KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PADA TAHAP PENUNTUTAN

TESIS

OLEH :

NAMA	:	DEWI META LUTFIAN, SH.	
NO. POKOK MHS.	:	1 5 9 1 2 0 6 9	
BKU	:	HUKUM DAN SISTEM PERA	

DILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut Umum mengenai pemenuhan hak-hak korban pada tahap penuntutan. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan pada tahap penuntutan menurut teori the procedural rights model dan the service model?; Bagaimana pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan requisitor yang tetap memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa dan korban?. penelitian ini termasuk tipologi penelitian normative dengan membandingkan data empiris (wawancara). Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  menggunakan  studi  dokumen  atau  studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa selama ini Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewajibannya yang secara umum yaitu menerapkan norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum maksimal dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban sebagai pihak yang telah mengalami kerugian akibat dari adanya tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga dari studi ini penulis dapat mengkaji beberapa wewenang yang dapat diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam menjalankan kewajibannya berdasarkan dari beberapa teori yang implementasinya dapat memberikan pemenuhan terhadap hak korban yang semestinya dapat dirasakan manfaatnya dan juga tetap memperhatikan aspek  keadilan  bagi  pihak  terdakwa  dan  korban.  Karya  ilmiah  ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan atau pembaharuan aturan-aturan hukum yang didalamnya tercermin dari beberapa teori yang telah dibahas dalam karya ilmiah ini agar nantinya dapat diterapkan oleh para JPU. Sehingga hak-hak korban yang seharusnya dapat dirasakan oleh korban dapat terpenuhi dan keadilan pada tahap penuntutan pun tetap diperhatikan.

Kata kunci: kewajiban, Jaksa Penuntut Umum, Hak-hak korban.

v

MOTTO
"Bermimpilah seolah-olah anda hidup selamanya, Hiduplah seakan-akan inilah
hari terakhir anda.”
~ James Dean~
“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan

memberikan kemudahan jalannya menuju syurga.”
~ H.R Muslim~

“Kerumitan dan  kegagalan adalah  sebuah  proses  yang  harus  dilalui,  karena sesungguhnya Allah telah menyiapkan kejutan terbaik atas usahamu.”
~ Dewi Meta Lutfian~

PERSEMBAHAN
Ku persembahkan tulisan ini
Untuk Tuhanku Allah SWT
Untukmu Ayah dan Ibu yang ku muliakan
Untuk adikku tersayang
Untuk almamaterku dan setiap insan

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan  karya  ilmiah  ini.  Shalawat  beserta  salam  semoga  tetap  terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan sebagai guru terbaik hingga akhir zaman.
Tesis ini berjudul Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban   Dalam   Tahap   Penuntutan.   Karya   ilmiah   ini   disusun   untuk   memenuhi persyaratan  akademis  dalam  memperoleh  gelar  Magister  Hukum  pada  Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, dan penghormatan yang tinggi kepada:
1.   Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia.

2.   Drs.  Agus  Triyanta,  M.A.,  M.H.,  Ph.D.  Selaku  Ketua  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan Magister Ilmu Hukum.
3. Dr. Mudzakkir S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasihat dari awal proposal, pelaksanaan penelitian hingga
penulisan tesis ini selesai.

vii

4.  Bapak Wisnu Wardhana, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap Tesis ini.
5.   Bapak Daniel Sitorus SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap Tesis ini.

6.  Ibu Hasti Novindari, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap Tesis ini.
7.   Ayahanda Faisal Arif dan Ibunda Siti Samsikin yang penulis cintai dan hormati karena telah memberikan do’a, motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan ini.
8.  Adik tercinta Dewi Era Pertiwi Faisal yang telah memberikan do’a, pengertian, kebersamaan dan dukungannya selama ini.
9.   Segenap keluarga besar Bani Yusuf, yang secara tidak langsung telah memberikan support yang luar biasa kepada penulis.
10. Teman-teman  Magister  Hukum  UII  angkatan  35  dan  khususnya  BKU  Hukum

Pidana.

11. Rekan-rekan sejawat di LBH “SAMBER NYAWA” yang telah memberikan banyak

pengalaman dan ilmu kepada penulis.

12. Keluarga Kost Dallas, terima kasih telah menjadi keluarga di Yogyakarta selama penulis menempuh pendidikan.
13. Sahabat penulis baik di Pacitan dan di Yogyakarta.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN…………………………………………………...i HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………………….ii HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………...…….iii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH…………………iv ABSTRAK………………………………………………………………………...v MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………………...…...……vi KATA PENGANTAR…………………………………………………..…….....vii CURRICULUM VITAE…………………………………………………………..x DAFTAR ISI………………………………...……………………………...….....xi

BAB I  PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah..............................................................................1

B.	Rumusan Masalah......................................................................................20

C.	Tujuan Penelitian.......................................................................................20

D.	Kerangka Teori..........................................................................................21

D.1 The Procedural Rights Model.................................................................24

D.2 The Service Model...................................................................................28

D.3 Procedural Justice...................................................................................31

D.4 Substansial Justice...................................................................................34

E.	Metode Penelitian

E.1 Pendekatan Penelitian..............................................................................36

E.2 Obyek Penelitian.....................................................................................37

E.3 Sumber Data............................................................................................37

E.4  Pengolahan Dan Penyajian Bahan  Hukum.............................................38

E.5  Analisis....................................................................................................39

E.6  Sistematika Penulisan..............................................................................39

BAB II  SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana........................................................42

B.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana .............................................................44

C.	Model-Model Sistem Peradilan Pidana................................................. 49

xi

D.	Sub Sistem Peradilan Pidana..................................................................59

E.	Bentuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana..............................92

F.	Bentuk Sistem Peradilan Pidana.............................................................94

G.	Sistem Peradilan Pidana Terpadu...........................................................98

H.	Keadilan Dan Perlindungan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana....102

I.	Etika/Moral Dalam Sistem Peradilan Pidana........................................112

J.	Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana...........119

BAB III KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A.	Sejarah Pengertian Kejaksaan RI .......................................................124

B.	Kedudukan Kejaksaan.........................................................................128

C.	Tugas Dan Wewenang Kejaksaan.......................................................130

D.	Kewenangan Jaksa Dibidang Penuntutan...........................................135

E.	Tanggungjawab Jaksa Dalam Pelaksanaan Tugas Dan

Wewenangnya......................................................................................138

F.	Komisi Kejaksaan RI

F.1 Penjelasan mengenai Komisi Kejaksaan RI......................................142

F.2 Akuntabilitas  dan Pengawasan Kejaksaan Di masa Kini

dan Yang Akan Datang......................................................................148

G.	Standart Operasional Prosedur Kejaksaan..........................................153

H.	Kode Etik Profesi Jaksa.....................................................................156

I.	Kejaksaan Sebagai Aparat Penegak Hukum.......................................162

J.	Prospek Kejaksaan RI Dalam Penegakan Hukum...............................163

K.	Pra Penuntutan

K.1  Penjelasan Pra Penuntutan...............................................................170

K.2  Hubungan Penyidik Dan Penuntut Umum.......................................177

L.	Surat Dakwaan......................................................................................178

M.	Penuntutan

xii

M.1  Penjelasan Penuntutan.....................................................................190

M.2  Requisitor/ Tuntutan Pidana............................................................197

M.3  Pedoman Pembuatan Requisitor/Tuntutan Pidana..........................205

M.4  Requisitor yang mencerminkan keadilan........................................208

BAB IV TERDAKWA DAN KORBAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN

1.	Penjelasan Tersangka/Terdakwa..........................................................213

2.	Hak-Hak Tersangka/Terdakwa.............................................................214

3.	Tujuan Hak Tersangka/Terdakwa Sebagai Jaminan

Pengakuan HAM...................................................................................222

4.	Penyimpangan Prosedur Di Tingkat Penuntutan..................................224

5.	Penjelasan Korban Kejahatan...............................................................226

6.	Hak Dan Kewajiban Korban Kejahatan................................................234

7.	Perlindungan Hukum Korban Kejahatan..............................................243

8.	Pendampingan Dan Pelayanan Bagi Korban Kejahatan.......................250

9.	Model Pegaturan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan............254

10.   Pentingnya perhatian terhadap korban kejahatan..................................255

BAB V KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN
A.	Pelaksanaan Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Dalam

Pemenuhan Hak-Hak Korban Pada Tahap Penuntutan

A.1 Menurut Teori The Procedural Rights Model …………………..272

A.2 Menurut The Service Model……...…………………………..….295

B.		Pelaksanaan Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Dalam Merumuskan Requisitor Yang Tetap Memperhatikan Aspek Keadilan Bagi Terdakwa Dan Korban
B.1 Menurut teori Procedural Justice…………………….………….313

B.2 Menurut teori Substansial Justice………………………………..346

xiii

BAB VI  PENUTUP

A.	Kesimpulan..............................................................................................354

B.	Saran........................................................................................................359

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………..……..361

LAMPIRAN

xiv

BAB 1

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Indonesia  adalah  Negara  hukum  (Rechstate)  di  mana  segala perilaku warga negaranya diatur dan ditentukan oleh hukum, bukan negara machstate atau kekuasaan dimana segala sesuatunya diatur berdasarkan pihak yang berkuasa di dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut mengenai Negara hukum juga telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).1
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  diantaranya  adalah  untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan–kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa  sehingga  tubrukan–tubrukan  itu  bisa  ditekan  sekecil–kecilnya.2
Adanya hukum sebagai suatu aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh

semua warga Negara Indonesia bertujuan untuk terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan saling menghargai satu sama lain, termasuk untuk melindungi hak-hak warga masyarakat dari tindakan kejahatan yang dilakukan   oleh   orang   lain.   Jadi   Negara   melalui   pemerintah   harus
menciptakan dan membentuk norma hukum yang berlaku, sehingga ada

hlm. 53

1Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),

check and balance dalam menciptakan Negara hukum.3  Jika terjadi suatu kejahatan yang menimbulkan adanya korban dari kejahatan tersebut, maka hukum harus ditegakkan melalui aparatur negara yang berwenang menangani hal tersebut, yaitu polisi, jaksa, hakim dan aparat hukum lainnya. Aparatur Negara tersebut bertugas untuk melindungi hak asasi manusia, baik hak asasi pihak pelaku maupun pihak korban maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya aparat penegak hukum itu adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan ikhlas, oleh karena itu profesi hukum disebut sebagai profesi yang terhormat dan luhur (officium nobile).
Pelaku tindak pidana ialah ia yang dengan bukti-bukti yang kuat terbukti  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain yaitu korban. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.4  Kemudian pengertian korban berdasarkan  Angka  1  “Declaration  of  basic  principles  of  justice  for
victims of crime and abuse of power” pada tanggal 6 september 1985 dari

3Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press
2005), hlm. 2
4  Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun

1985, yang ditegaskan bahwa :5

“victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economics loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violtion of criminal laws operative within member states, including thosenlaws proscribing criminal abuse power”

Terjemahan dari isi hasil deklarasi PBB di atas adalah “Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rahaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.
Korban  adalah  pihak  yang  seharusnya  mendapatkan  perhatian yang lebih dari Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara terhadap warga negaranya yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Namun dalam praktik penegakan hukum pidana yang selama ini berjalan di Indonesia, cukup sering tidak sesuai dengan harapan masyarakat terutama pihak yang menjadi korban yang menginginkan keadilan dan haknya terpenuhi bagi dirinya. Di mana Negara melalui aparatnya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan guna untuk memenuhi hak-hak dan kepentingan pihak korban. Konsekuensi logisnya perlindungan korban telah disebutkan
dalam kongres PBB VII/1985 di Milan tentang The Prevention of Crime

5Angka 1 Resolusi PBB Tentang“Declaration of basic principles of justice for victims of
crime and abuse of power” Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985

an the Treatment of Offenders, bahwa hak-hak korban seyogyanya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan system peradilan pidana. Jadi berdasarkan amanat dari isi kongres tersebut menjelaskan bahwasannya posisi korba kejahatan sudah seharusnya dijadikan prioritas pertama dalam menegakkan keadilan di mana haknya merupakan hal yang paling utama diperhatikan dalam penegakan hukum.
Aparat   penegak   hukum   selalu   berinteraksi   dan   berhubungan dengan masyarakat karena profesi aparat penegak hukum salah satunya harus dapat melayani masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.6 Hubungan tersebut artinya bahwasannya dalam hidup bermasyarakat pasti  ada  komunikasi  diantara  sesama,  di  mana  diantara  masyarakat tersebut akan ada rasa perlu bantuan antar sesama. Untuk itu, dalam hal ini hukum  sangat  berperan  penting  untuk  menjaga  kondisi  keharmonisan dalam masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan.
Antara pihak korban dengan aparat penegak hukum misalnya jaksa penutut umum juga mempunyai hubungan di mana pihak penuntut umum harus  memenuhi  hak-hak  korban  sebagai  kewajibannya  dalam menjalankan wewenangnya sebagai penuntut umum untuk menemukan keadilan dimasing-masing pihak baik terdakwa maupun korban. Namun
hubungan  yang  terjalin  antara  jaksa  penuntut  umum  dengan  korban

hlm. 269

6R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Sinar Grafika 1993),

kejahatan bukan hubungan kontraktual seperti hubungan tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya yang mempunyai perjanjian khusus diantara  kedua  belah  pihak.  Hubungan  jaksa  penuntut  umum  dengan korban kejahatan merupakan implementasi dari pertanggungjawaban Negara terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan di mana Negara harus bertanggung jawab untuk melindungi dan menemukan kebenaran serta keadilan bagi korban serta memperjuangkan hak-haknya tersebut, dengan cara memberikan pelayanan melalui jaksa sebagai aparat penegak hukum. Jadi dalam hal hubungan jaksa penutut umum dengan korban kejahatan adalah jaksa penuntut umum sebagai pihak yang memberikan pelayanan hukum kepada korban kejahatan untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban demi mewujudkan keadilan atas nama Negara sebagai wujud tanggungjawab atau kewajiban Negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya yang telah dirugikan akibat kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain.
Ketika  suatu  perbuatan  dirumuskan  sebagai  perbuatan  pidana, maka  segala  reaksi  formal  yang  perlu  dilakukan  terhadap  perbuatan tersebut menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan  laporan  atau  pengaduan,  tindakan  selanjutnya  diserahkan pada aparat. Laporan atau pengaduan berguna bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan demikian maka kedudukan atau posisi  korban  pada  tingkat  penyelidikan  dan  penyidikan  di  kepolisian

adalah sebatas sebagai pelapor atau pembuat aduan. Menurut Widiartana, ketika laporan atau pengaduan korban mendapat respon dari penyidik dengan melakukan tindakan penyidikan, maka peranan korban masih dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi (saksi korban).7 Posisi korban dalam tahapan ditingkat kepolisian hanya bisa bersikap pasif, yaitu hanya boleh menjelaskan atau menceritakan apabila diminta, keterangan korban tersebut sangat diperlukan oleh penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. Kedudukan dan peranan korban ini menjadi lebih penting manakala tindak pidana yang terjadi sangat minim akan bukti, jadi dalam keadaan demikian, diteruskan atau tidaknya proses pidana akan sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memberikan kesaksian di depan penyidik.8
Pada tahapan penuntutan, kedudukan dan peranan korban dalam

tingkat penyidikan tersebut akan terus berlanjut ketika proses pidana berlanjut pada tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di depan hakim pengadilan. Namun sangat dimungkinkan bahwa dapat pula dalam tahapan penyidikan ini status sebagai pelapor dan saksi oleh  penyidik dirubah dan ditetapkan   sebagai   tersangka   atas   dasar   pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Sebagai contoh adalah kasus surat palsu MK pada Tahun
2011, dimana saksi pelapor yaitu Zainal Arifin Hoesin ditetapkan sebagai

7Widiartana,  Viktimologi  &  Perspektif  Korban  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 49
8Imron Anwari, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta
Publishing 2014), hlm. 138

tersangka oleh pihak kepolisian berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang tidak mendukung mengenai laporannya karena tidak ada bukti  untuk  menjerat  Andi  Nurpati  yang  semula  statusnya  sebagai terlapor.9  Jadi apabila laporan dari pihak korban sebagai pelapor tersebut cukup bukti, maka status korban akan terus dilanjutkan sebagai saksi guna untuk melanjutkan proses pembuatan dakwaan dan tuntutan karena keterangan korban masih sangat diperlukan. Karena korban tersebutlah yang dianggap paling mengetahui tentang adanya tindak pidana yang telah dilaporkan tersebut.
Ketika korban kejahatan dipanggil ke pengadilan, ia diperlakukan sebagai saksi untuk Negara dan sering kali mengalami suatu pengalaman yang membuat frustasi, misalnya menunggu waktu lama, sidang ditangguhkan atau ditunda, transportasi, kehilangan waktu kerja, ruang tunggu yang tidak nyaman, dan sebagainya.10  Sebagai saksi adalah suatu hak dan kewajiban hukum, dan menolak menjadi saksi adalah bentuk kejahatan tersendiri yang diancam dengan pidana.Widiartana juga menyatakan   bahwa   kedudukan   dan   peranan   korban   dalam   tahapan peradilan  (adjudikasi)  tidak  lebih  dari  sekedar  sebagai  saksi.11   Pada tahapan ini juga korban hanya dapat bersikap pasif, ia boleh bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila
diminta oleh aparat. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban selesai

9http://nasional.kompas.com/read/2012/02/01/21431177/Kabareskrim.Tak.Ada.Bukti.An di.Nurpati.Terlibat , diakses pada tanggal 24 Januari 2017 Pkl. 11.10 WIB
10Imron Anwari, Op.Cit., hlm. 139
11Widiartana, Op.Cit., hlm. 50-51

maka  selesai  kedudukan  dan  peranan  korban  di  dalam  mekanisme peradilan pidana.12
Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum mempunyai tugas dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif. Penegakan supremasi hukum secara komprehensif ini merupakan salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang lalu.13  Dalam satu diktum pertimbangan Undang-Undang Nomort 16 Tahun 2004 dinyatakan  bahwa  menimbang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.14
Secara teoritis dalam system peradilan pidana, kepentingan korban

kejahatan diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak social dan solidaritas social dan sebagai wujud dari pelayanan Negara terhadap masyarakat karena korban tidak bisa masuk ke dalam system peradilan pidana. Penuntut Umum adalah
jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan

12Ibid.
13  Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm. 128
14Ibid.

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.15  Sedangkan penuntutan adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  ke pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.16Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.17 Sebagai badan yang berwenang  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan,  kejaksaan  dipimpin oleh jaksa agung  yang  dipilih  dan  bertanggungjawab  kepada presiden. Oleh karena itu maka kejaksaan merupakan lembaga Negara yang menjalankan tugas Negara bukan tugas pemerintahan dibidang yudikatif.
Kejaksaan agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya yang diberikan wewenang oleh Negara dibidang penuntutan pada suatu perkara pidana, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan (en een ondelbaar).18 Jaksa penuntut umum diberi kewenangan juga oleh KUHAP sebagai penyandang asas dominus litis (pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan   ke   pengadilan).19    Dibalik   wewenang   besar   jaksa   sebagai
penyandang   asas    dominus    litis,   melekat    sebuah    tuntutan    yakni

15Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
16Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
17Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
18Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
19Marthinus Mambaya, Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum Dan Etika Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing 2015), hlm. 144

pertanggungjawaban secara etis terhadap kewajibannya memeriksa dan meneliti BAP dari penyidik, untuk kemudian menentukan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilakukan penuntutan, sekaligus menjadikan status seseorang menjadi terdakwa.
Seorang saksi korban dalam proses peradilan pidana memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil, sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwasannya keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Karena seorang korban akan menjadi saksi tentang apa yang ia alami dan ia derita yang disebabkan oleh suatu tindak pidana, jadi seharusnya Negara melalui aparatnya harus lebih memperhatikan dengan cara memperjuangkan hak- hak  dari  korban.  Selama  ini  perlindungan  terhadap  korban  kehajatan sangat minim perhatiannya, sehingga perlindungannya bersifat abstrak/semu, dan perlindungan tidak langsung.20 Hak yang di maksud adalah hak korban sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang- Undang   perlidungan   saksi   dan   korban   maupun   hak   korban   yang disebutkan   dari   hasil   deklarasi   PBB   tentang   Declaration   of   Basic Principles of Justice for Victims of Crime And Abuse of Power.
Sistem  peradilan  pidana  sudah  lama  melupakan  kepentingan korban kejahatan, maka dari itu korban sering disebut sebagai “Forgotten
people in the system”, pihak yang dilupakan di dalam suatu system yaitu

20Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama,2007), hlm. 104

system peradilan pidana.21Alasan selama ini kepentingan korban dilupakan dalam system adalah karena peradilan pidana asasnya lebih megutamakan perlindungan kepentingan pelaku kejahatan (offender oriented) karena system peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan melayani kepentingan korban kejahatan.22Alasan lain yang mendukung pandangan tersebut antara lain: kejahatan adalah melanggar kepentingan public (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli Negara sebagai representasi public atau masyarakat. Pandangan  tersebut  mendominasi  praktik  peradilan  pidana,  akibatnya orang yang terlanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh  system  peradilan  pidana.23    Padahal  sebenarnya,  partisipasi  dari korban kejahatan dalam proses peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan proses hukum yang adil dan lebih responsif.24 Misalnya, adanya hak korban untuk dihadirkan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pada saat korban (saksi) akan memberikan keterangan harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas  dari  rasa  takut  sebelum,  pada  saat  dan  setelah  memberikan
kesaksian dengan tujuan guna memastikan bahwa keterangan yang akan

21Mahrus Ali,Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika
2011), hlm. 9
22Ibid., hlm. 105
23Mudzakkir,  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2001), hlm. 10
24  Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,
Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo 2010), hlm. 177

dierikan benar-benar murni dan bukan hasil rekayasa apalagi dari hasil tekanan (pressure) dari pihak-pihak tertentu.25
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan menyiratkan   bahwa   kedudukan   kejaksaan   adalah   sebagai   lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil apabila kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka independen.26Keadilan bagi korban akan sulit didapatkan apabila perwakilannya dalam menyelesaikan perkara (penuntut umum) tidak bisa bersifat independen. Namun Undang-Undang tentang kejaksaan tersebut juga telah menyebutkan bahwasaanya kejaksaan harus bisa medeka dalam melaksanakan tugas tanpa adanya pengaruh atau improvisasi dari pihak manapun.27Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya harus terlepas dari dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaannya lainnya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi profesi jaksa seperti yang digariskan dalam “Guidelines on the Prosecutors” dan “Internationa Association of Prosecturos”.28
Jaksa yang seharusnya dapat mewakili Negara untuk memberikan

pelayanan	melindungi	hak-hak	dan	kepentingan	korban	dan

25Imron Anwari, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing 2014), hlm. 157-158
26http://aryjoewono.blogspot.co.id/2012_11_01_archive.html, diakses pada 14 Desember
2016 Pkl.21.06 WIB
27Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
28RM Surachman, Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara, Cetakan
Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 98-99

memperjuangkan keadilan bagi pihak korban justru bisa menyimpang dari yang seharusnya dilakukannya berdasarkan aturan Undang-Undang. Tidak sedikit banyak praktik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang dalam hal mewakili pihak korban dalam proses peradilan pidana justru mengabaikan dan melupakan posisi, hak serta peran   korban dalam penyelesaian suatu perkara. Sebagai contoh pihak korban hanya dimintai keterangan sebagai saksi, padahal seharusnya dalam hal penuntutan yang diwakilkan oleh jaksa seorang korban berhak untuk menyampaikan segala penderitaannya yang dialami akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dalam merumuskan tuntutan seorang jaksa penuntut umum harus mengacu pada keterangan korban karena korban adalah pihak yang dianggap paling paham tentang kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Kewenangan  kejaksaan  atau  jaksa  untuk  melakukan  penuntutan juga  diatur  di  dalam  Pasal  14  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. Sedangkan standart operasional prosedur (SOP) jaksa dalam melakukan wewenangnya juga diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum. Pasal 2
Peraturan      Jaksa      Agung      Republik      Indonesia      Nomor.PER-

036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum menjelaskan bahwa SOP penanganan

perkara  tindak  pidana  umum  harus  berdasarkan  pada  asas  kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.29
Posisi jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana adalah berada pada pihak korban dimana ia harus memperjuangkan hak-hak korban dan keadilan bagi korban dengan tidak merugikan pihak pelaku. Meskipun tidak diatur mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan penuntut  umum,  tetapi  seorang  jaksa  penuntut  umum  harus  berkreatif dalam menggunakan wewenangnya untuk memperhatikan keadilan bagi korban. Jadi di sini ada dua bentuk kewajiban jaksa yaitu yang bersifat umum dan khusus. Kewajiban yang bersifat khusus telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban yang bersifat umum adalah wujud nyata bahwasannya seorang JPU mewakili kepentingan korban untuk memperjuangkan hak-haknya karena korban tidak bisa maju dan masuk ke dalam Sistem peradilan pidana. Oleh karena itu jelas bahwasannya rakyat yang menjadi korban kejahatan segala kepentingannya diwakili oleh Negara melalui jaksa penuntut umum untuk memperjuangkan keadilan dan memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.
Pada praktiknya tidak sedikit seorang jaksa penuntut umum yang kurang memperhatikan aspirasi dari korban karena adanya alasan lain sehingga   menimbulkan   kurang   terpenuhinya   hak-hak   korban   yang
seharusnya didapat dan mengakibatkan ketidakpuasan dari pihak korban.

29Pasal  2  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor.PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum

Ketidakpuasan korban terhadap kinerja penuntut umum yang mewakilinya dalam menyelesaikan perkara pidana yang menimpanya salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim.30hal tersebut disebabkan karena hubungan yang terjalin antara JPU dengan korban adalah bukan hubungan hukum yang kontraktual, malinkan hubungan hukum yang tidak melahirkan hak pada pihak korban misalkan korban tidak mempunyai hak untuk memecat JPU apabila dirasa tidak maksimal dalam mewakilinya. Apabila korban ingin melakukan  upaya  hukum  terhadap  putusan  hakim  maka  harus  melalui jaksa, dan jaksa penuntut umum pun belum tentu menerima keinginan korban untuk melakukan upaya hukum lagi. Jadi apabila jaksa penuntut umum tidak menerima usulan dari pihak korban untuk melakukan upaya hukum, maka pihak korban tidak bisa berbuat lebih lagi selain harus menerima putusan hakim tersebut yang tidak dirasa adil bagi korban.
Angka 6 b deklarasi PBB juga mentukan mengenai hal yang harus diperhatikan oleh penuntut umum, yaitu:
“Allowing the views and concern of victims to be presented and considered  at  appropriate  stages  where  their  personal  interest  are effected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national  criminal  justice”.31Sebagai  lembaga  yang  mewakili  korban
kejahatan seharusnya jaksa penutut umum dalam tuntutan pidananya lebih

30Parman Soeparman, Op.Cit., hlm. 63
31Angka 6 b Resolusi PBB tentang “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims
of Crime and Abuse of Power”Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985

banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang tinggi.
Berdasarkan ketentuan PBB tersebut jelas bahwasannya Hal tersebut bertujuan sebagai langkah terpenuhinya hak-hak korban dalam system peradilan pidana. Perlindungan kepada korban kejahatan harus berimbang  antara  kepentingan  pelaku,  masyarakat,  Negara  dan kepentingan umum. Jaksa penuntut umum dalam mengemban tugasnya sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  melakukan  penuntutan  terhadap pelaku tindak pidana juga harus tunduk pada kode etik profesi jaksa yang ditetapkan oleh kejaksaan agung Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas serta disiplin yang tinggi guna melaksanakan   tugas   penegakan   hukum   dalam   rangka   mewujudkan keadilan  dan  kebenaran,  maka  dikeluarkan  kode  perilaku  jaksa sebagaimana tertuang dalam peraturan jaksa agung RI (PERJA) No: Per-
067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa pada tanggal 12 Juli 2007. Salah satu kewajiban seorang jaksa yang tertuang dalam peraturan jaksa tersebut adalah bertanggungjawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan  prosedur  yang  ditetapkan.32    Yang  bertanggung  jawab  secara
eksternal kepada public sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi

32  Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. Per-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode
Perilaku Jaksa

masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.33 Jadi profesi seorang jaksa mempunyai  tanggungjawab  yang  besar  kepada  Negara  sebagai  profesi yang  diberi  tugas  untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran,  apabila dalam melaksanakan profesinya seorang jaksa tidak tunduk dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya maka dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya terhadap profesinya tersebut.
Perlindungan  hukum  kepada  korban  kejahatan  penting eksistensinya karena penderitaan korban akibat dari suatu kejahatan belum berakhir dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku. Dengan demikian maka system peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.34
Pentingnya korban  kejahatan memperoleh  perhatian  atas  hak-hak  yang

seharusnya diterima adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Jadi seharusnya keberadaan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana harusnya benar-benar diperhatikan dan dianggap penting karena korban adalah pihak yang akan diperjuangkan hak dan martabatnya yang telah dirugikan oleh pelaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara memasukkan pendapat dan keterangan serta keinginan korban di dalam surat tuntutannya. Jaksa penuntut umum adalah salah satunya pihak yang
ada dipihak korban yang bisa mewakilinya untuk mendapatkan keadilan.

33Ibid.
34Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Cetakan
Pertama, (Jakarta: PT Djambatan 2007), hlm. 122-123

Keadilan dari pihak korban atas kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penututan  harus bisa dirasakan pihak korban sebagai cerminan bahwasannya Negara telah berhasil menciptakan keadilan melalui aparaturnya yang telah diberi kewenangan.
Selain harus memenuhi dan memperjuangkan hak-hak korban tindak pidana, seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya juga harus tetap menghormati hak asasi pelaku. Due process of law harus benar-benar diaktualisasikan  dalam  proses  peradilan  pidana.  Jaksa  penuntut  umum harus mampu menciptakan keadilan demi kepentingan umum berdasarkan hukum dan hati nurani. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal  14  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Jaksa  Agung  Ri  Nomor:  PER-
036/A/JA/09/2011 bahwasannya   penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk melaksanakan kewajiban dan kewenangannya berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani.35  Selain itu, mengenai kewajiban penuntut umum untuk tetap menghormati perlindungan HAM tersangka/terdakwa juga secara rinci telah diatur diatur di dalam KUHAP dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu berdasarkan hukum nasional. Sedangkan dalam kovenan internasional,  juga  diatur  di  dalam  ICCPR  bahwa  setiap  orang  yang
ditetapkan   sebagai   tersangka   atau   terdakwa   mempunyai   hak   untuk

35  Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.PER-
036/A/JA/09/2011 tentang  Standart  Operasional  Prosedur  (SOP)  Penanganan  Perkara  Pidana
Umum

diproses dan diadili secepatnya yang banyak diakomodasikan di dalam

KUHAP.36

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan juga menjelaskan bahwasannya seorang jaksa harus tetap mengedepankan kepentingan umum.  Maksud  dari  kepentingan  umum  tersebut  adalah  kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi wujud dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat luas sekaligus. Sesuai dengan tujuan dari adanya hukum adalah untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.Meskipun menurut Deni Setyo Bagus mengatakan bahwasannya kepentingan korban lebih tinggi gradasinya dari kepentingan pelaku,37 di mana korban perlindungan hukumnya harus lebih diutamakan dari pada pelaku karena korban adalah pihak yang yang dirugikan dalam hal ini. Namun untuk tetap menghormati hak asasi pelaku dan demi terwujudnya kebenaran dan keadilan di semua pihak, maka keadilan dipihak pelaku pun harus tetap diperhatikan oleh pihak penuntut umum. Sudah menjadi kewajiban jaksa penuntut umum untuk berusaha mewujudkan keadilan bagi pihak korban maupun pelaku dalam menjalankan kewenangannya sesuai yang telah diamantkan oleh beberapa
peraturan   perundang-undangan.   Jadi   inti   dari   penulisan   ini   adalah

36   OC.  Kaligis,  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  Dan
Terpidana, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni 2006), hlm. 112
37Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Cetakan
Pertama, (Malang: Setara Press 2014), hlm. 219

mengenai penerapan norma yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewajibannya untuk mewakili korban memperjuangkan   hak-haknya   dan   juga   menciptakan   keadilan   bagi terdakwa dan korban.

B.   Rumusan Masalah

1.   Bagaimana pelaksanaan kewajiban jaksa penuntut umum dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan pada tahap penuntutan menurut teori The Procedural Rights Model dan The Service Model ?
2.   Bagaimana  pelaksanaan  kewajiban  Jaksa  Penuntut  Umum dalam merumuskan requisitor yang tetap memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa dan korban?

C.  Tujuan Penelitian

1.   Untuk mengetahui kewajiban jaksa penuntut umum dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan pada tahap penuntutan menurut teori The Procedural Rights Model dan The Service Model.
2.   Untuk  mengetahui  pelaksanaan  kewajiban  Jaksa  Penuntut  Umum dalam merumuskan requisitor yang tetap memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa dan korban.

D.  Kerangka Teori

Setiap kegiatan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, setiap organ pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan wewenang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan, maka segala tindakan aparatur dianggap tidak sah dan tidak memiliki legitimasi dari masyarakat. Terutama dalam masalah penegakan hukum, keabsahan aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.38Aspek hukum yang mulai banyak menjadi pusat perhatian masyarakat dan akademisi dibidang penyelenggaraan hukum pidana adalah mengenai eksistensi korban kejahaan dan kinerja jaksa penuntut umum dalam melaksanakan wewenangnya dibidang penuntutan sebagai bentuk tanggungjawab Negara terhadap warganya yang telah terlanggar haknya akibat perbuatan pihak lain.
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  proses  peradilaan, kepentingan korban sepenuhnya berada ditangan jaksa penuntut umum sebagai bagian dari perlindungan hukum korban kejahatan sesuai dengan teori kontrak social (social contrac argument) dan teori solidaritas social (social  solidary  argument).39Menurut  argument  kontrak  social,  Negara
boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan

38Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Sinar
Grafika 2016), hlm. 223-224
39Muladi,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Cetakan  pertama,  (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002) hlm. 65-66

melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka Negara juga harus bertanggungjawab  untuk  memperhatikan  kebutuhan  para  korban tersebut.40 Sedangkan mengenai argument solidaritas social menyatakan bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya,  atau  apabila  warga  negaranya  mengalami  kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh Negara.41
Kewenangan jaksa penuntut umum dalam mewakili korban tindak

pidana harus mempunyai dasar pembenar terhadap kewenangannya tersebut. Untuk mengetahui dasar kewenangan jaksa penuntut umum dapat diperoleh penjelasan melalui berbagai analisis yang berhubungan dengan justifikasi kewenangan jaksa penuntut umum berdasarkan asas legalitas. Sedangkan dasar pertimbangan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan selain dengan menggunakan dasar asas legalitas, maka dapat menggunakan beberapa konsep:pertamakonsep kewenangan menuntut, maksudnya adalah bahwasannya hanya jaksa yang berhak untuk menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk di teruskan ke pengadilan dan jaksa juga berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku perkara tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan jaksa   penuntut   umum   seharusnya   dapat   menggunakan   kewenangan
menuntut tersebut dengan merdeka sesuai dengan yang telah diamanatkan

40Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi Dan Aplikasi, Cetakan
Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), hlm. 247
41Ibid.

oleh Undang-Undang tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.42Kedua adalah konsep peranan system hukum yang dikemukakan Lawrence M Friedman, yaitu legal structur, legal cultur dan legal substansi. Ketiga adalah didasarkan pada konsep kepentingan umum. Segala tindakan lembaga Negara termasuk aparat penegak hukum harus didasarkan untuk kepentingan umum demi terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam hidup  bermasyarakat.  kepentingan  tertib  hukum  masyarakat  perlu dilindungi dan harus dikedepankan serta dijadikan pembenaran terhadap penuntutan penuntut umum.43
Secara umum dalam teori perlindungan terhadap korban dikenal

dua  model  perlindungan  dan  dua  model  teori  ini  yang  nantinya  akan penulis  gunakan  untuk  membahas  permasalahan  pertama  dalam  tugas akhir ini, yaitu the procedural right model (model hak-hak procedural) dan service model (model pelayanan).
1.   The Procedural Right Model

Model hak-hak procedural atau di Perancis disebut partie civile model (civil action system). Model ini menekankan dimungkinkan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses criminal atau dalam jalannya proses peradilan. Peran korban dapat membantu jaksa penuntut umum yaitu dengan dilibatkan  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan  perkara,  wajib
didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat yaitu

42Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 224
43Mudzakkir, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 1992), hlm. 13

dengan hak korban untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya korban secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Pendekatan teori ini melihat si korban sebagai seorang subyek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.44
Keterlibatan korban dalam system peradilan pidana secara

aktif selain mempunyai segi positif juga mempunyai segi negatifnya, karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses   peradilan   pidana   dapat   menyebabkan   kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum. Tetapi kepentingan korban yang dianggap kepentingan pribadi tersebut merupakan bagian dari kepentingan umum yang hendak dilindungi. Karena korban merupakan bagian dari masyarakat luas yang haknya telah dirugikan dan Negara wajib bertanggungjawab untuk memperjuangkan keadilan bagi pihak korban.
Secara historis, teori ini merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan JM Dijk, The Hague bahwa “historically this has been the
main justification for the estabilishment of the office of the

44Muladi Dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan Pertama
(Bandung: PT Alumni 1992), hlm.. 80

public prosecutor.45Model hak-hak procedural ini dianggap dapat memenuhi perasaan korban maupun masyarakat untuk membalas. Perasaan ini pasti ada di mana pun juga, sehingga fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat menciptakan kerja sama antar polisi, jaksa dan si korban untuk mengungkap suatu kebenaran. Hak yang diberikan kepada korban untuk dapat secara aktif mencampuri proses peradilan dapat merupakan imbangan terhadap tindakan- tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan  misalnya  dalam  penyusunan  requisitor  yang dianggap sangat ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model ini juga dapat dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim, sebab  biasanya  arus  informasi  didominasi  oleh  si  terdakwa yang melalui pengacaranya justru dapat menekan si korban (saksi korban) dalam persidangan.46
System perlawanan (adversary model) seperti yang dikenal

di  Amerika  Serikat  baik  yang  bersifat  crime  control  model
maupun yang bersifat due process model nampaknya agak sulit untuk menerima peranan pihak ketiga yaitu si korban dalam

45H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mangajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama 2007), Hlm. 63
46Muladi Dan Barda Nawawi, Op.Cit., hlm. 80

proses  peradilan  pidana.47   Hal  ini  disebabkan  karena  pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal adanya kontes antara dua pihak yang beralasan yakni terdakwa bersama pembelanya dan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa. Model ini lebih mementingkan pada public order dan efisiensi. Masuknya pihak ketiga yaitu korban dalam proses peradilan pidana  dianggap  akan  menimbulkan  gangguan  terhadap jalannya proses peradilan pidana, apalagi dengan hakim yang pasif. Sekalipun demikian gerakan-gerakan untuk lebih meningkatkan peranan korban dalam bentuknya yang aktif maupun dalam bentuknya yang pasif akan terus berlangsung. Saat ini sudah mulai banyak Negara-negara di bagian Amerika Serikat  yang sudah  mengatur  mengenai  victim  opinion statement yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat  si  korban  sebagai  sarana  atau  bahan  penjatuhan pidana bagi si terdakwa. Sebaliknya di Negara-negara Eropa Kontinental  yang  mendasarkan  system  peradilan  pidananya pada system inkuisitor mendambakan kebenaran materiil yang dipimpin  oleh  hakim  yang  aktif.  Jadi  tampilnya  si  korban dalam proses peradilan pidana tidak dipandang sebagai gangguan terhadap proses peradilan, tetapi seagai konsekuensi
adalah   mulai   dikenalnya   model   kekeluargaan   yang   di

47Ibid., hlm. 83

perkenalkan oleh John Griffith yang merupakan reaksi terhadap

adversary model yang dipandang tidak menguntungkan.48

The  Procedural  Right  Model  ini  juga  mengandung kerugian-kerugian  yang  cukup  berarti.  Model  ini  dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. System peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Partisipasi si korban dalam adminstrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban. Hal tersebut dapat berpengaruh juga pada suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain itu juga dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana, yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakan sebagaimana kecenderungan dewasa ini.49 Sisi negative yang lain adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan kepada si korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikan
sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari

48Ibid., hlm.84
49Ibid., hlm. 81

si  pelaku  tindak  pidana,  dan  bahkan  pada  gilirannya  dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kaliya.

