http://hdl.handle.net/123456789/18111 2026-06-23T22:24:36Z 2026-06-23T22:24:36Z Vitagora, Yogi http://hdl.handle.net/123456789/63455 2026-06-17T03:44:08Z 2025-01-01T00:00:00Z

Perkembangan Peran, Kedudukan dan Tanggung Jawab Anak Tunggu Tubang dalam Sistem Pewarisan Mayorat di Masyarakat Adat Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Vitagora, Yogi Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perkembangan peran, kedudukan dan tanggung jawab anak Tunggu Tubang dalam sistem pewarisan mayorat di masyarakat adat Semende Kabupaten Muara Enim. Permasalahannya ialah sering terjadi pada faktor internal seperti perebutan harta warisan yang memicu adanya konflik serta faktor eksternalnya seperti pengaruh kebudayaan luar yang masuk yang membuat pergeseran kebiasaan adat Semende. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis. Objek penelitian ini adalah proses pewarisan dan harta benda dalam pewarisan Tunggu Tubang. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan Sosiologis, pendekatan Kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa perkembangan peran dan kedudukan anak Tunggu Tubang dalam sistem pewarisan Mayorat pada masyarakat hukum adat Semende di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, migrasi, perubahan mata pencaharian, dan agama seperti bekerja di luar desa dan mempekerjakan orang untuk mengelola lahan pertanian, tanpa melanggar ketentuan adat yang bersifat lisan dan diwariskan turun-temurun. Tanggung jawab anak Tunggu Tubang dalam penyelesaian sengketa pewarisan dalam sistem pewarisan mayorat pada masyarakat adat Semende melibatkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang ketentuan waris adat Semende kepada anggota keluarga Tunggu Tubang bertanggung jawab untuk melakukan musyawarah dengan Payung Meraje guna mencapai keputusan yang bersifat mutlak dan mengikat.

2025-01-01T00:00:00Z Mahrus, Abdul Kamil Abdurrahman http://hdl.handle.net/123456789/59072 2025-12-11T05:01:35Z 2025-01-01T00:00:00Z

Urgensi Regulasi Bailout Sebagai Instrumen Penyelamatan Perusahaan Non-keuangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia) Mahrus, Abdul Kamil Abdurrahman Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin kompleks, perusahaan- perusahaan strategis memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sektor ekspor dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan fluktuasi pasar global menyebabkan perusahaan ini mengalami krisis keuangan akut yang ditandai dengan penurunan likuiditas, utang yang menumpuk, dan akhirnya status ekuitas negatif. Akibatnya, Sritex terancam delisting dari Bursa Efek Indonesia dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Sayangnya, belum ada kerangka regulasi bailout yang komprehensif di Indonesia untuk menyelamatkan perusahaan non-keuangan seperti Sritex, berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat (TARP) dan Malaysia (RCLS) yang telah memiliki sistem penyelamatan korporasi berbasis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan regulasi bailout sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi nasional, dengan studi kasus kepailitan Sritex sebagai ilustrasi utama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kasus dengan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait bailout di Indonesia menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan saat krisis perusahaan strategis terjadi. Selain itu, keterbatasan bantuan pemerintah yang hanya bersifat non-finansial memperburuk dampak sosial- ekonomi dari krisis perusahaan, seperti peningkatan pengangguran, kerentanan sosial, dan terganggunya ekosistem industri. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menyusun regulasi bailout yang sah, transparan, dan akuntabel dengan kriteria yang jelas bagi perusahaan penerima. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen penyelamatan perusahaan yang strategis sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

2025-01-01T00:00:00Z Hanifah, Rachma http://hdl.handle.net/123456789/56027 2025-05-26T06:14:37Z 2025-01-01T00:00:00Z

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta Hanifah, Rachma Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang menghadapi kendala serius dalam mengakses layanan hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan hukum, maupun ketimpangan dalam sistem peradilan. Maka tesis berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta” bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaannya di masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yakni pendekatan yang meneliti hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta dengan fokus pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum beserta ketentuan pelaksanaannya merupakan payung hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Karena Undang-Undang Bantuan Hukum belum mengatur secara rigid bagaimana pelaksanaannya bagi pemerintah daerah maka diberlakukan kebijakan lokal di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk mengatasi hambatan yang terjadi, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum yang terdiri dari pihak internal pemerintah dan pihak eksternal yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum dan mencegah penyalahgunaan APBD.

2025-01-01T00:00:00Z Niandita, Tara Dewi http://hdl.handle.net/123456789/56026 2025-05-26T06:11:35Z 2025-01-01T00:00:00Z

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perbuatan Hukum di Dalam Akta yang dibatalkan Oleh Pengadilan Karena Actio Pauliana (Studi Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018) Niandita, Tara Dewi Penelitian ini merujuk pada putusan terkait Kepailitan yang berhubungan dengan pengalihan asset sebuah Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit. Sehingga dari perbuatan tersebut diajukan gugatan actio pauliana yang dilakukan tim Kurator dan menyebabkan batalnya perbuatan hukum yakni pengalihan asset dilakukan, dalam hal ini ialah membatalkan segala perbuatan hukum berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris serta pertanggungjawaban seorang Notaris karena dibatalkannya akta oleh pengadilan karena adanya actio pauliana. Metode penelitian ini menggunakan studi Yuridis Normatif berupa analisis putusan dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahwa berdasarkan pada hasil penelitian ini menyatakan seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Dan juga pertanggungjawaban seorang notaris karena perbuatan hukum dalam aktanya dibatalkan oleh pengadilan karena adanya actio pauliana adalah Notaris harus turut serta memenuhi panggilan pengadilan guna memberikan keterangan formil terkait akta otentik yang ia buat yangmana mengikat para pihak dan jika kesalahan berasal dari para pihak maka notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban dan iktikad baik dari seorang Notaris tersebut adalah mematuhi dan tunduk pada putusan yang dipersamakan dengan Undang-undang tersebut.

2025-01-01T00:00:00Z