http://hdl.handle.net/123456789/29 2026-05-14T23:44:31Z 2026-05-14T23:44:31Z Fauzi, Muhammad Rizki http://hdl.handle.net/123456789/62396 2026-05-11T02:55:31Z 2026-01-01T00:00:00Z

Perlindungan Hukum Toko Boxandtale yang dirugikan Atas Sistem Seleksi Iklan Produk Oleh PT Tokopedia Fauzi, Muhammad Rizki Penelitian ini menganalisis tindakan PT Tokopedia dalam melakukan seleksi dan penutupan iklan produk milik toko Boxandtale yang dilakukan secara sepihak serta menilai apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan Perundang-Undangan dan kasus, penelitian ini mengacu pada KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan Tokopedia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata karena dilakukan tanpa klarifikasi yang adil dan menimbulkan kerugian ekonomi serta reputasi bagi pihak Boxandtale. PT Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik dinilai lalai dalam menerapkan prinsip itikad baik dan keadilan prosedural, sehingga penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan internal e-commerce guna mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku usaha di era perdagangan digital.

2026-01-01T00:00:00Z Devano, Viona Fransiska http://hdl.handle.net/123456789/62364 2026-05-11T01:43:44Z 2025-01-01T00:00:00Z

Penafsiran Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 281 KUHP (Studi Putusan Pengadilan) Devano, Viona Fransiska Dasar penelitian ini muncul dari variasi penafsiran hukum di beberapa putusan pengadilan, yang mengungkap adanya ketidakkonsistenan dalam mendefinisikan batas antara ruang privat, ruang publik, dan dampak sosial dari tindakan yang dianggap tidak pantas.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP melalui analisis komparatif terhadap lima putusan pengadilan, serta untuk menemukan pola pertimbangan hukum yang dapat menjadi acuan dalam penerapan pasal tersebut di masa mendatang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach) menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang dikumpulkan dengan studi dokumen dan studi pustaka serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian اdipahami اhanya اtidak اKUHP ا281 اPasal اdalam ا“terbuka “اunsur اbahwa اmenunjukkan sebagai perbuatan yang dilakukan di tempat umum, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang menimbulkan akibat sosial dan dapat diketahui masyarakat, selain itu hasil penelitian اnilaiاberdasarkanاdinamisاsecaraاdimaknaiا“kesusilaanاmelanggar“اunsurاmenunjukanاjuga moral, norma sosial, serta konteks institusional, seperti ketika pelaku berasal dari lingkungan militer. Penelitian ini menegaskan perlunya pedoman interpretasi yang lebih jelas agar penerapan Pasal 281 KUHP menjadi konsisten dan memberikan kepastian hukum.

2025-01-01T00:00:00Z Tandriansyah, Iqbal http://hdl.handle.net/123456789/62350 2026-05-09T08:02:23Z 2025-01-01T00:00:00Z

Kedudukan Saksi Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan No. 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl) Tandriansyah, Iqbal Penelitian ini berjudul Kedudukan Saksi Tidak Langsung sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan No. 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl) yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai kesesuaiannya dengan asas in dubio pro reo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgl. Hasil analisis menunjukkan bahwa majelis hakim membentuk keyakinan hukum berdasarkan sinergi beberapa alat bukti, yaitu keterangan korban yang konsisten, hasil visum et repertum, keterangan ahli psikolog, serta keterangan saksi tidak langsung yang saling bersesuaian dan memperkuat kronologi peristiwa. Majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan beserta denda. Berdasarkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan pertimbangan hakim yang rasional (conviction raisonnée), putusan tersebut tidak bertentangan dengan asas in dubio pro reo. Dengan demikian, saksi tidak langsung dapat berperan sebagai alat bukti yang relevan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak sepanjang keterangannya konsisten dan didukung oleh bukti medis serta keterangan ahli.

2025-01-01T00:00:00Z Hikmat, Arbiyan Saeful http://hdl.handle.net/123456789/62294 2026-05-09T04:14:30Z 2025-01-01T00:00:00Z

Legal Consequences of Side Streaming in Mudharabah Financing in KSPPS BMT Prima Insani Hikmat, Arbiyan Saeful This thesis was conducted to analyze the legal consequences of side streaming practices carried out by Mudharib in mudharabah financing at KSPPS BMT Prima Insani. KSPPS BMT Prima Insani is an Islamic financial institution that aims to help members and the community, especially the lower middle class, by providing facilities such as financing. One of the financing facilities provided by KSPPS BMT Prima Insani is mudharabah financing. In practice, mudharabah financing faces several obstacles in its implementation. One of these obstacles is side streaming. Side streaming as one of risks that occur in Mudharabah Financing iis one of the obstacles in the implementation of mudharabah financing, where the capital provided by the Shahibul Maal is used by the Mudharib for his own purposes. In this case, the mudharib has violated the terms of the contract and faces several legal consequences. This research was normative research by conducting literature studies through collecting articles, documents, and news. The data was analysed by qualitative method by describing the data from journal, law, and experts’ opinion. This research was also supported by secondary data such as interviews. This study analyses two problem formulations, namely legal consequences of side streaming by Mudharib in mudharabah financing in KSPPS BMT Prima Insani and legal actions by Shahibul Maal to overcome side side streaming in KSPPS BMT Prima Insani. The result shows there are legal consequences of side streaming which are divided into three aspects, namely according to Indonesian Civil Law, according o sharia law, and in terms of collateral. Therefore, the author provides solutions by analyzing the legal actions to Shahibul Maal to overcome side streaming in mudharabah financing based on regulations and other data.

2025-01-01T00:00:00Z