2.   Service Model

Model  pelayanan  (service  model)  ini  lebih  menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Penekanan pada model ini diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat  digunakan  oleh  polisi.50   Misalnya  dalam  bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya. Model ini melihat   korban   kejahatan   sebagai   sasaran   khusus   untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.
Keuntungan dari adanya model ini adalah sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan Integrity of the system institutionalized trust, dalam kerangka perspektif komunal.51
Pihak korban  akan  merasa dijamin  kembali  kepentingannya dalam suasana tertib social yang adil. Suasana tertib, terkendali
dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini

50Ibid., hlm. 80
51Ibid.

juga dianggap dapat mengehemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi pihak korban.
Service model ini juga mempunyai beberapa kelemahan antara  lain  adalah  bahwa  kewajiban-kewajiban  yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada si korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum. Karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat professional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.52
Dalam kepustakaan, model hak-hak prosedural sering disebut pula

sebagai model partisipasi langsung atau partisipasi aktif, sedangkan model pelayanan biasa pula disebut model partisipasi secara tidak langsung atau partisipasi pasif (indirect or passive participation and direct or active participation).53 Keduanya melihat korban-korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.54Adapun keuntungan dan kelemahan di atas
pada   dasarnya   semuanya   berusaha   untuk   mengatasi   dampak   yang

52Ibid.
53Siswanto Sunarso, Op.Cit., hlm. 247
54Ibid., hlm. 248-249

dirasakan si korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap yang bersangkutan. Tergantung juga pada sikap aparat pengak hukum bagaimana menerapkan kedua model tersebut sangat mempunyai konsekuensi positif terhadap pihak korban. Khususnya bagi jaksa penuntut umum sebagai aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk memberikan pelayanan maksimal kepada korban kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara terhadap warganya yang menjadi korban akibat kejahatan.
Selain dua teori di atas mengenai perlindungan kepentingan dan hak  korban,  mengenai  keadilan  dalam  pelaksanaan  proses  peradilan pidana,  penulis  menggunakan  dua  teori  lagi  untuk  menjawab permasalahan kedua dalam penulisan ini. Yaitu procedural justice dan substansial justice, yang uraiannya sebagai berikut:
3.   Procedural Justice

Procedural justice adalah keadilan yang dapat dinilai dari pelaksanaan hukum acara pidana atau tahapan pelaksanaan hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.55 Menurut konsep procedural justice, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selau mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam Undang-Undang. Jadi jika aparat penegak hukum menjalankan kewenangan atau
hakim  memutus  tidak  sesuai  dengan  bunyi  pasal  Undang-

55Mudzakkir, Op.Cit., hlm.

Undang yang mengaturnya maka dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Keadilan procedural ini lebih mengarah kepada keadilan bagi pihak tersangka atau terdakwa, dimana hak-hak dari seorang tersangka juga harus di hormati disetiap tahapan proses peradilan. Sebagai negara hukum, maka segala tindakan baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Mengenai system pelaksanaan peradilan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mencerminkan mengenai perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi pelaku atau tersangka/terdakwa tindak pidana. Setiap tahapan proses peradilan pidana diatur secara terperinci di dalam KUHAP agar dalam implementasinya, aparat penegak hukum tidak lalai untuk selalu mengedepankan hak asasi tersangka/terdakwa. Karena bagaimanapun juga, seorang tersangka/terdakwa adalah subjek hukum yang tetap memiliki hak meskipun telah melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Dalam konteks penegakan hukum, menurut John Rawls bahwa salah satu jenis tindakan tidak adil adalah kegagalan para  hakim  dan  pihak-pihak  lain  yang  berwenang  untuk

menerapkan  aturan  yang  tepat  atau  untuk  menafsirkannya secara benar.56
Apabila hukum acara dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan proses hukum, maka procedural  justice  akan  terwujud  dan  tidak  merugikan  hak asasi pihak tersangka/terdakwa maupun pihak korban. Aparat penegak hukum tetap mempunyai kewajiban untuk tetap memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak seorang tersangka/terdakwa.  Karena  apabila  aparat  penegak  hukum tidak bisa menjamin terealisasinya hak-hak tersangka/terdakwa dengan baik, maka keadilan procedural akan sulit untuk didapatkan.  Jadi  seorang  tersangka/terdakwa  meskipun statusnya diposisi pihak yang sementara dianggap bersalah karena diduga melakukan kejahatan, akan tetapi hak-haknya harus tetap diperjuangkan dan dilindungi dengan cara para aparat penegak hukum secara prosedul harus sesuai dengan hukum acara yang telah diatur di dalam KUHAP tentang pelaksanaan proses peradilan.
Keadilan procedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi Undang-Undang. Sepanjang aparat penegak hukum dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  sesuai  dengan
yang	telah	dijelaskan	di	dalam	Undang-Undang,	maka

56John Rawls, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Terjemanahan), sebagaimana dikutip oleh Mathinus Mambaya, Kesesatan Peradilan, hlm. 62

tercapailah keadilan secara formal tersebut. Procedural justice merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan procedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum.
Procedural justice theory ini juga berkaitan mengenai persepsi-persepsi fairness yang tidak hanya didorong oleh hasil sebagai  tujuan  dari  keadilan  distributive,  tetapi  juga dipengaruhi oleh proses yang fair yang digunakan untuk mencapai hasil57. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar orang dapat melihat lebih jauh dari sekedar hasil keputusan jangka pendek. Jadi, dapat terjadi keputusan yang tidak disukai masih dapat diterima dengan syarat keputusan tersebut didasarkan pada proses yang dipersepsikan fair.58 Procedural justice dapat terwujud apabila procedural fairness dapat terlaksana dengan benar. Syarat-syarat untuk mewujudkan procedural fairness adalah sebagai berikut:59
a.   Adanya konsistensi penerapan standar-standar terhadap siapapun dan sepanjang waktu.
b.   Tidak bisa oleh kepentingan pribadi.
c.   Akurasi keputusan yang didasarkan informai dan fakta yang dapat dipercaya.

57Marthinus Mambaya, Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum Dan Etika Dalam SIstem
Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, ( Yogyakarta: Genta Publishing 2015), hlm. 64
58OC Kaligis, Kumpulan Kasus Menarik, Jilid 5, ( Jakarta: OC Kaligis & Accosiates
2009), hlm. 568
59Mathinus Mambaya, Op.Cit., hlm. 65

d.   Dapat dikoreksi, dalam arti terbua untuk diperdebatkan dan disbanding
e.   Representasi dari semua hal yang tercakup di dalamnya.
f.	Etis, dalam arti terpenuhinya standar-standar etika.

4.   Substansial Justice

Substansial Justice adalah keadilan yang mencerminkan suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Bryan A Gaerner memaknai keadilan substansial sebagai “justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s substantive rights”.60 (Keadilan cukup diberikan sesuai dengan aturan hukum substantive, meskipun ada kesalahan procedural yang tidak memengaruhi hak-hak substantive yang berperkara). Berdasarkan definisi tersebut dapat dimaknai bahwa keadilan substantive adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantive, tanpa melihat kesalahan- kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantive para pihak.61Keadilan substantive bukan berarti aparat penegak hukum mengabaikan bunyi Undang-Undang, tetapi  tetap  berpedoman  pada  formal  procedural  undang- undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin
kepastian hukum.

60Bryan A. Garner, Blacks law Dictionary, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Taufiq, Keadilan Substantif Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm. 45
61 Muhammad Taufiq, Keadilan Substantif Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cetakan
Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm. 45

Keadilan substansial ini lebih memihak kepada keadilan untuk  pihak  korban.  Untuk  bisa  terciptanya  keadilan  yang dapat  dirasakan  oleh  pihak  pelaku  dan  pihak  korban  tidak hanya digali dari proseduralnya saja, melainkan digali dari hal lain misalnya dalam kehidupan social masyarakat yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencitakan keadilan substantive untuk pihak korban. Aparat penegak hukum harus berani   berjihad   di   luar   ketentuan   Undang-Undang   agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan tuntutan jaksa penuntut umum dan bahan putusan hakim. Aparat penegak hukum atau dalam hal ini JPU harus berani membuat terobosan untuk menggali rasa keadilan. Aparat penegak hukum tidak boleh terbelenggu oleh formalitas procedural atau pasal-pasal Undang-Undang saja.62 Untuk itu aparat penegak hukum dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna untuk menggali rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal Undang- undang.
Apabila dicermati dari penjelasan di atas mengenai procedural justice dan substansial justice, maka sebenarnya keduanya harus berjalan secara parallel. Keadilan substansif berkaitan dengan hukum
materiil,  sedangkan  keadilan  procedural  berkaitan  dengan  hukum

62Moh.	Mahfud	MD,	“Keadilan	Substantif”,	dalam
https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com, Akses 9 Maret 2017, Pkl. 08.06 WIB

formal   atau   hukum   acara,	yakni   bagaimana   menjalankan   dan menegakkan hukum materiil itu.63
Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Telah disebutkan bahwa tujuan dari hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan.

E.  Metode Penelitian

1.   Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual untuk menjelaskan  praktik  hukum  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan proses hukum pidana. Yakni mengenenai penerapan norma yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam   menjalankan   kewajibannya   untuk   memenuhi   hak-hak korban dan menciptakan keadilan bagi terdakwa maupun korban.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan
pendekatan	konseptual	(conceptual	approach)	beranjak	dari

63https://m.detik.com/news/kolom/1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural- dalam-konteks-negara., diakses Rabu 8 Februari 2017, pkl. 14.44 WIB

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.64

2.   Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah mengacu kepada pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu mengenai kewajiban jaksa penuntut umum dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan pada  tahap  penuntutan menurut teori  the  rights procedural model dan the service model serta pelaksaan kewajiban jaksa penuntut umum dalam merumuskan requisitor yang tetap memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa maupun korban.

3.   Sumber Data

a.   Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pembahasan dalam peulisan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

64Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Meia Group,
2009), hlm. 96

Kekuasaan  Kehakiman,  Peraturan  Jaksa  Agung,  Instruksi  Jaksa

Agung, Resolusi PBB, dan  ICCPR. b.   Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang dapat membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kepustakaan hukum, jurnal hukum, dan artikel serta makalah.
c.   Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan yang dapat memberikan pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4.   Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

a.   Studi   pustaka,   yaitu   dilakukan   dengan   cara   mengkaji   dan mempelajari jurnal, makalah, dan literature buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
b.  Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa Undang-Undang, Peraturan Kejaksaan Agung RI, Instruksi jaksa Agung RI, ICCPR, dan Resolusi PBB.
c.   Wawancara,   yaitu   dengan   mengajukan   beberapa   pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai bahan pelengkap kepada beberapa Jaksa Penuntut Umum.

5.   Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara tersebut disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan  yang  berlaku,  selanjutnya  disimpulkan  sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.65

6.   Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan tesis ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB   1   Pendahuluan.   BAB   ini   menjelaskan   mengenai   latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori atau doktrin, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II tinjauan umum mengenai system peradilan pidana di Indonesia. Mulai dari penjelasan umum system peradilan termasuk di dalamnya penjelasan mengenai pengertian system peradilan pidana, tujuan, model-model, sub system, bentuk pendekatan SPP, bentuk- bentuk SPP, SPP terpadu, etika/moral dalam SPP, serta keadilan dan perlindungan HAM dalam system peradilan pidana, dan juga mengenai
kedudukan korban dalam system perailan pidana.

65Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-1, (Bandung
: Alfabeta 2010), hlm 293

BAB III tinjauan umum Kejaksaan RI. Bab ini menjelaskan mengenai  sejarah  kejaksaan  RI,  kedudukan,  tugas  dan  wewenang secara terperinci, kode etik kejaksaan, serta penjelasan mengenai requisitor secara terperinci.
BAB IV tinjauan umum terdakwa dan korban dalam tahap penuntutan. Pertama, penjelasan mengenai terdakwa termasuk pengertian, hak dan tujuan hak tersangka sebagai pengakuan HAM, serta penyimpangan prosedur kepada terdakwa ditingkat penuntutan yang dapat terjadi. Kedua, penjelasan mengenai korban kejahatan termasuk di dalamnya adalah penjelasan hak dan kewajiban korban, perlindungan hukum, serta pendampingan dan pelayanan terhadap korban kejahatan.
BAB V berisi pembahasan inti dari rumusan masalah tugas akhir ini.  Yaitu  mengenai  kewajiban  jaksa  penuntut  umum  dalam pemenuhan hak korban. Pertama, pembahasan mengenai kewajiban jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak korban menurut teori the procedural rights model dan the service model. Kedua, pembahasan mengenai pelaksanaan kewajiban jaksa penuntut umum dalam merumuskan requisitor yang tetap memperhatikan aspek keadilan berdasarkan teori procedural justice dan substantive justice.
BAB VI Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan analisis terkait kewajiban jaksa penuntut umum

dalam	menjalankan	kewenangannya	menuntut	terdakwa	dan melindungi hak-hak korban tindak pidana.

BAB II
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA A.   Pengertian system peradilan pidana

Istilah criminal justice system atau system peradilan pidana (SPP) telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system. System menurut Prof. Soebekti SH adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan  yang terdiri atas bagian  yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.66 Suatu system yang baik tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu.
Menurut Barda Nawawi Arif, system peradilan pada hakikatnya identik dengan system penegakan hokum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hokum. Jadi hakikatnya identik dengan system kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan atau kewenagan menegakkan hokum.67 Apabila difokuskan dalam bidang hokum pidana, dapat dikatakan bahwa system
peradilan pidana pada hakikatnya merupakan system penegakan hokum

66 Soebekti, Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang, sebagaimana Dikutip oleh Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press 2011), hlm. 13
67   Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di
Indonesia, Edisi Revisi, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011), hlm. 2-3

pidana yang juga identik dengan system kekuasaan kehakiman di bidang hokum pidana.68

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai  suatu  system  merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.69 Pengertian system itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Hagan (1987), dalam Bukunya Romli Atmasasmita membedakan pengertian antara criminal justice process dan criminal justice system. Criminal justice process  adalah  setiap  tahap  dari  suatu  putusan  yang  menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.70 Mardjino memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan system  peradilan  pidana  adalah,  system  pengendalian  kejahatan  yang
terdiri  dari  lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan

68Ibid.
69Romli Atmasamita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan Kedua, ( Jakarta: Kencana 2011), hlm. 2
70Ibid.

pemasyarakatan  terpidana.71   System  peradilan  pidana  tidak  hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapi institusi Negara. Sehingga pekerjaan aparatur Negara yang satu, akan berdampak pada  beban  kerja  aparat  penegak  hokum  yang  lainnya.  Para  penegak hokum salam system peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.72
Mardjono  juga  mengemukakan  bahwa  system  peradilan  pidana

(criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.
System peradilan pidana sebagai suatu sitem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian system peradilan pidana dalam  gerakannya  akan  selalu  mengalami  interface  (interaksi, interkoneksi, dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat- peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari system peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system).73

B.   Tujuan Sistem Peradilan Pidana

71Mardjono  Reksodipoetro,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,  Dikutip  oleh  Romli
Atmasasmita, Op.Cit., Hlm. 3
72Eddy OS. Hiariej, Beberapa Catatan RUU KUHAP Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013), hlm. 78-79
73Muladi,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  Cetakan  Pertama,  (  Semarang:
UNDIP 1995),

Pembentukan system peradilan pidana tentunya memiliki arah tujuan yang positif bagi kelangsungan bangsa dan Negara Indonesia demi terwujudnya  cita-cita  suatu  Negara.  Salah  satu  ahli  hokum  yang  cukup secara jelas dan gambling menjelaskan dari system peradilan pidana adalah Mardjono  Reksodiputro.  Beliau  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari pembentukan system peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Berikut penjelasan secara rincinya mengenai tujuan system peradian pidana:74
1.   Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

2.  Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3.   Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Sedangkan Muladi, sebagaimana dikutip oleh Oleh Fransiska Avianti dalam bukunya membagi tujuan dari system peradilan pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:
1.  Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana. tujuan jangka pendek ini lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana  dan  mereka  yang  berpotensi  melakukan  kejahatan,  yaitu
pelaku tindak pidana diharapkan sadar akan perbuatannya sehingga

74Mardjono Reksodipuro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI 2007), hlm. 84-85

tidak  melakukan  kejahatan  lagi,  demikian  pula  orang  lain  tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Tujuan jangka menengah ini adalah merupakan terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tujuan menengah ini akan dapat tercapai apabila tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
3. Tujuan  jangka  panjang  berupa  kesejahteraan  sosial.  Yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.  Tujuan  ini  adalah  konsekuensi  dari  tujuan  jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.
Ketiga tujuan diatas tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dimana untuk mencipyakan tujuan selanjutnya maka tujuan yang ada lebih awal harus berhasil terlebih dahulu agar supaya tujuan jangka selanjutnya juga dap berjalan dengan lancer dan juga mendapatkan keberhasilan.
Makna  system  peradilan  sosial  pada  dasarnya  identik  dengan system pengakan hokum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari system peradilan pidana adalah terciptanya penegakan hokum (law enforcement). Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa system peradilan  pidana  memiliki  dua  tujuan  besar,  yaitu  untuk  melindungi

masyarakat dan menegakkan hokum. Ia juga menyebutkan bahwa system peradilan pidana memiliki bebrapa fungsi penting, antara lain:75
1.   Mencegah kejahatan
2.  Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan
4.  Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah terhadap orang yang ditahan
5.   Disposisi   yang  sesuai   terhadap  seseorang   yang  dinyatakan bersalah
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat Negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hokum pidana.

Amrullah dalam jurnal hukumnya menjelaskan bahwa tujuan peradilan  pidana  adalah  untuk  memutuskan  apakah  seseorang  bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi tujuan pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama.76
Demikian pula ditegaskan oleh G.J.M Cortens yang merumuskan

tujuan dari system peradilan pidana sebagai hokum yang diarahkan kepada penegakan dari norma-norma perilaku  yang berasal dari bidang-bidang
hokum lainnya, ketika norma-norma tersebut dilanggar.77

75Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem
Perdilan Pidana Di Beberapa Negara, Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni 2004), hlm. 13-14
76Amrullah, Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia, Jurnal
Ilmiah Peuradeun, Edisi No. 02 Vol.II, (Mei 2014), hlm. 84-85
77Luhut  MP  Pangaribuan,  Suatu  Studi  Teoritis  Mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti 2009), hlm. 76

Dengan  sederhana,  Jimly  Assiddiqie  juga  menjelaskan  bahwa proses peradilan pidana tanpa hokum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya, tanpa hokum formal akan liar dan bertindak semaunya, dan dapat mengarah kepada apa yang biasa ditakutkan orang sebagai Judicial Tyrany.78 Jadi sebenarnya antara hokum formal dan hokum materiil saling membutuhkan satu sama lainnya dan saling mendukung serta saling mempengaruhi satu sama lainnya, hokum di Indonesia akan lemah apabila keduanya tidak berjalan efektif.
Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hokum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.79 Nilai tersebut diartikan sebagai pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk dalam masyarakat, sedangkan norma atau kaidah diartikan sebagai patokan-patokan untuk berprilaku dan bersikap tindak pantas, yang mencakup  norma  kepercayaan  dan  kesusilaan,  norma  kesopanan  dan norma hokum.  Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hokum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi
apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang

78Ibid., hlm. 44
79Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 5

menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur, dan pola perilaku yang terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hokum sebenarnya terleta pada lima factor, yaitu:80
1.   Factor hukumnya sendiri berupa Undang-Undang
2.   Faktor  penegak  hokum,  yakni  pihak-pihak  yang membentuk maupun menerapkan hokum.
3.   Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum.
4.   Factor masyarakat, yakni lingkungan di mana hokum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.   Factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan demikian, Rocky Marbun menyimpulkan bahwa sebarnya hal penting yang perlu mendapat penekanan dalam perancangan suatu system peradilan pidana agar terwujud tujuan dari sstem peradilan pidana tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait kepada perilaku-perilaku tersebut.81 Sehingga kebijakan hokum pidana  dalam  pembentukan  system  peradilan  pidana  merupakan pengaturan  yang ditujukan kepada subsistem-subsistem  atau komponen dari system peradilan pidana. tujuan dari system peradilan pidana akan terwujud dimulai dari perumusan kebijakan pidananya terlebih dahulu.

C.    Model-Model Sistem Peradilan Pidana
Peradilan  yang  berkembang  dalam  kehidupan  sosial,  diawali dengan dua model peradilan, yakni model peradilan yuridis dan model

80Ibid., hlm. 8
81Rocky Marbun, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, (Malang: Setara
Press 2015), hlm. 35

peradilan sosiologis. Model perdilan yuridis pada prinsipnya memiliki struktur yang relative tetap dan tertutup bagi masuknya bidang-bidang keilmuan lain. Sementara itu model peradilan sosiologis menggunakan kerangka berpikir ilmu pengetahuan tentang kelakuan manusia, termasuk sosiologi.82
Dalam	perkembangannya,	Herbert	L	Packer	kemudian

membedakan pendekatan normative ke dalam dua model peradilan yaitu Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM), sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan structural (sobural) masyaraat Amerika Serikat.  Kedua  model  tersebut  berupaya  mengabstraksikan  dua  system nilai yang berbeda dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yang bertumpu  pada  system  perlawanan  (the  Adverasary  System).83   Selain kedua model tersebut di atas, terdapat model lain yakni model ketiga  yang disebut dengan Third Model atau Family model yang dikemukakan oleh John Driffithst.84  Model ketiga tersebut merupakan reaksi terhadap kedua model sebelumnya yaitu CCM dan DPM.
Peradilan pidana sebenarnya adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Menurut adversary system, kebenaran tersebut hanya dapat diperoleh   dengan   cara   memberikan   kesempatan   yang   sama   untuk
mengungkapkan     atau     mengajukan     argumentasi     disertai     bukti

82Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia, Cetakan
Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983), hlm. 9-10
83Herbert  L  Packer,    The  Limits  of  Criminal  Sanction,  sebagaimana  dikutip  oleh Marthinus Mambaya, Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum Dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, hlm. 46
84John Griffithst, Ideology in Criminal, sebagaimana dikutip Oleh Rusli Muhammad,
Sistem Peradilam Pidana Indonesia, hlm. 43

pendukungnya kepada masing-masing pihak, bauk pihak terdakwa maupun pihak penuntut umum sebagai wakil korban. System pembuktian menurut adversary system dianggap sangat ketat karena menghadapi banyak peraturan yang bersifat teknis procedural yang dianggap layak oleh para pihak untuk memelihara prinsip otonomi. Hal tersebut tidak berlebihan karena tujuan utama dari adversary system adalah untuk melindungi seseorang yang benar-benar atau nyata-nyata tidak bersalah (the protection of the innocent) dari sangkaan polisi atau dakwaan penuntut umum. Selain itu, ada beberapa hak tersangka atau terdakwa yang di tegaskan dalam adversary system yang dalam perkembangannya dianggap mempersulit mengungkapan proses penyelesaian perkara pidana. seperti hak tersangka untuk  tidak  menjawab  atau  memberikan  keterangan  keada  polisi  yang dapat merugikan kepentingan pembelaannya di depan siding pengadilan. Selain itu juga,  ada ketentuan  yang diajukan polisi dalam persidangan yang diperoleh secara illegal (exclusionary rule), misalnya melalui penyiksaan atau intimidasi.
Adversary system mempunyai pandangan terhadap nilai-nilai kebenaran yang ingin ditegakkan dalam proses penyelesaian perkara pidana, yakni mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata- nyata tidak bersalah. Meski dengan resiko kemungkinan seseorang benar- benar bersalah dapat terhindar dari penjatuhan hukuman. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang terkenal di dunia peradilan, yakni lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang

yang tidak bersalah. Demi tujuan tersebut, adversary system dibangun di bawah prinsip-prinsip sebagai berikut:85
1.  Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu “sengketa” (dispute)  antara  kedua   belah  pihak,   yakni   terdakwa  dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di depan peradilan;
2.   Tujuan utama prosedur tersebut adalah menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari kejahatan yang telah terjadi;
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (pleadings) dan terbentuknya suatu lembaga jaminan serta perundingan yang bukan hanya merupakan keharusan, tetapi justru dianggap hal yang sangat penting. Pentingnya penekanan hal tersebut, justru memperkuat eksistensi suatu kotes yang berperkara (terdakwa dan penuntut umum) dan secara akurat memberikan   batas   aturan   permaianan   dalam   pelaksanaan system peradilan pidana;
4.   Peran pihak ayau kontestan memiliki fungs otonom yang jelas.
Peranan penuntut umum adalah melakukan tuduhan, sedangkan peran terdakwa adalah menolah atau menyanggah tuduhan. Penuntut umum bertujuan untuk menetakan fakta mana saja yang akan dibuktikannya, sedangkan terdakwa bertugas menentukan  fakta  apa  saja  yang  dapat  dihadirkan  di persidangan yang bertujuan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.

Prinsi utama dalam adversary model, adlah polisi harus mengidentifikasi seorang tersangka dari bukti yang ada. Bila ada bukti yang memberatkannya, lalu dituntut sesuai dengan tingkat kesalahannya. System adversary ini tidak berusaha membentuk apa yang terjadi atau kebenaran tentang suatu peristiwa yang masih perlu diselidiki. Logika system  ini  menetapkan  bahwa  polisi  dan  penuntut  umum  tidak  akan
meneruskan suatu kasus meskipun mengetahui pelaku kejahatan sampai

85Romli   Atmasasmita,   Sistem   Peradilan   Pidana   Perspektif   Eksistensialisme   dan
Abolisionisme, Cetakan Pertama, (Bandung: Bona Cipta 1996), hlm. 51-52

mereka memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan secara meyakinkan bahwa orang yang mereka tuduh benar melakukannya.86
System adversarial menganggap bahwa semua orang yang ditahan tentu bersalah. Praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah ketentuan yang hanya berlaku pada tahap siding pengadilan. Prosedur siding  di  pengadilan  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  terdakwa  tidak bersalah dan terserah pada penuntut umum untuk menunjuk dengan menggunakan bukti sehingga terdakwa dapat dikatakan bersalah secara meyakinkan. Dalam system ini pengadilan tidak menetapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak, tetapi menetapkan apakah bukti yang ada sudah cukup meyakinkan untuk menetapkan terdakwa kesalahan terdakwa.87
H. Heri Tahir,88  mengemukakan bahwa meskipun Crime Control

Model dan Due Process Model tidak sama, namun tidak saling bertentangan. Keduanya bertumpu pada system perlawanan (the adversary system). Crime Control Model (CCM) percaya pada keahlian aparat penegak hokum, polisi, jaksa dan hakim, sehingga orang yang diajukan ke pengadilan Sembilan puluh persen dianggap sebagai pelakunya. Sementara itu Due Process Model percaya pada oertarunan pengacara sebagai upaya mencari kebenaran materiil. Maka dari itu dengan cara seperti ini dapat
diminimalisasi terjadinya kesalahan.

86 Davies, Croall & Tyrer, Criminal Justic: Introduction to the Criminal Justice System in
England and Wales, sebagaimana dikutip oleh Marthinus Mambaya, hlm. 48
87Ibid.
88H. Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Leksbang Pressindo 2010), hlm. 12

Sementara  itu,  Joshua  Dressler,  menuliskan  adanya  penekanan yang berbeda pada kedua model tersebut. Menurutnya Crime Control Model  (CCM)  penekanannya  adalah  efisien,  sedangkan  Due  Process Model (DPM) lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu.89
Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  Crime  Control  Model  dan  Due

Process Model:

1.   Crime Control Model (CCM)

Crime Control Model (CCM) merupakan sebuah versi peradilan pidana yang didasarkan pada dalil bahwa pemberantasan perbuatan-perbuatan pidana merupakan fungsi yang pokok dari suatu proses peradilan. Orientasi peradilan pidana  yang  demikian  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan  ketertiban,  keamanan  dan  kenyamanan  bagi kehidupan masyarakat.    Oleh karena itu efisiensi dan kemampuan profesionalisme aparat penegak hokum dalam menekan kejahatan merupakan tugas dan fungsma yang utama yang  harus  diemban  oleh  peradilan  pidana.  sebagai konsekuensi logis dari efisiensi kerja tersebut, maka segala rintangan procedural yang menghambat birokrasi peradilan pidana harus disingkirkan demi berjalannya peradilan pidana
dengan lancar.

89Joshua Dressler, Understanding Criminal Prosedur, Legal Text Series, sebagaimana dikutip oleh Marthinus Mambaya, hlm. 49

Penerapan Crime control model didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban dan keamanan di masyarakat. Para penegak hokum yang menjalankan birokrasi peradilan pidana dengan menggunakan CCM senantiasa apriori bahwa orang yang diproses tersebut memang bersalah dengan menerapkan asas praduga bersalah (presumption of guilt). Penganutan asas ini dimaksudkan agar apabila pada tahap awal penyidik sudah berkeyakinan bahwa orang tersebut bersalah, maka tahap pemeriksaan  selanjutnya  hanya  dianggap  formalitas  belaka oleh penegak hokum yang lain. CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa, hakim) harus semaksimal mungkin meskipun mengorbankan hak-hak asasi manusia. Jadi model ini tidak begitu memperhatikan hak asasi manusia, aparat akan menggunakan cara apa saja demi cepat terungkapnya suatu kejahatan, meskipun harus melanggar hak asasi tersangka.

Peradilan  dengan  Crime  Control  Model  sesungguhnya dilandasi oleh beberapa prinsip sebagai berikut:90
1. Tindakan represif terhadap suatu tindak criminal merupakan fungsi yang penting dari proses peradilan;
2.  Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi suatu penegakan hokum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
3. Proses  pemeriksaan  hokum  harus  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  cepat  (speedy)  dan  tuntas (finality);
4.   Menganut asas praduga bersalah (presumption of guilt)
menyebabkan system ini dilaksanakan cesara efisien;
5.  Proses penegakan hokum harus menitikberatkan pada kualitas  temuan  fakta  administrative,  karena keakuratan temuan tersebut akan mengarahkan proses peradilan  kearah  pembebasan  tersangka  dari penuntutan atau memungkinkan kesediaan tersangka untuk menyatakan dirinya bersalah.

2.   Due Process Model (DPM)

Due  Process  Model  (DPM)  meruakan  versi  peradilan pidana yang berlawanan dengan CCM, sekalipun keduanya memiliki kesamaan tujuan untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. peradilan dengan menggunakan model DPM ini memungkinkan adanya rintangan untuk mencegah seorang tersangka dibawa menuju penghukuman. Mengikuti kerangka yang demikian, maka model DPM ini menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), bahwasannya seseorang dianggap
tidak	bersalah	selama	belum	ada	putusan	hakim	yang

90Marthinus Mambaya, Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum Dan Etika  Dalam Sistem
Perdilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, ( Yogyakarta: Benta Publishing 2015), hlm. 49-
50

berkekuatan tetap atau incrah. Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang member isyarat kepada para penegak hokum untuk menyingkirkan prinsip praduga bersalah (presumption of guilt) dari pikiran dan nurani penegak hokum kepada seseorang yang diduga ataupun secara jelas dan nyata telah melakukan suatu perbuatan pidana.
DPM  sangat  menghargai  dan  menghormati  hak  asasi seorang tersangka atau terdakwa yang menitikberatkan kepada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan- pembatasan terhadap wewenang penguasa. Maksudnya adalah bahwa proses pidana harus dapat diawasi dan dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti pada CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Model DPM ini sudah mulai dianut dan diterapkan di Indonesia, misalnya dalam hal seorang pengacara sudah diperbolehkan untuk mendampingi klien sejak ia mulai ditangkap.
Pada  dasarnya  DPM  menganut  beberapa  prinsip  uama dalam menjalankan administrasi peradilan, antara lain:91
1. DPM lebih mengutamakan formal adjudicative dan menolak informal fact finding proses sebagai cara untuk menetapkan secara defenitif factual quilt seseorang. Hal ini	dimaksudkan   untuk   menghindari   kemunginan adanya factor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human eror;

91Ibid., hlm. 51

2.   Menekankan pada pencegahan (preventif measures) dan menhindari sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
3. Bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin legal guilt;
4.   Mengutamakan   gagasan   persamaan   dimuka   hokum
(equality before the law);
5.   Lebih   mengutamakan   kesusilaan   dan   kemanfaatan sanksi pidana (criminal sanction).

3.   Family Model

Family Model merupakan suatu kritikan terhadap kedua model sebelumnya yaitu CCM dan DPM.  Model ini dipelopori oleh   John   Griffithst   Guru   Besar   dari   Yale   Law   School University di Calivornia. Ia mengatakan bahwa di dalam family model atau model kekeluargaan ini yang sangat menonjol adalah pada   konsep   pemidanaan   yang   dapat   digambarkan   dalam padanan suasana suatu keluarga, yaitu suatu keadaan yang selalu harmoni yang dilandasi dengan rasa kasih sayang diantara masing-masih pihak. Jadi family model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam suatu keluarga, yakni jika ada salah satu keluarga yang melakukan kesalahan maka anggota keluarga  yang  lain  tidak  menggap  sebagai  suatu  kesalahan karena semuanya dilandasi dengan rasa kasih sayang. Dan tidak menhukum anggota yang melakukan kesalahan tersebut dengan hukuman yang membebani dan memberatkan pelaku, tapi cukup memberikan peringatan atau memberikan hukuman yang masih

tetap mencerminkan rasa kasih saying dengan tujuan tidak untuk memberikan balasan.
Selain ketiga model diatas yang telah penulis sebutkan, Roeslan Saleh  mengemukakan  dua  model  juga  dalam  system  peradilan  pidana, yakni model Yuridis dan Stuurmodel. Model yuridis menganggap bahwa tekanan diletakkan pada keadilan Undang-Undang, dan hakim sebagai puncak dari hierarki badan-badan kehakiman. Putusan hakim adalah factor yang menentukan bagi penegakan hokum. Model yuridis ini adalah sesuatu yang yang bersifat statis-normatif, dan banyak sedikitnya merupakan suatu system tertutup.   Sedangkan Stuurmodel menganggap bahwa tekanan diletakkan pada kegunaan tertib sosial, dan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang prinsipil. Stuurmodel merupakan model yang dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.92

D.	Sub Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat  di  dalam  ataupun  di  luar  KUHAP    dapat  diterangkan  bahwa system peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyaratan dan advokat atau penasihat hokum sebagai quasi sub system. Terwujudnya
suatu system peradilan pidana yang baik maka harus ada harmonisasi dan

92Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia, Cetakan
Pertama, (Jakarta: Ghalia 1983), hlm. 15

balances antara system peradilan pidana yang terlibat. Masing-masing sub system akan diuraikan sebagai berikut:
a.   Sub system kepolisian

Setiap aparat kepolisian harus dapat mencerminkan kewibawaan Negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi dikarenakan polisi pada hakekatnya adalah sebagai pengatur di dalam penegakan hokum di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pasal
5 disebutkan bahwa Kepolisiam Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hokum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.93 Kepolisian tetap memainkan peran penting, bertanggung jawab memelihara perdamaian dan ketertiban, dengan  melaksanaan  rule  of  law,  dan  menjalankan  tugas dengan kepekaan dan perhatian terhadap para anggota masyarakat. Kepolisian didefinisikan sebagai pasukan sipil suatu Negara, yang bertanggungjawab atas pencegahan dan pendeteksian  kejahatan  dan  memelihara  ketertiban  umum.
Sebagai      suatu      organisasi      yang      professional      dan

93Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

bertanggungjawab, menerapkan gaya kepolisian yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat.94
Di Indonesia, Polri bertugas untuk melakukan fungsi pelayanan public, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan public yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan apayang diharapkan,  karena  secara  empiris  pelayanan  publik  yang terjadi  selama  ini  masih  bercirikan  berbelit-belit,  lambat, mahal dan melelahkan.95 Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani”  bukan  pihak  yang  seharusnya  dilayani.  Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan public dengan mengembalikan dan mendudukakan pelyanan dan yang dilayani pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara, meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk
kepentingan  masyarakat  yang  mendirikan.  Artinya  birokrat

94Syaiful  Bakhri,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan, Cetakan pertama, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014) hlm. 154
95Ibid.

sesungguhnya  harus  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat.96
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan mengenai tugas pokok kepolisian, yaitu:97
1.   Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2.   Menegakkan hokum dan ;

3.   Memberikan	perlindungan,	pengayoman	dan pengamanan kepada masyarakat.
Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas kepolisian yang paling mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hokum. Sebagai penegak hokum, polisi masuk dalam jajaran system peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Dalam system peradilan pidana, polisi merupakan   “pintu   gerbang”   pertama   bagi   para   pencari keadilan. Dari proses di kepolisian lah setiap penyelesaian perkara pidana dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada  posisi  yang  tidak  menguntungkan.  Sebagai  penyidik polisi harus melakukan penangkapan dan bila perlu penahanan, berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang
tersebut	adalah	pelaku	kejahatan.	Satjipto	Rahardjo

96Yesmil Anwar Dan Andang, Sistem Peradilan Pidana, sebagaimana dikutip oleh Syaiful
Bakhri,hlm. 155
97Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

menyebutkan bahwasannya tugas kepolisian itu sebagai multi fungsi, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus.98
Polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum  terdepan  dengan

segala aktivitas yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Selain polisi, Menurut Pasal 6 KUHP ada pihak lain juga yang mempunyai   wewenang   untuk   melakukan   penidikan   yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, namun kewenangannya hanya terbatas pada tindak pidana perikanan (Pasal 3, 12 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1985), tindak pidana imigrasi (Pasal 47
UU  No  9  Tahun  1992),  tindak  pidana  dalam  bidang  HAKI, tindak pidana dalam bidang pasar modal dan tindak pidana kesehatan. Polisi dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan juga dibekali dengan asas-asas hokum pidana formil, yaitu: asas sederhana, cepat, biaya murah; Due Process of Law; Efektif dan efisien; mekanisme control akuntabilitas public; persamaan dimuka hokum (equality before the law).99 PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang
membawahkan   pegawai   tersebut.   Wewenang   pengangkatan

98Satjipto   Rahardjo,   Studi   Kepolisian   Indonesia   :   Metodologi   Dan   Substansi,
Sebagaimana Dikutip Oleh Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, hlm. 15
99Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, ( Malang: UMM Press 2004), hlm. 227-228

tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.100
Sebagai	penegak	hokum,	tugas	kepolisian	telah

dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang didalamnya telah disebutkan mengenai wewenangnya  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  secara terperinci  dalam  Pasal  5  dan  seterusnya,  yang  secara  garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:
1.   Di   bidang   penyidikan   kepolisian   mendapat   porsi seabagai penyidik tindak pidana umum.
2.   Kepolisian	mempunyai	kewenangan	melakukan penyidilan tambahan.
3.   Kepolisian berperan sebagai coordinator dan pengawas

Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang.101  Penyelidik
karena    kewajibannya    mempunyai    wewenang    menerima

100Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, ( Jakarta: Ghalia Indonesia 1987), hlm. 75
101Pasal 1 Butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti  orang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadaka tindakan lain menurut hokum yang bertanggungjawab.102 Berdasarkan Pasal
16   ayat   (1)   KUHAP,   untuk   kepentingan   penyelidikan,

penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan.  Namun  untuk  menjamin  hak-hak  asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 Tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:103
1.   Laporan polisi;

2.   Berita Acara pemeriksaan polisi;

3.   Laporan hasil penyelidikan;

4.   Keterangan saksi/Saksi Ahli; dan

5.   Barang bukti

Penyelidikan  yang  dilakukan  penyelidik  dalam  hal  ini harus tetap memperhatikan dan menghormati asa praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana disebutkan
dalam   penjelasan   umum   butir  3c  KUHAP.   Tujuan   dari

102Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit., hlm. 15
103Darwan  Prinst,  Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Praktik,  Cetakan  Ketiga,  (  Jakarta, Djambatan 2002), hlm. 51

penerapan  asas  ini  adalah  untuk  melindungi  kepentingan hokum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hokum. Karena sangat dimungkinkan bahwa para aparat penegak hokum dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam menciptakan keadilan  tidak  jarang  melakukan  tindakan  yang  dapat melanggar hak asasi dari pihak korban maupun pihak pelaku dengan tidak mengutamakan hak masing-masing pihak yang harus dikedepankan. Tersangka/terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, dianggap tidak bersalah selama beum terbukti kesalahannya dank arena itu ia selalu bebas untuk berhubungan dengan keluarganya dan penasehat    hukumnyaterutama    sejak    ditangkap/ditahan.104
Selanjutnya  hasil  penyelidikan  disampaikan  kepada  pihak

penyidik apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik,    penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap
tangan   tersebut.   Penyelidik   juga   dapat   membawa   dan

104Djoko  Prakoso,  Peranan  Psikologi  Dalam  Pemeriksaan  Tersangka  Pada  Tahap
Penyidikan, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), hlm. 86

menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Pasal 105 KUHAP menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.
Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).105 Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan defisini mengenai penyidikan sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.106 Tujuan dari adanya penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik sebagaimna disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j KUHAP adalah sebagai berikut:107
a.   Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
b.   Melakukan   tindakan   pertama   pada   saat   ditempat kejadian
c.   Menyuruh	berhenti	seseorang	tersangka	dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

105Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, ( Jakarta: CV. Satpa
Artha Jaya 1996), hlm. 121-122
106Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
107Pasa 7 Ayat (1) Huruf a-j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d.   Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
e.   Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f.	Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
g.   Memanggil	orang	untuk	didengar	dan	diperiksa sebagai tersangka atau saksi
h.   Mendatangkan   orang  ahli   yang  diperlukan  dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
i.	Mengadakan penghentian penyidikan
j.	Mengadakan   tindakan   lain   menurut   hokum   yang bertanggungjawab
Tugas seorang penyidik di samping harus mempunyai pendidikan  khusus  juga  diperlukan  pengalaman  yang  cukup lama. Karena penyidik harus dilakukan oleh polisi Negara yang berpangkat pembantu Letnan Dua keatas.108 Penyidikan yang dilakukan  oleh  penyidik  tersebut  didahului  dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan oleh penyidik. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui  mekanisme  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang hal tersebut diatur dalam Pasal 109
KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya   penyidikan   hars   diberitahukan   kepada   Penuntut Umum.  Tiap  klai  penyidik  melakukan  tugas  dalam  lingkup
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP

108Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju 2001), hlm. 53

tanpa  mengurangi  ketentuan  dalam  Undang-Undang,  harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.
Apabilan dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik harus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Apabila SP3 tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila pihak   korban tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka pihak korban dapat mengajukan   praperadilan   kepada   ketua   pengadilan   sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Mekanisme Praperadilan tersebut diatus di dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.
Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, maka penuntut umum harus segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk melengkapi. Apabila  pada  saat  penyidik  menyerahkan  hasil  penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikam berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

b.   Sub System Kejaksaan

Lembaga kejaksaan dalam system peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu sub system. Lembaga kejaksaan adalah lembaga Negara yang diberikan wewenang untuk melakukan   penuntutan   terhadap   suatu   tindak   pidana   yang terjadi.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi atau Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justice (R.O), kejaksaan dikenal dengan sebutan Openbaar Ministerie (O.M) yang bertugas sebagai lembaga penuntut dan pelaksana dari putusan  pengadilan  pidana  dari  semua  tingat  pengadilan.109
Berdasarkan Pasal 1 butir 7, yang dimaksud dengan penuntutan

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan. Penuntutan merupakan keputusan sementara tentang pelaksanaan penegakan hokum pidana dan yang menjadi materi penuntutan adalah surat dakwaan. Sebelum melakukan proses penuntutan perkara, penuntut umum harus lebih dahulu mempelajari dan meniliti berkas perkara apakah cukup bahan-
bahan  keterangan  yang  dapat  membuktikan  bahwa  terdakwa

109Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit., hlm. 19

telah melakukan tindak pidana.110 apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil enyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bahan keterangan tidak cukup dan dan juga tidak mungkin dilengkapi, maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan itu dituangkan di dalam surat ketetapan, dilakukan karena:111
1.   Tidak cukup bukti;

2.   Peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak pidana atau;
3.   Perkara ditutup demi hokum

Untuk penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olenya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana  tersebut  dilakukan.  Apabila  penuntut  umum  hendak
mengubah    surat    dakwaan    baik    dengan    tujuan    untuk

110Soedirjo,  Jaksa  Dan  Hakim  Dalam  Proses  Pidana,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta: Akademika Pressindo 1985), hlm. 4
111Ibid., hlm. 4-5

menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya   maka   hal   tersebut   hanya   dapat   dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari dimulainya persidangan di pengadilan. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum siding dimulai, dan penuntut umum harus menyampaikan perubahan surat dakwaan tersebut kepada terdakwa atau penasehat hokum terdakwa dan penyidik.112

Sebagaimana dalam lembaga kepolisian, maka salah satu aspek  peting  dari  aspek   yang  dapat  menopang  subsistem menjadi sebuah system yang dapat dimaknai dan membentuk suatu system yang integrative adalah asas. Asas-asas yang menjadi landasan lembaga kejaksaan alam menjalankan kewenangannya adalah anatara lain: asas persamaan dimuka umum, due process of law, sederhana dan cepat, efektif dan efisien, dan akuntabilitas. Beberapa asas tersebut yang menjadi dasar tindakan bagi lembaga kejaksaan sesungguhnya dalam proses penegakannya (law enforcement) banyak mengalami kendala. Kendala yang paling berat dan nyata adalah kendala dari aspek personal (struktur aparat penegak hokum). Seringkali secara implementatif asas-asas tersebut menjadi sekedar slogan
dan  topeng  hokum  bagi  lembaga  kejaksaan  yang  seharusnya

112Djoko  Prakoso,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  Dalam  Proses  Hukum  Acara
Pidana, Cetakan Pertama , ( Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm.

menjadi  pengawal  pertama  dan  di  depan  dalam  menegakkan aturan dan asas-asas sebagaimana mestinya.113

Jaksa sebagai bagian dari system peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari system tersebut.posisi penting yang dimiliki lembaga kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap praajudikasi, ajudikasi dan punaajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh lembaga kejaksaan melingkupi proses peradilan pidana sejak awal proses hingga berakhirnya proses peradilan pidana. hal tersebut yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim.

