http://hdl.handle.net/123456789/20 2026-05-13T01:07:15Z 2026-05-13T01:07:15Z Nugroho, Dimas Agung http://hdl.handle.net/123456789/62435 2026-05-11T04:22:04Z 2026-01-01T00:00:00Z

Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Politik di Indonesia Nugroho, Dimas Agung Penelitian ini mengkaji penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi politik di Indonesia, dengan menitikberatkan pada dua masalah utama yaitu urgensi penerapannya, dan kriteria serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Korupsi politik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Menjadikan fokus kajian berangkat dari problem praktik peradilan yang menunjukkan belum adanya parameter evaluatif yang jelas dan terstruktur, sehingga diskresi hakim kerap memunculkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum dalam penjatuhan pencabutan hak politik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan PerUndang-Undangan serta Putusan- Putusan Pengadilan yaitu: Putusan perkara Luthfi Hasan Ishaaq, Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Juliari P. Batubara, Edhy Prabowo, Nurdin Abdullah, Lukas Enembe, Nurdin Basirun, Abdul Latif, dan Suryadharma Ali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pencabutan hak politik sebagai “pencabutan hak tertentu” telah memperoleh landasan yang lebih tegas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), termasuk jenis hak yang dapat dicabut, syarat penerapan, serta pengaturan lamanya pencabutan. Urgensi pidana tambahan ini menguat terutama sebagai instrumen preventif untuk memutus relasi terpidana korupsi politik dengan akses kekuasaan publik yang sebelumnya disalahgunakan, sekaligus mendukung tujuan pemidanan (pencegahan, pembinaan, pemulihan keseimbangan/kepercayaan publik, dan penumbuhan penyesalan). Namun, praktik peradilan memperlihatkan adanya variasi pertimbangan yang memunculkan ketidakseragaman: pada sebagian perkara hakim menolak dengan alasan tertentu terkait demokrasi dan mekanisme penilaian publik, sedangkan pada perkara lain hakim mengabulkan (atau mengoreksi lamanya) dengan menekankan kedudukan/jabatan terdakwa, keterkaitan perbuatan dengan penyalahgunakan kewenangan, serta dampak materiil maupun immateriil bagi negara dan masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya parameter pertimbangan yang lebih terstruktur agar penerapan pencabutan hak politik tetap adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan korupsi politik.

2026-01-01T00:00:00Z Almira, Laiza Aprilia http://hdl.handle.net/123456789/62385 2026-05-11T02:34:49Z 2025-01-01T00:00:00Z

Ketidakadilan Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Almira, Laiza Aprilia Penelitian ini berangkat dari pengalaman pekerja PT Panamtex yang terdampak putusan pailit sejak 12 September 2024. Hingga saat ini, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit belum selesai. Hal ini telah secara nyata berdampak buruk pada kehidupan sosial dan ekonomi pekerja terutama karena hak normatif yang seharusnya diterima tidak kunjung dipenuhi hingga lebih dari satu tahun. Praktik ini menunjukkan adanya ketidakadilan aturan dalam pemenuhan hak pekerja yang terdampak pailit, terutama dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam penyelesaian kasus kepailitan. Dalam penelitian ini, ketidakadilan aturan tersebut difokuskan pada pengaturan batas waktu pemenuhan hak pekerja dan perlakuan khusus bagi pekerja dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana dasar teoretis dan legal tentang perlunya pengaturan batas waktu pemenuhan hak dan perlakuan khusus bagi pekerja dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit? Kedua, bagaimana ketentuan yang dapat diadopsi untuk perubahan kebijakan kepailitan di Indonesia ke depan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang- undangan, dan komparatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pengaturan pemenuhan hak pekerja dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit hari ini berdasarkan Undang- Undang Kepailitan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan justru menjadi akar dari permasalahan yang dihadapi pekerja terdampak pailit. Secara teoretis, pengaturan tersebut merefleksikan apa yang disebut dengan ketidakadilan struktural. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat dasar hukum yang kuat baik dari segi peraturan perundang- undangan nasional maupun internasional yang dapat menjadi dasar justifikasi untuk pengaturan batas waktu pemenuhan hak dan perlakuan khusus bagi pekerja dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Untuk mengatasi masalah ketidakadilan struktural di dalam regulasi saat ini, penelitian ini mengambil pelajaran dari pengaturan pemenuhan hak pekerja dalam kepailitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Serbia.

2025-01-01T00:00:00Z Ariyani http://hdl.handle.net/123456789/62365 2026-05-11T01:46:33Z 2026-01-01T00:00:00Z

Analisis Potensi Peran Apoteker dalam Penggunaan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) untuk mendukung Keberhasilan Terapi Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Ariyani Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dengan kasus TB yang melebihi target eliminasi nasional. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) di puskesmas seharusnya berperan strategis dalam pencatatan dan pelaporan TB, namun pemanfaatannya belum optimal, khususnya terkait keterlibatan apoteker dalam pengelolaan logistik obat dan pemantauan terapi. Ketidakoptimalan ini dipengaruhi oleh kurangnya kolaborasi lintas profesi, ketiadaan kebijakan formal, serta keterbatasan pelatihan dan dukungan anggaran. Padahal, peran apoteker penting untuk meningkatkan akurasi data, efektivitas pengelolaan obat, dan mutu pelayanan TB di puskesmas. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran apoteker dalam SITB di puskesmas, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan menganalisis dampak rendahnya penggunaan SITB terhadap pengelolaan obat dan pelayanan pasien TB. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pengelola SITB di Dinas Kesehatan, apoteker, pengelola program TB, dan kepala puskesmas. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi apoteker dalam pemanfaatan SITB di puskesmas belum terintegrasi optimal. Hambatan meliputi aspek human (pelatihan terbatas, beban kerja tinggi), organisasi dan manajemen (koordinasi dan dukungan manajemen minim), teknologi dan infrasruktur (perangkat dan jaringan terbatas). Kondisi ini berdampak pada pengelolaan stok obat yang kurang efisien, pelaporan yang tidak optimal, dan pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran apoteker dan efektivitas SITB memerlukan kebijakan formal, peningkatan kompetensi dan jumlah SDM, pelatihan berkelanjutan, integrasi sistem, dukungan infrastruktur, kolaborasi lintas profesi, evaluasi rutin, dan insentif, untuk mendukung keberhasilan program TB di puskesmas.

