DSpace UIIThe DSpace digital repository system captures, stores, indexes, preserves, and distributes digital research material.http://dspace.uii.ac.id:802024-03-19T08:54:08Z2024-03-19T08:54:08ZThe Box - Perancangan Inkubator Perusahaan Rintisan di Jakarta dengan Pendekatan Desain GeneratifFahrurrozi, Muhammad Faiqhttp://hdl.handle.net/123456789/484862024-03-19T07:59:59Z2022-01-01T00:00:00ZThe Box - Perancangan Inkubator Perusahaan Rintisan di Jakarta dengan Pendekatan Desain Generatif
Fahrurrozi, Muhammad Faiq
Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan teknologi digital berkembang cukup pesat. Banyaknya pengguna internet menciptakan semakin banyak peluang untuk mendigitalkan kebiasaan masyarakat mulai dari ;belajar, bekerja, lifestyle dan lainnya, baik dari swasta maupun di bawah pemerintah maka lahirlah start up . Munculnya era baru dalam industri teknologi dengan presentase kegagalan yang cukup tinggi membutuhkan ekosistem yang dapat menjebatani antara teknologi dan bisnis, Startup Inkubator dapat menjadi tempat untuk mengikubasi ide baru berbasis teknologi untuk dikembangkan dan menghubungkan para pelaku bisnis dan investor. Keberagaman jenis start up membuat kebutuhan ruangan yang yang berbeda-beda sehingga membutuhkan parameter baru yang dapat menyusun ruang sehingga tercipta penyusunan massa bangunan yang optimal. Sejalan dengan perkembangan teknologi penyusunan bangunan menggunakan pendekatan artiļ¬cial intelligance generatif desain yaitu metode eksplorasi desain untuk menghasilkan desain yang optimal dengan optimasi tipologi. Site berada di Kota Jakarta dengan komunitas startup besar yang akan menghubungkan para pendiri startup, mentor, investor, penyedia layanan, dan ruang publik yang ada.
2022-01-01T00:00:00ZValidasi Alat Ukur Bipolar Spectrum Disorder Scale Versi IndonesiaAldiranto, Nengkyhttp://hdl.handle.net/123456789/484852024-03-19T05:30:48Z2023-01-01T00:00:00ZValidasi Alat Ukur Bipolar Spectrum Disorder Scale Versi Indonesia
Aldiranto, Nengky
Sebaran data di Indonesia tahun 2018 sejumlah 20 juta jiwa dengan gangguan dan masalah
kesehatan jiwa termasuk bipolar. Jika tidak tertangani dengan baik dan tepat maka akan
meningkatkan risiko kematian. langkah pertama dalam proses penanganan gangguan ini adalah
deteksi dini melalui proses skrining yang dilakukan oleh profesional dengan menggunakan bantuan
alat ukur yang tepat dan tervalidasi. Bipolar Spectrum Diagnostic Scale (BSDS) merupakan alat
skrining bipolar yang telah digunakan di beberapa negara. Sedangkan, di Indonesia masih terbatas
dalam proses pengembangan alat ukur untuk individu dengan kecenderungan bipolar. Penelitian
ini bertujuan untuk mengadaptasi BSDS ke dalam bahasa Indonesia dan menguji validitas dengan
pendekatan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Subjek yang berpartisipasi sebanyak 106 kemudian
pengolahan data menggunakan JASP 0.16.40. menghasilkan nilai Chi square P-value >.05 dengan
factor loading>.05 serta cronbach alpha>.07. Hasil pengujian BSDS Indonesia mempunyai 18 item
yang valid, factor loading yang baik dan reliabel. Dengan demikian BSDS Indonesia dapat digunakan
sebagai alat skrining individu dengan kecenderungan bipolar di Indonesia.