Pada tahap pra ajudikasi, posisi jaksa sebagai penuntut umum sangat tergantung pada peran yang dimainkan oleh polisi dalam tahan penyelidikan dan penyidikan. Meskipun di dalam KUHAP kewenangan jaksa tidak lagi sebesar peranan yang dimainkannya ketika HIR masih berlaku, yang menyatakan bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan pun menjadi kompetensinya.114 Dibidang penyidikan kejaksaan mendapatkan
porsi  sebagai  penyidik  tindak  pidana  khusus  yang  meliputi

113Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit., hlm. 213
114Prodjodikoro  Wirjono,  Hukum  Acara   Pidana   Di   Indonesia,  Cetakan  Pertama, (Bandung: Sumur Bandung 1974), hlm.

tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi, meskipun sifatnya hanya semntara. Untuk penyidikan tindak pidana umum hanya polisi yang memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh  kekuasaan pemerintah dan pengaruh  kekuasaan  lainnya.  Untuk  dapat  melaksanakan tugasnya secara merdeka, maka seorang jaksa    dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara/daerah, dan atau badan usaha swasta. Selain itu  seorang  jaksa  juga  dilarang  untuk  merangkap  menjadi seorang advokat atau penasehat hokum.

c.  Sub system pengadilan

Lembaga   pengadilan   adalah   pelaksanaan   atau   penerapan hokum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan  maupun  pelepasan  dari  hukuman  terhadap  pelaku

tindak pidana.115 Secara singkat tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyeesaikan setiap perkara yang diajukan termasuk yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.116 Lembaga pengadilan sangat penting keberadaannya karena pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan Negara hokum (rechstate), yang merupakan barometer atau tolak ukur dari pada kemampuan suatu bangsa melaksanakan norma-norma hokum dalam suatu Negara. Ide dasar konsep kekuasaan lembaga peradilan menurut Barda Nawawi Arif adalah:117
“kekuasaan Negara untuk menegakkan hokum dan keadilan demi terselenggaranya Negara hokum Republik Indonesia. Dengan pengertian seperti ini maka kekuasaan kehakiman tidak berarti hanya  kekuasaan  mengadili  (kekuasaan  menegakkan  hokum  di
badan-badan    peradilan),    tetapi    juga    mencakup    kekuasaan
menegakkan hokum dalam seluruh proses penegakan hokum.”

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga Negara yang memiliki independensi tinggi dalam menjatuhkan suatu putusan mengenai perkara tindak pidana. indenpendensi lembaga peradilan adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang dimaksud   adalah   adalah   kebebasan   yang   bersifat   Zakelijk
Fungtional, yaitu kebebasan fungsional. Maksudnya adalah bahwa

115Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit., hlm. 24
116Guntur  Purwanto  Joko  Lelino,  Peranan  Pengadilan  Negeri,  Cetakan  Pertama, (Yogyakarta: Guntur 2004), hlm. 48
117Barda  Nawawi  Arif,  Pokok-Pokok  Pikiran  Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia, Cetakan Pertama,
(Bandung: PT Refika Aditama 2007), hlm. 14

kebebasan  fungsional  seperti  yang  diketahui,  mengandung larangan (verbod) menurut hokum tata Negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim, dalam oordeelvorming mereka dalam menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia mengalami eksistensi pengertian, dengan menyatakan bahwa ia tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan Negara lainya, melainkan  pada  kebebasan  dari  paksaan,  derekvta  atau rekomendasi dari pihak ekstrayudisial.118 Selain pendapat yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji tersebut, Sudikno Mertokusumo juga memiliki pendapat tersenidi tentang independensi lembaga peradilan, yakni:119
“kemandirian  kekuasaan  kehakiman  atau  kebebasan  hakim
merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam mealaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstrayudisial. Jadi pada dasarnya dalam/untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali ini pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstrayudisial yang boleh mencampuri jalannya siding pengadilan.”

Membahas	mengenai	lembaga	pengadilan	berarti	juga membahas mengani hakim. Hakim dengan kekuasaan kehakiman
yang dimiliki mempunyai peranan yang sangat besar juga dalam

118Oemar  Seno  Adji,  Peradilan  Bebas  Negara  Hukum,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta: Erlangga 1985), hlm. 253
119Sudikno  Mertokusumo,  Relevensi  Penegakan  Etika   Profesi  Bagi   Kemandirian
Kekuasaan Kehakiman, Sebagaimana Dikutip Oleh Ahmad Mujahidin, hlm. 14

menentukan pelaksanaan system peradilan pidana dan akses public pencari keadilan ke peradilan pidana. karena hakim merupakan satun-satunya pihak yang berada di lembaga peradilan yang mempunyai peranan sangat penting terhadap putusan suatu perkara pidana. Ada banyak landasan hokum yang mengatur mengenai kewenangan seorang hakim dalam keikutsertaanya dalam mewujudkan system peradilan pidana yang baik, yakni KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Thun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk megadili.120 Adapun yang di maksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur  dan  tidak  memihakdi  siding  pengadilan  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.121
Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting

demi tegaknya Negara hokum. Hakim dalam mengemban tugas penegakan hokum dan keadilan mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut KUHAP hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai
pemimpin. Kedudukan ini member hak untuk mengatur jalannya

120Pasal 1 butir 8 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
121Pasal 1 butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

acara siding serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam persidangan berlangsung. Kedudukan hakim yang terhormat tersebut juga selalu diimbangi dengan tanggungjawab yang berat. Karena seorang hakim berdasarkan sumpah jabatan yang telah diucapkannya saat dilantik sebagai seorang hakim pengadilan, maka jabatannya tersebut tidak hanya bertanggungjawab kepada hokum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Hakim adalah merupakan wakil tuhan dibumi untuk menentukan suatu keadilan. Oleh karena itu maka dalam rangka tanggungjawabnya tersebut, maka seorang hakim selain   harus  terampil   meningkatkan   kemampuannya   dibidang teknis hokum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.122
Menganai kewajiban seorang hakim, pada Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:123
1.   Hakim wajib menggali,  mengikuti dan memahami nilai- nilai hokum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2.   Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

122Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press 2013), hlm. 45
123Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

d.  Sub Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sub system yang paling terakhir dalam system peradilan pidana. sebagai sub system yang paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari system peradilan pidana terpadu, yaitu berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS)  yang  disebut  sebagai  narapidana (NAPI).  Tata cara pelaksanaan pembinaan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
Apabila seorang terdakwa mendapatkan putusan bersalah dengan  sanksi  pidana  penjara  dari  majelis  hakim,  maka  untuk proses selanjutnya akan dibawah pengawasan lembaga pemasyarakatan. Seseorang yang telah dianggap telah melakukan pelanggran hokum yang telah mengakibatkan kerugian pada orang lain maka harus mendapatkan binaan dari Negara agar menjadi seseorang yang taat hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara untuk melindungi warga negaranya. Lembaga pemasyarakatan bertugas menyiapkan terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, selain itu juga agar dapat diterima kembali oleh warga masyarakat lainnya.

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu system pembinaan,  suatu  metodologi  dalam  bidang  Treatment  of Offenders, yang multi-lateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat  kepada  potensi-potensi  yang  ada,  baik  itu  ada  pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai satu keseluruhan.124  Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana  diarahkan  agar  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi.125 Pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan narapidana, hak asasi terpinana tetap diakui dan dihormati.
Lembaga pemasyarakatan sebagai system pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari system peradilan   pidana,   dan   juga   merupakan   rangkaian   penegakan hokum, bertujuan agar warga binaan pemasyarakatanmenyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana,    sehingga    dapat    diterima    kembali    oleh    lingungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup

124R.Achmad S Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatn Di
Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: Binacipta 1979), hlm. 19
125Rusli Muhammad, system Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit., hlm. 27

secara	wajar	sebagai	warga	Negara	yang	baik	dan bertanggungjawab.126
Dalam	penerapannya	system	pembinaan	pemasyaraatan

silaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:127

1.	Pengayoman		
2.	Persamaan perlakuan dan pelayanan;		
3.	Pendidikan;		
4.	Pembimbingan;		
5.	Penghormatan harkat dan martabat manusia;		
6.	Kehilangan	kemerdekaan	merupaan	satu-satunya	
penderitaan; dan
7.   Terjaminnya hak untk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Proses pemsyarakatan secara formal telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1965 dengan menetapkan metode-metode pelaksanaannya. Tujuan utama dari penetapan metode tersebut adalah sebagai berikut:128
1.   Tahap pertama, terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lainnya yang telah menangani perkara.
2. Tahap  kedua,  jika  proses  pembinaan  terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya sepertiga (1/3) dari masa pidana yang
sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga-lembaga,   maka   kepada   narapidana   yang

126Ibid, hlm. 28
127Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
128Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalm Konteks Penegakan
Hukum Di Indonesia, Tanpa Cetakan, (Bandung: Alumni 1982), hlm. 58-59

bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di embaga pemasyarakatan medium- security.
3. Tahap  ketiga,  jika  proses  pembinaan  terhadap narapidana  telah  dijalani  setengah  (1/2)  dari  masa pidana yang sebenarnya dan menurut dewan pembina pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan- kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan assimilasi dengan masyarakat luar, berolahraga, bersama dengan masyarakat luar, megikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja diluar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.
4. Tahap keempat, jika proses pembinaannya telah menjalani dua-pertiga (2/3) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan,  maka  kepada  narapidana  yang  bersangkutan dapat diberikan lepas-bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan.

Mengenai efetivitas pidana penjara di lembaga pemasyarakatan   dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyaraat meliputi tujuan mencegak, mengurangi atau mengendalikan   tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain meyelesaikan konflik,  mendatangkan  rasa  aman,  memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai yang hidup dalam masyarakat).129  Dilihat dari aspek
perlindungan  masyarakat  ini,  maka  suatu  pidana  akan  dikatan

129Dwidja Prayitno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: Refikan Aditama 2006), hlm. 82-83

efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan, jadi criteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.
Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan  sewenang-wenang  di  luar  hokum.130   Jika  dilihat  dari aspek perbaikan pelaku ini, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana. jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap pelaku/terpidana.
Pemasyarakatan sebagai komponen terakhir dalam system peradilan pidana, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari system peradilan pidana yang terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan yang dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat berupan     aspek     pembinaan     terhadap     penghuni     lembaga
pemasyarakatan.

130Ibid., hlm. 83

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya memasyarakatkan kembali seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Poernomo, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang di programkan terhadap narapidana dapat meliputi berbagai cara pelaksanaan, antara lain:131
1.   Bimbingan	mental,	yang	diselenggarakan	dengan
pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap  mental  baru  sesudah  menyadari  akan  kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertianakan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.
3.   Bimbingan   ketrampilan,   yang   dapat   diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
4.   Bimbingan  untuk  memelihara  rasa  aman  dan  damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.
5. Bimbingan-bimbingan   lainnya   yang   menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat   dalam   entuk   tiruan   masyarakat   kecil selaras dengan ligungan sosial yang terjadi di luar.

e.   Advokat sebagai Quasi Sub Sistem
Advokat merupakan salah satu aparat penegak hokum yang mempunyai tugas dalam menciptakan ketertiban hokum dan keadilan dalam hokum. Pengertian advokat menirit Pasal 1 angka 1

131Bambang Poenomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: 1986), hlm. 188

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hokum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “Advokat  berstatus sebagai penegak hokum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hokum dan peraturan perundang-Undangaan”.132 Kedudukan advokat sebagai penegak hokum juga ditegaskan dalam surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1291/5/1970 yang menetapkan keudukan advokat sejajar dengan alat Negara penegak hokum lainnya. Advokat juga mempunyai kedudukan dalam system peradilan pidana, yaitu sebagai berikut:
1.   Sebagai penasihat hokum

Kedudukan advokat sebagai penasihat hokum dapat terlihat dalam pemeriksaan tersangka oleh peyidik dan pemeriksaan di siding pengadilan. Padantahap pemeriksaan di tingkat oenyidikan, hak dan wewenang advokat sangat dibatasi. Advokat hanya mengawasi jalannya penyidikan dengan tujuan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi oleh aparat penyidik advokat tidak   diperbolehkan   ikut   campur   dan   memberikan
masukan  atau  pendapat  atau  pembelaan  pada  tahap

132Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

penyidikan ini. Namun sebelum melakukan penyidikan, tersangka diperkenankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan advokat untuk mendapatkan pengarahan- pengarahan  yang  nantinya  mungkin  dapat menguntungkan pihak tersangka. Pada saat siding di pengadilan tersangka atau yang statusnya telah dinaikkan menjadi terdakwa  dapat berkonsultasi dengan penasihat hokum jika ada pertanyaan yang sulit dijawab selama berlangsungnya persidangan. Dengan keadaan demikian maka advokat dapat memberika bantuan hokum namun hanya terbatas pada pemberian nasihat dalam persoalan hokum belaka. Karena haknya hanya terbatas sebagai penasihat  hokum  saja,  maka  dari  itu  seringkali kedudukan advokat sering disebut sebagai penasihat hokum.
2.   Sebagai pembela (Pleite atau Pleader)

Pada saat tahapan di dalam siding pengadilan, kedudukan advokat tidak lagi terbatas seperti pada saat tahap penyidikan. Advokat yang mendampingi kliennya dapat menggunakan hak-hak seperti yang dimiliki oleh jaksa  penuntut  umum,  yakni  hak  untuk  bertanya,  hak utuk  mengajukan  pembuktian(termasuk  mengajukan saksi a charge), surat-surat dan alat bukti lainnya dan

juga hak untuk mengajukan pledoi. Dengan demikian maka tidak salah apabila kedudukan advokat juga disebut sebagai pembela.
3.   Sebagai penegak hokum

Menurut Bismar Siregar, ia menyebut advokat sebagai seorang pembela. Maksudnya adalah bahwa seorang advokat adalah seseorang yang dalah permasalahan hokum selalu membela pihak yang berkepentingan yang dalam hal tersebut hubungannya adalah sebagai klien. Pembela berkewajiban untuk selalu membela kliennya dengan cara apapun, ata setida- tidaknya dapat mengurangi jatuhan hukuman terhadap kliennya yang nantinya akan diputus oleh majelis hakim.
Peran  dan  fungsi  seorang  advokat  merupakan  pekerjaan  yang baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hokum pidana maupun hokum perdata. Sebagai profesi yang terhormat, seorang advokat selain harus terikat dan tunduk pada Undang-Undang Advokat  juga  harus  tunduk  pada  Kode  Etik  Advokat  Indonesia (KEAI) yang telah di sahkan pada tanggal 22 Mei 2002. Kode etik advokat harus dipatuhi oleh seorang advokat karena itu merupakan pedoman dalam melaksanakan profesinya agar tetap pada aturan yang bernilai positif di dalam Negara dan masyarakat. Kode etik mengandung  dua  hal  utama  yaitu,  pertama  sekumpulan  asas  yang

bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral, dan yang kedua asas   tersebut   diwujudkan   dalam   peraturan   atau   norma   sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.133
Seorang  advokat  dalam  menjalankan  profesinya  memiliki

bebrapa hak yang tidak boleh diganggu atau dicampuri oleh pihak manapun. Ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Advoat menyebutkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang advokat, yaitu sebagai berikut:134
1. Hak kebebasan dan kemandirian (independence) yang tertuang di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Advokat;
2.   Hak imunitas, yaitu hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya. Tertuang di dalam Pasal
16 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat;
3. Hak untuk meminta informasi terhadap perkara yang dihadapinya yang merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya  mauun  karena  kepentingan  hokum  dari  orang yang menjadi tanggungjawabnya (klien). Tertuangn di dalam Pasal 17 Undang-Undang Advokat.
4.   Hak   ingkar,   yaitu   hak   untuk   mengajukan   keeratan- keberatan dalam persidangan misalnya eksepsi
5.   Hak  untuk  menjalankan  praktik  peradilan  di  seluruh wilayah Indonesia. Tertuang di dalam Pasal 5 ayat (2)
6.   Hak berkedudukan sama dengan penegak hokum lainnya, yaitu jaksa maupun hakim. Tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat
7.   Hak  memperoleh  honorarium  dalam  melakukan  retensi.
Tertuang dalam Bab V Pasal 21 Undang-Undang Advokat.
8.  Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Advokat

133V Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Cetakan Pertama, (Jakarta: Erlangga
2011), hlm. 81
134A  Sukris  Sarmadi,  Advokat Litigasi  dan  Non  Litigasi  Pengadilan,Tanpa Cetakan, (Bandung: CV Mandar Maju 2009), hlm. 59-73

9.   Hak memberikan somasi, yaitu teguran langsung maupun tidak langsung kepada pihak tententu agar pihak tersebut dapat  memahami  langkah  hokum  yang  akan  dilakukan oleh seorang advokat.
10. Hak membuat legal Coment atau Legal Opinion

Berdasarkan KEAI dan Undang-Undang Advokat, dalam melakukan  pekerjaannya  advokat  selain  memiliki  hak  juga mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini dilakukan advokat agar kehormatan profesi advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan KEAI. Berikut adalah kewajiban advokat menurut KEAI, antara lain:135
a.   Memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat (Pasal
3 huruf d KEAI);
b.  Memberikan bantuan hokum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukkan organisasi profesi (Pasal 3 huruf d KEAI);
c. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan   martabat   advokat   (Pasal   4   huruf   d KEAI);
d. Dalam   menentukan   besarnya   honorarium,   wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d KEAI);
e. Memegang  rahasia  jabatan  tentang  hal-hal  yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhirnya hubungan dengan klien (Pasal 4 huruf h KEAI);
f.	Memberikan  surat  dan  keterangan  apabila  perkara  akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi ( Pasal 5 huruf f KEAI);
g.   Wajib memberikan bantuan hokum Cuma-Cuma kepada rang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI);

135Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

h.   Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (Pasal 7 huruf i KEAI);
Sedangkan kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang adalah diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, yaitu merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya.136 Kerahasiaan tersebut meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
Selain kewajiban hak dan kewajiban di atas, seorang advokat juga mempunyai larangan-larangan yang harus dihindari. Undang- Undang dan KEAI, keduanya mengatur mengenai larangan bagi advokat selama menjalankan profesinya. Berikut adalah larangan advokat menurut Undang-Undang, yaitu:
1.		Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. (Pasal 18 Undang-Undang Advokat)
2.   Memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan dan martabat profesinya. (Pasal 19 Undang-Undang Advokat)
3. Memegang jabatan lain  yang meminta pengabdian sedemikian merugikan profesi advokat selama memangku
jabatan tersebut (Pasal 19 Undang-Undang Advokat)

136Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sedangkan larangan bagi advokat menurut kode etik advokat Indonesia (KEAI) sebenarnya jika dicermati mempunyai kesaandengan peraturan larangan yang ada di dalam Undang- Undang Advokat, adalah sebagai berikut:

1. selama  menduduki  jabatan  Negara  dan  namanya dicantumkan  dalam  kantor  manapun  selama  ia  berada dalam jabatan tersebut (Pasal 3 huruf i KEAI);
2. Memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (Pasal 4 huruf b KEAI); Berpraktik
3.   Menjamin kepada klien perkaranya akan menang (Pasal 4 huruf c KEAI);
4.   Membenani klien akan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal
4 huruf e KEAI);
5. Mengajarai  dan/atau  memengaruhi  saksi-saksi  yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana (Pasal 7 huruf e KEAI);
6. Memasang  iklan  yang  semata-mata  untuk  menarik perhatian orang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran  dan/atau  bentuk  yang  berlenih-lebihan  (Pasal  8 butir b KEAI);
7.  Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang  tidak  menguntungkan  posisi  klien  atau  pada  saat tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan (Pasal 4 huruf i KEAI);
8.   Menarik  atau merebut seorang klien  dari teman  sejawat
(Pasal 5 huruf d KEAI);
9.  Mengizinkan orang nyang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau megizinkan orang yang bukan advokat tersebut memperkenalkan diri sebagai advokat (Pasal 8 huruf d KEAI);
10. Mengizinkan      karyawan-karyawannya      yang      tidak berkualifikasi   untuk   mengurus   perkara   atau   member nasihat  hokum  kepada  klien  dengan  lisan  atau  tulisan (Pasal 8 huruf e KEAI);
11. Melalui  media  masa  mencari  publisitas  bagi  dirinya dan/atau untuk menarik perhatian masyarakat menangani tindakan mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah

ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hokum yang wajib diperjuangkan oleh advokat (Pasal 8 huruf f KEAI)

Interaksi antara advokat dengan kliennya memberikan pemahaman mendasar tentang dua hal. Pertama adalah bagaimana advokat berprilaku professional di dalam memeberikan layanan hokum kepada klien. Kedua adalah berkenaan dengan bagaimana klien harus bersikap dengan perilaku standard, ketika menggunakan layanan hokum advokat dalam mengurai kekusutan dan menyelesaikan masalah hokum.137 Jadi intinya antara pihak klien dengan pihak advokat harus tercipta sikap saling menghormat satu sama lain agar terjalin hubungan hokum kontraktual yang baik kedepannya.

E.	Bentuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut Geoffrey Hazard Jr yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, dalam system peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normative, administrative dan sosial.138
Pendekatan  normative  memandang keempat  peraturan  penegak

hokum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)
sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga	keempat	aparat	tersebut	merupakan	bagian	yang	tidak

137Maradut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm. 147
138Geoffrey Hazard Jr, Encyclopedia of Crime and Justice, sebagaimana dikutip oleh
Romli Atamasasmita, Sistem Peradilan Pidana, hlm. 6

terpisahkan dari system penegakan hokum semata-mata.139 Polarisasi pedekatan normative ke dalam peradlan pidana tidak bersifat mutlak, sehingga pendekatan ini dilandaskan pada asumsi sebagai berikut:140
1.   Penetapan  suatu  tindakan  sebagai  tindak  pidana  harus  lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dankontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau asas ex post facto law atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Aparatur penegak hokum atau law enforcement officers tidak diperkenankan menyimpang dari asas tersebut.
2.   Diakui kewenangan yang terbatas pada aparatur penegak hokum untuk	melakukan   tindakan   penyidikan   dan   penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
3. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hokum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Pendekatan administrative memandang bahwa keempat aparatur penegak hokum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. System yang digunakan adalah system administrasi.141
Pendekatan sosial memandang bahwa keempat aparatur penegak

hokum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hokum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. System  yang digunakan adalah
system sosial.142

139Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Op.Cit., hlm 6-7
140Ibid., hlm. 8
141Ibid.
142Ibid.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi  dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan. Ketiga bentuk pendekatan ini menempatkan kelima aparatur penegak hokum sebagai penentu terwujudnya system peradilan pidana. aparat penegak hokum merupakan pelaksana perintah perundang-udangan yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berada dalam suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja menurut struktur organisasi yang dimilikinya. Aparatur penegak hokum juga merupakan bagian dari system sosial yang membutuhkan dukungan dari masyarakat demi mewujudkan tugas dan kewenangan menegakkan aturan-aturan hokum.143

F.	Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana selain mengenal bebrapa model, juga mengenal   bebrapa   bentuk   system   peradilan   pidana,   yakno   system Inquisitor dan system Aquisitor.  Kedua bentuk system tersebut sangat berbeda baik dari segi filosofis maupun dalam implementasinya.
Sistem Inquisitor  mengandung arti pemeriksaan, di mana seorang tersangka dianggap sebagai suatu objek yang harus diperiksa berdasarka pendakwaan.  System  ini  bekerjanya  secara  rahasia,  tidak  banyak  yang
mengetahui kapan dan dalam hal apa pemeriksaan itu dilakukan. System

143Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Prenadamedia
Group 2014), hlm. 161

inquisitor adalah suatu system pemeriksaan yang memandang seorang terdtuduh sebaga objek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup yang tidak dapat dihadiri oleh siapa pun kecuali petugas sendiri. Pemeriksaan dilakukan dalam suatu ruangan, di mana orang lain tidak dapat diperkenankan berada atau melewati ruang pemeriksaan tersebut. Sifat yang tertutup ini mengakibatkan seseorang yang sedang diperiksa  tidak  dapat  menghadirkan  orang  lain  untuk  mendampinginya atau membelanya dalam dalam pemeriksaan yang sedang dilakukan pda dirinya. Orang yang di periksa dianggap dianggap sebagai objek sehingga tidak memiliki hak apapun.
Tujuan dari system inquisitor ini adalah agar diperolehnya pengakuan bahwa bahwa benar ia telah melakukan suatu perbuatan yang diduga sebagai tindakan criminal.144  Maka pengakuan adalah adanya pernyataan dari terdakwa untuk mengakui atau tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.145 Sebelum mendapatkan pengakuan, seorang petugas hokum semaksimal mungkin berupaya mendapatkan pengakuan itu dan belum menghentikan pemeriksaan hingga pengakuan itu diperoleh. Hal tersebutlah yang menyebabkan system ini cenderung menggunakan kekerasan dan melanggar hak-hak asasi demi untk mendapatkan  suatu  pengakuan.  Dari  penjelasan  diatasa,  dapat  diambil
kesimpulan   bahwasannya   cirri   dari   system   inquisitor   ini   adalah

144Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Op.Cit., hlm. 48
145Tolib	Effendi,	Dasar-Dasar	Hukum	Acara	Pidana,	Perkembangan	Dan
Pembaharuannya Di Indonesia, (Malang: Setara Press 2014), hlm. 32

pemeriksaan yang berlangsung secara rahasia dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan (confession) dan persidangan yang berlangsung tertutup dan inisiatif pemeriksaan adalah dari penguasa.
Indonesia meskipun menggunakan system inquisitor, namun telah dilakukan modifikasi sehingga menggunakan istilah inquisitor yang diperunak, maksudnya adalah tidak baku seperti konsep aslinya. Pemeriksaan tetap dilakukan secara tertutup namun dalam pemeriksaan tersebut dimungkinkan seorang tersangka didampingi oleh penasihat hukumnya, namun pendampingan tersebut bersifat pasif yaitu tanpa memberikan pembelaan, jadi posisi penasihat hokum hanya mengawasi jalannya pemeriksaan demi tetap terlindunginya hak-hak asasi tersangka. Selain itu, pemberlakuan system ini juga dibatasi hanya pada tingkat kepolisian saja, sehingga pada tingkat selanjutnya harus dilakukan dengan system yang lain yaitu system aquisitor.
System aquisitor yaitu system yang menghendaki pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan    yang    dilakukan    pada    semua    tingkatan    pemeriksaan.146
Keterukaan  dalam  system  ini  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  dapat

disaksikan dan diikuti oleh siapa saja yang menghendakinya. Bahkan ada keharusan dalam suatu pemeriksaan terhadap seorang karena dugaan sebagai pelaku kejahtaan menghadirkan seorang penasihat hokum untuk
mendampingi dan membela hak-haknya, jika penasihat hukumnya belum

146Ibid., hlm. 49

ada  wajib  bagi  pejabat  dalam  segala  tingkatan  menyediakan  penasihat hokum untuk tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.
System aquisitor tidak memerikan kewenangan yang besar kepada pejabat melainkan membatasi kewenangan pejabat, baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di siding pengadilan. Berbagai   pembatasan   yang   dirumuskan   dalam   Undang-Undang   dan batasan ini menjadi pedoman dalam melakukan berbagai tindakan hokum. Pejabat atau aparat penegak hokum hanya boleh melakukan tindakan terbatas  pada  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dalam  hal penangkapan seorang penyidik tidak boleh sewenang-wenang karena harus sesuai dengan perintah dan harus memenuhi syarat yaitu dengan menyerahkan surat perintah penangkapan dari kepolisian.
System aquisitor ini memberikan hak-hak yang luas kepada tersangka atau terdakwa termasuk dalam hal akan menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pejabat. Jika tersangka atau terdakwa  tidak  berkeinginan  untuk  menjawab  pertanyaan  dari  pejabat, maka pejabat tidak diperbolehkan menggunakan paksaan atau kekerasan. Tersangka  atau  terdakwa  juga  memiliki  hak  untuk  mengikuti  setiap tahapan dalam proses peradilan termasuk memiliki hak untuk membela diri dari bantahan terhadap uduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Pelaku yang diperiksa tidak dianggap sebagai objek melainkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak terutama hak untu membela diri.

Dari penjelasan di atas mengenai system aquisitor maka dapat diambil kesimpulan mengenai ciri-ciri system aquisitor, yaitu sebagai berikut:147
1.   Pemeriksaan berlangsung secara terbuka sejak tahapan penyidikan
2.   Pembatasan	terhadap	kewenangan	dalam	penyidikan	dan pemeriksaan
3.   Hak terdakwa untuk mengikuti setiap tahap proses peradilan.

G.  Sistem Peradilan Pidana Terpadu

System peradilan pidana adalah merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik tujuan dalam jangka pendek maupun tujuan dalam jangka panjang. Menurut Barda Nawawi Arief, system peradilan pidana atau system penegakan hokum pidana merupakan satu kesatuan dari komponen atau sub sustem yang meliputi substansi hokum (legal substance), struktur hokum (legal structure) dan budaya hokum (legal culture).148    Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwasannya system penegakan hokum pidana pada dasarnya merupakan system kekuasaan kehakiman dibidang hokum pidana yang diimplementasikan atau diwujudkan dalam empat sub system, yaitu kekuasaan penyelidikan oleh lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan kekuasaan  pelaksanaan  hokum  pidana  oleh  aparat  pelaksana  eksekusi.
Keempat sub system ini merupakan kesatuan system penegakan hokum

147Ibid. Hlm. 50
148Barda Nawawi Arief, Op.,Cit., hlm 3

pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah system peradilan pidana terpadu (Integrated criminal justice system).

System peradilan pidana terpadu adalah system yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. muladi menjelaskan bahwa system peradilan pidana terpadu merupakan sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam sinkronisasi structural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi cultural.149 Sinkronisasi structural adalah keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hokum, sikronisasi substansial adalah keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal yang kaitannya dengan hokum positif, sedangkan sinkronisasi cultural adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.

Muladi  menyatakan  dari  system  peradilan  pidana  terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (daad) pelaku tindak pidana (dader). Pandangan tersebut didasarkan pada tujuan atau fungsi ganda dari hokum pidana. yaitu secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan  kejahatan  yang  rasional  dan  secara  sekunder    sebagai
sarana   pengaturan tentang control sosial, baik yang dilaksanakan secara

149Muladi, sebagaimana dikutip oleh Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia, hlm. 34

spontan atau dibuat oleh Negara dengan alat kelengkapannya. Dan dalam fungsi sekunder inilah hokum pidana modern bertujuan untuk policing the police, yaitu melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.

System peradilan pidana terpadu ini bekerjanya adalah bahwa lembaga  atau  instansi  dalam  penegakan  hokum  meskipun  tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada  hakikatnya  masing-masing  sub  system  dalam  system  peradilan pidana tersebut saling bekerja sama dan terikat pada satu tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Maksud  dari  kata  terpadu  dari  sitem  peradilan  pidana  terpadu adalah  adanya  kesamaan  prosedur  yaitu  sub  system  dalam  peradilan pidana  pada  posisi  masing-masing  harus  mengikuti  aturan-aturan  yang telah   ditetapkan   atau   ditentukan   dalam   Undang-Undang,   kesamaan persepsi yaitu adanya pemahaman atau pengetahuan yang sama antara sub system terhadap perkara atau kasus yang ada, dan kesamaan tujuan yaitu antara subsistem mempunyai tujuan yang sama untuk menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat di terima oleh masyarakat.

Penyelenggaraan system peradilan pidana terpadu mempunyai beberapa fungsi yang seharusnya dapat berjalan dengan baik, antara lain adalah sebagai berikut:150

a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
b. Menegakkan  dan  memajukan  the  rule  of  law  dan penghormatan pada hokum, dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan  terpidana,  melakukan  penuntutan  dan  membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
c.   Menjaga hokum dan ketertiban.
d. Menghukum  pelaku  kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
e.   Membantu dan member nasihat pada korban kejahatan.

`pemahaman terhadap system peradilan pidana terpadu yang sesungguhnya adalah bukan hanya mengenai pemahaman dalam konsep integrasi itu sendiri, tetapi system peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansil dari urgensitas simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hokum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hokum pidana procedural dapat lebih di dekatkan pada prinsip   dan   substansi  penegakan   hokum   yang  sekaligus   penegakan
keadilan.151

150Malcolm Davies, Haziel and Jane, Criminal Justice, sebagaimana dikutip oleh Sidik
Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, hlm. 257
151Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit., hlm. 158

Kajian   terhadap   system   peradilan   pidana   selalu   mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:152
a.   Semua  subsistem  akan  saling  tergantung  (interpendent), karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem lain.
b. Pendekatan  system  mendorong  adanya  inter-agency consultation and coorperation, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan system.
c. Kebijakan  dan  keputusan  yang  dijalankan  oleh  satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lainnya.

Apabila  keterpaduan  dalam  bekerjanya  system  tidak  dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:153
1. Kesukaran  dalam  menilai  sendiri  keberhasilan  atau kegagalan   masing-masing   instansi,   sehubungan   dengan tugas mereka bersama.
2.   Kesulitan   dalam   memecahkan   sendiri   masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari system peradilan pidana).
3. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

H.  Keadilan  Dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem

Peradilan  Pidana

1. Keadilan dan system peradilan pidana

Penegakan hokum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan dan system peradilan pidana sebagai wujud
nyata  dari  penegakan  hokum  (pidana)  seharusnya  menempatkan

hlm.259

152Tim  FH-UI,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sidik  Sunaryo,  Sistem  Peradilan  Pidana,

153Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan,

Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika
Aditama 2004), hlm. 75

keadilan sebagai trade mark-nya, sekaligus mencari keadilan . tetapi sejak lahirnya hokum modern, telah terjadi perubahan drastis dalam urusan hokum, di mana keadilan dan kebenaran kekuatannya dikalahkan dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan bukan menjadi tempat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan lagi, melainkan untuk mencari sang pemenang.154
Menurut  John  Rawls,  keadilan  adalah  kebijakan  utama  dalam

institusi sosial, sebagaimana kebenarandalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hokum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi dan dihapuskan jika tidak adil karena keadilan itu sebagai fairness (justice as fairness).155
Keadilan  merupakan  kebutuhan  yang  harus  diperjuangkan  oleh

semua orang. Dalam konteks hokum menurut John Rawls bahwa salah satu jenis tindakan tidak adil adalah kegagalan para hakim dan pihak- pihak lainnya yang berwenang untuk menerapkan aturan yang tepat atau menafsirkannya secara benar. Hal ini terkait dengan keadilan formal (formal justice), yang oleh John Rawls sering menggunakan istilah keadilan sebagai eteraturan (justice as regularity).156
Legitimasi system peradilan pidana terletak pada dua pilar, yakni

efektivitas dan fairness system peradilan pidana tersebut. Efektivitas

154  Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum, sebagaimana dikutip Oleh Marthinus
Mambaya, hlm. 62
155John   Rawls,   Teori   Keadilan   Dasar-Dasar  Filsafat   Politi   Untuk   Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), hlm. 1
156Ibid., hlm. 298

dinilai dari kemampuan dan ketepatan atau akurasi dalam mendeteksi, melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan sampai dengan penjatuhan hukuman yang tepat bagi terdakwa yang telah terbukti bersaah melakukan suatu tindak pidana, sampai dengan tingkat pelaksanaan pemidanaan.157
Fairness   dinilai   dari   ketelitian,  kecermatan  dan   upaya-upaya

kewajiban Negara dengan hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan dengan ketaatan pada prinsip-prinsip hokum dan ketentuan- ketentuan standard prosedur yang ditetapkan peraturan perundang- undangan.  Konocsky  dan  Folger,  sebagaimana  dikutip  oleh  OC Kaligis menyatakan bahwa suatu prses dinilai fair jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:158
1.   Adanya	konsistensi	penerapan	standard-standar	terhadap
siapapun dan sepanjang waktu;
2.   Tidak bias oleh kepentingan pribadi;
3.   Akurasi keputusan yang didasarkan informasi dan fakta yang dapat dipercaya;
4.   Dapat dikoreksi, dalam arti terbuka untuk diperdebatkan dan dibanding;
5.	Representasi dari semua hal yang tercakup di dalamnya;
6.   Etis, dalam arti terpenuhinya standard-standar etika. Terpenuhinya  syarat-syarat  tersebut  di  atas  mewujudkan  suatu
procedural  fairness,  yakni  gagasan  bahwa  “if  the  primary  legal

procedural  safeguards  are  in  place  the  procedur  must  be  fair,

157O.C.  kaligis,  Kumpulan  Kasus  Menarik,  Jilid  kelima,  (Jakarta:  OC  Kaligis  & Associates 2009), hlm. 467
158Ibid., hlm. 468

regardless of wether on actually thinks it is fair.159 Terjaga dan terjaminnya procedural fair melahirkan keadilan procedural (procedural justice) dan memberikan legitimasi pada system peradilan pidana.
Berkaitan dengan keadilan procedural (procedural Justice), dikenal teori kadilan procedural (procedural Justice Theory). Teori ini menjelaskan mengapa persepsi-persepsi fairness itu tidak hanya didorong oleh hasil (sebagai tujuan dari keadilan distributive), tetapi juga  dipengaruhi  oleh  proses  yang  fair  yang  digunakan  untuk mencapai hasil. Teori keadilan procedural menjaga agar orang dapat melihat lenih jauh dari sekedar hasil keputusan jangka pendek. Jadi dapat  terjadi  keputusan  yang  tidak  disukai  masih  dapat  diterima dengan syarat keputusan tersebut didasarkan pda proses yang dipersepsikan dengan fair.160
Selain penjelasan di atas, Soerdjono soekanto juga menyebut dua

kutub citra keadilan yang harus melekatdalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, Manimen Laedere, yakni jangan merugikan orang lain, yang secara luas asas ini berarti “apa yang anda tidak inin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya”. Kedua, Suum Cuique Tribuere, yakni “bertindaklah
sebanding”, yang secara luas asas ini berarti “apa yang boleh anda

159Jill  Howieson,  Perception  of  Procedural  Justice  and  Legitimacy  in  Local  Court
Mediation, sebagaimana dikutip oleh Marthinus Mambaya, hlm. 64
160OC Kaligis, Op.Cit., hlm. 468

dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya”.161 Sedangkan Marcus Tillius Cicero menyatakan bahwa “the foundation of justice is good faith”, yaitu fondasi keadilan itu adalah iktikad baik.

