<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Professor's Speech</title>
<link href="http://hdl.handle.net/123456789/57063" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://hdl.handle.net/123456789/57063</id>
<updated>2026-05-13T20:06:05Z</updated>
<dc:date>2026-05-13T20:06:05Z</dc:date>
<entry>
<title>Komunikasi Publik Bidang Kesehatan: Kajian Empiris dan Arah Strategis  di Era Digital</title>
<link href="http://hdl.handle.net/123456789/57427" rel="alternate"/>
<author>
<name>Afifi, Subhan</name>
</author>
<id>http://hdl.handle.net/123456789/57427</id>
<updated>2025-08-14T07:51:04Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Komunikasi Publik Bidang Kesehatan: Kajian Empiris dan Arah Strategis  di Era Digital
Afifi, Subhan
Pidato ini membahas pentingnya komunikasi publik di bidang kesehatan, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 dan era digital. Pandemi COVID-19 menjadi katalis perubahan besar dalam strategi komunikasi kesehatan, menekankan peran media digital sebagai saluran utama untuk promosi kesehatan. Komunikasi publik yang efektif diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Di Indonesia, tantangan komunikasi publik mencakup inkonsistensi pesan, pengaruh politik, dan defisit empati dalam komunikasi pejabat publik. Kajian empiris menunjukkan bahwa perilaku pencarian informasi kesehatan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, teknologi, dan budaya, dengan media sosial menjadi platform utama. Namun, media sosial juga memicu tantangan seperti misinformasi dan infodemi. Rekomendasi strategis meliputi penguatan literasi digital, kurasi konten, adaptasi pesan dengan nilai budaya lokal, dan integrasi behavioral insights dalam desain komunikasi. Selain itu, kualitas interaksi tenaga kesehatan dengan pasien di layanan digital harus ditingkatkan, sambil menjaga sentuhan humanis. Perguruan tinggi diharapkan memperkuat kurikulum komunikasi kesehatan dan membentuk pusat studi untuk riset dan advokasi. Pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi, budaya, dan inovasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi kesehatan, membangun ketahanan masyarakat, dan menjawab tantangan kesehatan di masa depan.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Teknologi Tangkap-Guna-Simpan Karbon: Pilar Strategis Menuju Indonesia Netral Karbon</title>
<link href="http://hdl.handle.net/123456789/57426" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ma'mun, Sholeh</name>
</author>
<id>http://hdl.handle.net/123456789/57426</id>
<updated>2025-08-14T07:50:41Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Teknologi Tangkap-Guna-Simpan Karbon: Pilar Strategis Menuju Indonesia Netral Karbon
Ma'mun, Sholeh
Pidato ini membahas pentingnya teknologi Tangkap-Guna-Simpan Karbon (Carbon Capture, Utilization, and Storage/CCUS) sebagai pilar strategis untuk mencapai target Indonesia Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Teknologi ini dianggap sebagai solusi utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan menangkap, memanfaatkan, dan menyimpan karbon dioksida (CO2) dari sumber emisi utama seperti industri dan pembangkit listrik. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara penghasil emisi CO2 terbesar ke-7 di dunia, penerapan CCUS sangat relevan mengingat posisi strategisnya sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pidato ini juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam pengembangan CCUS, baik dari sisi sumber emisi maupun formasi geologis untuk penyimpanan karbon. Selain itu, dibahas pula tantangan implementasi teknologi ini, seperti biaya, kebijakan, kapasitas teknologi, dan kesadaran publik. Dengan pendekatan integratif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, CCUS diharapkan dapat mendukung transisi energi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Pidato ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara iman, ilmu, dan inovasi, serta tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai bagian dari strategi nasional, CCUS diintegrasikan ke dalam kebijakan energi dan lingkungan, dengan pembelajaran dari negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan teknologi ini. Pidato ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengambil langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan bumi demi generasi mendatang.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Krisis Etika Manusia dan Implikasinya Terhadap Perilaku Bisnis serta Konsumen di Indonesia</title>
