Browsing by Subject "Penghapusan pidana"
Now showing items 1-2 of 2
-
Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang dari Konstruksi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PK Mahkamah Agung Perkara No. 176 Pk/ PID.Sus/2011 tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Sragen Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen NO. 7 Tahun 2003)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul “Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ... -
Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang dari Konstruksi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul “Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...