2.   Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana

Suatu Negara hokum baik yang diperkembangkan oleh Negara continental atau Negara-negara anglo saxon memiliki basic requirement pengakuan, jaminan hak-hak dasar menusia yang dijunjung   tinggi.   Dengan   demikian,   di   Negara   hokum   seperti Indonesia, hal pokok yang harus diperhatikan adalah mengenai pembatasan  kekuasaan  oleh  hokum  sedemikian  sehingga  hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam system peradilan pidana merupakan hal yang sangat mendasar dan mutlak menjadi perhatian bagi semua aparat penegak hokum. Hal ini tentunya sangat disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia mengenai minimnya perlindungan hak asasi manusia dalam system peradilan pidana di Indonesia ketika HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui masih berlaku. Pada saat itu hak  asasi  manusia  masih  minim  perhatian  oleh  kalangan  aparat
penegak   hokum.   Oleh   karena   itu,   hokum   acara   pidana   yang

161Soerjono Soekanto, 1988, sebagaimana dikutip oleh Marthinus Mambaya, hlm. 64

menggantikan HIR yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada pertimbangan yang pertama menegaskan:
“bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hokum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.162

Setiap pasal demi pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencerminkan tentang penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam system peradilan pidana di Indonesia.  Indonesia sebagai Negara hokum harus tetap   mengutamakan   dan   mengakui   hak   asasi   manusia   setiap warganya baik yang berperkara dengan hokum maupun yang tidak.
Menurut Muladi, bahwa untuk adanya sebuah system peradilan pidana yang baik dan otomatis berwibawa, patut diperhatikan asas- asas prosesual dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.163 Perlindungan tentang hak asasi manusia juga dimuat di dalam Pasal 55 Statuta Roma dan Piagam Afrika.164  Kongres PBB X tentang Prevention of crime and the Treatment of offenders, di Wina
tanggal 10-17 April 2000.165

162Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
163Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Perdilan Pidana, Cetakan Pertama, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1997), hlm. 217-218
164Marthinus Mambaya, Op.Cit., hlm. 65-66
165Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,
Cetakan pertama, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo 2010), hlm. 23

Konsep Negara hokum sangat erat kaitannya dengan masalah hak asasi  manusia.  Sri  Soemantri  mengemukakan  ada  empat  unsure penting Negara hokum, yaitu:166
a.   Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hokum atau peraturan perundang-undangan.
b.   Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara).
c.   Adanya pembagian kekuasaan (distribution of power) dalam
Negara.
d.   Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Menurut Mien Rukmini, sangat penting dan relevan apabila penerapan atau implementasi HAM dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan  peradilan  pidana,  dan  kemudian  merupakan permasalahan   yang   harus   dikaji   berdasarkan   konsep   HAM.167
Permasalahan  HAM  merupakan  isu  yang  bersifat  nasional  bahkan

internasional yang telah diperbincangkan serta memerlukan perhatian yang serius, karena menyangkut masalah hak kehidupan manusia secara menyeluruh.168
Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan

prinsip yang essensial dari terselenggaranya system peradilan pidana. hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tobias dan Petersen, mengenai   konsep   hokum   yang   adil   (Due   Process   of   Law),
bahwasannya  due  process  itu  harus  bersedia  untuk  mendengar

166Sri  Soemantri,  Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Cetakan  Pertama, (Bandung: Alumni 1992), hlm, 29
167  Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melaui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas
Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan
Pertama, (Bandung: PT Alumni 2003), hlm. 38
168Ibid.

keterangan  tersangka  dan  terdakwa,  penasihat  hokum,  pembelaan pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak.169
Proses hokum yang adil tidak terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal dalam seluruh proses peradilan pidana, melainkan maknanya lebih jauh yakni diwujudkannya penghargaan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang sebagai warga Negara, kendatipun ia disangka atau diduga melakukan suatu tindakan tercela, harus dapat dipastikan bahwa hak-haknya dijamin yakni: (1) hak untuk didengar selama proses peradilan (hearing), (2) hak didampingi penasihat hokum (counsel), (3) hak untuk membela diri (defense), (4) hak mengajukan pembuktian yang menguntungkan dirinya (evidence), dan (5) hak untuk diperiksa oleh pengadilan yang adil dan tidak memihak (a fair and impartial court)170. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan atau tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang warga Negara, tidak boleh menjadi dasar atau alas an bagi aparat penegak hokum untuk mengesampingkan haknya sebagai warga Negara yang harus dilindungi dan dihormati sama dengan warga Negara yang lain.
Menurut Mardjono Reksodiputro, hakikat dari proses hokum yang adil  tidak  saja  berupa  penerapan  hokum  atau  perundang-undangan
(yang  diasumsikan  adil)  secara  formal,  tetapi  juga  mengandung

169Heri Tahir, Op.Cit., hlm. 23
170Marthinus Mambaya, Op.Cit., hlm. 66

jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga Negara.171  Proses hokum yang adil sesungguhnya merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa  segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan peerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pada   tahap   pra   adjudikasi   dalam   system   peradilan   pidana, tersangka atau terdakwa memiliki resiko akan mengalami penyiksaan atau perakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hokum. Oleh karena itu dalam perjanjian hak asasi manusia dan humaniter internasional larangan penyiksaan dipandang sebagai sebuah prinsip hokum internasional, yang memiliki status khusus yakni jus cogens yang  merupakan  sebuah  norma  tertinggi  dalam  hokum internasional.172 Prinsip jus cogens adalah anggapan akan adanya sebuah  norma  yang  memiliki  keutamaan  disbanding  norma-norma yang lain.
Larangan penyiksaan secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
“hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai probadi dihadapan hokum, dan hak untuk

171Mardjono  Reksodiputro,   Hak   Asai   Manusia   Dalam   Sistem   Peradilan   Pidana Indonesia,  Cetakan  pertama,  (Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  Dan  Pengabdian  Hukum Lembaga Kriminologi UI 1994), hlm. 31
172Marthinus Mambaya, Op.Cit., hlm. 71

tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Terdapat bebrapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang erat kaitannya dengan perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  system  peradilan  pidana, yakni:
a.   Pasal  17  yang  menyatakan  setiap  orang,  tanpa  diskrimnasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan. Pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hokum acara yang menjamin pemeriksaan  yang objektif oleh hakim  yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
b.  Pasal 18 ayat (1) setiap orang  yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sanpai dibuktikan kesalahannya secara sah  dalam  suatu  siding  pengadilan  dan  diberikan  segala jaminan hokum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) setiap orang tidak boleh dituntut untuk di hokum atau dijatuhi  pidana,  kecuali  berdasarkan  suatu  peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

Ayat (3) setiap ada perubahan dalam peraturan perundang- undangan,  maka  berlaku  ketentuan  yang  paling menguntungkan bagi tersangka
Ayat (4) setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hokum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.
Ayat (5) setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hokum tetap.
Selain beberapa instrument nasional dan internasional, pancasila dan UUD 1945, telah memuat nilai-nilai yang erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia seperti nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Yang menjadi inti dari perlindungan HAM dalam system peradilan pidana yang utama diperhatikan terlebih dahulu adalah mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dan persamaan di depan hokum sebagai wujud bahwa hak asasi manusia sangat di hormati di dalam system penegakan hokum di Indonesia.

I.	Etika/Moral Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengertian etika dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban

moral (akhlak).173 Frans Magnis Suseno mengartikan etika sebagai filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan- pandangan  moral.  Etika  mau  mengerti  mengapa  kita  harus  mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggungjawab    berhadapan    dengan    pelbagau    ajaran    moral.174
Permasalahan  moral  dimaksud  mengacu  pada  baik  buruknya  menusia

sebagai manusia, bukan mengenai baik buruknya manusia begitu saja yang menyangkut aspek tertentu, melainkan sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.
Mengacu pada pengertian etika di atas, maka etika dalam system peradilan pidana dimaksudkan sebagai pegangan atau sebagai sarana orientasi seorang aparat hokum (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hokum) tentang bagaimana harus mengatur tingkah laku (bertindak) melaksanakan tugas penegakan hokum yang menjadi tanggung jawabnya secara baik. Tujuannya adalah agar penegak hokum dapat mengambil sikap bertanggungjawab  (tidak  kehilangan  orientasi)  berhadapan  dengan berbagai hal (nilai-nilai dan norma-norma moral), yang dihadapi selama proses peradilan sehingga dapat memberikan keadilan  yang substansial
kepada masyarakat dan keadilan yang procedural terhadap masyarakat.

173Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka 1991), hlm. 309
174Frans Magnis Suseno, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Cetakan
Pertama, (Yogyakarta: Kanisius 1987), hlm. 14

Sebagai pemikiran moral, etika dalam system peradilan pidana mewajibkan aparat penegak hokum menaati norma-norma hokum acara pidana,   karena   norma-norma   tersebut   baik   berupalarangan   maupun perintah merupakan norma-norma yang bersifat moral, bukan sembarang norma yang menyangkut aspek terbatas saja, melainkan norma yang menyangkut langsung pada inti kemanusiaan.175 Selain itu, etika dalam system peradilan pidana menyoroti yang baik dan yang buruk secara moral tindakan seorang aparat penegak hokum memperlakukan tersangka atau terdakwa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. penegakan hokum merupakan profesi yang sangat mulai dan dapat berdampak besar bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, yang dapat membawa kebaikan atau keburukan bagi tersangka atau terdakwa dan maupun maysrakat luas. Oleh karena itu, tanggungjawab moral aparat penegak hokum adalah melakukan langkah-langkah  penegakan  hokum  sesuai  norma  hokum  acara  pidana yang   berlaku   dalam   mengungkap   dan   menegakkan   kebenaran   dan keadilan. Tanggungjawab moral tersebut tampak dalam doktrin masing- masing  aparat  penegak  hokum  yang  biasa  dikenal  dengan  kode  etik profesi.
Pertama, kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) dinyatakan   dalam   Peraturan   Kapolri   Nomor   14   tahun   2011,   yang
merupakan   kristalisasi   nilai-nilai   Tribrata   dan   Catur   Prasetya   yang

175Marthinus Mambaya, Op.Cit., hlm. 77

dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujudkomitmen moral, yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian.176
Kedua	adalah	Kode	etik	Jaksa/Kode	Perilaku	jaksa	yang

dituangkan   dalam   Peraturan   Jaksa   Agung   republic   Indonesia   No.

067/A/JA/2007. Pada bagian pembukaan Kode etik Jaksa, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok jaksa sebagai abdi hokum yang professional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup.177 Jaksa sebagai pejabat public senantiasa menunjukkan pengabdiannya melayani public dengan mengutamakan kepentingan umum, mentaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerja sama dengan pejabat public lainnya.
Ketiga, Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dituangkan dalam	surat	Keputusan	Bersama	Ketua	Mahkamah	Agung	No.
047/KMA/SKB/IV/2009       dan       Ketua       komisi       Yudisial       No.
02/SKB.P.KY/IV/2009, yang memuat prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim antara lain: (1) berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur,  (3)  berperilaku  arif  dan  bijaksana,  (4)  bersikap  mandiri,  (5)

176Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara republic Indonesia (KEPP)
177Peraturan Jaksa Agung republic Indonesia No. 067/A/JA/2007 tentang Kode Etik Jaksa

berintegritas tinggi, (6) bertanggungjawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap professional.
Tujuan utama dari adanya system peradilan pidana adalah untuk menjamin proses mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip due process.  Setiap  penegakan  hokum  pidana  bukan  hanya  sekedar menegakkan norma-norma hokum yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hokum selama proses pemeriksaan berlangsung. Di dalam system peradilan pidana terjadi interaksi antara peraturan perundang-undangan, prakti administrasi, kebijakan institusi, individual aparat penegak hokum dan perjuangan tersangka maupun korban, bukan sekedar berhadapan dengan teknik-teknik menerapkan hokum. Oleh karena itu aspek etika sangat diperlukan disetiap sub system peradilan pidana.
Minimal ada tiga cara berfikir etika yang dapat dijadikan dasar penilaian kritis atas tindakan aparat penegak hokum dalam menjalankan system peradilan pidana, yaitu sebagai berikut:178
1.   Etika Deontologis (Immanual Kant), adalah cara berpikir etis yang  mendasarkan  diri  pada  prinsip  atau  norma  objektif
(hokum ataupun norma-norma moral, agama, adat istiadat, dan

178Bernard  L.  Tanya,  Penegakan  Hukum  Dalam  Terang  Etika,  Cetakan  pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), hlm. 12

lain-lain)  yang  dianggap  harus  berlaku  dalam  situasi  dan kondisi apapun. Pendekatan etikan deontologist bersifat rule driven, yang menilai moralitas dari suatu tindakan yang didasarkan pada tindakan yang ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan.
Menurut Immanuel Kant ada dua ukuran objektif untuk menyatakan bahwa suatu tindakan itu secara etis benar atau salah. Pertama, bertindaklah atas dalil, bahwa apa yang anda lakukan   itu   dapat   berlaku   sebagai   hokum   yang   bersifat universal. Kedua, adalah tindakan itu benar apabila memperlakukan manusia, baik orang lain atau diri sendiri, di dalam setiap hal, sebagai tujuan bukan sekedar sebagai alat, sehingga setiap tindakan yang memperlakukan manusia sebagai objek,  bukan  sebagai  subjek  yang  penuh  sebagai  manusia, maka tindakan tersebut adalah salah.
Kedua prinsip tersebut menurut Kant mengandung moral sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang etis. Kewajiban moral yang melekat pada tugas,  posisi, status, jabatan adalah menjai dasar tindakan etis dan karenanya mutlak harus dilakukan, bersifat imperative kategoris. Tugas adalah suatu perintah normative, dan oleh karena itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa syarat, seperti kewajiban bersikap

adil,  berlaku  jujur  dan  menghormati  hak  orang  lain  dalam system peradilan pidana.
2.  Etika Teleologis, adalah cara berpikir etis yang memberikan tekanan pada tujuan dan akibat dari sebuah tindakan. Tindakan yang berawal dari tujuan luhur, dan berakibat baik, maka akan baik secara etis, begitupun sebaliknya tindakan yang dilakukan dengan tujuan jaht atau tidak baik maka akan jahat juga secara etis, menurut John Stuart Mill yang beraliran utilitarianisme, yang menjadi ukuran baik didasarkan pada dalil “The greatest good	for   the   greatest   number”,   yaitu   sebuah   tindakan dikatakan baik apabila membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi inti dari etika ini bahwasannya setiap tindakan baik buruknya  hasil akan tercermin dari niat dan tujuan awalnya dalam melakukan suatu tindakan tersebut, karena niat akan mencerminkan hasil.
3.   Etika kontekstual (etika situasi), adalah cara berpikir etis untuk mengambil tindakan yang paling tepat/pantas dan paling dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan situasi konkret. Jadi penilaian etis tidaknya suatu tindakan, sangat tergantung pada situasi konkret. Jika etika deontolgis mendasarkan tindakan etis berdasarkan  kewajiban  moral  yang  melekat  pada  tugas,  aka etika kontekstual menumpuh jalan lain yakni apa yang secara kontekstual        paling        tepat        dan        paling        dapat

dipertanggungjawabkan. Etika kontekstual ini meyakini bahwa tidak ada tindakan maupun keadaan yang dalam dirinya baik atau jahat. Baik atau jahat tergantung pada konteks situasi. Dan menjadi  pusat  utama  dari  etika  kontekstual  ini  adalah  cinta kasih pada sesame.
Ketiga cara berpikir etika yang diuraikan di atas, bukan untuk diilih melainkan untuk dimanfaatkan sebagai dasar dan rujukan atau pedoman bagi aparat penagk hokum dalam mejalankan tugas dan wewenangnya. Yang terpenting dalam menjalankan tugas bagi aparat penegak hokum adalah  untuk  selalu  mengambil  keputusan  dengan  memilih  dan menentukan tindakan yang paling benar, paling baik dan paling tepat. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh Negara  agar  tercipta  kehidupan  bermasyarakat  yang  aman,  tertib  dan saling terhormati setiap hak asasi manusia.

J.   Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam penegakan hokum di Indonesia, salah satu kelemahan yang mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hokum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.179  Hal ini dapat dilihat dalam
KUHAP,	sedikit	pasal-pasal	yang	membahas	mengenai	korban,

179Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, (Malang: UMM Press 2005), hlm. 2

pembahasannyapun tidak focus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga Negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga Negara yang lain. Sebagai contoh, pada Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyebutkan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dengan demikian berarti posisi korban di sini hanya sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanya yang  diberikan  Undang-undang  kepada  pelaku  kejahatan.  Hal  tersebut dapat mengakibatkan pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban terabaikan atau tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.180
Mudzakkir  berpendapat  bahwasannya  korban  kejahatan  secara

hokum tidak diakui sebagai pihak dalam system peradilan pidana Belanda, tetapi kepentingan korban diakui dan diperhatikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.181 dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hokum  terlalu  mengedepankan  hak-hak  tersangka/terdakwa,  sementara
hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang

180Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban
Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Op.Cit., hlm. 24
181Mudzakkir,  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Desertasi, Op.Cit., hlm. 240

memperoleh perlindungan hokum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil.182 Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang member keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.
Korban kejahatan meskipu tidak menjadi pihak dalam system peradilan pidana, tetapi kepentingan selalu hadir dan dihadirkan disetiap tahapan peradilan pidana. namun keberadaan korban dalam tahapan pidana ini adalah sebagai pihak yang pasif, tidak dapat berpendapat atau mengeluarkan statemen apabila jika tidak diminta oleh aparat yang berkaitan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya eksistensi dan posisi korban   kejahatan   tidak   diakui.   Tidak   adanya   pengakuan   tersebut membawa konsekuensi lebuh jauh di mana hak-hak korban yang telah diatur  dalam  hokum  pidana  (misalnya  dalam  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) tidak berhubungan langsung dengan kewajiban (tugas) polisi dan jaksa, tidak dilengkapi dengan hak-hak pendukung lain , dan tidak memiliki hak control yang jelas, seperti haknya hak-hak   hokum   yang   dimiliki   oleh   tersangka/terdakwa.183    Keadaan tersebut    mengakibatkan    hak-hak    korban    kejahatan    tidak    dapat
dilaksanakan dengan baik.

182Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan
Kedua, ( Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), hlm. 104
183Mudzakkir,  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Desertasi, Op.Cit., hlm. 397

Pada   tingkat   di   kepolisian,   kedudukan   dan   peranan   korban kejahatan  dibutuhkan  oleh  penyidik  untuk  dimintai  memberikan keterangan sebagai saksi, karena korban adalah dianggap sebagai pihak yang memberikan laporan atau pengaduan teah terjadinya suatu tindak pidana.184 Meskipun bersifat pasif, namun keterangan korban sangat diperlukan penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya  tindak  pidana  oleh  tersangka.  Kedudukan  dan  peranan korban ini akan menjadi lebih penting manakala tindak pidana yang terjadi sangat minim akan alat bukti. Dalam keadaan demikian, diteruskan atau tidaknya  proses  pidana  akan  sangat  tergantung  pada  kesediaan  korban untuk memberikan kesaksian di depan penyidik. Kedudukan dan peranan korban pada tingkat di kepolisian tersebut akan terus berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan.
Pada tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  oleh  hakim,  pada  dasarnya  tidak terlepas dari keberadaan Pasal 183 dan 184 KUHAP mengenai pembuktian dan  alat  bukti.  Kedua  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwasannya kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar saksi. Pada tingkat ini korban juga masih harus bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajib untuk menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh aparat pada saat proses peradilan. Ketika keterangan
yang diberikan oleh korban dianggap telah mencukupi, maka selesai juga

184G.  Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam  Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit., hlm. 49

kedudukan  dan  peranan  korban  dalam  mekanisme peradilan  pidana.  ia tidak lagi berhak untuk ikut campur dalam menentukan sanksi yang setimpal yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku, karena semua itu telah menjadi monopoli birokrasi pengadilan.185  Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan oleh pelaku, diputuskan tanpa meminta pendapat dari korban.
Korban sebagai pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan pelaku, seharusnya tetap mempunyai andil dalam proses peradilan perkara yang bersangkutan dengannya, karena bagaimanapun juga korban juga punya hak untuk mengeluarkan keinginannya ikut menentukan pengambilan sanksi untuk pelaku kejahatan. Sehingga keadilan bagi pihak korban sulit untuk dirasakan oleh pihak korban.
Dalam penyelesaian perkara pidana, Negara telah mengambil alih seluruh reaksi yang dapat dilakukan oleh korban terhadap orang yang telah merugikan atau menderitakan dirinya akibat dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Kerugian atau penderitaan korban telah diabstraktir oleh Negara dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi, pidana, atau tindakan terhadap pelakunya. Ancaman sanksi tersebut dalam bayak hal tidak dapat mewakili kerugian atau penderitaan dari si korban, dan dengan demikian  tidak  dapat  mengembalikan  kebahagiaan  dan  kesejahteraan
korban seperti kondisi yang semula.

185Ibid., hlm. 50

BAB III

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A.  Sejarah Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Di Indonesia, secara yuridis formal dan yuridis historis, Kejaksaan lahir bebarengan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan pasal  II Aturan Peralihan UUD
1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 bahwa segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum ada yag baru menurut UUD.186
Berdasarkan buku Lima Windu Sejarah Kejaksaan RI 1945-1985

yang diterbitkan kejaksaan Agung RI, bahwasannya kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta Adhyaksa, yang dalam perkembangannya sampai saat ini telah memiliki doktrin yang dikenal dengan nama “Tri Krama Adhyaksa” yaitu Satya, Adhi, dan Wicaksana, yang pengertian masing- masing adalah sebagai berikut:187
Satya, yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

186Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Tanpa
Cetakan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005), hlm. 107
187Andi Sofyan Dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,  Cetakan kedua, (Jakarta: Prenademedia Group 2014), hlm. 93

Adhi, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggungjawab bertanggungjawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, maupun terhadap sesame manusia.
Wicaksana, yaitu bijaksana dalam tutur kata da tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.188 Sebagai lembaga Negara yang berwenang  dalam  penegakan  hokum  dan  keadilan,  kejaksaan  dipimpin oleh  Jaksa  Agung  yang  dipilih  oleh  dan  bertanggungjawab  kepada presiden. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan melaksanakan   putusan   pengadilan   yang  telah  memperoleh   kekuatan hokum   tetap   serta   wewenang   lain   berdasarkan   undang-undang.189
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.190
Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan penuntun adalah tidakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam hokum acara pidana

188Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
189Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
190Pasal 13 KUHAP jo. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh hakim  di  siding pengadilan 191
Kejaksaan mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu:
Visi: terwujudnya kepastian hokum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan  didukung  oleh  aparatur  yang  professional,  memiliki  integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hokum dengan memerhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memerhatikan hak asasi manusia.
Misi:

a.	Mengamankan  dan  mempertahankan  pancasila  sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Mewujudkan  kepastian  hokum,  ketertiban  hokum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hokum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaa, hokum dan keadilan yang hidupndalam masyarakat.
c.   Terlibat  sepenuhnya  dalam  proses  pembangunan  antara

lain	turut	menciptakan	kondisi	dan	prasarana	yang

191Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
d.   Menjaga  dan  menegakkan  kewibawaan  pemerintah  dan

Negara.

e.   Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hokum. Kejaksaan  adalah  satu  dan  tidak  terpisah-pisahkan  yang  dalam
pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hokum.192  Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu  badan   yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan  Negara  dibidang  penuntutan  maka  kinerja  kejaksaan  harus bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  pihak  manapun  agar  tujuan  dari  sutu hokum di Negara Indonesia ini bias terwujud dengan baik.
Kejaksaan merupakan lembaga eksekutif yang diberi wewenang dibidang yudikatif. Meskipun Undang-Undang menyiratkan bahwa kajaksaan harus merdeka dan bebas pengaruh dari pihak mana pun, namun
jika melihat pada statusnya yang sebagai lembaga eksekutif, maka sangat

192C.S Kansil Dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Cetakan
Pertama, (Jakarta: PT Pradnya Paramita 1996), hlm. 79

mustahil apabila kinerja kejaksaan benar-benar bisa independen dan merdeka bebas dari pengaruh atasan atau pihak manapun. Di bidang penuntutan jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali tindak pidana yang diatur di dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksaan.

B.   Kedudukan Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam system peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hokum, karena  hanya  institusi  kejaksaan  yang dapat  menentukan  apakah  suatu kasus atau perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  menurut  hokum  acara pidana. di samping sebagai Dominus Litis, kejaksaan juga merupakan satu- satunya instansi pelaksana putusan pidana (Eksecutive ambtenaar). Oleh karena itu kinerja kejaksaan sangat diharapkan dapat berfungsi secara optimal daam menegakkan supremasi hokum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi sebagai tulang panggung reformasi. Sebab pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hokum dan konstitusi  sebagai  prasyarat  bagi  tegaknya  demokrasi  dan  civil  society yang dicita-citakan.

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hokum, harus menjunjung tinggi supremasi hokum sebagai  prasyarat  mutlak  bagi  penyelenggaraan  kehidupan bermasyaarakat, berbangsa dan bernegara. Elemen-elemen esensial Negara hokum (rechstaate) yang menjadi cirri tegaknya supremasi hokum mencakup beberapa hal, yaitu:193
1.   Jaminan  bahwa  pemerintah  dalam  menjalankan  kekuasaannya
selalu berlandaskan hokum dan peraturan perundang-undangan;
2.   Jaminan	perlindungan	hokum	terhadap	hak-hak	dasar
(fundamental rughts);
3.   Pembagian kekuasaan Negara yang jelas, adil, dan konsisten;
4.   Perlindungan hokum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

Pelaksanaan  kekuasaan  Negara  sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas di selenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan menjelaskan bahwasannya kejaksaan agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.    Sedangkan    kejaksaan    negeri    berkedudukan    di    ibukota
kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota

193Bambang Sugiono dan Ahmad Husni MD, “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, Jurnal
Hukum, FH UII Yogyakarta 2000, hlm. 72.

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan adalah sebagai berikut:
(1) Kejaksaan   Republik   Indonesia   yang   selanjutnya   dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-udang.
(2) Kekuasaan  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.
Yang dimaksud dengan kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan adalah suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang   penuntutan   yang   bertujuan   memelihara   kesatuan   kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.194

C.   Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan pada pengertian jaksa dan penuntut umum dalam pembahasan  sebelumnya,  bahwa  pengertian  jaksa  berkorelasi  dengan aspek   “jabatan”   atau   pejabat   fungsional,   dengakan   dari   pengertian penuntut  umum  berkorelasi  dengan  aspek  “fungsi”  dalam  melakukan

194Andi Sofyan dan Abd Asis, Op.Cit., hlm. 96

penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim  di  depan  persidangan. Oleh  karena  itu  jika  bertitik  tolak  dari  aspek  jabatan  atau  pejabat fungsional tersebut, pada hakikatnya tugas dan wewenang jaksa dalam proses pidana dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:195

a.   Melakukan  permintaan  pemeriksaan  kembali  perkara  pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli (uittrekselvonnis) timbul keragu- raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan jaksa, ataupun atas permintaan terhukum, setelah megadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi (declaratoire beschikking) tentang macam, julah dan waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1952  (LN  Nomor  85)  Tentang Peraturan untuk Menghadapi kemungkinan hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan).
b.   Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (LN
2004 Nomor 8, TLNRI 4358) Tentang Kekuasaan Kehakiman)
c.   Melaksanakan  penetapan  dan  putusan  hakim  dalam  perkara pidana (Pasal 30  ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16
Tahun  2004  (LNRI  2004  Nomor  67,  TLNRI  Nomor  4401) Tentang   Kejaksaan   Republik   Indonesia,   Pasal   36   ayat   (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 270 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor: 3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
d.   Meminta   kepada   pengadilan   negeri   untuk   memeriksa   dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan dan jaksa menghadiri siding tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 (LN 1979 Nomor : 2) tentang Ekstradisi).
e. Menerima hasil dari aparatur imigrasi tentang keterangan- keterangan  kedatangan  tentang  orang  asing  terutama  tentang

195Lilik	Mulyadi,	Hukum	Acara	Pidana	Normatif,	Teoritis,	Praktik	Dan
Permasalahannya, Cetakan Kedua, ( Bandung: PT Alumni 2012), hlm. 63-65

maksud dan tujuan serta tempat yang akan diku njunginya (Pasal
4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1970 (LN 1970 Nomor
36)  Tentang  Pengawasan  Orang  Asing  yang  berkunjung  ke
Indonesia dengan fasilitas bebas Visa Tujuh hari).
f.	Melakukan  peyidikan  menurut  ketentuan  khusus  acara  pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal
30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan   permintaan   secara   tertulis   terhadap   pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hokum  tetap  (Pasal  17,  Pasal  28
Peraturan Pemerintah Nomor:27 Tahun 1983 (LN 1983 Nomor:
36) tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum ACara
Pidana).
g. Melakukan    upaya    hokum    kasasi    terhadap    putusan bebas/vrisjpraak berdasarkan situasi dan kondisi, demi hokum, keadilan dan kebenaran (Butir 4 Makehja-1 Tanggal 7 April 1983 dan butir 19 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
h. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadinya  penyelewengan  dan  penyimpangan  atau penyalahgunaan  yang  dilakukan  oleh  pejabat/pegawai/Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyelundupan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada pejabat yang berwenang (Instruksi Bersama Mendagri dan Jaksa Agung RI Nomor:11 Tahun 1989, No:INS-007/JA/3/1989 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, pemeriksaan,  penangkapan/penahanan  pejabat/pegawai pemerintah wilayah/daerah dalam jajaran Departemen Dalam negeri RI0.
i.	Melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan atas hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi (Juklak Bersama Jaksa Agung RI No: JUKLAK-001/JA/2/1989, No. Kep-145/k/1989 tentang upaya penanganan kasus yang berindikasi korupsi).

Sedangkan selaku lembaga Negara yang menjalankan fungsi penuntutan, berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum

mempunyai  tugas  dan  kewenangan  dalam  proses  pidana  sebagai berikut:196
a.   Menerima   dan   memeriksa   berkas   perkara   penyidikan   dari penyidik atau penyidik pembantu
b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
c.   Memberikan  perpanjangan  penahanan,  melakukan  penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengibah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan
d.   Membuat surat dakwaan
e.   Melimpahkan perkara ke pengadilan
f.	Menyampaikan    pemberitahuan    kepada    terdakwa    tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada siding yang telah ditentuakan
g.   Melakukan penuntutan
h.   Menutup perkara demi kepentingan hokum
i.	Mengadakan  tindakan  lain  dalam  lingkup  tugas  dan  tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
j.	Melaksanakan penetapan hakim.

Seorang  yang  berprofesi  sebagai  seorang  jaksa  selalu  terikat dengan eksistensi kejaksaan beserta segala sesuatu yang melingkupi diri dan dharma bhaktinya berdasarkan atas Catur Angsana yang meliputi:197
a.   Landasan idiil adalah Pancasila
b.   Landasan konstitusional adalah UUD 1945
c.   Landasan structural adalah Undang-undang pokok kejaksaan
d. Landasan  operasional  adalah  peraturan  perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kejaksaan

Landasan idiil bagi kejaksaan adalah pancasila, sebab pancasila adalah sumber dari segala gagasan mengenai wujud dari masyarakat yang
dicita-citakan. Meskipun kejaksaan merupakan institusi yang mempunyai

196Ibid, hlm. 65-66
197Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing), Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty 1988), hlm. 1

kewenangan khusus dibidang penegakan hokum, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap tunduk pada aturan dasar dan hokum tertinggi Negara Indonesia.

R.   Soesilo   juga   menjelaskan   mengenai   beberapa   tugas   dan wewenang lembaga Kejaksaan di Indonesia sebagai berikut:198

a. Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi serta memimpin dan mengawasi para jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan para Jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya member petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarkinya.

b.Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

c. Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hokum.

d. Jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar supaya suatu perkara menjadi lebih terang dengan cara mengawasi serta mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya.

e. jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara yang berita acara pemeriksaannya bersama atau tidak bersama  barang bukti dikirimkan kepadanya oleh penyidik dan pejabat lainnya.

f. Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggungjawab atasnya sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya.

198R.  Soesilo,  Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur  penyelesaian  Perkara  Pidana  Bagi
Penegak Hukum, Tanpa Cetakan, (Bogor: Politeia 1979), hlm. 104-105

Seorang  jaksa  selain  memiliki  tugas  dan  wewenang  dibidang pidana, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undag-Undang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang di bidang perdata dan ketertiban umum. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama  Negara  atau  pemerintah. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hokum, pengamanan kebijakan penegakan hokum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dan penelitian pengembangan hokum serta static criminal.

D.      Kewenangan jaksa dibidang penuntutan

Kewenangan jaksa dibidang penuntutan dimulai sejak berkas perkara pidana diserahkan dari polisi (penyidik) kepada jaksa penuntut umum, dan berkas tersebut dinyatakan telah lengkap untuk diadakan penuntutan. Kewenangan dibidang penuntutan meliputi kewenangan penuntutan, kewenangan penyidikan dalam perkara khusus, dan kewenangan   dalam   menjalankan   keputusan   atau   penetapan   hakim. Memberi kewenangan kepada jaksa selaku penuntut umum untuk melakukan penuntutan kepada siapapun yang terindikasi melakukan tindak

pidana secara sama, tanpa terkecuali.199 Pasal 137 KUHP menjelaskan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun  yang  didakwa  melakukan  suatu  delik  dalam  daerah  hokum dengan melimpahkan perkara dalam daerah hokum ke pengadilan yang berwenang mengadili. Hakikat dari ketentuan ini membatasi kompetensi kewenangan penuntut umum di dalam melaksanakan penuntutan, yang hanya berkompeten pada wilayah daerah di mana yang menjadi wilayah tugasnya.
Ketentuan kewenangan penuntut umum diatur di dalam Pasal 14

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yaitu:200

a.   Menerima   dan   memeriksa   berkas   perkara   penyidikan   dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. Member perpanjangan penahanan, melakukan penahann atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d.   Membuat surat dakwaan (letter of accusation);
e.   Melimpahkan perkara ke pengadilan;
f.	Menyampaikan    pemberitahuan    kepada    terdakwa    tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada siding yang telah ditentukan;
g.   Melakukan penuntutan (to carry out accusation);
h.   Menutup perkara demi kepentingan hokum;
i.	Mengadakan    tindakan    lain    dalam    lingkup    tugas    dan tanggungjawab esebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
j.	Melaksanakan penetapan hakim.

199Muntaha,  Penerapan  Oportunitas  Dalam  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,  Cetakan
Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing 2014), hlm. 66
200Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Kewenangan jaksa dalam kapasitas sebagai penuntut umum bertindak untuk dan atas nama Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak dan atas nama Negara serta bertanggungjawab menurut saluran hirarki. Wewenang jaksa tersebut memberikan peluang keberpihakan yang lebih besar kepada Negara, karena jaksa sebagai peuntut umum adalah wakil dari Negara, dalam arti wakil peerintah, sehingga kepentingan pemerintah akan didahulukan   dibandingkan   dengan   kepentingan   masyarakat   luas.201
Ketentuan    ini    menggambarkan    pula    bahwa    keterlibatan    Negara

(pemerintah) dalam proses penuntutan sangat besar, sehingga independensi kejaksaan dalam bidang penuntutan masih perlu dikaji ulang. Aspek kontradiksi membuka ruang bagi jaksa untuk beralih demi kepentingan Negara, padahal yang sesungguhnya merupakan kepentingan pribadi atau golongan,  seperti  dengan  penghentian  penututan  atas  dasar  asas oportunitas.    Hal tersebut cukup beralasan karena undang-undang memberikan legitimasi bagi jaksa untuk bertindak atau tidak bertindak menurut kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Keterlibatan Negara dan pemerintah dalam proses hokum akan menyebabkan proses hokum berjalan tidak efektif, karena adanya tekanan kepentingan  dari  pemerintah  sebagai  personifikasi  dari  yang  berkuasa,
mengingat kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pmerintah yang

201Muntaha, Op.Cit., hlm. 68

memberi kewenangan melakukan kekuasaan dibidang penuntutan secara merdeka, sehingga terjadi kontradiksi di dalam pengaturannya (dual obligation).

E.     Tanggungjawab    Jaksa    Dalam    Pelaksanaan    Tugas    Dan

Wewenangnya

Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  kejaksaan  berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Seorang Jaksa khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan segala tugas dan wewenangnya yang dibebankan kepadanya mempunyai tanggungjawab yang besar atas segala tugas dan wewenangnya tersebut. Oleh karena itu, profesi seorang jaksa bukan profesi yang bias dipandang sebelah mata, karena tanggungjawab atas profesinya tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Negara (saluran hirearki) dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun hasil kerja dari seorang jaksa penuntut  umum  menyangkut  keadilan  dan  kesejahteraan  Negara khususnya pihak yang berperkara.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan, seorang Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah:202
a.   Bertindak  untuk  dan  atas  nama  Negara,  bertanggungjawab sesuai saluran hirearki
b. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah
c. Senantiasa  bertindak  berdasarkan  hokum,  mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan
d.   Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang

Nomor   16   Tahun   2004   Tentang   Kejaksaan,   dalam   melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hokum dan hati nurani.203  Pertanggungjawaban Jaksa Agung disampaikan  kepada  Presiden  dan  DPR  sesuai  dengan  prinsip akuntabilitas. Pengertian prinsip akuntabilitas menurut Mardiasmi adalah sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

202Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
203Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

yang	telah	ditetapkan	sebelumnya,	melalui	suatu	media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.204
Seorang jaksa dalam menjalankan profesinya berada pada pihak korban dimana ia berkewajiban memberikan pelayanan hokum yang maksimal kepada korban untuk bisa mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi haknya. Namun selain itu, seorang jaksa juga mempunyai tanggungjawab penting terkait hak-hak terdakwa, dimana kejaksaan tetap harus memperhatikan apa yang seharusnya menjadi hak seorang terdakwa sebagai pihak yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana misalnya kejaksaan atau jaksa penuntut umum dapat meminta kepada  hakim  untuk  menempatkan  seorang  terdakwa  di  rumah  sakit karena yang bersangkutan dinilai tidak mampu berdiri sendiri.205 Tidak diperbolehkan seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya sampai melanggar hak-hak asasi seorang terdakwa.
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hokum dituntut untuk  lebih  berperan  dalam  menegakkan  hokum,  perlindungan kepentingan  umum,  penegak  hak  asasi  manusia,  serta  pemberantasan KKN. Oleh karena itu, kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung   dalam   mengamankan   pelaksanaan   pembangunan   untuk
mewujudkan masyarakat  adil dan makmur berdasarkan pancasila, serta

204Mardiasmo, sebagaimana dikutip oleh globallavebookx.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-akuntabilitas-menurut-para.html, diakses Selasa, 4 April 2017, pkl. 10.41 WIB
205Tim FH UII, Ragam Profesi Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama,(Yogyakarta: Pintu
Publishing 2016), hlm. 41

kewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewajiban pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.206
Seorang jaksa harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala tindakan yang dilakukannya. Bertanggungjawab yang dimaksud adalah bahwa setiap warga kejaksaan dalam melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan dinas maupun di luar dinas, akan selalu dilandasi dengan alasan- alasan yang yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.207 Dengan demikian, setiap warga kejaksaan yang melakukan perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi dengan dasar hokum dan moral), maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan yang demikian ini tidak boleh dilakukan.208
Seorang  jaksa  terikat  dengan  kode  etik  kejaksaan  karena  itu

merupakan   aturan   khusus   bagi   setiap   organisasi   yang   dibuat   oleh organisasi yang bersangkutan. Jadi pertanggungjawaban profesi seorang jaksa selain kepada Negara sebagai pihak yang telah memberikan tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hokum kepada msyarakat, juga bertanggungjawab kepada organisasinya yang nantinya akan dikenakan sanksi berdasarkan kode etik yang telah dilanggarnya. Selain itu juga  bertanggungjawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena  profesi
seorang  jaksa  berkaitan  dengan  penciptaan  kebenaran  dan  keadilan  di

206https://indonesaya.wordpress.com/tag/jaksa-dan-advokat-dalam-penegakan-hukum/, diakses pada hari Selasa, 4 April 2017, Pkl. 10.50 WIB
207E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Cetakan ketujuh, (Yogyakarta: Kanisius 2012), hlm. 154
208Ibid.

masyarakat,	jadi	dalam	melaksanakan	tugas	harus	sesuai	dengan keyakinan dan hati nuraninya juga.

