Browsing by Subject "Putusan MK"
Now showing items 1-6 of 6
-
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK RI NO.50/PUUXII/ 2014 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TERHADAP UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-13)Penelitian ini mengkaji tentang alasan pemohon mengajukan permohonan uji Materi UU No. 42 Tahun 2008. Selanjutnya juga mengkaji tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan No. 50/PUU-XII/2014 Tentang ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pencalonan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif
(UII, 2016)Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif dan dapat menjadi acuan hukum bagi ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG KEWENANGAN DPR DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN PAKSA (Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Penelitian dengan judul “Implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan DPR dalam Melakukan Pemanggilan Paksa”ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: 1. Apa dasar argumentasi hakim konstitusi dalam ... -
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase
(UII, 2016)Skripsi ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 15/PUU-XII/2014 dan implikasi yuridisnya terhadap pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase ... -
Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-08)Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Yang mana dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala ... -
RESISTENSI DEMOKRASI EKONOMI (STUDI TENTANG DINAMIKA DEMOKRASI EKONOMI DALAM UUD 1945 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-08-06)Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 mengatur norma-norma dasar perihal perekonomian, termasuk juga di dalamnya pengaturan persoalan pengelolaan sumber daya alam. Di dalam Pasal 33 UUD 1945, terkandung prinsip-prinsip ...