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara hukum normatif dan realitas sosial, yang berdampak langsung pada terabaikannya hak-hak istri dan anak, serta melemahnya fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplor realitas praktik poligami nyandung (nyandung) di Banten dan kesenjangan hukumnya; (2) mengkaji prinsif-prinsif maqasid syariah sebagai dasar etik dalam menilai dan mengoreksi praktek poligami di provinsi Banten; serta (3) merumuskan model reformulasi hukum poligami yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam (Sociology of Islamic Law) dan maqāṣid al-syari’ah. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, pelaku poligami, serta istri-istri yang terdampak, dan didukung oleh studi dokumentasi serta data kelembagaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami nyandung di Banten merupakan produk pemikiran hukum lokal yang dilegitimasi oleh otoritas keagamaan non-formal dan dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal serta kondisi ekonomi sektor informal yang dominan (49,73%). Penelitian ini mengkritisi pendekatan sosiologi hukum Atho Mudzhar dengan menegaskan bahwa pemahaman hukum sebagai produk sejarah harus diikuti dengan intervensi regulasi yang proaktif demi perlindungan subjek hukum yang lemah. Persepsi keadilan di kalangan pelaku poligami terbukti bersifat parsial dan reduktif, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai “keadilan semu”. Dalam perspektif maqāṣid al-syari’ah, praktik ini gagal melindungi unsur-unsur dasar kemaslahatan, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Secara akademik, disertasi ini memposisikan diri untuk melengkapi keterbatasan sosiologi hukum konvensional dengan menawarkan model reformulasi hukum poligami berbasis integrasi sosiologi hukum dan maqāṣid al-syari’ah yang bersifat operasional-protektif. Model ini mencakup: (a) konkretisasi syarat keadilan dan kemampuan finansial melalui audit finansial dan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL); (b) rekonstruksi budaya hukum melalui pergeseran paradigma dari “hak” menjadi “beban tanggung jawab” dengan melibatkan tokoh agama sebagai “Bapak Asuh Hukum”; serta (c) penguatan peran struktural Pengadilan Agama melalui mekanisme pengawasan pasca-izin (post-marriage supervision). Reformulasi ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan kebolehan poligami, melainkan untuk mengembalikannya pada tujuan etis syariat dan tujuan perkawinan, yaitu perlindungan perempuan, anak, dan ketahanan keluarga. 2026-01-01T00:00:00Z