F.	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

F.1 Penjelasan Komisi Kejaksaan RI

Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan sebagai badan Negara yang terpisah dari lembaga eksekutif, ditunjuk seorang jaksa agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan persetujuan DPR. Kejaksaan RI bertanggungjawab kepada public secara transparan, dan konsenkuensinya lembaga ini harus melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan secara bebas dan lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan lainnya. Maka dari itu perlu dibentuk Komisi Kejaksaan yang mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Komisi kejaksaan ini bertugas membantu presiden untuk memberdayakan Kejaksaan Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung dan jajaran eselon di bawahnya.209
Berkaitan  dengan  tugas  komisi  kejaksaan  di  atas,  komisi
kejaksaan hendaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan (deskripsi) dan penilaian (evaluasi) kepada presiden. Kewenangan ini sebaiknya tidak terbatas hanya pada fungsi yudisial

209Marwan  Effendy,  Kejaksaan  RI  Posisi  Dan  Fungsinya  Dari  Perspektif  Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005), hlm. 142

institusi, tetapi juga sehubungan dengan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana kejaksaan RI. Selain itu komisi kejaksaan RI ini juga dapat memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan Kejaksaan RI yang professional dan mandiri, dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai konerja kejaksaan dan menyampaikannya kepada presiden. Jadi dalam hal tersebut, komisis kejaksaan RI dapat dikatakan sebagai wadah untuk menerima aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat terhadap kinerja kejaksaan yang seharusnya dapat melayani masyarakat dengan baik untuk menciptakan kebenaran dan keadilan, yang selanjutnya keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut tentang kinerja kejaksaan akan disampaikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti atau mendapatkan putusan atau ketegasan dari presiden selaku kepala Negara Republik Indonesia.
Untuk menjaga independensi Komisi Kejaksaan ini, para anggotanya hendaknya berasal dari unsure-unsur pemerintah (eksekutif), akademisi, pakar dibidang kejaksaan, dan tokoh-tokoh masyarakat.210 mengingat kewenangan komisi kejaksaan ini sangat penting dan untuk menghindari penyalahgunaa yang mungkin terjadi
dilakukan  oleh  pihak  kejaksaan  dalam  memberikan  pelayanan

210Ibid.

kepada masyarakat, sebaiknya masa jabatan komisi kejaksaan ini dibatasai  agar  tetap  ada  regenerasi  keanggotaan  yang  menjabat dalam komisis kejaksaan ini.
Berhubungan dengan pembahasan di atas, Soewoto menulis bahwa:211Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Persyaratan menjadi jaksa agung, jaksa agung muda, dan jaksa lainnya, sebagai perangkat kekuasaan penuntutan dan juga mengenai pembagian kewenangan  (dapat)  diatur  melalui  Undang-Undang Organik. Namun khusus jaksa agung dan jaksa agung muda, dipilih oleh komisi bersama setelah mempertimbangkan masukan dari Komisis Yudisial dan dari masyarakat, yang selanjutnya disahkan oleh Presiden.
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  kejaksaan,  presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh presiden. Implikasi diaturnya Komisi Kejaksaan tersebut oleh Undang-Undang, pertama yaitu secara normative belum jelas kedudukan,  susunan,  tugas,  dan  wewenang  komisi  kejaksaan  ini.
Kedua,  apa  yang  menjadi  tolak  ukur  untuk  menentukan  kualitas

211Soewoto	Mulyosudarmo,	Pembaharuan	Ketatanegaraan	Melalui	Perubahan
Konstitusi, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans 2004), hlm. 62

kinerja kejaksaan sehingga perlu dibentuk komisi yang dimaksud tersebut yaitu Komisi Kejaksaan RI.212
Undang-Undang Kejaksaan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, sama sekali belum mengatur mengenai komisi kejaksaan RI. Hal tersebut dapat juga dikarenakan pada saat dibuatnya Undang-Undang tersebut, permasalahan hokum terutama mengenai kinerja kejaksaan belum serumit sesuai dengan perkembangan zaman.
Uraian mengenai kedudukan dan fungsi (tugas dan wewenang) Kejaksaan Republik Indonesia dapat dijadikan dasar sebagai cirri hakiki kejaksaan dan tiga fungsi jaksa agung sebagai berikut:
Ada 3 (tiga) cirri hakiki Kejaksaan sebagai perwujudan dari institusi penuntutan di Indonesia. Ketiga cirri tersebut sebagaimana diatur dalam Kepja No. Kep-030/J.A./3/1988 (Keputusan Jaksa Agung tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa), yaitu:
a. Tuggal: setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah- pisahkan.  Dengan  demikian,  setiap  warga  kejaksaan  akan
dapat saling mewakili tugas penegakan hokum. Hal ini juga

212Marwan Effendi, Op.Cit., hlm. 143

terkait langsung dengan citra kejaksaan karena baik dan buruknya kejaksaan dinilai dari sikap, perilaku, dan perbuatan setiap warganya.
b.  Mandiri: berarti setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya  menyadari  bahwa  kejaksaan  adalah  satu-satunya badan hokum Negara penuntut umum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, Negara, dan Pemerintah, yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
c.	Mumpuni:  berarti  setiap  warga  kejaksaan  wajib  melakukan tugasnya dengan prakarsa sendiri, dan membangun serta mengembangkan kerja sama dengan badan Negara terutama di bidang	penegakan    hokum    dengan    dilandasi    semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan keakraban untuk mencapai keberhasilan.
Ciri hakiki kejaksaan pada dasarnya memberikan penekanan pada  warga  kejaksaan,  khususnya  jaksa  selaku  penuntut  umum, untuk bersikap professional sebagai penegak hokum. Cirri kemanunggalan jaksa mencerminkan perlunya kesatuan dalam melakukan tindakan, terlebih lagi dalam menegakkan hokum. Kemanunggalan ini juga yang menjado tolak ukur citra kejaksaan yang ditampilkan melalui sikap dan perilaku warganya.

Tugas utama sebagai penuntut umum untuk melakukan penegakan hokum yang dibebankan pada kejaksaan menuntut suatu kecakapan.   Oleh   sebab   itu,   cirri   mandiri   mewajibkan   warga adhyaksa untuk selalu meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuannya.  Hal  ini  merupakan  suatu  kewajiban  yang dibebankan  institusi  kepada para jaksa.  Pelatihan  dan  pendidikan yang dilakukan secara berkala seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jaksa untuk meningkatkan kemampuan tersebut.
Sebagai seorang yang professional, tentunya seorang jaksa harus memiliki kemampuan untuk lebih mengembangkan hubungan baik secara perorangan maupun institusi dengan institusi lainnya. Seorang jaksa selau dituntut memiliki inisiatif. Cirri mumpuni kejaksaan seharusnya dapat selalu menjadi tumpuan bagi para jaksa untuk mengembangkan kemampuannya tersebut.
Selanjutnya menurut Marwan Effendy juga menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) fungsi pokok jaksa agung adalah sebagai berikut:213
a.   Dalam	kedudukan	structural,	jaksa	agung	memimpin,

mengendalikan  kejaksaan,  dan  membina  aparatur  kejaksaan agar efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna) dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya.

213 Marwan Effendi, Op.Cit., hlm. 145

b. Dalam kedudukan sebagai pembantu presiden, jaksa agung terlibat aktif melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di bidang hokum.
c.	Dalam     kedudukan     sebagai     fungsional,     jaksa     agung melaksanakan tugas dan wewenang dalam penegakan hokum, baik preventif maupun represif seperti mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hokum; mencegah atau melarang orang tertentu untuk masuk ke dalam, atau meninggalkan, wilayah kekuasaan Negara RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana; member izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam hal  tertentu  untuk  berobat  atau  menjalankan  perawatan  di rumah sakit baik di dalam maupun di luar negeri.
F.2  Akuntabilitas  Dan  Pengawasan  Kejaksaan  Di  Masa  Kini

Dan Yang Akan Datang

Akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya deviasi (penyalahgunaan) kewenangan oleh aparat kejaksaan saat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hokum. Untuk menciptakan akuntabilitas tersebut, perlu dilakukan pengawasan agar terbentuk aparat yang bersih, penuh tanggungjawab, baik secara moral, agama, dan hokum dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Pada  dasarnya

pertanggungjawaan kejaksaan adalah pertanggungjawaban institusi kejaksaan dan pertanggungjawaban jaksa perorangan.
Pertanggungjawaban   kejaksaan   RI   saat   ini   langsung kepada presiden. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejkasaan sebagai lembaga pemeritah dan kedudukan jaksa agung ditetapkan  setingkat  Menteri  Negara,  sebagai  pembantu presiden, yang secara tegas dinyatakan diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada presiden. Akuntabilitas Jaksa Agung berkenaan dengan kewajibannya dalam menetapkan dan mengendalikan penegakan hokum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Kemudian  dinyatakan  bahwa  jaksa  adalah  satu  dan  tidak dipisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Pengaturan ini memperlihatkan lemahnya kedudukan jaksa agung dalam melaksanakan fungsi penegakan  hokum  karena  dalam  menetapkan  dan mengendalikan kebijakan penegakan hokum mutatis mutandis jelas tidak mandiri dan tidak independen. Karena secara indvidu jaksa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berada di bawah  pengawasan  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan (JAMWAS).

Pertanggungjawaban kejaksaan RI dalam konteks hokum administrasi Negara mengacu pada asas pertanggungjawaban yang menghendaki setiap tindakan badan/pejabat administrasi dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hokum tertulis maupu hokum tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak.214  Sebagai pejabat administrasi Negara yang baik dan mengamalkan nilai-nilai pancasila untuk mewujuddkan penyelenggaraan pemerintahan yang  stabil,  bersih,  dan  berwibawa,  setiap  sikap  tindakannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.215
Harapan ke depan adalah Jaksa Agung dipilih langsung

oleh DPR sebagai symbol amanat rakyat, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh presiden dalam kapasitas sebagai kepala Negara. Media pertanggungjawabannya adalah langsung kepada public yang dilakukan secara transparan melalui akuntabilitas kinerja, juga melalui media cetak dan elektronik, baik menyangkut jumlah perkara yang disidik dan dituntut maupun jumlah perkara dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)  dan  surat  ketetapan  penghentian  penuntutan  (SKPP)
diserta  dengan  alasan  pertimbangan  hukumnya.  Semua  ini

214Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip./1970 dalam Perkara Josopandojo; Surat
Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0159/77, tanggal 25 Februari 1977
215Sjahran  Basah,  Eksistensi  Dan  Tolak  Ukur...,  sebagaimana  dikutip  oleh  Marwan
Effendy, hlm. 149

dilakukan agar public dapat menilai kinerja Kejaksaan secara langsung. Selain itu, laporan tersebut dikirimkan juga kepada presiden, DPR serta BPK. Terhadap laporan tersebut lembaga Negara yang dimaksud sesuai dengan kewenangnannya sesuai yang di atur dalam UUD dapat menilai dan menentukan sikap terhadap hasil kinerja Kejaksaan selama bertugas. Pertanggungjawaban  yang  transparan  melalui  media akuntabilitas kinerja. Hal ini berbeda dengan judicial accountability yang diusulkan oleh Romli Atmasasmitasebagai pertanggungjawaban hakim, yang terdiri dari: (1) political accountability, pertanggungjawaban terhadap metode impeachement kepada hakim yang dilakukan oleh legislative sebagaimana ditemui dalam system common law di Inggris; (2) societal or public accountability, pertanggungjawaban terhadap tekanan-tekanan dan control sosial/pers; (3) legal (vicarious) accountability of the state, pertanggungjawaban terhadap beban Negara mengganti kerugian para pihak yang muncul karena kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara; dan (4) legal (personal)  accountability  of  the  judge,  pertanggungjawaban yang  meliputi   tiga  hal   dalam   bentuk   pertanggungjawaban
pidana, secara perdata, dan tindakan disiplin.216

216Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung: CV Mandar Maju 2001), hlm. 5-7

Dikatakan demikian sebagaimana hal yang telah diuraikan di atas, karena pertanggungjawaban tersebut tidak terbatas pada aspek yuridis yang berkaitan dengan kebijakan penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan, tetapi meliputi juga pertanggungjawaban (accountability) terhadap organisasi secara menyeluruh termasuk administrasi (administration of organization), sumber daya manusia (human resources) baik fungsional jaksa maupun tata usaha dan keuangan (financial).217
Di   samping   hal-hal   tersebut,   akuntabilitas   kinerja   yang

dimaksud adalah perwujudan kewajiban kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan secara periodik.  Yang dimaksud Akuntabilitas dalam penjelasan ini berbeda dengan pengertian akuntabilitas yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana dalam UU ini akuntabilitas tidak dilakukan secara periodic tetapi hanya paa saat penyelenggaraan Negara tersebut berakhir masa jabatannya.
Pertanggungjawaban kinerja kejaksaan RI sudah saatnya memerlukan  partisipasi  dari  masyarakat  karena  masyarakat sudah  saatnya  diberi  peran  untuk  mengawasi  kinerja  Jaksa
Agung RI beserta jajarannya. Hal ini sehubungan dengan adanya

217Marwan Effendi, Op.Cit., hlm. 150

anggapan bahwa selama ini fungsi engawasan fungsional eksterna,  baik  BPK  maupun  BPKP  masih  terbatas jangkauannya, sehingga produk kerja yang dihasilkan dianggap sempit dan sektoral, belum menyentuh substansi fungsi yudisial. Begitu   juga  halnya  dengan   aparat   pengawasan   fungsional internal yang meskipun jangakauan pengawasannya lebih menyeluruh termasuk kinerja institusi yang menyangkut fungsi yudisial, tetapi terbatas pada para aparatur eselon structural atau fungsional tertentu. Karena perlu tidaknya proses atau tindak lanjut berkaitan dengan pengawasan tersebut sangat tergantung pada kebijakan Jaksa Agung. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja kejaksaan sebagai institusi penegak hokum perlu diwadahi dalam bentuk komisi kejaksaan.

G. Standart Operasional Prosedur Kejaksaan

Pelaksanaan  program  reformasi  birokasi  di  setiap  instansi khususnya kejaksaan Republik Indonesia selalu diperlukan standart operasional prosedur (SOP) tentang penanganan perkara tindak pidana umum.  Mengenai  SOP  kejaksaan  telah  dituangkan  di  dalam  Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang disahkahn dan ditetapkan pada tanggal 21 September 2011 oleh Basrief Arief selaku Jaksa Agung Republik Indonesia Pada saat itu.

Menurut Pasal 1 yang dimaksud dengan standart operasional prosedur adalah pedoman tata kelola dan teknis administrasi penanganan perkara tindak pidana umum.218 SOP tersebut tetap memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat dengan penuh kearifan. Hukum kebiasaan atau hukum adat harus tetap diperhatikan oleh seorang jaksa dalam melakwanakan tugas dan wewenangnya demi terwujudnya suatu keadilan yang adil bagi pihak yang berperkara maupun bagi maysrakat luas. Memperhatikan perkembangan hukum juga tetap harus dipegang teguh oleh seorang aparat penegak hukum termasuk kejaksaan agar nantinya kinerja yang dihasilkan tetap mencerminkan suatu keadilan sesuai dengan hukum yang telah berkembang.
Pasal 2 peraturan jaksa mengenai SOP menyebutkan bahwasannya SOP penanganan perkara tindak pidana umum berdasarkan atas asas kebenaran,  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.219   Asas kebenaran  maksudnya  adalah  kebenaran  materiil  didasarkan  pada kenyataan yang ada, yang didapatkan dari adanya barang bukti dan keterangan dari para saksi termasuk keterangan dari saksi korban maupun tersangka/terdakwa. Mencari kebenaran hakiki yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Asas keadilan adalah adil tidak hanya bagi salah satu pihak saja, tetapi adil bagi kedua belah pihak yang berperkara
dan juga adil untuk masyarakat umum. Asas kepastian adalah asas yang

218Pasal 1 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-
036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak
Pidana Umum
219 Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011
tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, jika menurut Sudikno  Mertokusumo  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Jadi inti yang dimaksud dari asas kepastian menurut penulis adalah landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya, di mana segala wewenagnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah segala wewenang yang telah dilakukan oleh seorang jaksa dapat memberikan manfaat bukan hanya kepada para pihak saja tetapi juga masyarakat yang dapat merasakan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Pasal 14 ayat (1) huruf a menambahkan bahwasannya penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku penuntut umum berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani. Dalam pasal ini jelas ditambahkankan bahwsannya hati nurani seorang penuntut umum juga diharapkan dapat berperan dan mempengaruhi kinerja penuntut umum dalam melaksanakan wewenangnya berdasarkan keyakinannya.
Tujuan dari SOP kejaksaan dalam penanganan tindak pidana umum tersebut adalah untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas dalam penanganan perkara tindak pidana umum.220    Setiap lembaga  atau  instansi  pemerintahan  selalu  ada  standart  operasional prosedur sebagai pedoman instansi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak menyimpang dari wewenang yang semestinya harus dilakukan dan tetap mengedepankan pada rasa keadilan masyarakat.

H. Kode Etik Profesi Jaksa

Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki  cita-cita  dan  nilai  bersama.221   Sekelompok  orang  yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain, maksudnya adalah bahwa hanya sekelompok itu yang paham akan profesinya,  orang  lain  tidak  paham.  Dengan  demikian  profesi  menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan sendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab yang khusus. Karena memiliki monopoli terhadap suatu keahlian tertentu, maka selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar untuk di tembus orang lain. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan bagi pihak lain  mengenai  sesuatu  yang  mungkin  dapat  dipermainkan  oleh  suatu
profesi.  Oleh  karena  itu,  adanya  kode  etik  dapat  mengimbangi  segi

220 Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
221Paul   F.   Camenisch,   Grounding   Professional  Ethics   in   a   Pluralistic   Society,
sebagaimana di kutip oleh E.Y Kanter, hlm. 67

negative dari suatu profesi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.222

Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.223
Kode etik pada umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Hal tersebut dapat disebabkan perbedaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan  dan  peranan  tenaga  ahli  profesi  yang  didefinisikan  dalam suatu Negara dengan Negara lain tentu tidak sama.  Adapun yang menjadi tujuan pokok daru rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah:224
a.   Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung
jawab  kepada  klien,  lembaga  (institution),  dan  masyarakat pada umunya.
b. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilemma-dilema etika dalam pekerjaannya.
c.   Standar-standar  etika  membiarkan  profesi  menjaga  reputasi atau nama   dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
d. Standar-standar       etika       mencerminkan/membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian Standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati Kitab Undang-Undang etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya.
e.   Standar-standar	etika	merupakan	dasar	untuk	menjaga
kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi

222  E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum Pendekatan Sosio-Religius, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Storia Grafika 2001) hlm. 67
223Ibid.
224Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika
2000), hlm. 13

Perlu  diketahui  bahwa  kode  etik  profesi  tidak  sama  dengan Undang-Undang. Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi menerima sanksi dan atau denda dari induk organisasi profesinya. Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang dihakimi/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu, seperti Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan badan vertikalnya.225

Pentingnya suatu kode etik dalam sebuah profesi adalah antara lain sebagai sarana sosial, mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan  oleh  pemerintah  atau  oleh  masyarakat,  dan  untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi.226 Kode etik merupakan suatu patokan oleh suatu profesi karena dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar juga. Menurut K Bertans, supaya kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang harus dipernuhi, yaitu sebagai berikut:227  pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif jika di drop begitu saja oleh atasan, dari instansi pemeritah atau instansi ain, karena tidak akan di jiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi tersebut. Kedua, bahwa pelaksanaannya harus diawasi  terus  menerus.  Pada  umumnya  kode  etik  akan  mengandung
sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Karena tujuannya

225 Ibid., hlm. 14
226E.Y Kanter, Op.Cit., hlm. 68
227K. Bertens, Etika, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia 1997), hlm. 282-283

adalah mencegah terjadinya prilaku yang tidak etis, sering kali kode etik juga berisikan ketentuan bahwa professional wajib melapor bila diketahui teman sejawat melanggar kode etik.
Profesi hokum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.228 Setiap professional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat guna untuk menciptakan  tanggungjawab  atas  profesinya  dengan  maksimal  tanpa adanya penyalahgunaan  terhadap  profesinya.  Salah satu  profesi  hokum yang terikat dengan kode etik profesi adalah jaksa. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi lain. Mengandung nilai-nilai lihur dan ideal sebagai  pedoman berprilaku dalam  satu  profesi,  yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan maka akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan di Negara Indonesia akan mengarah pada keberhasilan.
Dengan adanya etika profesi hokum, diharapkan para professional hokum mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis, yaitu:229
a.   Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility)
b.   Kemampuan untuk berpikir secara etis (ethical reasoning) c.   Kemampuan untuk bertindak secara etis (ethical conduct) d.   Kemampuan untuk kepemimpinan etis (ethical leadership)

228  Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm. 19
229Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit., hlm. 14

Kode etik profesi jaksa di atur di dalam PERJA Nomor: PER-

067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. Pembuatan kode etik perilaku jaksa tersebut bertujuan untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hokum  dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.
Dalam kode perilaku jaksa terdapat kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh seorang yang berprofesi sebagai jaksa. Kewajiban-kewajiban jaksa yang disebutkan di dalam kode etik perilaku jaksa antara lain (Pasal 3):230
1) Mentaati kaidah hokum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
2) Menghomati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam KUHAP.
3) Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran.
4)  Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, teanan/ancaman, opini public secara langsung atau tidak langsung.
5)  Bertindak secara obyektif dan tidak memihak.
6)  Memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban.
7)  Membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hokum dan mewujudkan system peradilan pidana terpadu.
8)  Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan,  partau  atau  financial  atau  mempunyai  nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
9) Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
10) Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11) Menghormati dan melindungi hak-hak kebebasan sebagaimana yang  tertera  dalam  peraturan  perundang-undang  dan instrument hak asasi manusia yang diterima secara universal.
12) Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.

230Pasal 3 PERJA Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa

13) Bertanggungjawab   secara   internal   dan   berjenjang,   sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14) Yang bertanggungjawab secara eksternal kepada public sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Sedangkan larangan jaksa dalam menjalankan tugas profesinya dalam kode etik diatur di dalam Pasal 4, yaitu:231
1) Menggunakan  jabatan   dan  atau  kekuasaannya  untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
2)  Merekayasa fakta-fakta hokum dalam penanganan perkara.
3) Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau dan psikis.
4)  Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya.
5)  Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
6)  Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun.
7) Membentuk opini public yang dapat merugikan kepentingan kepenegakan hokum.
8)  Memberikan keterangan kepada public kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditanganinya.

Bagi seorang jaksa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan kode etik perilaku jaksa maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan Pasal 5, yaitu sebagai berikut:232
1) Pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa terhadap kode etik perilaku jaksa dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jaksa yang tidak
melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi tindakan administrative.
2)  Penjatuhan tindakan administrative kepada jaksa berdasarkan kode perilaku jaksa tidak menghapuskan pemberian sanksi pidana, antara lain berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, dsb; pemberian sanksi berdasarkan Undang-

231Pasal 4 PERJA No: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa
232Pasal 5 PERJA Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Undang Kejaksaan dan turunannya serta pemberian hukuman disiplin pegawai negeri berdasarkan PP 30 Tahun 1980
3)  a.  Tindakan  administrative  berupa  pembebasan  dari  tugas- tugas jaksa berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada fungsi jaksa.
b.Tindakan administrative berupa pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang lain maksudnya adalah pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang kelasnya lebih rendah paling singkat selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah masa menjalani tindakan administrative selesai, maka jaksa yang bersangkutan dapat dialihtugaskan lagi e tempat yang setingkat dengan pada saat sebelum menjalani tindakan administrative.

I.	Kejaksaan Sebagai Aparat Penegak Hukum

Kekuasaan  kejaksaan  dilakukan  oleh  jaksa  agung,  kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri , sedangkan Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi   dalam   lingkungan   kejaksaan   dan   sebagai   penuntut   umum tertinggi. Menurut sejarah peradilan di Indonesia, jabatan jaksa sudah dikenal sejak lama, dan dahulu jaksa mempunyai fungsi:233
a.   Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh

pengadilan pradata atau pengadilan Raja. Jaksa bertindak sebagai penuntut umum dan pengusut, dan di sini jaksa berhadapan dengan Kepala Negara (Raja) sebagai hakim.
b.   Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.
Sesuai  dengan  fungsinya  tersebut,  maka  asal  kata  Jaksa  dalam bahasa sansekerta adalah  Super  interndent  yang berarti  pengawas  atau

hlm. 155

233Tresna, Peradilan Di Indonesia, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pradnya Paramita 1978)

pengontrol masalah kemasyarakatan.234 Jadi sebenanarnya sudah dari dulu tugas dan kedudukan kejaksaan adalah sebagai alat Negara untuk menyelesaikan permasalahan hokum yang timbul di dalam masyarakat. secara yuridis menganeai status kejaksaan sebagai alat penegak hokum juga terperinci telah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan.

J.      Prospek Kejaksaan RI Dalam Penegakan Hukum

Pembangunan institusi kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari konteks pembangunan hokum nasional, yang mengedepankan reformasi hokum sebagai bagian integral dari proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Muladi, acuan dalam pembangunan institusi kejaksaan yang melalui upaya reformasi hokum, hendaknya didasarkan pada elemen- elemen system hokum sebagai berikut:235

1.   Struktur hokum (semacam suatu lembaga, mesin lintas sektoral dari system hokum).
2.   Substansi  hokum  (hokum,  aturan-aturan,  norma  dan  pola perilaku orang-orang dalam suatu system).
3.  Budaya hokum (perilaku orang terhadap hokum dan system hokum, iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hokum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan).
Ketiga elemen di atas tersebut maksud dan artinya antara lain bahwasannya pembangunan Kejaksaan RI di masa depan hendaknya pada

234Ibid.
235Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia,
Tanpa Cetakan (Jakarta: The Habibie Center 2002) hlm. 29

hakikatnya mewujudkan kejaksaan yang mandiri, independen serta didukung oleh aparat yang professional dan proporsional sesuai kehendak perkembangan masyarakat yang sangat rentan perubahan.
Aspek pembangunan pengadilan dapat diterapkan pada pembangunan kejaksaan. Hal-hal yang spesifik harus ditata kembali untuk menjamin keefektivitasan proses peradilan pidana dalam rangka untuk mewujudkan Integrated Criminal Justice System. Misalnya upaya untuk menjamin dakwaan jaksa yang didasarkan pada hasil penyidikan yang akurat   sehingga   tidak   mudah   dipatahkan   dalam   proses   peradilan. Menjamin agar dakwaan jaksa tidak begitu mudah ditolah atau tidak dapat doterima oleh majelis hakim (karena alasan berbagai kelemahan formalitas belaka). Perlu ada system atau cara untuk menerobos ketentuan KUHAP yang menjadi dinding pemisah yang terlalu ketat antara hakim, jaksa, dan polisi.236
Pandangan di atas dapat dikembalikan pada konsep administrasi

peradilan.   Sebagaimana   Muladi   kutip   dari   pendapat   Shetreet   dan

Deschenes,   bahwa   administrasi   peradilan   bias   bermakna   ganda.237

Pertama,  bias  diartikan  sebagai  court  administration,  dalam  arti pengelolaan  yang  berkaitan  dengan  organisasi,  administrasi,  dan pengaturan financial badan-badan peradilan. Kedua, dalam arti administration of justice yang mencakup proses penanganan perkara (case
flow  management)  dan  prosedur  serta  praktik  ligitasi  dalam  kerangka

236Bagir Manan, Komitmen Pembangunan Hukum, sebagaimana Dikutip Oleh Marwan
Effendy, hlm. 155
237Muladi, Op.Cit., hlm. 36

kekuasaan mengadili (judicial power). Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hokum. Dua makna tersebut berkaitan erat dengan kesatuan tanggungjawab yudisial yang mengandung tiga dimensi yaitu: (a) tanggungjawab administrative yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrative dan pengaturan financial; (b)  tanggungjawab  procedural  yang  menuntut  ketelitian  atau  akurasi hokum acara yang digunakan; dan (c) tanggungjawab substantive yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hokum yang berlaku.238 Tanggungjawab mengandung dimensi hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas yang bias bersifat responsive (peka terhadap kebutuhan masyarakat), bersifat representative (yang menuntut sikap jujur dan tidak diskriminatif), dan bersifat ekonomis (kesadaran adanya pengawasan public, khususnya berkaitan dengan dana- dana masyarakat yang digunakan).239
Lebih jauh Muladi mengatakan bahwa administrasi peradilan, baik

dalam arti court administration maupun sebagai refleksi judicial power, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap system peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan berhasil memproklamasikan serta melindungi HAM dalam administrasi peradilan pidana.240  pada konteks court administration, untuk menegakkan prinsip
kekuasaan kehakiman yang merdeka di era reformasi, atas dasar amanat

238Marwan Effendi, Op.Cit., hlm. 156
239Ibid.
240Muladi, Op.Cit., hlm. 38

TAP MPR RI NO.X/MPR/1998 yang mengamanatkan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif, dilakukan dengan mengalihkan organisasi, administrasi dan financial badan-badan peradilan yang semula berada dibawah departemen-departemen menjadi berada di bawah MA, yang untuk itu hal dimaksud diundangkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, maka hendaknya institusi Kejaksaan RI lepas atau dipisahkan dari lembaga eksekutif sebagaimana lembaga Mahkamah Agung (MA).
Menurut Bagir Manan, pembangunan hokum nasional tidak hanya berhubungan dengan pembentukan asas dan kaidah hokum, tetapi meliputi pula system pembentukan, system penegakan, dan pembaruan tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjunjung tinggi hokum. Pembangunan hokum harus bersifat integral baik dari sudut aspek-aspek hokum maupun dari fungsi-fungsi hokum disegala bidang kehidupan bermasyarakat,   berbangsa  dan   bernegara.241    Penyelenggaraan   hokum sangat terabaikan, bukan sekedar ketinggalan dalam perkembangan, tetapi telah mengalami kekacauan sehubungan dengan sistematika hukumnya. Demikian juga halnya dengan pelayanan dan penegakan hokum, intervensi kekuasaan sangat mempengaruhi pelayanan dan penegakan hokum. Selain
itu, telah terjadi pula krisis integrasi dalam diri penegak hokum itu sendiri.

241Bagir Manan, Op.Cit., hlm. 3

Kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepoyisme (KKN) tidak hanya terjadi pada sector pemerintahan saja, melainkan juga pada sektor-sektor penegak hokum dan pembentukan hokum.
Struktur hokum meliputi kepolisian (penyidikan), kejaksaan (penuntutan), badan peradilan (yang memeriksa dan mengadili), lembaga permasyarakatan  (pembinaan  para  narapidana),  penasihat  hokum, konsultan hokum, dan badan-badan penyelesaian sengketa hokum diluar badan peradilan. Sebenarnya di dalam menghadapi pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dengan perbedaan tugas yang berlainan antara polisi dan jaksa yang terpenting adalah menjalin kerja sama yang baik antara aparat kepolisian sebagai penyidik dan aparat kejaksaan sebagai penuntut umum, yaitu kerja sama yang fungsional dan instansional, sehingga dengan demikian hubungan antara kedua instansi itu menjadi harmonis di dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.242
Pada saat terjadi transisi reformasi pembangunan kejaksaan, yang

menjadi perhatian utama adalah bidang structural, bidang operasional, bidang instrumental, dan bidag cultural. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan republic Indonesia, jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada presiden, dan kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
Negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-

242Hadari Djenawi Tahir, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit Aumni: 1981), hlm. 15

Undang. Makna dari pengaturan kedua Undang-Undang tersebut adalah pertama, kejaksaan RI adalah bagian integral dari lembaga pemerintahan (eksekutif). Kedua, Jaksa Agung sebagai pembantu presiden adalah setingkat Menteri Negara karena diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab  kepada  Presiden.  Implikasinya  dalam  praktik penegakan hokum dan keadilan adalah bahwa kebijakan jaksa agung tidak terlepas dari kebijakan presiden selku kepala pemerintahan, kebijakan presiden tentunya akan dilaksanakan secara konsekuen oleh jajaran Kejaksaan RI sampai tingkat eselon bawah berdasarkan prinsip een en ondeelbaar. Apalagi pengaturan dan praktik yang demikian didukung dengan prinsip umum yang menyatakan bahwa Attorney General adalah the Chief Law Officer yang bertanggungjawab sebagai penasihat hokum pemerintah dan mewakili pemerintah dalam proses hokum (litigasi).243
Mengacu  pada  pengaturan  dan  praktik  penegakan  hokum  dan

keadilan oleh Kejkasaan RI, maka dapat dikatakan bahwa Kejkasaan RI dalam kedudukannya yang sekarang tidak mempunyai kemandirian dalam bidang penuntutan dan penegakan hokum karena disamping Undang- Undang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga Pemerintah, juga merupakan komponen POLKAM yang todak berbeda dari kejaksaan pada zaman   pendudukan   Balatentara   Jepang   di   bawah   Cianbu,   Urusan keamanan   Jepang.   Dengan   demikian  maka  sangat  mendesak  untuk
mereposisi   institusi   kejaksaan   agar   mandiri   dan   independen   dalam

243   Martin  basiang,  Refungsionalisasi  Institusi  kejaksaan,  sebagaimana  dikutip  Oleh
Marwan Effendi, hlm. 158

penegakan hokum di Indonesia. Oleh karena itu agar institusi kejaksaan RI lebih mumpuni (onafhankelijk) dan kompeten dalam penegakan hokum dan tidak terkesan sebagai alat penguasa, maka kedudukan kejaksaan seharusnya dikembalikan sebagai alat Negara penegak hokum dan lepas dari komponen Polkam dalam cabinet. Mereposisi institusi kejaksaan RI antara lain dilakukan melalui amandemen terhadap Undang-Undang yang ada atau menggantikannya dengan Undang-Undang yang baru.
Kemandirian  dan  independensi  institusi  kejaksaan  sangat diperlukan walau harus dengan mereposisinya sesuai dengan fungsinya agar lepas dari pengaruh eksekutif. Apalagi fungsi kejaksaan bukan hanya dibidang pidana, melainkan juga dibidang perdata dan tata usaha Negara serta berbagai penugasan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Demikian pula, kejaksaan sebagai jaksa pengacara Negara dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditugaskan untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli waris tersangka, terdakwa, maupun terpidana korupsi yang sudah meninggal dunia.
Berdasarkan berbagai uaraian di atas, pertama dirasakan mendesaknya  kebutuhan  institusi  kejaksaan  untuk  ditetapkan  sebagai badan   Negara   yang   mandiri   dan   independen,   yang   melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kedua, Jaksa Agung hendaknya diangkat sebagai  pejabat  Negara  oleh  presiden  sebagai  kepala  Negara  (bukan

sebagai kepala pemerintahan) atas persetujuan DPR. Ketiga, kejaksaan hendaknya mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hokum kepada public, sementara kepada DPR hanya sebagai dalam bentuk laporan. Keempat, dalam hal mewakili Negara dalam kasus tertentu dengan criteria tertentu, baik di bidang hokum publik maupun dibidang hokum perdata, jaksa agung dapat saja bertanggungjawab kepada presiden sebgai kepala Negara, mengingat pada dasarnya kejaksaan sebgai institusi yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah juga wakil Negara dan wakil public di pengadilan bilamana diberi kuasa untuk itu. Sementara itu tanggungjawab Jaksa Agung mengenai teknis yudisial dengan sendirinya, menurut jalur mekanisme pro yustisia, akan bermuara ke Mahkamah agung sebagai The Last Corner Stone pengakan hokum.
Pengusulan pengangkatan dan pengawasan terhadap kejaksaan (Jaksa  Agung)  memerlukan  prsedur  dan  mekanisme  dalam pengertian  institusi  bukan  personel,  karena  personel  sudah terstruktur di dalam organisasi. Secara kelembagaan diperlukan komisi seperti halnya Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat 1,2,3 Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan komisis ini seharusnya diatur dalam Undang-Undang untuk mengutakan dan memberikan proteksi terhadap keberadaan komisi ini.
K. Pra Penuntutan

K.1 Penjelasan Pra Penuntutan

Istilah pra penuntutan terdapat di dalam pasal 14 KUHAP tentang wewenang penuntut umum khususnya butir b yang menjelaskan bahwa pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Menurut Rusli Muhammad, jika merujuk pada Pasal
14 b maka yang dimaksud dengan pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.244 Pra penuntutan juga dapat   dirumuskan   lain   sehingga   tidak   ada   kesan   bahwa   pra penuntutan merupakan penyidikan lanjutan, yaitu tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik termasuk tindakan mempersiapkan surat dakwaan sebagai persiapan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum melakukan penuntutan perkara ke sidang pengadilan.245 Sedangkan pengertian prapenuntutan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-
036/A/JA/09/2011 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum adalah tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  dari  penyidik,  mempelajari
atau  meneliti  kelengkapan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  yang

244Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Peradilan Umum (Bagian Pertama), Cetakan
Pertama, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 2005), hlm. 66
245Ibid., hlm. 67

diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh  penyidik  untuk  dapat  menentukan  apakah  berkas  perkara tersebut lengkap atau tidak.246
Berdasarkan beberapa pengertian pra penuntutan di atas, maka

Pasal 138 KUHAP dapat dijadikan sebagai contoh dari rangkaian tindakan pra penuntutan, yang berbunyi:247
(1) Penuntut   umum   setelah   menerima   hasil   penyidikan   dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu
7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
(2) Dalam  hasil  penyidikan  teryata  belum  lengkap,  penuntut umum mengembalikan berkas perara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  138  KUHAP  tersebut  di  atas dapat disimpulkan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan jaksa penuntut umum sebagai wujud dari pra penuntutan adalah: pertama, setelah menerima hasil penyidikan kemudian mempelajarinya dan menelitinya. Tindakan ini dapat berakibat diterima atau dikembalikannya berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Jika berkas perkara diterima, berarti berkas tersebut dinyatakan telah memenuhi kelengkapannya dan dengan demikian berarti jaksa penuntut umum harus segera membuat surat
dakwaan, dan pembuatan surat dakwaan ini termasuk dalam tindakan

246  Pasal 1 Angka 4 peraturan Jaksa Agung   Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang
Standard Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
247Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

pra penuntutan. Tindakan kedua yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik dapat terjadi apabila jaksa penuntut umum setelah menerima dan meneliti berkas tersebut ternyata  berkas  itu  dinilai  masih  kurang lengkap  sehingga masih perlu dilengkapi oleh pihak penyidik. Pengembalian berkas kepada penyidik tersebut harus dilengkapi dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapinya.248
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  tindakan  berupa

mempelajari, meneliti, membuat surat dakwaan dan mengembalikan berkas kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuknya adalah bentuk-bentuk tindakan yang digolongkan sebagai tindakan prapenuntutan.
Penjelasan di dalam KUHAP hanya mengenal mengenai jaksa dan penuntut umum, tetapi dalam praktiknya dikenal istilah jaksa peneliti atau calon penuntut umum dan jaksa penuntut umum (dalam siding). Jaksa peneliti atau calon jaksa penuntut umum adalah jaksa yang mendapat tugas untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan.249 Penunjukan jaksa peneliti tersebut dilakukan  dengan  penerbitan  Surat  Perintah  Penunjukan  Jaksa
Penuntut Umum (untuk penelitian) formulir model PK-5.250  Jaksa

248Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Peradilan Umum, Op.Cit., hlm. 68
249Hamrat Hamid Dan Harun M Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang
Penyidikan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 1992) hlm. 170
250Ibid.

peneliti tersebut sejak ia menerima surat perintah tersebut, berkewajian  untuk  mengikuti  perkembangan  penyidikan  perkara yang bersangkutan. Jaksa yang ditunjuk tersebut juga sering disebut sebagai calon jaksa penuntut umum, karena pada umumnya jaksa peneliti tersebutlah yang nantinya menangani perkara tersebut pada tingkat penuntutan.251
Tujuan dari tindakan pra penuntutan yang dilakukan oleh jaksa

penuntut umum tidak saja berkaitan dengan kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan saja, melainkan bersinggungan juga dengan kesiapan dan kelengkapan berkas penuntutan. Karena hasil dari tindakan  pra  penuntutan  juga  dapat  berdampak  pada  hasil  dan kualitas tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu tujuan dari tindakan pra penuntutan dapat dirumuskan sebagai berikut:252
a.   Untuk	mengetahui	berita	acara	pemeriksaan	yang
diajukan/dikirim  oleh  penyidik,  apakah  sudah  lengkap  atau belum.
b. Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.
c.  Untuk mengetahui sikap penuntut umum apakah akan segera menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.
Pra penuntutan merupakan tahap yang sangat penting bagi penuntut umum dalam keberhasilannya menjalankan tugas penuntutan.    Oleh    karena    itu,    Puslitbang   Kejaksaan    Agung

251Ibid.
252Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm. 69

menyebutkan agar pra penuntutan dapat berdaya guna dan berhasil guna harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:253
a.   Membina   hubungan   kerja   sama   antara   penyidik   dengan penuntut umum, baik sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum. Pembinaan hubungan kerjasama dan kordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandirnya berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum;
b.  Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan bendasitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan factor- faktor lain yang dinilai perlu
c.   Apabila   jaksa   peneliti/jaksa   penuntut   umum   berpendapat bahwa kasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk- petunjuk yang terperinci

Sedangkan	factor-faktor	yang	harus		dipenuhi	dalam prapenuntutan	berdasarkan	Surat	Edaran	Jaksa	Agung	No
013/J.A/8/1982 adalah sebagai berikut:254

a.  Karena kesempurnaan hasil penyidikan merupakan factor penentu terhadap keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum, maka hubungan dan kerja sama antara penyidik dengan penuntut umum baik sebelum atau  sesudah   adanya   pemberutahuan   kepada   penuntut umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal109 ayat (1) KUHAP harus dibina terus, agar tercapai   ketuntasan   pengarahan   jaksa   calon   penuntut umum.
b.   Jaksa peneliti/calon penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya secara seksama  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  138  KUHAP,

253 Puslitbang Kejaksaan Agung, sebagaimana dikutip oleh Rusli Muhammad
254Surat  Edaran  Jaksa  Agung  No  013/J.A/8/1982  tentang  Faktor-faktor  yang  harus diperhatikan pada tahap prapenuntutan

untuk	memastikan	apakah	hasil	penyidikan	sudah lengkap/belum.
c.   Dalam hal jaksa peneliti/calon penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dianggap belum lengkap menurut Pasal 110 ayat(2) dan ayat (3), segera dalam waktu 7 hari wajib memberitahukannya kepada penyidik selanjutnya dalam  waktu  14   hari  mengembalikan  berkas  perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang terperinci, jelas dan lengkap mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melengkapi hasil penyidikannya.
d.   Tahap-tahap tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh setiap jaksa peneliti atau calon penuntut umum secara materiil dan formil untuk keberhasilan dan kesempurnaan hasil penyidikan yang akan merupakan dasar kelanjutan penuntutan yang akan dilakukannya.
e.   Tahap prapenuntutan sangat dibatasi tenggang waktu yang telah ditentukan menurut Undang-undang sehingga karenanya sungguh diperhatikan oleh setiap jaksa peneliti/calon penuntut umum agar tercegah lampaunya waktu dalam hal memberitahukan kepada penyidik pengembalian berkas perkara serta penyampaian petunjuk kepada penyidik.
f.	Pengembalian berkas perkara dari pihak jaksa peneliti atau calon penuntut umum kepada pihak penyidik yang berlangsung  bolak  balik,  berali-kali  harus  dicegah  dan
dihindarkan.
g. Selain  kelalaian/ketidak  cermatan  dan  kecerobohan tindakan jaksa peneliti/calon penuntut umum akan dapat membawa akibat berupa:
1.   Kemungkinan pengajuan praperadilan
2.   Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi
3.   Tertutupnya  upaya  hokum  banding  serta  kasasi dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum
h. Memanfaatkan dan mengembangkan serta meningkatkan forum pertemuan abtara penuntut umum dan penyidik sebaik-baiknya, demi mencapai pelayanan hokum yang seoptimal mungkin untuk mencari keadilan

Ketentuan dari Surat Edaran Jaksa Agung maupun ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur prapenuntutan adalah jelas untuk melindungi kepentingan tersangka maupun kepentingan persiapan penuntutan. Jadi pentingnya tindakan

penelitian oleh jaksa, di mana penelitian terhadap hasil penyidikan merupakan rangkaian tindakan penuntutan dan harus sungguh dihayati serta perlu pengendalaian dan pengawasan dari atasan agar tidak terjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan yang semestinya yang dapat menimbilkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan deng perkara tersebut.
Kelengkapan berita acara penyidikan juga harus lengkap disertai   dengan   keterangan   dari   pihak   saksi   korban,   karena keterangan dari saksi korban (korban). Meneliti mengenai kelengkapan berkas dari keterangan korban nantinya akan bisa membantu jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan juga tuntutan.

