http://hdl.handle.net/123456789/6 2026-09-28T17:20:14Z 2026-09-28T17:20:14Z HENDAR, JEJEN http://hdl.handle.net/123456789/67160 2026-09-25T03:38:37Z 2026-09-26T00:00:00Z

REKONTRUKSI PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG BERBASIS PADA KEADILAN SOSIAL HENDAR, JEJEN Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) berbasis keadilan sosial, mengkaji praktik pengelolaannya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta merumuskan rekonstruksi model pengelolaan TJSP dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, kasus, dan filsafat. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan TJSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TJSP perlu didasarkan pada prinsip keadilan sosial karena TJSP merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, melindungi lingkungan hidup, serta mengimplementasikan nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Praktik pengelolaan TJSP pada BUMN telah berkembang dari model filantropis menuju pendekatan strategis yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi digital. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan, antara lain belum adanya standar operasional keadilan sosial yang terukur, pelaksanaan yang bersifat sektoral, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Rekonstruksi diarahkan pada norma yang mengikat dan terukur melalui indikator keadilan sosial, distribusi manfaat berdasarkan kebutuhan dan dampak, keberpihakan kepada kelompok rentan dan masyarakat terdampak, partisipasi bermakna, transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi, insentif, dan disinsentif yang efektif. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi model pengelolaan yang memadukan dimensi distributif, korektif, dan prosedural ke dalam tata kelola TJSP secara operasional dan terpadu. Model rekonstruksi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan TJSP sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kata-kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Keadilan Sosial, BUMN, Rekonstruksi Hukum.

2026-09-26T00:00:00Z ARIF, JUNAIDI http://hdl.handle.net/123456789/67159 2026-09-25T03:32:17Z 2026-09-26T00:00:00Z

MODEL KLAUSUL HARDSHIP DALAM KONTRAK KOMERSIAL YANG MEMBERIKAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK ARIF, JUNAIDI Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model klausul hardship dalam kontrak komersial yang berkeadilan bagi para pihak, sebagai respons atas kekosongan norma dalam hukum kontrak Indonesia. Peneliti mengkaji tiga permasalahan, pertama secara filosofi, diperlukan klausul hardship dalam hukum kontrak Indonesia kedua hukum kontrak Indonesia tidak mengakomodasi hardship menurut norma hukum kontrak internasional dan model klausul hardship yang berkeadilan dalam hukum kontrak indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional seperti,Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC) dan Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dan model kontrak International Trade Centre (ITC) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, klausul hardship mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, dengan memberikan mekanisme adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Klausul ini memberi ruang bagi para pihak untuk menegosiasikan kembali kewajiban mereka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.Klausul hardship yang tidak diakomodasi dalam hukum kontrak di Indonesia sesuai dengan norma hukum kontrak internasional karena hukum positif di Indonesia masih menggunakan KUHPerdata yang merupakan warisan hukum Belanda. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik kontrak, ketika terjadi perubahan fundamental yang menyebabkan salah satu pihak kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Klausul hardship dalam model kontrak International Trade Centre (ITC) yang merupakan best practise model kontrak dalam praktik kontrak internasional dapat diadopsi sebagai rujukan struktural dalam penyusunan kontrak komersial dengan tetap menghormati asas otonomi para pihak untuk menentukan pilihan apakah akan mengatur klausul tersebut secara spesifik atau mengecualikannya dari kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model klausul hardship ke dalam peraturan perundang- undangan sebagai norma yang eksplisit, lengkap, dan operasional dengan bentuk semi-mandatory dimana negara wajib menyediakan norma dasar dan perlindungan minimum, sedangkan para pihak bebas mengembangkan mekanisme penerapannya sesuai kebutuhan kontrak. Kata kunci: Klausul Hardship, Force majeure,semi- mandatory,International Trade Centre (ITC).

2026-09-26T00:00:00Z Alifah, Dini Nur http://hdl.handle.net/123456789/67158 2026-09-12T08:58:10Z 2014-01-01T00:00:00Z

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan Pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi, dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan Alifah, Dini Nur Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada aparat Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kabupaten dan kota, dan DPPKAD Kota Magelang. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan regresi berganda (multiple regression) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, penegakan hukum berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

2014-01-01T00:00:00Z Harsat, Harsat http://hdl.handle.net/123456789/67157 2026-09-12T08:57:50Z 2013-01-01T00:00:00Z

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Berusia Muda Terhadap Minat Beli Ulang Secara Online (Studi pada Mahasiswa FE UII di Yogyakarta) Harsat, Harsat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh desain web, keandalan, pelayanan pelanggan, kepercayaan dan risiko terhadap minat beli ulang konsumen muda secara online. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalahmahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang pernah melakukan akses belanja online di Yogyakarta. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 98responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan metodeconvenience sampling yaitu merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari populasi yang paling mudah ditemui di Fakultas FE UII. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan desain web terhadap pembelian, terdapat pengaruh positif signifikan pelayanan terhadap pembelian pada online shopping, terdapat pengaruh positif signifikan keandalan terhadap pembelian pada online shopping, terdapat pengaruh positif signifikan kepercayaan terhadap pembelian dan terdapat pengaruh negatif signifikan risiko terhadap pembelian.

2013-01-01T00:00:00Z