http://hdl.handle.net/123456789/66583 2026-09-28T20:08:30Z 2026-09-28T20:08:30Z Rahmah, Maulida http://hdl.handle.net/123456789/66756 2026-09-05T06:45:00Z 2026-01-01T00:00:00Z

Studi Komparasi Implementasi Budaya Mutu Pascaakreditasi pada Puskesmas Terakreditasi Paripurna dengan Puskesmas Terakreditasi Utama di Kabupaten Merangin Rahmah, Maulida Latar Belakang: Tantangan utama dalam akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bukan sekadar pada pencapaian status, melainkan pada keberlanjutan budaya mutu pasca- akreditasi. Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menawarkan konteks yang komparatif: Puskesmas A (perkotaan) meraih status Paripurna dan Puskesmas B (perdesaan) meraih status Utama pada tahun 2023. Tujuan: Menganalisis secara komparatif implementasi budaya mutu pasca-akreditasi di kedua Puskesmas beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian kualitatif ini menggunakan rancangan studi kasus komparatif pada fase pemeliharaan siklus akreditasi (Februari 2026). Enam belas informan dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis secara tematik menggunakan Model Donabedian dan prinsip Continuous Quality Improvement (CQI), yang diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil: Terdapat perbedaan kedalaman internalisasi budaya mutu di kedua fasilitas. Di Puskesmas A, nilai mutu sebagian telah terinternalisasi menjadi praktik harian yang didukung oleh kepemimpinan hands-on yang selaras serta berjalannya sistem umpan balik pasien. Sebaliknya, budaya mutu di Puskesmas B masih berada pada tingkatan artefak; friksi manajerial menghambat koordinasi tim, dan instrumen mutu formal seperti kotak saran, rapat tinjauan manajemen, dan audit internal terhenti pasca-akreditasi. Meskipun kedua institusi mengalami penurunan motivasi pasca-akreditasi (post-accreditation slump), Puskesmas A mampu memitigasi hal tersebut melalui rutinisasi dan pemantauan kinerja objektif. Kesimpulan: Status akreditasi tidak secara otomatis mencerminkan pelembagaan budaya mutu. Keberlanjutan mutu sangat bergantung pada interaksi elemen struktural dan non-struktural yang ditopang oleh empat pilar: keselarasan kepemimpinan, pelembagaan sistem CQI, fleksibilitas sumber daya, dan akuntabilitas eksternal. Oleh karena itu, pembinaan pasca-akreditasi harus bertransformasi dari sekadar pemenuhan kelengkapan dokumen menuju penguatan kapasitas kepemimpinan dan sistem perbaikan mutu berkelanjutan.

2026-01-01T00:00:00Z Laliasa, Sandi Nur Fathana http://hdl.handle.net/123456789/66706 2026-09-04T03:14:35Z 2026-01-01T00:00:00Z

Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen SDM Kesehatan dan Dampak terhadap Efektivitas Pelayanan di Puskesmas Laronanga Pantai Laliasa, Sandi Nur Fathana Sumber daya manusia (SDM) kesehatan merupakan komponen kunci dalam sistem pelayanan kesehatan karena berperan langsung dalam menentukan mutu, kontinuitas, dan efektivitas layanan. Di tingkat pelayanan primer, pemerintah memperkuat puskesmas melalui kebijakan penataan SDM kesehatan dengan berbagai status kepegawaian (PNS, P3K, dan Nusantara Sehat). Namun, pada level implementasi fasilitas kesehatan, kebijakan tersebut kerap menghadapi tantangan operasional dan struktural, termasuk perbedaan status kepegawaian yang dapat memengaruhi peran, beban kerja, insentif, serta kinerja tenaga kesehatan. Puskesmas Laronanga Pantai memiliki 44 tenaga kesehatan (19 PNS, 23 P3K, 2 Nusantara Sehat), tetapi ditemukan fenomena ketidaksesuaian antara jumlah tenaga dengan optimalisasi pemanfaatan, pembagian fungsi kerja yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi maupun beban kerja yang proporsional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan manajemen SDM kesehatan dan menilai dampaknya terhadap efektivitas pelayanan (mutu dan efisiensi) di Puskesmas Laronanga Pantai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di Puskesmas Laronanga Pantai pada Mei sampai Juni 2026 dengan teknik purposive sampling dan melibatkan informan (kepala puskesmas, penanggung jawab UKM/UKP, kepala tata usaha, tenaga kesehatan PNS, tenaga kesehatan P3K, tenaga kesehatan Nusantara Sehat, serta masyarakat/pasien). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen; analisis data menggunakan teknik Miles & Huberman serta penguatan validitas melalui triangulasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Puskesmas Laronanga Pantai telah menerapkan prinsip kesetaraan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab tanpa membedakan status kepegawaian. Tenaga kesehatan yang berstatus PNS, P3K dan Nusantara Sehat dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai kompetensi dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Implementasi kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Puskesmas Laronanga Pantai memberikan dampak positif terhadap mutu/kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan. Hal ini diterlihat dari pelayanan yang cukup cepat, ramah, adil, dan sesuai dengan jam operasional puskesmas yang berlaku. Faktor pendukung implementasi kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Puskesmas Laronanga Pantai meliputi; komunikasi organisasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, telah memiliki standar kerja yang jelas, hubungan kerja yang harmonis, kerja sama tim yang baik, kompetensi tenaga kesehatan, serta dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pelayanan.