K.2 Hubungan Antara penyidik dan penuntut umum

Antara penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan penegakan hokum mempunyai kaitan yang sangat erat menurut KUHAP, antara lain dapt dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:255
a.   Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau penyidik mulai melakukan penyidikan suatu
peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Selanjutnya bilamana menurut pendapat penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupkan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hokum, maka keluarganya, memberitahukan pula kepada penuntut umum.

255Djoko  Prakoso,  Eksistensi  Jaksa  Di  Tengah-Tengah  Masyarakat,  Tanpa  Cetakan, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985), hlm. 67

Demikian pula apabila penghentian penyidikan atau penyidikan dihentikan demi hokum dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang oleh KUHAP, maka pemberitahuan hal itu segera kepada penyidik atau penuntut umum.
b.  Hubungan penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.
c.   Hubungan penyidik dan penuntut umum juga terdapat dalam hal prapenuntutan. Brdasarkan ketentuan pasal di dalam KUHAP, di mana penuntut umum juga mempunyai wewenang untuk meneliti berkas perkara dari penyidik yang dilimpahkan kepadanya. Apakah berkas perkara tersebut sudah sesuai dengan syarat formil dan materiil apa belum. Apabila berkas perkara tersebut belum memenuhi persyaratan, maka penuntut umum wajib mengembalikannya kepada penyidik untuk diperbaiki, disertai dengan petunjuk- petunjuk perbaikannya.
d.   Hubungan   fungsional   dan   institusional   antara   penyidik dengan penuntut umum yang berjalan dengan baik dan wajar sebagaimana mestinya  keduanya saling kerja sama dalam penyelesaikan permasalahan hokum yang ada di dalam masyarakat.

L.	Surat Dakwaan

Salah satu wewenang penuntut umum dalam system peradilan pidana adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dalam hokum acara pidana sangat penting, karena merupakan dasar pemeriksaan di siding pengadilan. Karena pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim hanya terbatas pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Ketentuan mengenai surat dakwaan diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
Soetomo mendefinisikan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan  berkas  perkasa  ke  pengadilan  yang  memuat  nama  dan

identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah diakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur- unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan   dasar   dan   titik   tolak   pemeriksaan   terdakwa   di   siding pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.256sedangkan menurut Nikolas Simanjuntak formulasi definitive arti surat dakwaan adalah surat akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai suatu rumusan yang dibuat dari hasil pemeriksaan penyidikan, yang dihubungkan dengan uraian kaidah rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, yang selanjutnya surat dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan.257 Dengan demikian, ada sekurang-kurangnya lima unsure pokok yang mengandung makna sangat penting dan harus ada secara esensial di dalam surat dakwaan.
Makna yang terkandung dalam kelima unsur itu menurut Nikolas dapat  disimak  sebagai  berikut.  Pertama,  surat  dakwaan  sebagai  akta otentik yang dibuat oleh dan dari pejabat resmi. Surat itu sebagai akta,
berkualitas bukti yang sempurna sehingga tidak ada surat lain yang berisi

256Soetomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Pradnya Paramita 1990), hlm. 4
257Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Cetakan kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), hlm. 177

serupa. Surat yang demikian ini tidak boleh cacat administrative dan yuridis, karenanya wajib memenuhi syarat formal dan syarat materiil menurut Undang-Undang. Surat dakwaan adalah khas hanya boleh dibuat dan bias dibuat oleh penuntut umu saja selaku pejabat resmi, tidak boleh ada instansi lain yang membuat surat dakwaan.258  Unsure kedua, perumusan tindak pidana atau delik yang dipersangkakan menurut uraian singkat  pasal  pidana  materiil  (KUHP  dan  Undang-undang  lain  yang memuat sanksi pidana). delik materiil itu beserta semua unsure yang dirumuskan ke dalam pasal pidana sudah sejak pada tahap penyelidikan dan penyidikan menjadi arah dugaan dan persangkaan untuk menentukan adanya subjek tersangka dan orang lain sebagai saksi.259 Unsure ketiga, unsure rumusan hasil pemeriksaan penyidikan di dalam BAP yang dikonstruksikan sesuai dengan rumusal pasal pidana materiil dalam unsure kedua di atas.260 Unsure keempat, menghubungkan rumusan pada unsure kedua dan ketiga dengan rumusan pasal pidana yang dilanggar. Bangun susunan kata, kalimat, dan frase menurut konteks actual di dalam BAP harus persis dirangkai sebangun dengan semua unsure yang terkandung dalam persangkaan pasal pidana materiil.261 Unsure kelima, surat dakwaan
itulah yang menjadi dasar, rujukan, dan pegangan bagi majelis hakim,

258Ibid.
259Ibid., hlm. 178
260Ibid.
261Ibid.

jaksa penuntut umum, dan advokat sepanjang dam selama dalam acara persidangan di pengadilan.262
Surat dakwaan merupakan dasar hokum   acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya   menurut   rumusan   surat   dakwaan.   Meskipun   terdakwa terbukti  melakukan  tindak  pidana  dalam  pemeriksaan  di  persidangan, tetapi jika tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka ia tetap tidak dapat dijatuhi hukuman. Tujuan utama pembuatan surat dakwaan adalah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di siding pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan.263 Selain hal tersebut, surat dakwaan juga penting bagi terdakwa guna untuk pembelaan dirinya, oleh karena itu terdakwa harus mengetahui sampai sekecil-kecilnya isi dari surat dakwaan tersebut.264
Surat  dakwaan  tidak  boleh  memuat  kualifikasi  tindak  pidana,

misalnya  pencurian,  atau  mempergunakan  kata-kata  yang  diambil  dari ketentuan undang-undang pidana atau suatu pasal undang-undang pidana
yang dilanggar dengan menambahkan waktu dan tempat terjadinya tindak

262Ibid.
263Andi Hamzah Dan Irdan Dahlan, Surat Dakwaan, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni 1987), hlm. 18
264Ibid.

pidana tersebut.265 Surat dakwaan sebagai akta administrative, harus memenuhi syarat-syarat formil dan juga syarat materiinya. Syarat formal yaitu yang berisis identitas terdakwa secara lengkap.266    Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadilin didepan persidangan Pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Sehingga dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti dajn detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan secara menghadapkan terdakwa di depan persidangan, kemudian dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga modus operandi kejahatan menjadi variatif tidak diharapkan seseorang mempermainkan hokum seperti membayar orang lain untuk menjadi terdakwa atau lebih tegas lagi secara universal untuk menghindarkan agar sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana akan tetapu tidak sampai diadili di depan persidangan (eror in persona).267
Sedangkan  syarat  materiil  adalah  yang  berisi  waktu  dan  tenpat

kejahatan  dilakukan,  uraian  secara  jelas,  cermat  dan  lengkap  tentang tindak pidana yang dilakukan. Menurut ketentuan syarat materiil ini masih ditambah  lagi   dengan   uraian   yang  meringankan   atau  memberatkan
terdakwa,  tetapi  syarat  ini  tidak  mutlak  harus  dicantumkan.  Tidak

265Soedirjo,  Jaksa  Dan  Hakim  Dalam  Proses  Pidana,  Cetakan  Pertama,  (Jakarta: Akademika Pressindo 1985), hlm. 8
266Andi Hamzah Dan Irdan Dahlan, Op.Cit., hlm. 19
267  Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti 1996), hlm. 41-41

terpenuhinya  syarat-syarat  ini  akan  mengakibatkan  batalnya  dakwaan tetapi tidak demikian halnya dengan syarat formal.268
Syarat formil surat dakwaan sebagaimana di atur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:269
1) Diberi tanggal;
2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
a.   Nama lengkap;
b.   Tempat lahir, umur/tanggal lahir;
c.   Jenis kelamin;
d.   Kebangsaan;
e.   Tempat tinggal;
f.	Agama; dan g.   Pekerjaan
3)  Ditandatangani oleh penuntut umum

Jadi hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, karena tidak jelas dakwaan ditujukan siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tidak pidana yang sebenarnya (error of subyektum).270
Adapun syarat materiil menurut Pasal 143 (2) huruf b KUHAP,

bahwa  surat  dakwaan  harus  memuat  uraian  secara  cermat,  jelas  dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempos delicti) dan tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti). Pengertian tentang cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:271
Cermat,  jadi  surat  dakwaan  itu  dipersiapkan  sesuai  dengan undang-undang  yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkanbatalnya  atau  tidak  dapat  diterima/dibuktikan  surat dakwaan, antara lain karena:

268Andi Hamzah Dan Irdan Dahlan, Op.Cit., hlm. 20
269Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
270Andi Sofyan Dan Abd Asis, Op.Cit., hlm. 172-173
271Ibid., hlm. 173-175

    Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan?
	Apakah   penerapan   hokum/ketentuan   pidananya   sudah tepat?
	Apakah   terdakwa   dapat   dipertanggungjawabkan   dalam melakukan tindak pidana tersebut?
    Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kedaluwarsa?
    Apakah tindak yang dilakukan itu tidak nebis in idem?

Jelas, berarti bahwa penuntut umum harus mampu untuk:

    Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan.
	Uraian  perbuatan  materiil  (fakta)  yang  dilakukan  oleh terdakwa. Bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan  antara delik  yang satu dengan delik  yang lain, yang unsure-unsurnya berbeda satu sama yang lain, atau antara uraian dakwaan hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya. Sedangkan unsure-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsure- unsurnya berbeda.
	Misalnya tidak boleh menggabungkan unsure-unsur dalam beberapa pasal.

Lengkap, berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsure-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak  dirumuskan  secara  lengkap  atau  tidak  diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan   itu   bukan   merupakan   tindak   pidana   menurut Undang-Undang.

Surat   dakwaan   dapat   dibatalkan   apabila   syarat   formil   tidak terpenuhi batal demi hokum. Jika syarat materiil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dianggap kabur (obscuur libelen), karena unsure-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi pencampuran unsure tindak pidana. mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan sebenarnya tidak diatur di dalam undang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hokum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Menyusun surat dakwaan

berhubungan dengan seni sehingga bagi setiap jaksa penuntut umum tidak sama hasil surat dakwaannya. Akan tetapi, ada patokan-patokan umum bagi setiap bentuk surat dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi bagi setiap jaksa penuntut umum. Pada dasarnya dalam praktik menurut Adami Chazawi ada lima bentuk-bentuk surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:272

1.  Dakwaan tunggal, yaitu surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya  menuduhkan  satu  jenis  tindak  pidana  tanpa  disertai dengan dakwaan pengganti, dakwaan subsidair, atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila JPU sudah berketatapan hati bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya ada saru tindak pidana yang terjadi.
2.   Dakwaan  alternative,  yaitu  surat  dakwaan  yang  menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternative atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan alternative  in,  peluang  terjadinya  atau  dapat  dibuktikannya antara  dua  alternative  dakwaan  dinilai  sama  besarnya.  Sifat saling mengecualikan merupakan indicator    umum surat dakwaan alternative.ada beberapa kelebihan surat dakwaan alternative, yakni sebagai berikut:
	Baik bagi JPU maupun majelis hakim dalam hal pembahasan dan  pembutiannya  lebih  praktis  (ekonomis),  karena  hanya
membuktikan salah satu dakwaan. Jika terbukti yang satu, maka

272Adami Chazawi, Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing 2006) hlm. 40

dakwaan yang lainnya tidak perlu diperhatikan lagi. Dalam hal ini hamper sama dengan dakwaan subsidair dengan dakwaan primer. Akan tetapi dakwaan primer dan subsidair tidak mengandung sifat saling mengecualikan.
	JPU  dan  hakim  bebas  memilih  salah  satu  dakwaan  untuk dibahas dan dipertimbangkan serta dinyatakan terbukti, bergantung pada fakta-fakta yang diperoleh dalam siding. Fakta- fakta itulah yang menentukan tindak pidana mana yang akan terbukti.
	Kemungkinan   bebasnya   terdakwa   akibat   kesalahan   dalam menentukan tindak pidana dalam surat dakwaan diperkecil atau ditiadakan.
	Dapat  menghilangkan  keraguan  akan  kegagalan  penuntutan terhadap terdakwa ke siding pengadilan. Dapat menimbulkan kepercayaan diri bagi JPU.
	Dapat digunakan jika kasus yang ada fakta-fakta hokum yang belum jelas atau belum didapatkan, dengan harapan akan ditemukan dalam pembuktian di siding pengadilan nantinya.
3.   Surat dakwaan subsidar, yaitu diurutkan mulai yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain
dalam KUHP.273     Contoh, lazimnya untuk kasus pembunuhan

273Andi Sofyan dan Abd Asis, Op.Cit., hlm. 177

secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer Pasal 340 KUHP, dan dakwaan subsidari Pasal 338 KUHP, dan lebih subsidar Pasal 355 KUHP, dan lebih subsidair lagi Pasal
353 KUHP. Jadi maksud dari surat dakwaan subsidari yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka baru dperiksa dakwaan subsidari dan apabila masih tidak terbukti maka diperiksa yang dakwaan subsidari. Secara praktik untuk dakwaan secara subsidari sering disebut juga dakwaan secara alternative, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidari, artinya tersusun primer dan subsidari.274

Ada beberapa kelebihan pada surat dakwaan subsidair, yaitu sebagai berikut:275

	Dapat  menghindari  gagalnya  jaksa  penuntut  umum  dalam melakukan penuntutan pidana terhadap pembuat tindak pidana yang didakwa. Dapat mengatasi kelemahan dari dakwaan tunggal.
	Dapat  member  kepercayaan  diri  pada  jaksa  penuntut  umum bahwa   salah   satu   tinda   pidana   dakwaannya   akan   dapat dibuktikan di dalam siding pengadilan.
	Dapat  bersifat  ekonomis  dalam  hal  kasus  yang  masuk  pada bentuk perbarengan peraturan (concursus idealis).
4.   Dakwaan	komulatif,	yaitu	dalam	dakwaan	komulatif	ini
penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara yang membuatnya  dalam  satu  surat  dakwaan,  apabila  pada  waktu

274Ibid.
275Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 59-60

yang sama atau hamper bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal:276
a.   Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b.   Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain;
c.  Beberapa tindak pidana yang yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi dakwaan komulatif, yaitu:

a.   Beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama;

b.   Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut;

c.   Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

Adapun mengenai proses penyusunan surat dakwaan adalah dapat dilakukan dengan cara Voeging dan Splitsing. Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, hal ini sesuai dengan yang jelaskan dalam Pasal 141 KUHAP.277  Sedangkan yang dimaksud dengan Splitsing adalah pemisahan berkas perkara, yaitu dengan cara seorang penuntut umum membuat berkas perkara baru, di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan   baru,   baik   terhadap   saksi   maupun   tersangka.   Hal   ini
dilakukan dengan menguatkan dakwaan penuntut umum.278

276 Andi Sofyan Dan Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 178
277Ibid, hlm. 179
278Ibid., hlm. 180

Surat dakwaan mempunyai fungsi positif dan negatifnya, yakni:279

Fungsi positif dari surat dakwaan yaitu hal-hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan atau dengan dakwaan tidak terbukti. Sedangkan fungsi negative dari surat dakwaan yaitu keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan  harus  dijadikan  dasar  oleh hakim dalam mengambil putusannya dan hal-hal yang tidak terbukti dalam persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.
Selain memiliki fungsi, surat dakwaan juga memiliki manfaat bagi ketiga aparat  penegak  hokum  yang berhubungan  dengan  suatu  perkara yang disidangkan, yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hokum. Adapaun manfaat surat dakwaan bagi penuntut umum adalah sebagai berikut:280
a.   Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa
b.   Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa
c.   Sebagai dasar pembahasan yuridis untuk tuntutan pidana d.   Sebagai dasar melakukan hokum

Manfaat surat dakwaan bagi hakim adalah:
a.   Sebagai dasar pemeriksaan di siding pengadilan
b.   Sebagai  dasar  putusan  yang  nantinya  akan  dijatuhkan  kepada terdakwa
c.   Sebagai  dasar  membuktikan  terbukti  atau  tidaknya  kesalahan terdakwa

Manfaat surat dakwaan bagi penasihat hokum:
a.   Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (pleidoi)

279Ibid, hlm. 181
280Ibid, hlm. 182

b.   Sebagai dasar untuk menyiapkan bukti kedua kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum
c.   Sebagai dasar pembahasan yuridis
d.   Sebagai dasar melakukan upaya hukum

M.	Penuntutan

M.1 Penjelasan Penuntutan

Wewenang penuntut umum untuk melakukan penuntutan diawali dengan menyusun surat dakwaan, dan diakhiri dengan pembacaan tuntutan (requisitor) pada akhir pemeriksaan di pengadilan.281  Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 Angka 7
KUHAP   adalah  tindakan   penuntut   umum   untuk   melimpahkan

perkara pidana ke pegadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan.282
Sudarto	juga	mendefinisikan	penuntutan,	yakni	berupa

penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim sekaligus agar supaya diserahkan kepada siding pengadilan (verwijzing naar de terechtizitting).283Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut   seseorang   terdakwa   di   muka   hakim   pidana   adalah
menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya

281John Z. Loudoe, Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bina Aksara 1984), hlm. 19
282Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
283Sudarto, Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Pidana
Dalam Sidang Pengadilan Negeri, Tanpa Cetakan, (Semarang: Yayasan Lembaga Research Dan
Afiliasi Insdustri UNDIP), hlm. 12

kepada hakim, dengan permohonan agar supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.284
Jadi menurut penulis secara singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut  umum  menyerahkan  berkas  perkara  terdakwa  ke pengadilan negeri agar majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan.
Tuntutan pidana yang disusun oleh penuntut umum pada hakikatnya  merupakan  kesimpulan  yang  diambil  dari  fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut versi penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti  bersalah  dan  mohon  majelis  hakim  untuk  menjatuhkan pidana kepada terdakwa di dalam tuntutan pidananya. Begitu juga sebaliknya, apabila fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan mengajukan tuntutan bebas bagi terdakwa kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di dalam tuntutan pidananya. Wewenang penuntutan dalam perkara pidana hanya dimiliki oleh penuntut umum saja, maka
dari  itu  sudah  menjadi  kewajiban  seorang  jaksa  penuntut  umum

284Wirdjono  Prodjodikoro,  Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia,  Cetakan  Pertama, (Bandung: Sumur 1983), hlm. 52

untuk melaksanakan wewenangnya tersebut dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya tujuan hokum yang semestinya yaitu kepastian, kemanfaatan  dan  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Surat  tuntutan pidana secara lengkap berisi:
a.   Surat dakwaan;

b.   Pemeriksaan di persidangan, tentang:

1.   Keterangan saksi

2.   Keterangan ahli

3.   Surat

4.   Petunjuk

5.   Keterangan terdakwa

c.  Fakta-fakta persidangan yang disusun berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdkwa sendiri.
d.   Pembuktian

e.   Tuntutan pidana

Namun demikian seringkali tuntutan pidana disusun lebih sederhana. Fakta-fakta persidangan tersirat dalam pemeriksaan alat- alat bukti di persidangan sehingga susunan tuntutan pidana tersebut menjadi lebuh sederhana, yaitu sebagai berikut:285
a.   Surat dakwaan

b.   Pemeriksaan alat bukti di persidangan

hlm. 167

285Tolib Effendi, Praktik Peradilan Pidana, Tanpa Cetakan, (Malang:Setara Press 2016),

c.   Pembuktian

d.   Tuntutan pidana.

Sehubungan dengan wewenang penuntutan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum, di dalam hokum acara pidana dikenal dua asas penuntutan, antara lain adalah asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan untuk menuntut orang-orang yang telah dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan memang telah melakukan pelanggaran hokum, jadi setiap perkara pidana yang dip roses menjadi wajib bagi penuntut umum untuk menuntut di muka pengadilan.286 Ruslan Saleh juga berpendapat bahwasannya asas legalitas merupakan dasar daripada perbuatan pidana, karena tanpa adanya peraturan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang terlarang maka kita tidak mengetahui adanya pernuatan pidana.287
Perkembangan  asas  legalitas  dalam  Negara  hokum  yang

mengakui kemanfaatan hokum yang hidup dalam masyarakat sudah ada dan diakui sejak dahulu. Sedangkan asas oportunitas  adalah asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan
hokum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah

286Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam
Undang-Undang RI, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty 1986), hlm. 27
287Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian
Dasar Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Angkasa Baru 1981), hlm. 47

terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.288 Ukuran yang dijadikan pedoman dalam penerapan asas oportuntas ini adalah kepentingan umum (Algemen Belang). Mengesampingkan perkara yang merupakan pelaksaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Gung setelah memperhatikan saran dan pendapat badan- badan   kekuasaan   Negara   yang   mempunyai   hubungan   dengan masalah tersebut.289
Dalam  proses  penuntutan  ini,  seorang  penuntut  umum  juga

memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan yang akan atau sedang dilakukan apabila ternyata bukti yang diperlukan kurang cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara di tutup demi hokum sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.  Di  dalam  praktik  sangat  jarang  penuntut  umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara yang ditanganinya, namun seandainya penuntut umum mneghentikan penuntutan, maka hal tersebut harus dituangkan dalam surat ketetapan, dan diberitahukan kepada tersangka apabila ia berada dalam tahanan, dan selanjutnya membebaskan tersangka.290   Turunan surat   ketetapan   itu   wajib   disampaikan   kepada   tersangka   atau
keluarganya  atau  penasihat  hukumnya,  pejabat  rumah  tahanan,

288Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Penuntutan Dan Teknik Pembuatan Surat Dakwaan,
Cetakan Pertama, ( Surabaya: Dharma Surya Berlian 1996), hlm. 26
289Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan),
Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 195
290Darwin  Prinst,  Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Praktik,  Cetakan  Ketiga,  (Jakarta: Djambatan 2003), hlm. 89

penyidik, dan hakim. Penghentian penuntutan ini tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka apabila dikemudian hari ternyata ada alasan baru.291 Alasan baru tersebut diperoleh oleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian di ketahui atau di dapat (penjelasan Pasal 140 huruf d KUHAP). Khusus untuk penutupan perkara demi hokum maka penuntut umum harus menghentikan sebelum proses penuntutan dilakukan.
Perbuatan menutup perkara demi hokum itu antara lain dapat dilakukan  oleh  penuntut  umum,  apabila  mengenai  suatu  tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat vervolgingsuitsluitingsgorden, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seorang yang oleh penyidik telah disagka melakukan suatu tindak pidana   tertentu.292         Dasar-dasar   yang   meniadakan   penuntutan tersebut antara lain adalah tidak adanya unsure schuld baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun ketidak sengajaan (culpa), tidak adanya unsur melawan hokum (wederrechtelijk), tidak dapat dipertanggungjawabkannya tersangka atas perbuatannya (ontoereken
ingsvatbaarheid),  ataupun  tidak  dapat  dipertanggungjawabkannya

291Ibid.
292Hari Sasangkoa Dan Tjuk Harjanto, Op.Cit., hlm. 31

perbuatan	yang	bersangkutan	kepada	tersangka

(ontoerekenbaarheid).293

Langkah-langkah yang harus dilakukan penuntut umum dalam melakukan wewenangnya dalam hal penuntutan adalah sebagai berikut:294
a.   Kelengkapan berkas

Setelah berkas perkara dianggap lengkap yakni lengkap formal dan materiil, penuntut umum memberitahukan kepada penyidik dengan disertai permintaan agar tersangka dan barang bukti diserahkan kepadanya.  Penyidik kemudian menyerahkan tanggungjawab   atas   tersangka   dan   barang   bukti   kepada penuntut  umum  sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  (3)  huruf  b KUHAP.
b.   Membuat surat dakwaan

Apabila hasil penyidikan dari pihak penyidik sudah memenuhi syarat formal dan materiil, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya harus segera menyusun surat dakwaan untuk tersangka.
c.   Penggabungan berkas perkara (Voeging)

d.   Pemisahan perkara (Splitsing)
e.   Melimpahkan perkara ke pengadilan f.	Mengubah surat dakwaan

293Ibid.
294Ibid, hlm. 34-44

M.2 Requisitor/Tuntutan Pidana

Setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang/ketua majelis, maka diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana atau istilah lainnya requisitor (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Requisitor atau  tuntutan  pidana  adalah  “surat  tuntutan”  adakalanya  tidak memuat pidana, misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak bersalah maka penuntut umum mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa.295    Salah satu fungi dari adanya requisitor ini adalah agar hakim tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dari tuntutan atau permintaan jaksa penuntut umum dalam memberikan  putusan  kepada  terdakwa.296   Oleh  karena  itu permintaan pidana ini dipandang pengawasan negative penuntut umum terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim (negative controle van het Openbaar Ministrerie).297 Inilah fungsi requisitor yang tidak boleh dilupakan oleh seorang jaksa yang professional dalam menjalankan tugas dan profesinya dalam penegakan hokum demi terciptanya hokum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.
seorang jaksa tidak harus menguasai hokum pidana substantive dan

295Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), hlm. 402
296Andi  Hamzah,  Pelaksanaan  Peradilan  Pidana  Berdasarkan  Teori  Dan  Praktik, Cetakan Pertama, (Jakarta:Rineka Cipta 1994) hlm. 121
297Ibid.

acara   pidana,   tetapi   juga   keadaan   masyarakat   setempat,   latar belakang terdakwa dan motif dilakukannya delik yang di dakwakan tersebut.298

Pengajuan tuntutan oleh penuntut umum ini, penuntut umum menyimpulkan  hasil  persidangan  yang  telah  berlangsung berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat-alat bukti,  serta  perilaku  terdakwa  selama  dalam  persidangan berlangsung. Kesimpulan itu tentu didasarkan kepada ketentuan dan kebutuhan hokum. Tuntutan adalah bagian dari bargaining yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang diajukan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Bargaining (menawarkan)   kepada   majelis   hakim   tentang   pendapat   jaksa penuntut umum terhadap perkara itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh jaksa dengan mendasari kepada pertimbangan hokum dan keyakinan jaksa penuntut umum.299 Tuntutan jaksa penuntut umum itu terhadap terdakwa adalah bukan harga mati atau finalisasi, tetapi merupakan tawaran atau permintaan terhadap majelis hakim agar diputus dengan ukuran-ukuran dari pandangan atau pendapat
jaksa penuntut umum (JPU).300

298Ibid.
299Hartono,  Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  Melaui  Pendekatan  Hukum
Progresif, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 201
300Ibid .

Tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan yang telah dibuatnya terlebih dahulu.301  Dalam tuntutan jaksa penuntut umum ini, terdakwa tidak perlu menganggap bahwa tuntutan tersebut adalah putusan yang sah dari majelis hakim yang bakal diterima dan harus dilaksanakan oleh terdakwa. Karena setelah jaksa mengajukan tuntutannya, hak berikutnya adalah pembelaan yang diajukan oleh terdakwa sendiri maupun melalui kuasa hokum atau pengacaranya.302

Hal yang utama pada requisitor adalah pembahasan yuridis yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung  unsur-unsur  delik  tersebut,  termasuk  persepsi  atas sesuatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa dengan penerapan hokum misalnya paksaan.303 Hal tersebut diuraikan baik berdasarkan bukti-bukti maupun berdasarkan pendapat para pakar (secara ilmiah) agar dengan demikian persepsi mengenai suatu hal, tidak keliru penerapannya. Dengan demikian, requisitor memuat pembuktian berdasarkan alat bukti sah atas semua unsure-unsur delik
yang dirumuskan dalam surat dakwaan.304  Menurut Djoko Prakoso,

301Djoko  Prakoso,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  Dalam  Proses  Hukum  Acara
Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm. 209
302Hartono, Op.Cit., hlm. 201-202
303Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Op.Cit., hlm. 402
304Ibid.

ada dua hal dalam requisitor yang sering dilupakan oleh aparat, yaitu:305
a.  Bahwa tuntutan pidana (requisitor) harus berbentuk tulisan (dibacakan) yang kemudian harus diserahkan kepada pengadilan.
b.   Requisitor  harus  berdasarkan  isi  surat  tuduhan  c/q  yang sudah dirubah atau ditambah di persidangan.

Kedua hal di atas yang telah diuraikan oleh Djoko Prakoso menegaskan bahwasannya tidak di semua Negara seorang penuntut umum membacakan tututannya (requisitor). Selain itu juga penuntut umum yang membacakan requisitor menutup requisitor itu dengan permintaan pidana yang pantas dan seimbang dengan perbuatan terdakwa.306
Fungsi  requisitor  adalah  tuntutan  penuntut  umum  kepada

terdakwa. Pertama ialah apakah terdakwa terbukti melakukan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa benar bersalah. Jadi apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan hasil pemeriksaan saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, suray, dan atau petunjuk maka semestinya penuntut umum meminta terdakwa untuk dibebaskan. Penuntut umum harus berusaha membuktikan dalilnya yang telah dituangkan dalam dakwaannya. Tetapi jika ternyata melalui alat-alat bukti  yang  telah  dihadirkan  oleh  penuntut  umum  tidak  dapat
membuktikan   dakwaannya,   maka   penuntut   umum   tidak   boleh

305Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam
Proses Pidana, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty 1988), hlm. 164-165
306Andi  Hamzah,  Pelaksanaan  Peradilan  Pidana  Berdasarkan  Teori  Dan  Praktik, Op.Cit., hlm. 121

mengusik orang yang tidak bersalah hanya untuk mempertahankan dakwaannya yang tidak terbukti bersalah tersebut. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan di persidangan, penuntut umum harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada pembuktian  dakwaannya.  Karena  sudah  jelas  bahwasannya requisitor  yang baik adalah  yang tergantung pada dakwaan  yang baik juga.  Kemudian kecerdasan penuntut umum juga harus dapat mengimbangi bahkan harus mengusahakan bahwa ia berada di atas angin daripada penasihat hokum, termasuk dalam mengajukan pertanyaan dan kontra pertanyaan.307 Pertanyaan penasihat hokum yang   berusaha   mengaburkan   pembuktian,   harus   dlawan   oleh penuntut umum dengan membuktikan sebaliknya, yaitu terbuktinya dakwaan.
Catatan tentang hasil pemeriksaan di sidang itu digunakan sebagai bahan untuk menyusun requisitor. Dari hasil pemeriksaan tersebut penuntut umum harus melihat hal-hal apa yang sebenarnya meringankan atau memberatkan terdakwa dalam melakukan delik tersebut. Jadi motif dilakukannya kejahatan tersebut, kemudian sikap terdakwa setelah melakukan delik dan juga sikap terdakwa selama di persidangan  juga  dapat  digunakan  oleh  penuntut  umum  untuk
menjadi dasar pembuatan tuntutannya untuk terdakwa.

307Ibid, hlm. 125

KUHAP   menganut   system   atau   teori   pembuktian   yang negative berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut di terangkan di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Menurut teori ini, maka hakim baru boleh menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, apabila telah memenuhi alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.308
Jadi sekalipun sudah terdapat cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim

tidak yakin maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu untuk menjaga jangan sampai hakim tidak yakin, maka penuntut umum dalam requisitor berusaha bukan saja membuktikan dakwaannya berdasarkan alat bukti yang ada, tetapi harus juga berusaha meyakinkan hakim bahwa apa yang telah dibuktikannya bias meyakinkan dan jelas meyakinkan sehingga tdak ada yang perlu diragukan lagi.309  Kelemahan-kelemahan saksi yang
memberatkan  harus  dipaparkan  dengan  jelas,  kemudian  penuntut

308Ramelan, Hukum Acara Pidana, Teori Dan Implementasi, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Sumber Ilmu Jaya 2006), hlm. 225
309Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 125

umum harus mengetuk pintu hati hakim agar menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan latar belakangnya.310
Dalam SEJA tanggal 27 Februari 1985 No. SE-002/JA/2/1985 tentang hasil eksaminasi, telah ditentukan sistematik sebagai pegangan dalam pembuatan tuntutan pidana. berdasarkan sistematik tersebut  uraian  tuntutan  pidana  harus  berpatokan  pada  hal-hal sebagai berikut:311
a.   Uraian pendahuluan
b.   Perincian  identitas  terdakwa,  minimal  memenuhi  maksud
Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP
c.   Uraian dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan di muka persidangan
d.  Uraian fakta-fakta yang dianggap merupakan fakta hokum yang diperoleh dala pemeriksaan persidangan
e.   Adanya analisa hokum yang memenuhi semua unsure delik yang didakwakan dan didukung dengan alat bukti yang sah.
f.	Pernyataan kesalahan terdakwa sesuai dengan unsure-unsur delik rumusan tindak pidana beserta kualifikasinya sesuai dengan bentuk surat dakwaan dan adanya penegasan tentang pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terbukti dilanggar.
g. Penjelasan  uraian  factor-faktor  yang  menggambarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa dengan selalu mendasarkan pertimbangannya pada rasa keadilan dan membawa dampak positif untuk menyadarkan terdakwa untuk tidak mengulangi lagi melakukan tindakan pidana.
h.   Penentuan ukuran hukuman yang dituntutkan yang dianggap setimpal dengan terdakwa, dengan memperhatikan jenis hukuman	tambahan   yang   tercantum   pada   pasal   yang dianggap terbukti atau berdasarkan ketentuan tersendiri pada perundang-undangan tertentu.
i.	Tuntutan mengenai status barang bukti (diserahkan kepada saks korban atau terdakwa atau kepada Negara atau dilampirkan  dalam  berkas  perkara  lain  hal  ini  tergantung

310Ibid., hlm. 126
311SEJA No.  SE-002/JA/2/1985 tentang  Hasil  Eksaminasi,  sebagaimana dikutip  oleh
Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses
Pidana, hlm. 165

pada penilaian penuntut umum yang bersangkutandan dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan yang membolehkannya), tuntutan ini erat sekali hubungannya dengan sebutan “pihak yang paling berhak” yang terdapat dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP.
j.	Tuntutan  kepada  siapa  biaya  perkara  dibebankan  dengan jumlah yang pasti (dalam hal ini penuntut umum supaya memperhatikan maksud pasal 222 KUHAP, jo surat edaran Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1983 perihal biaya perkara pidana dan memedomani Hasil Rapat Kerja komisi II	MAHKEPOL-I    tentang    tugas    dan    kebijaksanaan penuntutan yang terdapat pada butir II yang berbunyi:”untuk kelancaran eksekusi putusan Hakim tentang biaya perkara maka  prosedur  dan  syarat-syarat  permohonan  terdakwa untuk  dibebaskan  kewajiban  membayar  ongkos  perkara dapat dipermudah dan kualifikasi mampu tidaknya terdakwa diserahkan kepada Jaksa penuntut umum.
k.   Tuntutan   supaya   hakim   memerintahkan   agar   terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan.

Namun seringkali tuntutan pidana disusun secara lebih sederhana. Fakta-fakta dalam persidangan dianggap sudah tersirat di dalam pemeriksaan persidangan, sehingga susunan tuntutan pidana tersebut kurang lebih terdiri dari sebagai berikut:312
a.   Identitas terdakwa;
b.   Dakwaan (biasanya hanya disebutkan pasalnya saja);
c.   Pemeriksaan di persidangan;
d.   Pembuktian;
e.   Tuntutan pidana.

Sedangkan menurut Zulkarnain, secara garis besar tuntutan pidana (requisitor) memuat hal-hal sebagai berikut:313
a.   Pendahuluan, berisi:
  Nama terdakwa dan identitas lengkap
  Surat dakwaan
b.   Uraian fakta-fakta hokum, berisi:

312Al.   Wisnubroto,   Teknis   Persidangan   Pidana,   Cetakan   kelima,   (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2013), hlm. 84
313Zulkarnain, Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Yappika 2006), hlm. 82-83

  Keterangan saksi-saksi
  Keterangan terdakwa
 Petunjuk-petunjuk (kalau ada), missal: berita acara penyidikan, Visum et Repertum, berita acara rekonstruksi, berita acara penyitaan.
c.   Analisa fakta-fakta hokum, berisi:
Berisi fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan penuntut umum
d.   Analisa hokum/uraian yuridis:
Berisi pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan).
e.   Tuntutan pidana:
Berisi pendapat JPU atas perkara yang sudah diperiksa, hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan pada terdakwa.

