Browsing by Title
Now showing items 8582-8601 of 48006
-
Analisis Yuridis Penggunaan Wajar pada Aplikasi Sosial Media Tiktok
(Universitas Islam Indonesia, 2023)TikTok, sebuah aplikasi berbasis smartphone berbasis sharing media yang menyediakan kebebasan bagi pengguna untuk menyisipkan lagu dan sound effects yang dikehendaki ke dalam video berdurasi pendek yang selanjutnya akan ... -
ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU PRESIDEN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILU TAHUN 2019
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-06-06)Studi penelitian ini akan menitikberatkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Sesuai 3 paket putusan Mahkamah Konstisui terhadap penafsiran ... -
ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Problematika Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana Problematika Penyelenggaraan ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE TENTANG PENENTUAN ESKALASI HARGA KONTRAK YANG TIDAK DIATUR SEBELUMNYA Studi Kasus PT AMARTA KARYA (Persero) vs PT CALTEX PACIFIC INDONESIA, Perkara BANI No. 203/XI/ARB-BANI/2004
(Universitas Islam Indonesia, 2007-12-31)Masalah-masalah yang berujung pada penyelesaian secara hukum merupakan suatu kenyataan bagi pihak-pihak yang berkecimpung didunia konstruksi. Umumnya, masalah konstruksi dapat diselesaikan secara baik-baik di antara ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-PHPU-D-IX-2011 tentang Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Demak 2011 )
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu 1. Apa ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan yang dilakukan pengusaha untuk memberhentikan pekerja. Dalam memberikan PHK ini, pengusaha tidak boleh melakukan dengan sewenang-wenang, harus melalui prosedur PHK yang sesuai ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 /PUU – IX/ 2011 Terhadap Uji Materiil Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undangundang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Karya tulis ilmiah ini berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 49 / PUU – IX / 2011 UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”. Penulis ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi No 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Presiden 2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa alasan pemohon mengajukan permohonan sengketa ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VII/2008 Mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebebasan Pers
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar hakim menolak permohonan para pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-VII/2008 terkait dengan para Wartawan yang mengajukan judicial review terhadap Pasal ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Sistem Pemilukada yang ada di Provinsi Papua yang berbeda dengan sistem Pemilukada di provinsi lainnya. Di Provinsi Papua, seorang bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ... -
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2010 Atas Judicial Review Pasal 213 Ayat (2) Huruf E, Dan H Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Studi Terhadap Permohonan Atas Recalling Saudari Lily Chadidjah Wahid)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini ditulis berdasarkan permasalahan yang terjadi oleh saudari Lily Chadijah Wahid, dimana beliau secara tiba-tiba di kenakan sanksi penggantian antar waktu oleh partainya, karena dianggap tidak tunduk kepada ... -
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan No 14/G/2021/PTUN.GTO. dan No : 20/G/2021/PTUN.GTO)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Gorontalo dengan perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.GTO. dan 20/G/2021/PTUN.GTO. dalam perkara SK Bupati Gorontalo dalam ... -
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN (Studi Komparasi Perkara No:10/G/2010/PTUN-YK Dalam Perkara Mutasi Guru Dengan Perkara No:06/G/2013/PTUN-YK Dalam Perkara Ralat SK Menteri Kehutanan)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-30)Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis keabsahan keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) menganalisis pertimbangan hub hakim dalamputusan PTLN Yogyakarta perkara ... -
Analisis Yuridis Putusan Tesis Ptun Yogyakarta Tentang Seng Keta Kepegawaian (Studi Komparasi Perkara No:10/G/2010/PTUN-YK Dalam Perkara Mutasi Guru Dengan Perkara No:06/G/2013/PTUN-YK Dalam Perkara Ralat SK Menteri Kehutanan)
(UII, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis keabsahan keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan PTUN Yogyakarta ... -
Analisis Yuridis Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Jinayat Di Aceh
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Sistem peradilan jinayat di Aceh menggunakan Qanun No. Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai hukum materilnya dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai pedoman hukum acaranya. Sekalipun berpedoman pada ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-31)Pentingnya penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkotika” ini didasarkan pada banyaknya permasalahan dalam pasal 112 ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI SWASTA
(universitas islam indonesia, 2020-01-22)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL (STUDI TENTANG KOMPETENSI KELEMBAGAAN PENGUJIAN PERDA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Pada tahun 2016 Kemendagri mengeluarkan Keputusan Pembatalan 3.124 Peraturan Daerah yang terdiri dari Perda Provinsi, Kabupaten/Kota, Keputusan Kepala daerah. Latar belakang yang menjadi landasan untuk penelitian ini ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERDA NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN BONGKAR MUATAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-03) -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan hak serta kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan ...