http://hdl.handle.net/123456789/34 2026-05-15T14:59:43Z 2026-05-15T14:59:43Z Ariq, Azmil http://hdl.handle.net/123456789/62326 2026-05-09T07:08:27Z 2026-01-01T00:00:00Z

Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Pasal 7 Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah) Ariq, Azmil Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak serta untuk menjamin kematangan fisik dan psikologis calon mempelai. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut masih membuka ruang dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, yang jumlah permohonannya justru mengalami peningkatan, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional, serta mengkaji kebijakan perubahan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kasus putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan secara eksplisit, melainkan menekankan pada aspek kedewasaan (bāligh dan rusyd). Sementara itu, penetapan batas usia 19 tahun dalam hukum nasional sejalan dengan tujuan Maqāṣid Syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah mudarat yang timbul akibat perkawinan di bawah umur, meskipun praktik dispensasi nikah masih menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pertimbangan hakim yang lebih berorientasi pada kemaslahatan anak.

2026-01-01T00:00:00Z Othman, Muhammad Fauzan http://hdl.handle.net/123456789/61640 2026-04-16T04:50:59Z 2025-01-01T00:00:00Z

Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan No. 1874/Pdt.G/2022/PA.Klt) Othman, Muhammad Fauzan Tujuannya studi ini guna menganalisa pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi maqāṣid al-nikāḥ (tujuan pernikahan) dalam proses pengambilan putusan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya memahami bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga perwujudan dari tujuannya syariat yang mencakup perlindungannya pada jiwa, agama, akal, harta, serta keturunan. Studi ini memakai metode kualitatif dengan pendekatannya yuridis-normatif serta deskriptif-analitis. Sumber datanya primer didapat dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten No.1874/Pdt.G/2022/PA.Klt, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur tentang hukum perkawinan Islam dan teori maqāṣid al-syarī‘ah. Analisis dilakukan dengan menelusuri dasar hukum, fakta persidangan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Temuan memperlihatkan pertimbangannya hakim pada perkara ini telah memenuhi aspek yuridis sebagaimana diaturnya pada UU No.1/1974 terkait Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, danHukumAcara Peradilan Agama. Menurut pengadilan, pernikahan antara pemohon dan tergugat tidak lagi harmonis akibat kondisi psikologis tergugat yang tidak stabil, dan satu-satunya cara untuk mencegah kerugian lebih lanjut adalah dengan mengajukan cerai. Keputusan hakim untuk menjatuhkan talak raj‘i dan menetapkan pemberian mut‘ah kepada termohon merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri. Dari perspektif maqāṣid al-nikāḥ, putusan hakim tersebut selaras dengan prinsip perlindungannya pada jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), serta harta (ḥifẓ al-māl). Perceraian dalam kasus ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan mental dan moral kedua belah pihak ketika tujuan sakinah, mawaddah, dan raḥmah tidak lagi dapat diwujudkan. Dengan demikian, penerapan nilainya maqāṣid al-syarī‘ah dalam perkara perceraian dapat memberikan paradigma baru bahwa hukum Islam tidak berorientasinya pada aspek normatif-formal, namun pada kemaslahatan, keadilan, serta perlindungannya kemanusiaan.

2025-01-01T00:00:00Z Ar Rohim, Muhammad Dzaky Arkhan http://hdl.handle.net/123456789/61634 2026-04-16T04:33:31Z 2025-01-01T00:00:00Z

Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual Dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis Atas Prinsip Keadilan bagi Korban dan Pelaku Ar Rohim, Muhammad Dzaky Arkhan Penelitian ini mengkaji ulang konsep pembuktian kejahatan seksual melalui pendekatan komparatif antara Syariat Islam dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya CEDAW dan UDHR. Fokus kajian terletak pada ketegangan epistemologis dan prosedural dalam mekanisme pembuktian, terutama terkait ketatnya syarat hukum hadd yang mensyaratkan empat saksi laki-laki yang adil, berbanding dengan fleksibilitas pembuktian dalam HAM modern yang menerima bukti forensik, digital, dan kesaksian ahli. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dan analisis filosofis, penelitian ini menelaah ketentuan fikih jinayah klasik, ijtihad kontemporer, serta prinsip- prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan Rawlsian, dan etika HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Syariat Islam dan HAM memiliki perbedaan mendasar dalam dasar normatif dan konstruksi hukumnya, keduanya bertemu pada orientasi perlindungan martabat manusia. Ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut dapat dijembatani melalui mekanisme ta‘zir yang bersifat fleksibel, memungkinkan penggunaan alat bukti modern tanpa menanggalkan nilai-nilai syariat. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi pembuktian kejahatan seksual yang bersifat adil, kontekstual, dan responsif, dengan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin keadilan substantif bagi korban sekaligus menghormati hak dasar pelaku. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan fikih jinayah modern dan dialog epistemologis antara hukum agama dan standar HAM universal. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi landasan perumusan kebijakan pembuktian kejahatan seksual yang lebih inklusif, proporsional, dan selaras dengan kebutuhan hukum Indonesia kontemporer.

2025-01-01T00:00:00Z Pitriyanti, Pipit Nur http://hdl.handle.net/123456789/61623 2026-04-16T03:58:40Z 2025-01-01T00:00:00Z

Penunjukan Wali Hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta (Analisis Perspektif Sosial dan Hukum) Pitriyanti, Pipit Nur Dalam konteks perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hukum islam Wali hakim di KUA Turi Sleman Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat terkait dengan urusan pernikahan dan hak-hak keluarga, terutama dalam situasi di mana wali nasab tidak bisa hadir atau tidak memenuhi syarat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang didapatkan yaitu di KUA Kecamatan Turi, Sleman Yogyakarta. Di KUA Turi Sleman, Yogyakarta, proses penunjukan wali hakim memiliki implikasi sosial dan hukum. Dimana KUA Turi Sleman berperan dalam memastikan bahwa pernikahan dan hak-hak keluarga diproses dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil tetap menghargai adat istiadat setempat. Dapat disimpulkan bahwa KUA Turi Sleman secara aktif mengevaluasi dampak sosial dari penunjukan wali hakim melalui berbagai metode yang melibatkan partisipasi masyarakat. Baik Bapak PA maupun Bapak PF menekankan pentingnya pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait, serta survei untuk menilai sejauh mana keputusan wali hakim diterima dan memberikan manfaat.

2025-01-01T00:00:00Z