M.3 Pedoman Pembuatan requisitor/ tuntutan pidana

Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember

1985 telah mengeluarkan surat edaran Nomor SE-009/JA/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. konsederan surat edaran tersebut menjelaskan  bahwa  berdasarkan  penelitian  selama  ini,  ternyata bahwa belum terdapat keseragaman/kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh para jaksa penuntut umum terhadap perkara-perkara yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Selain itu, tidak jarang terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan terlalu ringan baik ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
Berpedoman pada prinsip “kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan”, maka sewajarnyalah terdapat kesatuan di dalam  kebijaksanaan  penuntutan,  khususnya  di  dalam  tuntutan

pidana. salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menekan tingkat kejahatan yang terjadi adalah dengan mengajukan tuntutan pidana/menjatuhkan  hukuman  yang  sesuai  dengan  rasa  keadilan yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini, sehingga mampu membawa pengaruh sebagai daya tangkal.314
Dari hal-hal di atas, Djoko Prakoso berpendapat bahwa kiranya

perlu dilakukan oleh Jaksa Agung dalam rangka mewujudkan kesatuan di dalam penuntutan untu menggariskan pedoman tuntutan pidana sebagai berikut:315
I.  Dalam hal factor memberatkan lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana badan maksimum yang diatur dalam Pasal Undang-Undang bersangkutan.
II. Dalam  hal  factor  meringankan  lebih  dominan  dan  pasal undang-undang yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, maka pedoman tuntutan pidananya dibedakan
antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Untuk tindak pidana umum pada prinsipnya tuntutan pidananya adalah 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana penjara maksimum sebagaimana yang diatur dalam pasal undang- undang bersangkutan. Sedangkan untuk pidana khusus , pada prinsipnya tuntutan pidananya adalah  ¾ (tiga per empat) dari ancaman  pidana  penjara  maksimum  sebagaimana  diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan
III.  Dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam pasal Undang-Undang bersangkutan lebih dari satu seperti antara lain  Pasal  340  KUHP,  yang  menentukan  ancaman  pidana mati atau pidana [enjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun maka pedoman tuntutan pidananya
adalah sebagai berikut:
	Dalam hal factor memberatkan pedoman lebih maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternative pertama (yang terberat) yaitu pidana mati.
	Dalam hal factor meringankan lebih dominan maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternative

314 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam
Proses Pidana, Op.Cit., hlm. 191
315Ibid, hlm. 191-194

kedua  atau  ketiga,  sesuai  denga  dminanya  factor meringankan tersebut.
IV. Apabila  di  dalam  Undang-undang  bersangkutan  diatur mengenai hukuman tambahan, supaya di dalam tuntutan pidana dicantumkan juga mengenai hukuman tambahan tersebut.
V.   Mengenai berat ringannya pidana denda, diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri.
VI. Di dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana perlu dipertimbangkan factor-faktor sebagai berikut:
a.  Pelaku: mengenai umur, pendidikan, kedudukan sosial ekonomi cultural, recidivist, mental, motivasi, fisik.
b.   Perbuatan: mengenai cara, sifat dan kwalitas perbuatan.
Dan	juga	kedudukan	dan	peranan,	yaitu:	actor intelectualis, pelaku, peserta, pembantu.
c.  Akibat dari perbuatan: material (Negara, masyarakat, perorangan), jiwa, badan, immaterial, lingkup ruang (local, nasional, internasional), lingkup waktu (jangka pendek dan jangka panjang).
d.   Factor-faktor   lain:   politik   hokum   yaitu   yang   ada kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat, dan politik pemidanaan yaitu yang ada kaitannya dengan daya tangkal.
VII. Dalam  hal  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  khusus, sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri berpendapat bahwa perlu diadakan penyimpangan dari pedoman yang digariskan dalam surat edaran ini, supaya dimintakan petunjuk kepada kami, disertai penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut.
VIII. Pedoman tuntutan pidana ini tidak berlaku bagi perkara subversi. Karena masih perlu dikembalikan langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, mengingat tindak pidana subversi merupakan rongrongan terhadap ideology Negara Pancasila  dan  UUD  1945,  serta  menyangkut  eksistensi Negara Republik Indonesia.
IX. Dalam hal hukuman yang dijatuhkan Pengadilan lebih rendah dari tuntutan pidana, supaya diperhatikan petunjuk yang digariskan  dalam  Instruksi  Menteri  Jaksa  Agung  Nomor:
16/Instr/Secr/1962, tanggal 25 agustur 1962 jo Surat Jaksa
Agung  Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Umum  Nomor:  B-
696/E/Ept.2/1985, untuk perkara tindak pidana umum, dan surat  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  B-036/A-
6/6/1985, tanggal 12 Juni 1985 jo Surat Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: B-549/F/Fpt/9/1985,

tanggal  18  september  1985  untuk  perkara  tindak  pidana khusus.

M.4 Requisitor yang mencerminkan keadilan

Salah satu tugas dari seorang jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa setelah serangkaian proses peradilan pidana telah dillakukan termasuk tahap pembuktian. Pada pembuatan tuntutan pidana ini (requisitor) jaksa penuntut umum dituntut untuk dapat melakukannya dengan netral dan adil, tanpa adanya kepemihakan pada siapapun dan juga harus merdeka. Meskipun dalam system peradilan pidana, jaksa penuntut umum diberikan tugas oleh Negara untuk memberikan pelayanan terhadap pihak yang berperkara (memperjuangkan hak korban), namun dalam praktiknya seorang jaksa penuntut umum juga harus memerhatikan dan melindungi hak-hak terdakwa.
Sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hokum,  jaksa  penuntut umum dilarang bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya karena apabila kesewenang-wenangan itu terjadi dalam berjalannya proses peradilan pidana maka akan ada hak asasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara tersebut yang terlanggar atau terabaikan.
Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang demi terjaminnya perlindungan HAM. Semua tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum

baik dalam proses pra penuntutan maupun proses penuntutan harus dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang   Maha   Esa,   penegakan   hokum   demi   keadilan   tersebut mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak   akibat   perbuatan   terdakwa   dan   adil   dimata   hokum. Meskipun terdakwa posisinya dalam proses peradilan pidana adalah pihak yang tertuduh melakukan tindak pidana, namun dalam pelaksanaan  proses  peradilan  pidana  tersebut  harus  sesuai  aturan agar tetap terjamin mengenai HAM yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia.
Untuk terwujudnya perlindungan terhadap HAM terdakwa, maka dalam setiap tahapan dan proses peradilan pidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh  Undang-Undang.  Bertindak  tidak  dengan  sewenang-wenang dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  setiap  orang  meskipun  orang tersebut merupakan orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Karena jaminan atas suatu peradilan yang jujur dan adil merupakan suatu kewajiban dari setiap Negara yang bersendikan Negara hokum dan demokrasi.316
Instrument hokum di Indonesia yang berhubungan dengan hak
asasi manusia, khususnya jaminan hak memperoleh keadilan di bidang hokum  pidana sebenarnya  sudah  cukup  memadai.  Jumlah

316Ibid., hlm. 176

peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penegakan hak asasi manusia sudah cukup banyak. Namun masih tetap ada permasalahan mengenai pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia meskipun secara substansi telah banyak diatur, yaitu mengenai penerapan dan dan penegakan hokum yang sudah ada oleh aparat penegak hokum yang berwenang.  Karena hokum yang baik tidak akan ada artinya apa-apa jika tidak disertai dengan penegakan yang baik juga. Salah satu esensi pokok yang paling utama dalam penegakan hokum adalah mengenai keadilan, keadilan  yang sekaligus dapat dirasakan dan diterima oleh pihak yang terlibat. Hal tersebut  sesuai  dengan  tujuan  utama  KUHAP  yaitu  untuk menegakkan hokum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.317
Kata adil diartikan dengan tidak berat sebelah/tidak memihak,

berpihak   kepada   kebenaran,   dan   sepatutnya   /tidak   sewenang- wenang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa keadilan sebagai adanya keseimbangan.318 Pengertian tersebut menjelaskan bahwasannya Pada satu sisi aparat penegak hokum (dalam hal ini jaksa penuntut umum) wajib melindungi harkat dan martabat hak asasi seorang terdakwa, sedangkan pada sisi lain ia berkewajiban untuk  melindungi  dan   mempertahankan  kepentingan  ketertiban
umum (korban).

317http://ajarotninasution.blogspot.co.id/2013/09/hak-memperoleh-keadilan- dalam.html?m=1, diakses Kamis 30 Maret 2017, Pkl. 10.43 WIB
318Ibid.

Requisitor jaksa penuntut umum merupakan acuan pokok yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana. oleh karena  itu  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  seorang jaksa harus memperhatikan segala aspek nilai agar terwujud keadilan yang  dapat  dirasakan  oleh  pihak  melalui  putusan  hakim.  Namun perlu ditegasi dalam hal ini, bahwasannya keadilan tidak hanya didapatkan dari tuntutan jaksa yang kemudian dijadikan patokan hakim untuk menjatuhan putusan. Melainkan keadilan yang sesungguhnya   adalah   keadilan   yang   dapat   dirasakan   disetiap tingkatan pemeriksaan oleh pihak tersangka/terdakwa di mana pada pemeriksaan tersebut aparat penegak hokum masih tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Karena berdasarkan KUHAP seorang tersangka/terdakwa memiliki hak untuk memperoleh perlakuan   yang   manusiawi   dan   hak-hak   yang   sesuai   dengan peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   selama   menjalani proses peradilan pidana di semua tahapan pemeriksaan. Begitu juga dengan seorang jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa, jaksa penuntut umum  harus  memperlakukan  terdakwa  dengan  sangat  manusiawi dan  jangan  sampai  hak  asasi  terdakwa  terabaikan.  Asas  praduga tidak bersalah harus benar-benar diperhatikan oleh aparat selama belum ada putusan dari hakim yang inkrah.

Menurut Mardjono Reksodiputro, hakikat dari proses hokum yang adil tidak saja berupa penerapan hokum atau perundang- undangan (yang diasumsikan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan diri seorang warga Negara.319 Proses hokum yang adil tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal dalam seluruh proses peradilan pidana, melainkan maknanya lebih jauh yakni diwujudkannya penghargaan hak dan kemerdekaan seseorang sebagai   warga   Negara,   kendatipun   ia   disangka   atau   diduga melakukan suatu tindakan tercela, harus dipastikan hak-haknya terjamin. Proses hokum yang adil sesungguhnya merupakan implementasi  dari  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah
tertuang dalam UUD 1945.

319Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI 1994) hlm. 31

BAB IV

TERSANGKA/TERDAKWA DAN KORBAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN

A.  Penjelasan Tersangka/Terdakwa

Pasal  1  KUHAP  menjelaskan  bahwa  yang  dimasud  tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.320  Sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.321  Tersangka/terdakwa dapat juga disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun dalam perkembangan pelaku tindak pidana tidak  hanya  ditujukan  kepada  person  saja,  namun  rechtspersoon  juga diakui  sebagai  subjek  pelaku  tindak  pidana  karena rechtspersoon/koorporasi  karena  korporasi  merupakan  subyek  hokum yang memiliki hak dan kewajiban.322 Suatu kejahatan yang melibatkan subyek   hokum   korporasi   adalah   kejahatan   tersebut   dilakukan   oleh pengurus korporasi tersebut. Setiap pelaku kejahatan wajib untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya yang melanggar undang- undang dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Namun sampai saat ini, KUHP belum mangakui koorporasi sebagai subjek hokum, tapi dalam
Undang-Undang lain telah banyak yang mengakui bahwasannya korporasi

320Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
321Pasal 1 Angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
322Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika
2011), hlm. 111

sebagai subjek hokum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabilan terbukti telah melakukan tindak pidana melalui pengurusnya, misalnya Undang-Undang Korupsi.
Kejahatan adalah suatu nama/cap yang diberikan orang untuk menilai    perbuatan-perbuatan    tertentu,    sebagai    perbuatan    jahat.323
Tersangka/Terdakwa adalah pihak yang diduga kuat telah melakukan suatu perbuatan jahat tersebut, oleh karena itu sudah sewajarnya ia mendapatkan sanksi hokum yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Namun menurut Yemil Anwar, baik buruknya seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri tetapi juga lingkungannya ikut serta mempengaruhinya.324  Jadi tidak seharusnya ia dianggap sebagai orang yang buruk karena ia masih tetap memiliki hak asasi untuk tetap dilindungi.

B.  Hak dan kewajiban Tersangka/Terdakwa

Banyak persepsi atau kalangan masyarakat berpendapat bahwasannya tersangka atau pelaku tindak pidana seharusnya diberikan balasan  yang  setimpal  dengan  perbuatannya.  Balasan  yang  setimpal dengan perbuatannya tersebut apabila dipahami secara mentah, maka akan ada hak asasi dari pelaku tersebut yang terabaikan atau terlanggar demi
terwujudnya  balasan  yang  setimpal  tersebut.  Padahal  seorang  pelaku

323  Hendrojono, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum, Cetakan
Pertama, (Tanpa Kota: Srikandi 2005), hlm. 23
324324Yesmil   Anwar,   Saat   Menuai   Kejahatan,   Sebuah   Pendekatan   Sosiokultural
Kriminologi , Hukum dan HAM, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama 2009), hlm. 3

meskipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan korban dan  kerugian terhadap  orang lain,  maka hak  asasinya masih  tetap  ada untuk dihormati oleh siapapun termasuk oleh aparat penegak hokum.
Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka tindak pidana merupakan   bentuk   perlindungan   terhadap   harkat   manusia,   sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut dapat terwujud dan terlaksana dengan maksimal dan tidak akan ada lagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin implementasi equality before the law dalam system peradilan. Karena  seseorang  yang  telah  diduga  melakukan  suatu  tindak  pidana tertentu tetap melekat pada dirinya suatu hak asasi yang tidak boleh dirampas   oleh   pihak   manapun,   misalnya   hak   untuk   mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dari aparat penegak hokum dalam menjalankan proses hukumnya yang sedang berjalan.
Ada beberapa hak yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut kasus hokum, dalam kedudukannya sebagai saksi, terperiksa, tersidik, tersangka, terdakwa, terpidana dan terpurnapidana. Misalnya hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan lain sebagainya. Tujuan diberikannya dan dijaminnya hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan

yang  sewenang-wenang,  karena  bagaimanapun  hokum  haruslah  adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka atau pelaku.325
Undang-Undang  Nomor  39   Tahun   1999   tentang  Hak   Asasi Manusia sudah mengatur dan menjamin kepada setiap warga Negara untuk diperlakukan sama di depan hokum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1). Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang persamaan kedudukan dari setiap warga Negara Indonesia dalam hokum. Hal tersebut mengaskan bahwa jaminan persamaan kedudukan dalam hokum bagi setiap warga Negara merupakan amanah konstitusi. Karena itu, pemerintah wajib mengawal agar amanah konstitusi tersebut selalu dijaga, dipelihara, dan dirawat dengan baik.326
Tersangka  juga  mempunyai  hak  agar  proses  pengadilan  dapat

dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Sebab, dengan proses peradilan yang tertunda-tunda dapat mengakibatkan proses pengadilan menjadi lama, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tersangka atau pelaku sebagai berikut:
a.  Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda  sama  dengan  ketidakadilan  (justice  delayed  in justice denied).327
b.   Terlalu   banyak   waktu,   pikiran   dan   rasa   tertekan   dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.

325Munir  Fuady  Dan  Sylvia  Laura  L.  Fuady,  Hak-Hak  Tersangka  Pidana,  Cetakan
Pertama, (Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama 2015), hlm. 2-3
326Ibid., hlm. 6
327Ibid., hlm. 7

c.   Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.

KUHAP telah mengatur dan menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Oleh karena itu, dalam KUHAP telah disebutkan beberapa hak yang diberikan kepada tersangka, yaitu:
a.   Hak  untuk  segera  mendapatkan  pemeriksaan.  Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka  berhak perkaranya dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
b.  Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51).
c.  Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal
52 KUHAP).

d.   Hak mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan.

Dalam	pemeriksaan	pada	tingkat	penyidikan	dan

pengadilan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  untuk  setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, Pasal 177).
e.   Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang/KUHAP (Pasal 54).
f.	Berhak  secara  bebas  memilih  penasihat  hukum.  Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
g.   Hak  untuk  berubah  menjadi  wajib  untuk  mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
h.   Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi  penasihat  hukumnya  sesuai  dengan ketentuam dalam KUHAP (Pasal 57)
i.	Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).

j.	Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
k. Tersangka  atau  terdakwa  berhak  menghubungi  dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan  jaminan  bagi  penangguhan  penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal
60).

l.	Tersangka  atau  terdakwa  berhak  secara  langsung  atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
m. Tersangka  atau  terdakwa  berhak  secara  langsung  atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari  penasihat  hukumnyadan  sanak  keluarga  setiap  kali

yang diperlukan darinya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62).
n. Tersangka  atau  terdakwa  berhak  menghubungi  atau menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
o.  Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
p. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya Pasal 65).
q. Tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian (Pasal 66).
r.	Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68, Pasal 95).
Umumnya  dapat  dipahami  bahwa  pada  hak  melekat  juga kewajiban. Karena meskipun segala bentuk hak asasinya telah dilindungi dan ditegakkan, namun pelaku tetap mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan demi terwujudnya suatu keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Berikut adalah kewajiban-kewajiban tersangka dan/terdakwa menurut KUHAP:
a.   Tersangka atau terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).

b.   Kewajiban  meminta  izin  keluar  rumah  atau  kota  dari penidik,   penuntut   umum   atau   hakim   yang   memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).
c.   Kewajiban mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau  terdakwa  yang  menjalani  masa  penangguhan, misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP).
d. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72
KUHAP dan penjelasannya).

e. Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
f.	Wajib  dating  pada  hari  siding  yang  telah  ditetapkan.

Apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh- sungguh tidak tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa (Pasal 154 ayat 4 dan 6 KUHAP).
g.   Meskipun tidak secara tegas disebutkan sebagai kewajiban, tetapi  pembelaan  atau  penasihat  hukum  adalah  suatu

keharusan yang harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa

(Pasal 182 KUHAP).

h.   Kewajiban membayar biaya perkara pidana setelah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1 KUHAP).
i.	Terdakwa  juga  wajib  menghormati  dan  menataati  tata tertib persidangan demi kelancaran dalam menyelesaikan perkaranya yang sedang berjalan.

C.  Tujuan hak tersangka/terdakwa sebagai jaminan pengakuan HAM

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam system peradilan pidana merupakan hal yang sangat mendasar dan mutlak harus menjadi perhatian para aparat penegak hukum. Baik perlindungan HAM pihak korban  maupun  pihak  tersangka/terdakwa/terpidana  sekalipun. Berdasarkan penjelasan dalam UUD 1945, tujuan utama dari adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (human  dignity),  baik  selaku  individu  maupun  sebagai  anggota masyarakat. pengakuan harkat dan martabat tersebut tidak hanya terbatas pada  arti  politik  dan  ekonomi  tetapu  juga  dalam  arti  hokum  pada umumnya,   dan   kehidupan   hokum   pidana  khususnya   (dalam   proses peradilan pidana).328Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dikatakan

328Kadri Husein Dan Budi Rizky Husein, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan
Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 157

sebagai pengakuan dan jaminan HAM dalam system peradilan pidana karena bilamana seseorang sekalipun ia melakukan tindak pidana, selama ia  dalam  proses  peradilan  pidana  tetap  diakui  harkat  dan  martabatnya dalam bentuk adanya asas praduga tidak bersalah (Presumption of innocence).329 Pangakuan dan jaminan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi perlunya pengaturan atas hak-hak tersangka atau terdakwa di dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana dalam KUHAP.
Presumption of innocence juga dijunjung tinggi dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)330  yang menyebutkan bahwa, “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hokum dalam suatu pengadilan yang terbuka dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”.
Di samping itu, hak-hak tersangka atau terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (obstacle) bagi penegak hokum (law enforcement officials) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hokum di mana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.331 Pelanggaran HAM atas
hak-hak tersanka atau terdakwa karena perbuatan sewenang-wenang yang

329Pasal  8  ayat  (1)	Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan
Kehakiman
330Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights)
331Kadri Husin Dan Bidu Rizki Husin,  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Op.Cit.,
hlm. 158

dilakukan oleh aparat penegak hokum dapat menyebabkan Negara harus mengganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang diperlakukan demikian. Karena dengan adanya perbuatan sewenang-wenang dari aarat penegak  hokum  tersebut  menunjukkan  bahwa  aparat  penegak  hokum selaku lembaga yang ditunjuk oleh Negara untuk menciptakan suatu keadilan  dengan  mengungkapkan  kebenaran  terhadap  suatu  kejahatan tidak  dapat  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dengan  baik.  Oleh karena itu, sudah seharusnya aparat penegak hokum selaku wakil dari Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang ada di dalam mayarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi terhindarnya suatu pelanggaran HAM sehingga apa yang dicita-citakan oleh Negara selama ini dapat segera terwujud.

D.     Penyimpangan Prosedur di Tingkat Penuntutan

System peradilan yang berlaku saat ini di Indonesia menimbulkan sejumlah masalah, terutama mengenai penerapan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hokum. Penerapan prinsip persamaan di depan hokum tidak hanya berlaku untuk para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara, melainkan juga berkaitan dengan kedudukan yang sama anatara para aparat penegak hokum. Di satu sisi system peradilan pidana menetapkam kedudukan antara lembaga-lembaga anggota system peradilan pidana (penyidik, penuntut umum, pengadilan, LP dan Penasihat hokum) berada dalam kedudukan yang setara. Tetapi kesetaraan ini sering

tidak tampak di dalam persidangan.332 Hakim aktif bertanya sehingga seluruh pertanyaan yang sedianya diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai pihak yang berkewajiban membuktikan dakwaannya, tidak diperlukan lagi.pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim seolah- olah mewakili kedudukannya untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya seorang hakim itu bersifat pasif, dan yang berwenang untuk membuktikan segala kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut  umum  dan  sedangkan  yang  berhak  untuk  membela  terdakwa adala  adalah  terdakwa  itu  sendiri  atau  penasihat  hukumnya  jika  ada. Dalam posisi hakim yang bersifat aktif seperti itu, sangat sulit untuk dikatakan bahwasannya seorang hakim dapat menciptakan equality before the law terhadap terdakwa.333 Sebenarnya pihak-pihak yang berhadapan dalam proses persidangan perkara pidana adalah jaksa penuntut umum dan penasihat hokum (terdakwa).
Berbagai penyimpangan yang terjadi di pengadilan menunjukkan system peradilan yang tidak berjalan dengan baik. Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk menjalankan tindakan penuntutan suatu perkara pidana. prosedur pelaksanaan tugas penuntut umum diatur di dalam KUHAP. Sekalipun tidak diberi wewenang untuk
melakukan   penyidikan,   namun   kejaksaan   tetap   dapat   melakukan

332OC.  Kaligis,  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa,  Dan
Terpidana, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni 2006), hlm. 330
333Ibid.

penyimpangan  prosedur  dengan  tujuan-tujuan  yang  tidak  halal  dalam praktik, misalnya yang telah dicontohkan oleh OC Kaligis:334
a.   Mengatur agar seorang saksi yang telah dimuatkan BAP-nya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya di depan persidangan.
b.  Memilih terdakwa sekalipun merekayasa dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti.
c.   Menyatakan   berkas  sudah  lengkap   tetapi  terdakwa  tidak pernah diajukan ke pengadilan
d.   Penekanan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum
Penyimpangan-penyimpangan prosedur yang dapat terjadi di tahapan penuntutan tersebut tidak hanya dapat merugikan pihak terdakwa saja, namun bisa juga merugikan pihak korban. Mengatur agar seorang saksi yang telah dimuat BAP-nya tidak hadir dipersidangan merupakan hal yang dpt merugikan korban apabila saksi tersebut adalah saksi yang dapat memberatkan terdakwa atau dapat saksi inti dari adanya suatu kejadian tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pemilihan terdakwa dengan tujuan untuk mengkaburkan dakwaan juga yang nantinya dirugikan adalah pihak korban, karena pelaku yang telah menjadikannya ia korban tidak bisa diberi sanksi dan dapat mengulangi perbuatannya.

E.  Penjelasan Korban Kejahatan

Suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, yakni korban. Korban kejahatan dalam bahasa hokum disebut dengan istilah victim, sedangkan hokum yang
mengatur mengenai korban adalah victimologi. Pelaku tindak pidana dan

334 Ibid., hlm. 332-344

korban kejahatan bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Adanya korban dalam hampr setiap kejahatan juga Nampak dari perumusan Undang- Undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan.   Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang yang menunjukkan keeratan hubungan antara terjadinya kejahatan dengan keberadaan korban, misalnya perumusan delik pembunuhan atau pencurian. Ada banyak pengertian korban dalam berbagai pendapat pakar hokum maupun dalam Undang- Undang dan kovenan internasional, antara lain adalah sebagai berikut:
	Menurut  Arief  Gosita,  korban  adalah  mereka  yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.335
	Menurut  kamus  Crime  Dictionary  yang  dikutip  oleh

seorang ahli Abdussalam, mendefinikan bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana
dan  lainnya.336   Di  sini  jelas  yang  dimaksud  dengan

335Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV Akademika
Pressindo 1983), hlm. 41
336Abdussalam, sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan
Korban Dan Saksi, hlm. 9

korban  pelanggaran  atau  tindak  pidana  adalah  orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya
	Selanjutnya secara yuridis berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.337 dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan dan ditarik unur- unsur dari korban adalah:
a.   Setiap orang

b.   Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau c.   Kerugian ekonomi
d.   Akibat tindak pidana

	Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002

Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi-saki  dalam  pelanggaran  HAM  berat,  yang dimaksud korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
memerlukan    perlindungan    fisik    dan    mental    dari

Korban

337Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi &

ancaman,	gangguan,	teror	dan	kekerasan	pihak manapun.338
	Sedangkan   hasil   kongres   PBB   tentang   Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, yang dimaksud dengan korban adalah “Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal law operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power”.339 (orang yang secara individu atau secara bersama-sama telah mengalami penderitaan, termasuk penderitaan yang bersifat fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak dasar mereka, yang diakibatkan oleh perbuatan atau sikap tidak berbuat (omisi) yang melanggar hokum pidana yang berlaku dalam Negara- negara peserta, termasuk hokum yang melarang tindakan
penyalahgunaan kekuasaan).

338Peraturan Pemerintah Noor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap
Korban Dan Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat
339United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and
Abuse  of  Power,  Pasal  1  Kongres  PBB  ke-7  tentang  Pencegahan  Kejahatan  dan  Perlakuan
Terhadap Pelanggar, 1985, Milan Italia

Dari beberapa pengertian korban yang penulis kutip dari pendapat para  ahli  maupun  menurut  peraturan  perundang-undangan  dan  hasil kongres PBB, ternyata definisi atau pengertian korban sangat beragam. Karena disesuaikan dengan masalah yang berkaitan dengan akibat perbuatan pidana yang menimbulkan adanya korban. Jadi tidak ada satu pengertian  yang  baku  tentang  korban,  namun  pada  hakikatnya  adalah sama, yaitu sebagai pihak yang dirugikan akibat dari tindak pidana yang telah terjadi.
Menurut Mudzakkir, PBB membedakan korban menjadi dua yaitu korban  kejahatan  (victims  or  crime) dan  korban  penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power).340  Batasan pengertian korban penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power) menurut PBB adalah korban yang berarti orang, secara oerseorangan atau kolektif, telah mengalami penderitaan, termasuk luka-luka fisik atau mental, gangguan emosional, kerugian ekonomis atau penurunan nilai substansial dari hak- hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hokum pidana nasional, tetapi oleh norma-norma yang diakui secara internasional berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.
Pembahasan  mengenai  korban  kejahatan  merupakan  hal  yang sangat menarik perhatian bagi kalangan ahli hokum. Karena selama ini dalam  praktik  penegakan  hokum,  perhatian  para penegak  hokum  lebih
banyak hanya focus kepada perlindungan terhadap pelaku kejahatan saja.

340Mudzakkir, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia, Thesis, sebagaimana dikutip oleh M Imron Anwari, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana, hlm. 1

Padahal sebenarnya perhatian mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan seharusnya sama-sama dianggap penting untuk diperjuangkan, mengingat  korban  kejahatan  adalah  pihak  yang  paling  dirugikan  dari akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Tim Murphy menyatakan: “Victims are the forgetten people in the system”341 (korban adalah pihak yang terlupakan di dalam system peradilan). System peradilan pidana selama ini menempatkan korban kejahatan dan saksi sebagai obyek yang pasif dan lebih mengedepankan kewajiban hokum yang mengakibatkan hak-haknya sebagai pihak yang sangat terpengaruh oleh suatu kejahatan.342  Perhatian terhadap pelaku kejahatan maupun kepada korban kejahatan seharusnya sama-sama diperjuangkan agar tercipta suatu keadilan dan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh para apat penegak hokum.
Membahas mengenai korban kejahatan, pada awalnya yang dianggap sebagai korban kejahatan adalah orang perorangan atau individu (individual victims). Pandangan seperti ini tidak salah karena untuk kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat lazimnya demikian, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Namun pada tahap
perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi

341Murphy, Tim, Judge, Superior Court District of Columbia, sebagaimana dikutip oleh M Imron Anwari, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putsan Pengadilan Pidana, hlm. 7
342Mudzakkir, Urgensi Dn Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan
Pidana (Makalah), sebagaimana dikutip oleh   M Imron Anwari, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Melalui  Putusan-Putsan  Pengadilan Pidana, hlm. 7

meluas dan kompleks. Persepsi tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan Negara (collective victims). Abdussalam menjabarkan mengenai korban sebagai berikut:343
a.  Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmaterial.
b. Korban  institusi  adalah  setiap  institusi  mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
c.   Korban  lingkungan  hidup  adalah  setiap  lingkungan  alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
d.  Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun
Selain  uraian  di  atas,  masih  banyak  kerugian  yang  diderita

masyarakat, bangsa dan Negara akibat dari adanya tindak pidana. misalnya kerugian pendapatan Negara jika terjadi tindak pidana penyelundupan, kepabeanan, perpajakan, pencucian uang dan tindak pidana di bidang ekonomi lainnya. Kerugian-kerugian tersebut tentunya dapat embawa dampak  negative  dibidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  hokum,
rendahnya moralitas dan kerugian-kerugian dibidang lainnya. Individual

343Abussalam, sebagaimana dikutip  oleh  Bambang Waluyo,  Viktimologi Perlidungan
Korban & Saksi, hlm. 11-12

victims dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban yang dilakukan nyata, akan tetapi collective victims lebih sulit diidentifikasikan karena dalam jumlah yang tidak sedikit.
Korban juga dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu:344

a.   Primary victims, those who suffer directly as a result of a crime (korban primer, mereka yang menderita secara langsung sebagai akibat dari sebuah kejahatan).
b. Secondary victims, which can include people who are witnesses to a crime, family members, friends, neighbours, and whole communities, who may also suffer trauma (korban sekunder, yang dapat termasuk orang-orang yang merupakan saksi sebuah kejahatan, anggota keluarga, teman, tetangga, dan seluruh masyarakat, yang mungkin juga menderita trauma).
Pembedaan tersebut diatas sesuai dengan pembedaan atas korban kejahatan yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat.345  kemudian dari sudut pandang kerugiannya maka korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban
juga  dapat  bersifat  materiil  yang  lazimnya  dinilai  dengan  uang  dan

344Cook, B., David, F. & Grant, A, Victims need, Victims Right, sebagaimana dikutip oleh M. Imron Anwari,  , Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putsan Pengadilan Pidana, hlm. 52
345Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi, Cetakan
Pertama, (Jakarta: PT Djambatan 2004), hlm. 120

immaterial	yakni	perasaan	takut,	sedih,	kejutan	psikis	dan	lain sebagainya.346
Sedangkan hasil kongres PBB ke tujuh telah mengelompokkan macam-macam korban sebagai berikut:347
a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan lain- lain.
b. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan computer.
c.   Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (illegal abuse of power) terhadap hak asasi alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hokum dan sebagainya.

Pengelompokan  atas  macam-macam  korban  tersebut  didasarkan atas  perkembangan  yang  ada  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  untuk korban  kategori  ketiga  adanya  korban  penyalahgunaan  kekuasaan berkaitan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

F.  Hak Dan Kewajiban Korban Kejahatan

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hokum adat tidak  atau pada kehidupan sehari- hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan
seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur di dalam

346Mardjono Reksodiputro, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan pertama, (Jakarta: Universutas Indonesia 1994), hlm. 78
347http://wwwgats.blogspot.co.id/2008/12/victimologi.html?m=1,	Diakses	Pada	Hari
Selasa, 9 Mei 2017, Pkl. 14.02 WIB

Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  berlandaskan  perlindungan korban telah diuraikan pada Sub Bab A.
Hokum   acara   pidana   mengatur   berbagai   hak   dari   tersangka dan/atau terdakwa. Namun mengenai pihak korban sudah seharusnya mendapatkan perhatian mengenai perlindungannya, diantaranya adalah mengenai terpenuhinya hak-hak korban meskipun tetap diimbangi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk melihat hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat di dalam peraturan perundang- undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pasal  5  menyebutkan  beberapa  hak korban dan saksi , yaitu sebagai berikut:
a.   Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c.   Memberikan keteranga tanpa tekanan;
d.   Mendapat penerjemah;
e.   Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f.	Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g.   Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h.   Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i.	Dirahasiakan identitasnya;
j.	Mendapat identitas baru;
k.   Mendapat tempat kediaman sementara;
l.	Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan kebutuhan;
n.   Mendapat nasihat hokum;
o.   Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
p.   Mendapat pendampingan

Hak-hak sebagaimana yang telah uraikan di atas dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila dicermati poin b dari uraian di atas, ternyata hak-hak yang dimaksud diberikan untuk/dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus-kasus tertentu yang di maksud antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terrisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan  posisi  saksi  dan  korban  dihadapkan  pada  situasi  yang sangat membahayakan jiwanya.348 Jadi pemberian hak-hak tersebut dilakukan secara selektif dan procedural melalui LPSK. Selain hak-hak tersebut di atas, terdapat hak-hak lain yang berhak diperoleh atau didapatkan oleh korban, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7, hak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.
Berdasarkan Pasal 1 butir 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi  Dan  Bantuan Kepada Saksi dan Korban dirumuskan mengenai pengertian kompensasi dan  restitusi.  Kompensasi  adalah  ganti  kerugian  yang  diberikan  oleh Negara  karena  pelaku  tidak  mampu  memberikan  ganti  kerugian sepenuhnya   yang   menjadi   tanggungjawabnya.349    Sedangkan   restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh
pelaku  atau   pihak  ketiga,   dapat   berupa  pengembalian   harta  milik,

348Bambang  Waluyo,  Viktimologi  Perlindungan  Korban  &  Saksi,  Cetakan  Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm. 41
349Pasal  1  Butir  4  Peraturan Pemerintah Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

pembayaran  ganti  kerugian  untuk  kehilangan  atau  penderitaan,  atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.350
Menurut Arief Gosita, korban mempunyai peranan dan tanggungjawab fungsional dalam suatu tindak pidana. oleh karena itu, macamnya  hak  yang  ada  pada  korban  sedikit  banyak  ditentukan  oleh tingkat  keterlibatan  dan  tanggungjawab  fungsional  dari  korban  dalam tindak pidana yang bersangkutan dengannya. Menurut Arief Gosita, hak- hak korban itu antara lain:351
a.   Si	korban	berhak	mendapatkan	kompensasi	atas
penderitaannya  sesuai  dengan  kemampuan  member kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.
b.   Berhak   menolak   kompensasi   untuk   kepentingan   pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya)
c.  Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
d.   Berhak mendapatkan kembali hak miliknya
e. Berhak  menolak  menjadi  saksi,  bila  hal  ini  akan membahayakan dirinya, bila melapor dan menjadi saksi
f.	Berhak mendapatkan bantuan penasihat hokum
g.	Berhak mempergunakan upaya huku (rechtsmiddelen).

Dari deretan hak yang telah penulis kutip dari pendapatnya Arief Gosita, terlihat bahwa sebagian hak yang dimiliki oleh korban hanya merupakan hak moral karena tidak ada aturan hokum yang dapat dijadikan dasar atau landasan untuk melakukan tuntutan terhadap pihak lain (dalam
hal ini adalah pelaku tindak pidana).352  Contoh hak moral yang dimiliki

350Pasal  1  Butir  5  Peraturan Pemerintah Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
351Arief Gosita, Op.Cit., hlm. 52-53
352G. Widiartana, Op.Cit., hlm. 55

korban adalah hak untuk mendapatkan atau menolak kompensasi, serta hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Sedangkan hak legal yang dimiliki korban itupun sebenarnya tidak spesifik merupakan hak korban karena juga dimiliki oleh subyek hukum lain yang bukan korban. Misalnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pelaku, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mempergunakan upaya hukum.353
Meskipun pada umumnya hak dapat dilawankan dengan kewajiban,

adanya hak pada korban pada satu sisi tidak dapat dikatakan adanya kewajiban bagi pelaku tindak pidana pada sisi yang lain. Misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum atau hak untuk mempergunakan upaya hukum yang ada pada korban tidak berarti merupakan kewajiban pelaku untuk memberikan perlindungan pada korban, kewajiban memberikan penasihat hukum dan kewajiban pelaku untuk menyediakan upaya hukum bagi korban. Juga mengenai ganti kerugian pun juga tidah dapat dikatakan sebagai kewajiban pelaku yang harus dipenuhinya, karena apabila pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian kepada korban maka Negara yang akan memberikan ganti kerugian tersebut kepada korban dalam bentuk kompensasi. Widiartana dalam hal ini menyebutkan bahwasannya perlu
dibedakan apa yang oleh kajian etik disebut disebut sebagai hak negative

353Ibid.

dan hak positif.354  Suatu hak bersifat negative jika pemilik hak itu bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Orang lain tidak boleh menghalangi pemilik hak untuk melakukan atau memiliki sesuatu itu. Hak negative parallel dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak menghalangi pemilik hak untuk melaksanakan atau memiliki sesuatu yang menjadi haknya. Sedangkan hak positif adalah jika pemiliki hak berhak agar orang lain berbuat sesuatu untuknya.
Pemenuhan hak korban tersebut pada umumnya lebih merupakan tanggungjawab dari pemerintah dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  iu  realisasi  pemenuhan korban sangat tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hokum bagi anggota masyarakat.355 Mengenai hak yang seperti apa yang ada pada korban juga berkaitan dengan posisi yang dikehendaki untuk diperankan oleh korban dalam system peradilan pidana. hal tersebut berkaitan dengan model pendekatan   service model dan the right procedural model yang analisis dan pembahasannya akan penulis uraikan di bagian Bab selanjutnya.
Mudzakkir dalam desertasinya menyatakan bahwasannya polisi dan

jaksa memiliki kewajiban untuk memberitahukan hak-hak korban segera

354Ibid.
355Ibid., hlm. 56

setelah  diketahui  adanya pelanggaran  hokum  pidana.356Hak-hak  korban yang di maksud adalah:357
a.   Hak untuk memperoleh informasi. Hak ini merupakan hak dasar bagi  korban  kejahatan  dan  berhubungan  dengan  penggunaan hak-hak yang lain. Hak informasi ini meliputi informasi tentang perkembangan penyelesaian perkara pidana dari tahap awal sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, informasi tentang kemungkinan memperoleh bantuan hokum (bersifat praktis dan penasihat hokum), restitusi dari pelanggar dan kompensasi dari Negara. Penggunaan hak informasi ini sepenuhnya tergantung kepada korban, namun polisi dan jaksa wajib untuk memberitahukan kepada korban. Maksudnya adalah tergantung  keputusan  korban  menginginkan  informasi  atau tidak, tapi yang jelas pihak polisi dan jaksa wajib memberikan info kepada korban mengenai hak informasi ini.
b.   Hak untuk memperoleh bantuan. Korban kejahaan berhak untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan sehubungan dengan akibat-akibat kejahatan yang telah dideritanya. Bantuan yang diberikan kepada korban antara lain, bantuan medic atau psikologis, bantuan hokum atau untuk memperoleh penasihat hokum.
c.   Hak  untuk  memperoleh  ganti  kerugian.  Korban  kejahatan berhak memperoleh restitusi terhadap kerugian yang diderita yang diakibatkan oleh pelanggaran hokum pidana yang dibayar oleh pelanggar melalui cara penggabungan perkara (Voeging), mengajukan gugatan melalui prosedur sivil.
d.  Hak untuk mendapatkan kompensasi. Prinsip penggunaan hak korban ini adalah aktif. Jadi kompensasi dari Negara baru akan diberikan jika korban kejahatan secara aktif mengajukan permohonan kepada Negara melalui Commisie Schadefonds Geweldsmisdrijven mengenai kerugian yang diderita akibat kejahatan.
e.   Hak   untuk   dipertimbangkan   kepentingannya   dalam   setiap putusan hokum. Polisi dan jaksa dalam setiap mengambil keputusan guna utuk menyelesaikan perkara pidana selalu memperhatikan kepentingan korban sampai pada tahap akhir pelaksanaan pidana.
f.	Hak  untuk  memperoleh  perlindungan  privasi  dan  keamanan.
Privasi korban dapat dilanggar dengan mudah terutama kasus yang berhubungan dengan delik kesusilaan. Keamanan aphisik korban harus dijamin dengan melindungi korban dari ancaman

356Mudzakkir,	Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Desertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 250
357Ibid., hlm. 250-256

dan kekerasan. Tugas perlindungan korban ini diberikan kepada polisi. Perlindungan keamanan dan privasi ini juga dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Mengenai semua pemenuhan hak korban kejahatan tersebut yang telah penulis uraikan di atas berdasarkan Undang-Undang maupun peraturan lainnya serta berdasarkan pendapat para ahli, maka yang bertanggungjawab untuk memenuhinya adalah pemerintah. Pemerintah yang  dimaksud  dalam   hal  ini  adalah  para  aparat  penegak  hokum khususnya para jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sebagai lembaga Negara dibidang penuntutan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada di dalam masyarakat mempunyai wewenang yang tinggi untuk melakukan penuntutan  demi terciptanya keadilan di dalam masyarakat, baik adil bagi pihak pelaku maupun bagi pihak korban. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut sebagai bentuk pelayanan dr Negara untuk melindungi warga negaranya yang telah mengalami kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dan sudah kewajiban bagi seorang JPU untuk memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Selain memiliki hak, pada umumnya dapat dipahami bahwa pada hak melekat juga suatu kewajiban, karena menurut aliran utilitarisme mengakui adanya hubungan timbale balik antara hak dan kewajiban.358
Oleh karena itu apabila pada korban ada hak, maka hal tersebut diimbangi

193

358K. Bertens, Etika, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2000), hlm.

dengan  adanya  kewajiban.  Menurut  Arief  Gosita  kewajiban-kewajiban korban adalah:359

a.   Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan
(main hakim sendiri);
b.   Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
c.   Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
d.   Ikut serta membina pembuat korban;
e.   Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
f.	Tidak   menuntut   kompensasi   yang   tidak   sesuai   dengan kemampuan penbuat korban;
g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap / imbalan jasa);
h.  Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kewajiban-kewajiban pada korban di atas tersebut sebagian besar belum diatur secara khusus di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka kewajiban yang ada pada korban tersebut lebih merupakan kewajiban moral, dalam arti korban tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.360  Kalaupun kewajiban tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan jelas dan terperinci, pengaturannya tidak hanya berlaku bagi korban sendiri tetapi juga berlaku bagi warga masyarakat pada umumnya. Namun dengan adanya kewajiban korban juga tidak berarti meupakan hak bagi pelaku agar korban melaksanakan kewajibannya tersebut. Kewajiban korban yang telah penulis uraikan di
atas lebih banyak merupakan kewajiban terhadap diri korban sendiri untuk

359Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Op.Cit., hlm. 53
360Widiartana,  Viktimologi  Perspektif   Korban   Dalam   penanggulangan  Kejahatan, Op.Cit., hlm. 61-62

berperolak sebagai warga masyarakat yang baik, yang langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan keberadaan pelaku dan warga masyarakat pada umumnya.361 Hal yang terpenting di sini adalah bagaimana pemerintah bersama masyarakat dapat menyediakan saluran dan sarana agar korban dapat menjelaskan kewajibannya itu sehingga dapat menghindar dari perubahan menjadi pembuat korban.362
G.  Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua maksa, yaitu:363
a.  Dapat diartikan sebagai   “perlindungan hokum untuk tidak menjadi  korban  tindak  pidana”,  (berarti  perlindungan  HAM atau kepentingan hokum seseorang).
b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hokum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemilihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Sedangkan Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom berpendapat  bahwa  dalam  konteks  perlindungan  terhadap  korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan bail oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang
dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun

361Ibid.
362Ibid.
363Barda Nawawi Arief,  Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kenana 2007), hlm. 61

hokum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap  pelaku  kejahatan,  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.364 Dari hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar filosofis dibalik pentingnya pihak korban kejahatan memperoleh perlindungan  dari pemerintah atau Negara.
Mengenai  penting  dan  perlunya  korban  kejahatan  mendapatkan perlindungan, Muladi menyatakan beberapa alasannya sebagai berikut:365
a. Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi dan sebagaiya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna  penghancuran  system  keprcayaan  tersebut, pengaturan hokum pidana dan hokum lainnya yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian system kepercayaan tersebut.
b. Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hokum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa  Negara  boleh  dikatakan  memonopoli  seluruh  reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, Negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan  kebutuhan  para  korban  tersebut.  Sedangkan yang disebut  dengan solidaritas sosial adalah, bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh Negara.
c.   Ketiga,   perlindungan   korban   kejahatan   biasanya   dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Peyelesaian konflik

364Dikdik  M.  Arief  Mansur  &	Elisatris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban
Kejahatan, Antara Norma Dan Realita, (Jakarta: Rajawali Press, Tanpa Tahun), hlm. 161
365Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: BP UNDIP 2002), hlm. 176-177

yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat.