2023-01-01T00:00:00ZTanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Sertipikat Ganda (Overlapping) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Bpn Ri Nomor 21 Tahun 2020Rukmi, Wahyu Kenconohttp://hdl.handle.net/123456789/484842024-03-19T05:26:46Z2023-01-01T00:00:00ZTanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Sertipikat Ganda (Overlapping) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Bpn Ri Nomor 21 Tahun 2020
Rukmi, Wahyu Kencono
Penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab BPN dan perlindungan hukum bagi
pemegang sertipikat hak atas tanah terhadap adanya sertipikat ganda. Rumusan
masalah yang diajukan yaitu, apa yang menyebabkan timbulnya sertipikat ganda
(overlapping) pada perkara nomor 206/Pdt.G/2020/PN.Amb dan bagaimana tanggung
jawab Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertipikat ganda pada perkara nomor
206/Pdt.G/2020/PN.Amb. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan dengan mempelajari buku-
buku dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa masih terdapat kesenjangan mengenai pendaftaran tanah dalam memperoleh
kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki. Dalam kasus yang terdapat
dalam putusan Nomor 206 Pdt.G/2020/PN/Amb, terdapat kasus mengenai sengketa
sertipikat ganda (overlapping) terhadap satu objek yang sama dimana hal tersebut dapat
menyebabkan kerugian pada pemilik tanah dan pastinya akan menimbulkan
ketidakpastian hukum. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebuah lembaga yang
bertanggung jawab atas pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah.
Dalam sejumlah kasus sertipikat tanah termasuk permasalahan sertipikat ganda,
disebabkan oleh Pejabat BPN yang memiliki peran menerbitkan sertipikat telah
menerbitkan sertipikat yang cacat hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Adanya sertpikat ganda salah satunya karena disebabkan oleh BPN yang menerbitkan
sertipikat yang cacat hukum, baik disengaja maupun tidak. BPN mengupayakan solusi
untuk menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan
memperhatikan aspek keadilan dan menghormati hak serta kewajiban setiap pihak
yang terlibat. Dalam kasus sengketa sertpikat ganda, BPN memiliki kewenangan untuk
melakukan mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa
dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan di antara mereka. Dalam hal ini BPN
bertanggung jawab penuh terhadap sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan, baik
di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.
2023-01-01T00:00:00ZTinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Polres BantulIstiqomah, Selly Tripitasarihttp://hdl.handle.net/123456789/484832024-03-19T05:23:50Z2023-01-01T00:00:00ZTinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Polres Bantul
Istiqomah, Selly Tripitasari
Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan menghakimi orang lain tanpa
mempedulikan hukum yang ada. Perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam
Pasal 170 KUHP dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XX tentang
Penganiayaan yang tertuang dalam Pasal 351 KUHP hingga Pasal 358 KUHP. Tindakan main
hakim sendiri bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam kurun waktu 10 tahun, pada
tahun 2013-2023 terdapat kurang lebih 757 kasus penganiayaan yang tercatat dalam laporan
polisi di Polres Bantul, sedangkan yang termasuk dalam tindakan main hakim sendiri terdapat
3 kasus yang terbit laporan polisi. Dua masalah dalam penelitian ini adalah faktor yang
menyebabkan adanya tindakan main hakim sendiri dan bagaimana upaya penegakan hukum
oleh pihak kepolisian di wilayah Polres Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
yuridis empiris dengan pendekatan kriminologi dan sosiologi. Pengumpulan data
menggunakan metode studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis dengan metode
deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindakan
main hakim sendiri di wilayah Polres Bantul yaitu kurangnya kepercayaan terhadap aparat
penegak hukum, psikologi sosial masyarakat yang emosional terhadap pelaku kejahatan,
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum, dan tidak mengetahui kalau
tindakan main hakim sendiri itu merupakan suatu bentuk tindak pidana. Upaya penegakan
hukum oleh Polres Bantul terhadap tindakan main hakim sendiri yaitu dengan melakukan
patroli, meningkatkan penjagaan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh
BHABINKAMTIBMAS, serta melakukan upaya represif terhadap tindakan main hakim
sendiri yang telah terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku.
2023-01-01T00:00:00Z