2026-01-01T00:00:00Z Hapsari, Megatantri Sekar http://hdl.handle.net/123456789/66644 2026-09-02T07:37:28Z 2026-01-01T00:00:00Z

Model Hospital Safety Climate terhadap Kepatuhan Universal Precaution Blood-Borne Pathogen pada Tenaga Kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Hapsari, Megatantri Sekar Latar belakang : Hospital Safety Climate (HSC) merupakan elemen penting dalam membangun budaya keselamatan kerja, khususnya dalam pencegahan pajanan blood borne pathogen (BBP) pada tenaga kesehatan. Penelitian Gershon et al. (2000) menunjukkan adanya hubungan bermakna antara komponen HSC dengan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap Universal Precautions (UP). Tujuan : Menganalisis hubungan antara HSC dengan kepatuhan UP pada tenaga kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri sebagai upaya pencegahan pajanan BBP. Metode : Penelitian menggunakan desain explanatory sequential research melalui tiga tahap: (1) uji validitas dan reliabilitas instrumen HSC yang diadaptasi dari instrumen Gershon; (2) analisis kuantitatif dengan uji chi-square (bivariat) dan regresi logistik (multivariat); serta (3) analisis kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperdalam temuan kuantitatif. Hasil : Analisis multivariat menunjukkan empat variabel HSC berhubungan bermakna dengan kepatuhan UP. Elemen Program Kesehatan berhubungan negatif (B = -1,82; p = 0,02; AOR = 0,16; 95% CI 0,03–0,77). Tanggung Jawab dan Akuntabilitas juga berhubungan negatif (B = -1,73; p = 0,02; AOR = 0,17; 95% CI 0,04–0,77). Pelatihan dan Pendidikan berhubungan positif dan merupakan prediktor terkuat (B = 2,01; p = 0,02; AOR = 7,47; 95% CI 1,32–42,0). Ketiadaan Hambatan Pekerjaan terhadap Keselamatan tidak bermakna secara statistik (B = - 1,198; p = 0,08; AOR = 0,30; 95% CI 0,07–1,18). Kesimpulan : Terdapat hubungan bermakna antara komponen HSC Elemen Program Kesehatan, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas, serta Pelatihan dan Pendidikan dengan kepatuhan UP pada tenaga kesehatan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Pelatihan dan Pendidikan berperan paling besar dalam meningkatkan kepatuhan, sementara hambatan pekerjaan tidak terbukti berpengaruh signifikan.

2026-01-01T00:00:00Z Efendy, Dede http://hdl.handle.net/123456789/66586 2026-09-01T07:12:48Z 2026-01-01T00:00:00Z

Efektivitas Media Edukasi terhadap Perubahan Sikap dan Pengetahuan Remaja Putri dalam Menghindari Konsumsi Makanan Instan (Penelitian dengan Pendekatan Mixed Method sebagai Strategi Promotif dan Preventif Polycystic Ovary Syndrome) Efendy, Dede Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas media edukasi dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja putri untuk membatasi konsumsi makanan instan sebagai bagian dari promosi kesehatan reproduksi dan pengurangan risiko Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome (PMOS), yang pada saat pelaksanaan penelitian masih disebut Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). Penelitian menggunakan exploratory sequential mixed methods yang terdiri atas tahap kualitatif, pengembangan media, dan tahap kuantitatif. Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 12 informan untuk menggali pengetahuan awal, pengalaman menstruasi, kebiasaan konsumsi makanan instan, dan kebutuhan media edukasi. Temuan kualitatif digunakan untuk menyusun matriks kebutuhan, konten, poster, dan video animasi. Tahap kuantitatif menggunakan quasi-experimental non-equivalent one-group pretest-posttest design pada 101 siswi SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta, terdiri atas kelompok poster sebanyak 41 siswi dan kelompok video animasi sebanyak 60 siswi. Posttest dilakukan dua minggu setelah intervensi. Secara keseluruhan, rerata skor pengetahuan meningkat dari 9,33 menjadi 19,48 (p=0,001), sedangkan rerata skor sikap meningkat dari 58,97 menjadi 60,28 tetapi tidak signifikan (p=0,155). Perbandingan perubahan skor antara kelompok poster dan video animasi tidak menunjukkan bukti perbedaan pada pengetahuan (p=0,685) maupun sikap (p=0,608). Temuan mixed methods menunjukkan bahwa media visual yang sederhana dan sesuai kebutuhan remaja dapat meningkatkan pengetahuan jangka pendek, tetapi satu kali paparan belum cukup untuk menghasilkan perubahan sikap yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi edukasi berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dua minggu setelah pemberian media, sedangkan efektivitas terhadap sikap belum dapat dibuktikan. Edukasi berulang, dukungan sekolah dan keluarga, serta evaluasi perilaku dalam jangka lebih panjang diperlukan pada penelitian selanjutnya.

2026-01-01T00:00:00Z