<link href="http://hdl.handle.net/123456789/57346" rel="alternate"/>
<author>
<name>HIdayat, Anas</name>
</author>
<id>http://hdl.handle.net/123456789/57346</id>
<updated>2025-08-12T03:51:00Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Krisis Etika Manusia dan Implikasinya Terhadap Perilaku Bisnis serta Konsumen di Indonesia
HIdayat, Anas
Isu krisis etika manusia di Indonesia, yang sering menjadi perbincangan hangat, memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku bisnis dan konsumen. Etika didefinisikan sebagai ilmu tentang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral, dengan kepedulian sosial sebagai intinya. Manusia, sebagai 'hewan sosial', berbeda dari hewan lain karena kemampuannya membangun peradaban yang didasari etika dan kepedulian terhadap sesama. Dalam perspektif filosofis, etika tidak hanya menjelaskan perilaku moral tetapi juga menawarkan kerangka rasional untuk memahami tindakan manusia, melalui pendekatan positivisme, metafisika, dan normativisme. Bagi bangsa Indonesia, etika sangat terkait dengan kearifan lokal, yang telah membentuk nilai-nilai luhur seperti Pancasila, yang menekankan keimanan, kasih sayang, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan maslahat bagi rakyat. Namun, di tengah dinamika ekonomi kapitalistik, praktik bisnis sering dihadapkan pada dilema etis, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan korupsi, yang menunjukkan kurangnya integritas. Krisis etika ini juga tercermin dalam perilaku konsumen, meskipun kesadaran akan produk berkelanjutan dan pembelian etis meningkat, penelitian tentang standar ganda moral dan hedonisme masih minim. Pendidikan etika, yang menekankan pemikiran kritis, refleksi, dan dialog, penting untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga beradab dan bermoral, sehingga dapat mengatasi tantangan etika dan membangun peradaban yang adil dan sejahtera.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Kelembagaan Sebagai Pilar Kesejahteraan dan Keadilan dalam Transformasi Ekonomi Global dan Ekonomi Syariah</title>
<link href="http://hdl.handle.net/123456789/57345" rel="alternate"/>
<author>
<name>Priyadi, Unggul</name>
</author>
<id>http://hdl.handle.net/123456789/57345</id>
<updated>2025-08-12T03:49:32Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Kelembagaan Sebagai Pilar Kesejahteraan dan Keadilan dalam Transformasi Ekonomi Global dan Ekonomi Syariah
Priyadi, Unggul
Kelembagaan berperan krusial sebagai pilar kesejahteraan dan keadilan dalam transformasi ekonomi global dan syariah, berfungsi sebagai mercusuar yang menuntun arah dan menjernihkan tujuan untuk mencapai kemakmuran bersama. Dalam ekonomi Islam, kelembagaan bukan sekadar struktur formal, melainkan paradigma kokoh yang menopang kemakmuran dan keadilan, yang selaras dengan nilai-nilai ilahiyah dan maqashid syariah. Penguatan kelembagaan sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, penegakan hukum yang adil, dan distribusi kekayaan yang merata, sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Institusi yang kuat dapat mengurangi ketidaksetaraan melalui kebijakan redistribusi, infrastruktur yang baik, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ekonomi pertanian, kelembagaan memastikan integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan. Sementara itu, dalam sektor pariwisata, kelembagaan penting untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata, memperkuat branding, menjaga kearifan lokal, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Khususnya dalam ekonomi syariah, kelembagaan memainkan peran vital dalam pengelolaan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat, memastikan aset wakaf dikelola secara optimal untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kelembagaan juga mendukung perbankan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan dan memastikan transaksi sesuai prinsip syariah, serta membantu lembaga keuangan mikro syariah dalam menyediakan akses keuangan yang adil dan inklusif bagi masyarakat. Secara keseluruhan, kelembagaan yang kuat dan efektif adalah kunci untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam berbagai sektor ekonomi, baik global maupun syariah.
</summary>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