2026-01-01T00:00:00Z Amani, Syauqi http://hdl.handle.net/123456789/62348 2026-05-09T07:58:01Z 2026-01-01T00:00:00Z

Analisis Kinerja Bisnis dan Dinamika Struktur Keuangan pada Neuversity School of Software Engineering Amani, Syauqi Perkembangan ekonomi digital nasional menuntut ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (TI) yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kesiapan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi kesenjangan struktural antara permintaan dan pasokan talenta digital. Kondisi ini menciptakan peluang strategis bagi lembaga pendidikan nonformal berbasis teknologi, sekaligus menuntut pengelolaan bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Neuversity School of Software Engineering hadir sebagai entitas pendidikan berbasis praktik yang mengintegrasikan fungsi pembelajaran dengan aktivitas bisnis jasa pengembangan perangkat lunak. Neuversity didirikan pada tahun 2022 sebagai lembaga nirlaba di bawah naungan yayasan dengan tujuan awal sebagai laboratorium sosial untuk validasi kurikulum. Sejak awal, Neuversity mengadopsi dual business model yang mengombinasikan layanan pendidikan (coding school) dan jasa software house. Namun, penghentian dukungan hibah operasional dari mitra strategis pada akhir tahun 2023 menjadi titik balik penting yang memaksa Neuversity melakukan transformasi fundamental. Perusahaan tidak lagi dapat bergantung pada pendanaan eksternal, sehingga bertransformasi menjadi entitas bisnis berorientasi profit di bawah PT Tiyasan Nusantara Teknologi. Transformasi ini mencakup pergeseran paradigma pengelolaan bisnis dari orientasi sosial menuju orientasi efisiensi dan kemandirian finansial melalui strategi Financial Bootstrapping. Praktik bisnis ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Neuversity secara komprehensif dari aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Fokus utama analisis diarahkan pada dinamika struktur keuangan dalam menghadapi volatilitas pendapatan berbasis proyek (project-driven volatility), serta efektivitas kebijakan pengumpulan piutang dalam menjaga stabilitas arus kas. Dari perspektif pemasaran, hasil analisis menunjukkan bahwa Neuversity berhasil melakukan strategic pivot dari dominasi segmen ritel (B2C) menuju penguatan segmen korporasi (B2B). Pada Triwulan III tahun 2025, realisasi pendapatan melampaui target secara signifikan berkat perolehan proyek strategis "Sistem Core Banking" pada bulan September. Keberhasilan ini dicapai melalui strategi pemasaran berbasis kepercayaan (trust-based marketing) dengan biaya akuisisi pelanggan yang sangat rendah, membuktikan efisiensi tinggi dalam penggunaan modal pemasaran. Pada aspek operasional dan sumber daya manusia, Neuversity menerapkan restrukturisasi kebijakan kompensasi dengan menggeser struktur biaya menuju skema berbasis kinerja (performance-based compensation). Analisis cost behavior membuktikan keberhasilan strategi ini, di mana pada saat pendapatan menurun di bulan Oktober (low season), biaya operasional perusahaan mampu terpangkas secara otomatis sebesar 56,6%. Fleksibilitas struktur biaya ini menghindarkan perusahaan dari risiko kerugian biaya tetap (fixed cost trap) dan mendukung prinsip lean operation. Analisis aspek keuangan menunjukkan bahwa penerapan strategi financial bootstrapping memberikan dampak positif terhadap kemandirian modal. Data neraca memperlihatkan bahwa struktur modal perusahaan didominasi oleh pendanaan internal dan pemanfaatan spontaneous financing (liabilitas operasional tanpa bunga) dengan rasio mencapai 18,1% dari total aset. Hal ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa ketergantungan pada utang berbunga. Namun demikian, analisis arus kas mengungkapkan tantangan krusial berupa fenomena "Profit Rich, Cash Poor". Meskipun mencatat laba akuntansi yang tinggi, perusahaan menghadapi tekanan likuiditas riil akibat rendahnya efektivitas penagihan. Tingkat penagihan (Collection Rate) tercatat hanya sebesar 44,5%, yang berarti lebih dari separuh pendapatan masih tertahan dalam bentuk piutang usaha. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksinkronan antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas pada proyek berskala besar. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi strategis difokuskan pada penguatan disiplin likuiditas. Manajemen disarankan untuk merestrukturisasi kebijakan termin pembayaran klien korporasi dengan mewajibkan Uang Muka (Down Payment) minimal 30–50%, serta mengimplementasikan sistem monitoring piutang berbasis ERP untuk memperpendek siklus konversi kas. Secara keseluruhan, praktik bisnis ini menyimpulkan bahwa transformasi Neuversity telah berjalan efektif, namun keberlanjutan jangka panjangnya sangat bergantung pada kemampuan menyeimbangkan pertumbuhan profitabilitas dengan stabilitas arus kas operasional.

2026-01-01T00:00:00Z