http://hdl.handle.net/123456789/29 2026-04-21T12:04:20Z 2026-04-21T12:04:20Z Nizamie, Ghita Yasmine http://hdl.handle.net/123456789/61708 2026-04-17T06:39:06Z 2024-01-01T00:00:00Z

A Comparative Study Between Indonesian Bankruptcy Law And The United States Bankruptcy Law Regarding Good Faith In Fraudulent Conveyance (Actio Pauliana) Nizamie, Ghita Yasmine

2024-01-01T00:00:00Z Larasati, Iftita Laela http://hdl.handle.net/123456789/61413 2026-04-11T07:59:43Z 2025-01-01T00:00:00Z

Implementasi Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/4811 Perihal Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang dikuasai Pemda DIY di Kota Yogyakarta Larasati, Iftita Laela Penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/4811 tentang Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang Dikuasai Pemda DIY serta faktor-faktor yang menghambat proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis jangka waktunya. Surat Gubernur tersebut membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme pelayanan pertanahan karena setiap permohonan perpanjangan HGB yang terindikasi berasal dari tanah Kasultanan maupun Kadipaten wajib memperoleh rekomendasi Gubernur sebelum diproses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Gubernur 593/4811 masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lambatnya proses penelusuran asal-usul tanah, keharusan koordinasi dengan Panitikismo yang memerlukan waktu tambahan, belum optimalnya penyesuaian terhadap regulasi baru, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidakpastian prosedural. Faktor-faktor tersebut menimbulkan beban administratif bagi pemohon dan berdampak pada tidak tercapainya standar pelayanan publik secara optimal dalam penyelesaian perpanjangan HGB di Kota Yogyakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan dalam Surat Gubernur telah menjadi pedoman dalam pengendalian permohonan hak atas tanah, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala yang menghambat efektivitas pelayanan pertanahan.

2025-01-01T00:00:00Z Firmansyah, Arviandi Hafidz http://hdl.handle.net/123456789/61410 2026-04-11T07:45:02Z 2025-01-01T00:00:00Z

Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana di Yogyakarta Firmansyah, Arviandi Hafidz Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembinaan dan hambatan dalam pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta. Menggunakan pendekatan hukum empiris berpadu dengan metode sosiologis, penelitian mengaitkan norma hukum dengan observasi lapangan melalui wawancara langsung bersama petugas Pembina Sosial dan residivis anak di LPKA. Data diperoleh secara primer dari wawancara mendalam serta sekunder melalui kajian pustaka terhadap literatur, jurnal, makalah, dan peraturan perundang‐undangan terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap struktur, proses, dan kendala pembinaan residivis anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Yogyakarta telah menerapkan berbagai program pembinaan seperti pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, layanan konseling, serta program reintegrasi sosial. Namun, pembinaan terhadap residivis anak masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga profesional, kendala pembiayaan, serta stigma negatif dari masyarakat dan kurangnya peran keluarga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, LPKA melakukan pendekatan terpadu melalui kerja sama lintas sektor guna memastikan keberlanjutan pembinaan dan mencegah residivisme. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang lebih komprehensi.

2025-01-01T00:00:00Z S, Sukron Ramadhan http://hdl.handle.net/123456789/61409 2026-04-11T07:41:03Z 2025-01-01T00:00:00Z

Jual Beli Harta Pusaka Oleh Pemangku Adat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat S, Sukron Ramadhan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli tanah pusaka tinggi pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso dan penyelesaian sengketa praktik jual beli tanah pusaka yang dilakukan oleh penghulu adat pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kecamatan Baso. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis. Objek penelitian ini adalah tanah ulayat yang menjadi harta benda yang masuk ke dalam harta pusaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penyebab praktik jual lepas tanah pusaka tinggi dikarenakan perkembangan ekonomi, melemahnya institusi-institusi adat yang seharusnya menjadi penjaga bagi kelestarian Tanah Pusaka Tinggi, serta faktor adanya hukum agraria nasional. Penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi secara sepihak oleh penghulu di Nagari Simarasok dilakukan dengan menempuh jalur hukum adat terlebih dahulu dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, dimulai dari tingkat kaum atau paruik dilanjutkan pada tingkat suku atau kampung (nagari). Ketika mekanisme adat dianggap gagal atau tidak memuaskan salah satu pihak (anggota kaum yang dirugikan), maka jalan alternatif yang ditempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

2025-01-01T00:00:00Z