Menurut Arief Gosita, dalam konsep perlindungan hokum bagi korban kejahatan, terkandung beberapa asas hokum yang memerlukan perhatian, karena dalam konteks hokum pidana sebenarnya asas hokum harus mewarnai baik hokum pidana materiil, hokum pidana formil dan hokum  pelaksanaan  pidana.  adapun  asas-asas  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut:366
a.   Asas	manfaat,	artinya	perlindungan	korban	tidak	hanya
ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumah tindak pidana serta menciptakab ketertiban masyarakat;
b.   Asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi juga oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan;
c. Asas keseimbangan, oleh karena tujuan hokum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitution in integrum), maka asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban;
d.   Asas kepastian hokum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hokum	yang   kuat   bagi   aparat   penegak   hokum   dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hokum pada korban kejahatan.
Perlunya   memberikan   perlindungan   hokum   kejahatan   kepada korban secara memadai tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga internasional  yang  dapat  dilihat  dan  dicermati  dari  dibentuknya Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse

366Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Op.Cit., hlm. 50

of Power oleh PBB sebagai hasil dari The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam dekarasi PBB tersebut, menurut Muladi yang dikutip oleh Rena Yulia, paling sedikit ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:367
a.   Jalan  masuk  untuk  memperoleh  keadilan  dan  diperlakukan
secara adil (access to justice and fair treatment);
b.  Pembayaran ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang- undangan yang berlaku;
c.   Apabila terpidana tidak mampu, Negara diharapkan membayar santunan (compensation) financial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
d.   Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui Negara, sukarelawan, masyarakat (assistance).

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi & Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi dan/atau  korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang- Undang ini.368 Perlindungan ini diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hokum bagi masyarakat  sangat  penting  karena  masyarakat  baik  kelompok  maupun
perorangan  dapat  menjadi  korban  atau  bahkan  sebagai  pelaku  tindak

367 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang, sebagaimana dikutip Oleh
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, hlm. 177-178
368Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pidana. perlindungan hokum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hokum.369
Sebagaimana	telah	penulis	uraikan	di	atas,	bentuk-bentuk

perlindungan terhadap korban yaitu:

a.   Ganti rugi

Istilah ganti rugi dalam KUHAP di atur pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung   pengertian   bahwa   kerugian   yang   dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam pembahasan hokum acara pidana. jika dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat. Pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan   pemuasan   emosional   korban.   Sedangkan   jika dilihat  dari  sisi  kepentingan  pelaku,  kewajiban  untuk mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.370   Tujuan  inti  dari  pemberian  ganti  rugi  ini  adalah
untuk  mengembangkan  keadilan  dan  kesejahteraan  korban

369

370Chaerudin &  Syarif Fadillah,  Korban Kejahatan Dalam  Perspektif Viktimologi  &

Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Grhadhika Press 2004) hlm. 65

sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya kepada manusia.371
b.   Restitusi

Adalah  tanggungjawab  oelaku  terhadap  akibat  yang ditimbulkan oleh kejahatannya sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.372
Tolak  ukur  yang  digunakan  untuk  menentukan  besarnya

jumlah restitusi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban tergantung  pada  status  sosial  pelaku  dan  korban.  Apabila dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat dan martabat serta nama baik akan lebih diutamakan.373
c.   Kompensasi

Adalah bantuan santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen  kontrak  sosial  dan  solidaritas  sosial  menjadikan
masyarakat dan Negara bertanggungjawab dan berkewajiban

371Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan edua, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013) hlm. 179
372Ibid., hlm. 180
373  Chaerudin dan Syarif Fadillah, , Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam, Op.Cit., hlm. 67

secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang   mengalami   musibah   sebagai   korban   kejahatan.374
Kompensasi diberikan oleh Negara kepada korban kejahatan, namun dengan melalui permohonan terlebih dahulu. kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana  berjalannya  proses  peradilan  dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh oleh pemerintah atau dana umum.375
Dalam  fiqh  islam,  sedikit  ditemukan  pembahasan  atau  kajian

mengenai perlindungan korban tindak pidana.  Perlindungan korban dalam islam tidak dibahas dalam suatu bab khusus, tetapi praktik mengenai perlindungan  korban  ini  ada  walaupun  tidak  dikodifikasikan  secara teoritis. Secara umum Allah sering kali menyebutkan dalam ayat-ayatNya mengyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesame karena agama islam diturunkan sebagai rahmatan lil ‘alamin dan tolong menolongtelah menjadi  identitas  orang-orang  muslim  dulu  sejak  masa  Rasulullah.376
Dalam islam tolong menolong tidak hanya dianjurkan ketika seseorang

telah  menjadi  korban,  tetapi  dalam  setiap  berbuat  kebaikan  juga  umat islam  dianjurkan  untuk  saling  bahu-mambahu  dan  tolong  menolong. Dalam hukum islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang
sebagai  suatu  bentuk  perlindungan  korban  tindak  pidana.  Walaupun

hlm. 180

374Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Op.Cit.,

375  Chaerudin dan Syarif Fadillah, , Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi &

Hukum Pidana Islam, Op.Cit., hlm.69-70
376http://peunebah.blogspot.co.id/2011/02/hapusnya-hukuman-terhadap-pelaku.html?m=1

istilahnya  bukan  perlindungan  korban  tindak  pidana,  namun  nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  upaya  perlindungan korban. Salah satunya aalah system diyat yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang seperti sengaja, pembunuhan tersalah dan dalam kasus penganiayaan.377 Bentuk diyat ini juga dapat dikategorikan suatu bentuk restitusi yang disebut dalam hukum positif. Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan sebab tindakan kejahatan kemudian diberikan kepada korban atau walinya.378 Selain diyat dalam hukum islam juga dikenal adanya pengembalian barang hasil curian oleh pelaku kepada korban. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak korban yang telah diambil oleh pelaku kejahatan.

H. Pendampingan Dan Pelayanan Bagi Korban Kejahatan

Ketika  terjadi  suatu  tindak  pidana,  maka  pihak  yang  secara langsung mengalami penderitaan dan kerugian adalah korban. Tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat jelas menimbulkan dampak negative, dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup bermasyarakat. Dampak negative yang muncul tersebut belum tentu biasa hilang meskipun pelaku kejahatan sudah ditangkap dan diproses oleh aparat penegak hokum. Bahkan ketika proses
peradilan  dijalankan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dari  pihak

377 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema
Insani 2003), hlm. 3
378 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cetakan Pertama, (Bandung: Al-Ma’arif 1984), hlm. 90

pelaku,  korban  yang  dihadapkan  sebagai  saksi  seringkali  masih dihadapkan pada kesulitan lain untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan untuk datang ke pengadilan.
Mengenai  hal  tersebut  Satjipto  Rahardjo  mengatakan,  bahwa pencari keadilan tidak hanya berkepentingan agar hokum ditegakkan, yang lebih  penting  adalah  mereka  ingin  dibantu  keluar  dari  kesulitannya.379
Sudah menjadi kodrat dan hal biasa jika untuk mengatasi kesulitan seseorang  pasti  membutuhkan  bantuan  dari  pihak  lain  atau  orang  lain untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian pula dengan   korban   yang   mengalami   kesulitan   untuk   menghadapi   dan mengatasi permasalahannya membutuhkan pendampingan dan pelayanan agar bias keluar dari permasalahannya tersebut. G.Widiartana menjelaskan mengenai perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban kejahatan adalah sebagai berikut:380
a.   Karena system peradilan pidana telah memperlakukan korban
secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitisir.
b.  Karena tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan pada korban.
c.   Karena birokrasi penegakan hokum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
d.  Karena dengan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut  korban  akan  terbantuk  untuk  keluar  dari penderitaannya.
e.   Karena seringkali masyarakat, dengan stigmanya, menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.

379Satjipto   Rahardjo,   Hukum,   Masyarakat   Dan   Pembangunan,   Cetakan   Pertama, (Bandung: PT Alumni 1980), hlm. 95
380G.  Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam  Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit., hlm. 64

Dari uraian di atas tentang perlunya pendampingan dan pelayanan kepada korban kejahatan, G. Widiartana juga menguraikan mengenai manfaat dari adanya pendampingan terhadap korban kejahatan tersebut, yaitu antara lain:381
a.   Membantu  korban  memulihkan  trauma  psikis  akibat  tindak pidana.
Dalam terapi-terapi psikologis telah banyak dibuktikan bahwa
orang yang mengalami trauma psikis sangat membutuhkan kehadiran orang lain agar si penderita lebih mudah sembuh. Paling tidak kehadiran orang lain tersebut dapat dijadikan teman untuk berbagi rasa sehingga penderitaan psikis si korban dapat diperingan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh siapapun yang peduli terhadap peneritaan korban, tetapi lebih bagus lagi jika yang mendampingi korban adalah orang yang mempunyai pengetahuan dibidang psikologi.
b.   Membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya
Banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap karena korban tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada aparat. Adapun penyebabnya adalah:
	Korban  tidak  mempunyai  pengetahuan  mengenai  mekanisme peradilan  pidana  sehingga  ia  tidak  tahu  kemana  mesti melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang terjadi padanya.
	Korban  takut  atau  malu  untuk  melaporkan  atau  mengadukan tindak pidana yang terjadi.
	Korban tidak percaya pada kinerja aparat penegak hokum

Sedangkan	manfaat	dari	adanya	program	pelayanan kepada korban kejahatan adalah sebagai berikut:382
a. Untuk   membantu   korban   dalam   memulihkan   segala penderitaannya.
Korban adalah pihak yang mengalami penderitaan dalam segala aspek. Terhadap korban, khususnya yang tidak dapat memulihkan kondisinya sendiri, program pelayanan mempunyai urgensi yang tinggi guna membantu korban yang bersangkutan untuk dapat segera keluar dari penderitaannya. Dengan adanya program pelayanan, maka korban yang mengalami penderitaan

381Ibid., hlm 64-65
382Ibid., hlm. 66

fisik atau psikis yang sifatnya darurat dapat segera ditangani. Dalam jangka panjang program pelayanan ini juga dapat dilakukan dengan memberikan penyadaran pada masyarakat supaya mengerti dan memahami kesulitan yang  dihadapi oleh korban, sehingga stigma masyarakat yang memberatkan korban dapat dihindari.
b.   Sebagai  imbangan  terhadap  system  peradilan  pidana  yang terfokus pada pelaku
Model peradilan dan hokum pidana yang berlaku di Indonesia membawa konsekuensi pada keharusan untuk memperhatikan hak dan kepentingan pelaku. Orientasi system peradilan yang hanya terfokus pada pelaku tersebut jelas tidak akan member keadilan bagi pihak korban. Adanya program pelayanan ini akan dapat menumbuhkan keprcayaan pada korban, bahwa kebutuhannya untuk keluar dari penderitaan juga diperhatikan. Kondisi demikian ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan motivasi korban untuk bekerja sama dengan aparat dalam menyelesaikan tugas-tugas normatifnya.

Pelaksanaan program pelayanan kepada korban tindak pidana tentunya masih menghadapi beberapa persoalan yang menghambat. Arief Gosita menyebutkan ada empat hal persoalan yang dapat menghambat program pelayanan, yaitu:383

a.   Konseptualisasi
b.   Penawaran dan sosialisasi konsep pemikiran yang baru c.   Sumber daya dan,
d.   Institusionalisasi.

Luas lingkup program pelayanan berkaitan dengan luas lingkup konsep  viktimisasinya  sendiri.  Apabila  konsep  viktimisasi  hanya menunjuk pada perbuatan-perbuatan yang secara formal dirumuskan sebagai tindak pidana dan dengan demikian menimbulkan korban, maka
pelayanan terhadap korbannya terbatas pada konsep tersebut.384  Padahal

383Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Op.Cit., hlm. 147-148
384G.Widiartana,  Viktimologi  Perspektif  Koran  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan, Op.Cit., hlm. 68

jelas dan diyakini bahwasannya diluar perbuatan yang secara formal dirumuskan sebagai tindak pidana masih ada banyak perbuatan lain yang merugikan atau membahayakan.
Adanya konsep pelayanan juga tidak berarti persoalan pelayanan telah selesai. Konsep pelayanan hanyalah konsep awal dari hakikat upaya bantuan pemulihan terhadap korban.385 Karena pelayanan terhadap korban itu memutuhkan peran serta semua pihak, maka dari itu perlu disosialisasikan demi penyamaan persepsi. Persoalan lain yang sering menghamat program pelayanan terhadap korban adalah masalah sumber daya dan dana. Karena bagaimanapun juga terlaksananya program pelayanan tersebut membutuhkan tenaga-tenaga pelaksana yang akan merealisasikan program yang telah dibuat tanpa adanya pelaksana, suatu program kegiatan hanya akan menjadi wacana dan rencana idealistis. Program pelayanan diharapkan dapat dilakukan oleh semua pihak yang menaruh perhatian pada penderitaan korban dan pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari adanya program pelayanan itu sendiri. Dengan demikian program pelayanan tersebut dapat dilakukan baik oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah dan aparat penegak hokum sendiri.386

I.    Model Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan

385Ibid.
386Ibid.

Sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan dibagian awal, bahwasannya korban adalah pihak yang seharusnya mendapatkan perhatian special dari aparat penegak hokum karena secara pidana ia adalah pihak yang  dirugikan  sebagai  akibat  dari  adanya  tindak  pidana.  Negara  harus dapat bertanggungjawab dengan cara memberikan perlindungan hokum terhadap korban, yaitu memberikan pelayanan untuk memperjuangkan hak- haknya melalui aparat penegak hukum. Aparat yang disediakan oleh Negara untuk membela hak-hak korban adalah jaksa penuntut umum.
Menurut Muladi, dalam rangka pengaturan hokum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model, yakni model hak- hak procedural (the procedural right model) dan Model pelayanan (the service model). Yaitu mengenai model hal-hak procedural dan model pelayanan, di mana korban di posisikan sebagai pihak yang kepentingan dan haknya diutamakan di dalam system peradilan pidana untuk menegakkan keadilan akibat dari kerugian yang telah dideritanya karenan adanya tindak pidana yang telah menimpanya.

J.   Pentingnya Perhatian Terhadap Korban Kejahatan

Korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan dalam adanya sutu tindak   pidana,   belum   mendapatkan   perhatian   yang   khusus   system peradilan pidana. Menurut Rendy E. Bernett sebagaimana yang dikutip oleh Mudzakkir, system peradilan pidana disadari atau tidak disadari sengaja  menyampingkan  kepentingan  korban  kejahatan,  dengan  dalih

system peradilan pidana diselenggarakan memang bukan untuk melayani kepentingan yang hendak diperjuangkan oleh korban kejahatan.387 Polisi dan jaksa dalam bertindak menangani perkara pidana adalah melaksanakan tugas Negara dibidang penyidikan dan penuntutan, bukan dalam rangka melindungi dan melayani atau memperjuangkan kepentingan korban kejahatan. Korban kejahatan memang tidak mempunyai hubungan hokum yang jelas dengan polisi dan jaksa, seperti haknya hubungan hokum pelaku dengan penasihat hukumnya. Jadi bagi polisi dan jaksa, ia tidak punya tanggungjawab kepada korban untuk memperjuangkan kepentingan korban karena  diantara  polisi/jaksa  dengan  korban  tidak  memiliki  hubungan hokum yang jelas. Polisi dan jaksa sepenuhnya hanya bertanggungjawab kepada Negara sebagai wadah yang memberikan tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan kepada korban. Hal demikianlah yang mengakibatkan polisi dan jaksa kurang maksimal dalam menjalankan weenangnya  memberikan  pelayanan  kepada  korban  untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, dan hanya tanggungjawab terhadap birokrasinya demi untuk memperlancar tugas-tugas normative yang mereka emban.388
Selama peradilan pidana telah cukup banyak dalam melayani dan
melindungi hak dan kepentingan pelaku kejahatan, tetapi belum banyak bertindak  untuk  kepentingan  korban  kejahatan  yang  secara  langsung

387Rendy E. Barnett, Assesing The Criminal: Restitution And The Legal Process, sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir, Korban Kejahatan Dalam Perspektif  Peradilan Pidana Indonesia, Thesis, hlm. 230-231
388G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit., hlm. 50

sebagai pihak yang dirugikan. Menurut pendapat Mudzakkir, pengabdian system  peradilan  pidana  terhadap  korban  kejahatan  akan  membawa dampak negative terhadap system peradilan pidana itu sendiri. Korban kejahatan  akan  mengurangi  dukungannya  terhadap  system  peradilan pidana, dan korban akan menjadi apatis. Keadaan semacam ini dapat dijadikan alasan oleh korban untuk mencari alternative penyelesaian di luar system peradilan pidana dengan cara illegal.389  Sikap dan dukungan korban  kejahatan  terhadap  system  peradilan  pidana  banyak  tergantung pada bagaimana pelayanan yang diberikan secaralangsung dan nyata terhadap korban kejahatan. Semakin baik perhatian dan pelayanan (kemampuan penegak hokum untu menyelesaikan perkara) yang diberikan kepada korban, maka semakin besar dukungan korban kejahatan terhadap penyelenggaraan system peradilan pidana. Dengan kata lain, sikap positif dan kepercayaan korban terhadap kemampuan polisi dan jaksa sangat menentukan besar kecilnya partisipasi korban terhadap peradilan pidana.390
Sebagaimana	telah	diuraikan	pada	sub	bab	sebelumnya,

bahwasannya korban sangat mempunyai peran penting dalam partisipasi kinerja  polisi  dan  jaksa  melalui  bentuk  laporan  atau  pengaduan  dari korban. Tanpa adanya partisipasi itu dari korban, maka  peran kerja dalam melakukan kewenangannya polisi dan jaksa tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, demi system peradilan pidana berjalan
dengan baik dan maksimal, seharusnya harus ada keseimbangan antara apa

389Mudzakkir, Korban Kejahatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Tesis, Op.Cit., hlm. 234
390Ibid.

yang telah diberikan korban (partisipasi) kepada polisi dan jaksa dengan apa   yang   diberikan   polisi   dan   jaksa   kepada   korban   yaitu   berupa pemenuhan hak dan kepentingan korban dengan cara memberikan pelayanan yang baik.
Kemudian menurut Darmono, dengan kedudukan penuntut umum yang mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dan sebagai penyidik (dalam perkara tertentu) yang bertugas membuat terang surat perkara, maka jaksa mempunyai kepentingan agar korban mendapatkan perlindungan dan jaminan atas keselamatannya agar ia merasa nyaman dalam memeberikan keterangan.391 Sebab bila ia dalam memberikan keterangan mengalami tekanan, teror dan intimidasi, dikhawatirkan keterangan  yang diberikan pada saat penyidikan berbeda dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan di persidangan. Kondisi seperti   itu   akan   menyulitkan   jaksa   dalam   membuktikan   kesalahan terdakwa guna untuk meyakinkan majelis hakim. Oleh karena itu, ketika saksi dan korban memberikan keterangan, harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan nyaman dan terbebas dari rasa takut.392
Baik  sebelum  memberikan  keterangan,  sedang  memberikan  keterangan

maupun setelah meberikan keterangan.jaminan ini diberikan guna untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi/korban benar- benar murni, bukan hasil dari rekayasa apalagi tekanan dari pihak-pihak
tertentu.  Jadi  hal  tersebutlah  yang  menjadi  alasan  pentingnya  untuk

391  Darmono, “Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak
Pidana”, Jurnal Saksi dan Korban, Edisi No.1, Vol.1, (2011), hlm. 5-6
392Ibid., hlm. 6

memberikan perhatian kepada korban, untuk lancarnya proses peradilan yang sedang berlangsung.

BAB V

KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN

A.  Pelaksanaan kewajiban jaksa penuntut umum dalam memenuhi hak- hak korban kejahatan pada tahap penuntutan menurut teori Procedural Rights Model dan Service Model
Kewajiban  jaksa  adalah  sesuatu  hal  yang  harus  dilakukan  oleh jaksa sebagai  pejabat  fungsional  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar akan dikenakan tindakan administrative.393  Kewajiban jaksa tersebut termasuk kewajibannya kepada Negara, institusi, profesi jaksa dan kepada  masyarakat  termasuk  kepada  korban   di  dalamnya.  Pasal   6 mengenai kode etik jaksa menyebutkan mengenai kewajiban jaksa kepada masyarakat yitu memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hokum dan hak asasi manusia, dan yang kedua menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.394
Sebagai   wakil   dari   Negara   dalam   proses   peradilan   pidana   untuk

memperjuangkan hak-hak dari korban selaku pihak yang diwakilinya maka seorang  jaksa  mempunyai  kewajiban  untuk  menciptakan  keadilan  dan
memperjuangkan kepentingan serta hak-hak korban.

393Pasal   1   Angka   5   Peraturan   Jaksa   Agung   Republik   Indonesia   Nomor:PER-
014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
394  Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Korban kejahatan merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan. Perlu ditekankan kembali, bahwasannya dalam pembahasan membahas mengenai  korban  kejahatan  konvensional  yaitu  korban  kejahatan  yang yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa, misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan, perkosaan dan lain sebagainya. Jadi untuk korban dari tindak pidana yang bersifat khusus misalnya korupsi yang membawa korban banyak yaitu masyarakat itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan tugas akhir ini. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan system kepercayaan tersebut dan pengaturan hokum pidana dan lain-lain untuk mengembalikan kepercayaan tersebut kembali. Oleh karena itu sudah seharusnya perlindungan hokum terhadap korban kejahatan diberikan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwasannya seorang korban tindak pidana memiliki beberapa  hak  berdasarkan  undang-undang  yang  terkait,  di  mana pemenuhan hak korban tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban Negara melalui aparat penegak hukumnya untuk memenuhinya. Tetapi dalam pembahasan tugas akhir ini, penulis hanya menguraikan mengenai hak-hak korban kejahatan yang wajib dipenuhi oleh aparat Negara yang berwenang yaitu jaksa penuntut umum pada tahap penuntutan yaitu hak korban yang

seharusnya  didapat  dan  dipenuhi  selama  proses  peradilan  pidana  di persidangan berjalan.
Ada argumen yang mencerminkan dorongan untuk mengedepankan perlindungan hokum terhadap korban kejahatan  yaitu berdasarkan argument kontrak sosial (social contract argument) dan argument solidaritas sosial (social solidarity argument).395  Argument kontrak sosial menyatakan bahwa Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi suatu kejahatan dan membawa korban, maka Negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para korban tersebut yang haknya telah terenggut akibat adanya kejahatan yang telah terjadi. Segala bentuk kebutuhan korban termasuk kebutuhan korban untuk tetap mendapatkan kembali  haknya  adalah   menjadi  tanggungjawab  Negara  sepenuhnya melalui aparatnya yang telah diberikan wewenang.396 Sedangkan argument kedua yaitu argument solidaritas sosial menyatakan bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh   Negara   baik   melalui   peingkatan   pelayanan   maupun   melalui
pengaturan  hak.397   Oleh  karena itu,  berdasarkan  kedua dasar argument

395Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit Alumni 1992), hlm. 78
396Ibid.
397Ibid.

tersebut, jadi apabila terjadi suatu tindak pidana di dalam masayarakat yang  menyebabkan  adanya  korban  dari  tindak  pidana  tersebut,  maka Negara secara  langsung harus bertanggungjawab memberikan pelayanan dan memperhatikan segala kebutuhan, kepentingan dan hak korban yang telah dirugikan oleh pihak pelaku melalui aparat Negara yang telah diberikan wewenang. Tanggungjawab Negara tersebut berupa pemenuhan hak-hak korban sekaligus mengusahakan untuk dapat memberikan ganti kerugian baik ganti kerugian dari Negara ataupun dari pelaku.
Perlindungan hokum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku (offender oriented). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan maupun doktrin hokum yang menguraikan mengenai hak dan kepentingan pelaku  yang  tetap  harus  dihormati,  diperjuangkan  dan  tidak  boleh dilanggar oleh siapa pun meskipun ia telah melakukan suatu tindakan kejahatan misalnya ICCPR, Undang-Undang HAM dan KUHAP. Karena seseorang meskipun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan terjadinya korban, maka ia tetap memiliki banyak hak yang tetap harus dihormati oleh siapa pun termasuk oleh aparat penegak hokum dalam menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Namun peraturan mengenai perlindungan hak terhadap korban kejahatan tidak begitu banyak diuraikan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hokum karena tujuan utama dari adanya hokum acara pidana adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku agar jera dan mendapat balasan yang

sesuai perbuatannya, tanpa mengindahkan mengenai nasib dan hak korban yang  telah  dirugikan  akibat  dari  kejahatan  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hokum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban sering terabaikan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hokum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban398,  di  mana  hak  tersangka  lebih  ditonjolkan  dalam  segi perlindungan dan penjaminannya dari pada hak korban sebagai pihak yang telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial.
Asas-asas hokum acara pidana yang dianut oleh KUHAP hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita setidaknya terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga Negara dalam proses hokum yang adil, yaitu sebagai berikut:399
1.   Perlakuan  yang  sama  di  muka  hokum  tanpa  diskrimanasi
apapun;
2.   Praduga tidak bersalah;
3.   Pelanggaran atas hak-hak individu warga Negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4.   Seorang  tersagka  hendaknya  diberitahu  tentang  persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;

398  Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, (Bandung: Binacipta 1986), hlm. 33
399Romli  Atmasasmita,  Sistem  Peradilan  Pidana  (Perspektif  Eksistensialisme  Dan
Abolisialisme), Cetakan Pertama, (Bandung: Binacipta 1996), hlm. 41

5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hokum;
6.   Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
7.   Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
8.   Peradilan harus terbuka untuk umum;
9.   Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi
(ganti rugi) dan rehabilitas; serta
10. Adalah     kewajiban     pengadilan     untuk     mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Apabila melihat dan membaca sepuluh asas di atas yang mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, secara normative jelas terlihat bahwasannya KUHAP lebih memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan daripada hak-hak korban kejahatan, tanpa memberikan ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Namun apabila memahami mengenai hak-hak korban yang terdapat dalam KUHAP, Mudzakkir menyebutkan ada empat aspek yaitu:400
1.   Hak untuk melakukan control terhadap tindakan penyidik dan
penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian  penyidikan  dan/atau  penuntutan  dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini diatur di dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2.  Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 168 KUHAP;
3.   Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengijinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian diatur dalam Pasal 134-136 KUHAP;
4.   Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dari akibat tindak  pidana  dalam  kapasitasnya  sebagai  pihak  yang dirugikan.   Sebagaimana   dijelaskan   dalam   Pasal   98-101
KUHAP.

400Mudzakkir,  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2001), hlm. 76-
77

Korban dapat dikatakan sebagai pihak yang diabaikan dalan proses penegakan hokum karena posisinya yang tidak dapat terlibat langsung dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya. Segala hak dan posisi korban dalam system peradilan pidana diambil alih dan diwakili semuanya oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara terhadap seseorang yang telah menjadi korban dari adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan argument kontrak sosial dan solidaritas sosial maka Negara mempunyai hak untuk mengambil alih sebagian hak korban tersebut untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, dan kemudian Negara menugaskan kepada aparatur negaranya termasuk jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku. Dengan diserahkannya hak-hak korban dalam penuntutan maka penuntutan yang dilakukan oleh Negara melalui jaksa penuntut umum seharusnya orientasinya lebih kepada melindungi kepentingan korban. Karena korban adalah pihak yang telah dirugikan dengan adanya suatu kejahatan yang terjadi, dan Negara melalui jaksa penuntut umum bertanggungjawab untuk dapat mengembalikan keadaan korban seperti keadaan semula. Jadi jaksa penuntut umum sudah berkewajiban untuk selalu   mengedepankan   dan   memperjuangkan   hak   serta   kepentingan korban.
Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan seorang pelaku kejahatan tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan

berdampak pula kepada masyarakat luas.401 Sehingga berdasarkan alasan tersebut diperlukan adanya suatu institusi yang tampil sebagai pihak yang mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Negara menunjuk kejaksaan RI sebagai instansi yang mewakili Negara dalam  memberikan  bentuk  pertanggungjawaban  Negara  terhadap rakyatnya yang menjadi korban kejahatan. Peran jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah mewakili korban, walaupun dalam Undang- Undang  kejaksaan  secara  jelas  disebutkan  mewakili  Negara.  Sehingga tugas utama dari jaksa penuntut umum adalah mewakili korban dalam memperjuangkan hak-haknya dalam system peradilan pidana.
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah untuk melakukan penututan. Penuntutan adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.402 Tugas dan wewenang yang dimiliki   oleh   jaksa   penuntut   umum   mulai   berjalan   semenjak   ada pelimpahan berkas dari pihak kepolisian yang telah dinyatakan lengkap, yang kemudian harus dipelajari oleh pihak jaksa penuntut umum yang
bersangkutan    yang    telah    ditunjuk    oleh    ketua    kejaksaan    untuk

401  Rena Yulia, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan
Pidana”, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol.28, (2016), hlm. 34
402Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya. Sejak berkas perkara berada di tangan jaksa penuntut umum, maka segala kewenangan yang semula dimiliki oleh pihak kepolisian secara prosedur akan berpindah ke pihak jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum adalah pihak yang selanjutnya menangani perkara kejahatan tersebut dengan tetap memperjuangkan hak korban dan menuntut hukuman atau sanksi kepada pelaku dengan diberikannya tuntutan pidana yang sesuai dengan kejahatan yang  telah  dilakukan  disertai  dengan  pertimbangan-pertimbangan  lain yang dianggap penting dan berpengaruh untuk pengambilan tindakan dan tuntutan.
Negara yang mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosional) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional  (rasionalisasi)  untuk  korban  dan  masyarakat  secara keseluruhan.403 Apabila dikaji kembali mengenai posisi korban dalam tahapan proses peradilan (sebagaimana telah diuraikan dalam bab II) maka hal tersebut dapat memunculkan dampak bahwasannya korban tidak bisa secara langsung menyampaikan keinginan untuk dapat berpendapat mengenai  pembalasan  atau  sanksi  yang  dirasa  adil  diterapkan  kepada pelaku sebagai pihak yang telah merugikan dirinya. karena dari mulai tingkat penyelidikan sampai proses peradilan pidana di pengadilan status
korban   hanya   sebagai   saksi   yang   diperlukan   keterangannya   untuk

403  Mudzakkir, Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana, Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia Dalam Jurnal Hukum , Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, hlm. 34

mengungkap sebuah kebenaran mengenai peristiwa yang telah terjadi. Semua hal yang seharusnya menjadi hak korban untuk dapat menentukan sikap terhadap pelaku telah diambil alih oleh Negara melalui aparatnya yaitu jaksa penuntut umum.   Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma yang dibangun dalam system peradilan pidana   saat ini menentukan bagaimana Negara harus memainkan peranannya melalui aparatnya (jaksa penuntut umum) untuk mewakili pihak korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penuntutan.
Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya yaitu untuk mewakili korban  dan  mengambil  alih  sebagaian  hak  korban  untuk  maju  dalam proses peradilan pidana, Negara memiliki otoritas untuk mengatur warga negaranya melalui orang-orangnya. Maksudnya adalah Negara dapat mengatur warga negaranya melalui aparatur negaranya yang merupakan bagian dari warga negaranya juga. Dasar tersebut menempatkan Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hokum pidana (ius punale) dan hak memidana (ius puniendi) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. segala sikap atau tindakan mengenai penetapan norma hokum yang sesuai diterapkan kepada pelaku diambil alih seluruhnya oleh Negara melalui aparatnya, dengan alasan sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara terhadap warga negaranya yang telah menjadi korban kejahatan warga nagaranya juga. Namun hal tersebut secara tidak langsung telah merenggut sebagian dari hak korban untuk bisa ikut serta berperan secara langsung

dalam proses peradilan yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Negara melalui jaksa penuntut umum yang seharusnya dapat mewakili korban memperjuangkan hak-haknya justru dalam hal ini hak korban tidak dapat tersalurkan secara maksimal
Atas dasar pemikiran yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat merupakan system kepercayaan yang melembaga maka tidak dapat  disalahkan  apabila  muncul  tuntutan  untuk  lebih  memperhatikan nasib korban dari pada nasib pelaku. Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang  diberi  wewenang  oleh  Negara  untuk  memperjuangkan  hak-hak korban harus dapat bekerja aktif dan berperan sebagaimana seharusnya ia dapat memberikan keadilan dan mengembalikan keadaan serta perasaan korban seperti awal sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa pada diri korban. Dalam rangka pengaturan hokum pidana terhadap korban kejahatan,  secara  mendasar  dikenal  dua  teori  yang  dapat  digunakan sebagai patokan dan pedoman jaksa penunutut umum dalam menerapkan norma yang seharusnya dilakukan demi terwujudnya tujuan yaitu memenuhi hak-hak dari korban kejahatan secara maksimal. Kewajiban jaksa penuntut umum yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah kewajiban yang bersifat umum yaitu mengenai implementasi pelaksanaan norma yang seharusnya dapat diterapkan oleh JPU untuk menegakkan hukum demi mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak dari pihak korban. Karena kewajiban jaksa penuntut umum yang secara khususnya jelas telah disebutkan dalam KUHAP dan UU kejaksaan RI.

Pertama adalah The Procedural Rights Model, model ini menekankan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses criminal atau di dalam jalannya proses peradilan.404
Hal tersebut dapat diwujudkan bahwasannya korban diberikan hak untuk

mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk dimintai konsultasi  oleh  lembaga  pemasyarakatan  sebelum  diberikan  lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.405  Pendekatan ini melihat korban sebagai pihak yang atau seorang subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut  dan  mengejar  kepentingan  kepentingannya  melalui  bantuan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang diberi wewenang oleh Negara untuk selalu mendampingi korban selama proses peradilan pidana. jadi menurut model teori ini, bahwasannya seorang korban seharusnya dapat memperoleh haknya secara maksimal yaitu dengan diikutsertakan dan dijadikan pertimbangan setiap pendapat dan masukan dari korban yang dapat membantu pekerjaan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan proses penuntutan. Karena korban adalah pihak yang secara langsung mendapatkan dampak negative dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Jadi  sudah  seharusnya  seorang  korban  mendapatkan  hak  yang  leluasa
untuk ikut serta dalam menentukan tuntutan sanksi atau hukuman kepada

404Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 79
405Ibid.

pelaku agar keadilan dapat dirasakan oleh korban. penulis menyimpulkan bahwasannya   jaksa   penuntut   umum   adalah   aparatur   Negara   yang ditugaskan  untuk  membantu  mengimplementasikan  keinginan  korban untuk membalas perbuatan pelaku yang dianggap dapat memberikan keadilan. Berikut adalah kajian yuridis mengenai pemenuhan hak korban yang harus dipenuhi oleh jaksa penuntut umum berdasarkan teori The Procedural Rights Model yang akan penulis uraikan sebagai berikut:
1.   The Procedural Rights Model

a. Memberikan kesempatan kepada korban jika ingin mengadakan perdamaian dengan terdakwa atau melalui peradilan perdata.
Mengenai pemberian hak kepada korban untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata ini dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi. Sesuai dengan sebutan hokum pidana sebagai ultimum remidium, yaitu senjata pamungkas atau cara terakhir yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana, maka cara yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara yaitu pelaku dan korban sebelum jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan dan dibacakan di persidangan. jaksa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada korban jika ia ingin melakukan perdamaian atau gugatan perdata kepada pelaku atas segala kerugian yang telah

dialaminya akibat dari perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.
Menurut Wisnu Wardhana, jarang sekali seorang jaksa penuntut umum memberikan kesempatan kepada korban dan terdakwa untuk melakukan perdamaian untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat surat tuntutan. Hal tersebut salah satu konsekuensi dari pernyataan bahwasannya korban itu dilupakan di dalam system jadi jarang ada komunikasi antara pihak korban dengan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mewakili segala kepentingannya. Meskipun  apabila  antara  pihak  korban  dan  pihak  pelaku berhasil melakukan perdamaian sehingga korban dapat memaafkan pelaku, sebenarnya proses peradilan akan tetap berjalan sampai tahap putusan akhir.  Jadi selama ini dalam praktiknya jaksa penuntut umum tidak pernah mengusahakan para pihak untuk berdamai dan saling memaafkan.406
Menurut penulis jika didasarkan pada teori the procedural

rights model dan pendapat dari Wisnu Wardhana, maka segala hak korban termasuk hak mengenai usahanya berembuk  untuk berdamai dengan pelaku seharusnya diperhatikan oleh jaksa penuntut  umum  dan  jaksa  harus  memberikan  kesempatan
kepada   keduanya   untuk   saling   berembuk   sebelum   JPU

406 Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.

mengajukan surat tuntutan kepada majelis hakim. Jika perdamaian bisa terwujud dan korban memaafkan kesalahan pelaku, seharusnya jaksa penuntut umum bisa menjadikannya perdamaian  tersebut  sebagai  pedoman  dalam  membuat tuntutan, misalnya terdakwa tidak dituntut maksimal sebagaimana telah disebutkan dalam UU atau istilah lainnya dapat mengurangi tuntutan terdakwa. Namun jika korban tetap ingin melanjutkan penyelesaian perkara ke pengadilan dengan tuntutan maksimal, maka jaksa penuntut umum tetap harus menjalankan kewajibannya melakukan penuntutan sesuai yang telah  diamanatkan  oleh  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.
Jika pada tahap penuntutan selama proses peradilan pidana korban menginginkan adanya penggabungan mengenai perkara gugatan ganti kerugian sesuai yang diatur dalam pasal 98-101
KUHAP,  maka  jaksa  penuntut  umum  diberikan  wewenang juga  untuk  melakukan  penggabungan  perkara  tersebut meskipun sebenarnya tidak semua penggabungan dikabulkan oleh jaksa penuntut umum untuk dilakukan karena JPU juga harus memohon penggabungan tersebut kepada majelis hakim juga. Namun mengenai permintaan penggabungan perkara tersebut diajukan oleh korban selambat-lambatnya sebelum penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  pidana  atau  sebelum

hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.407 Jadi pada intinya pihak korban seharusnya diberikan kesempatan untuk ikut serta menentukan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas segala kerugian akibat dari kejahatan pelaku dalam satu proses peradilan pidana. hal tersebut juga mencerminkan salah satu proses peradilan yang efisien dan cepat diselesaikan serta dapat meringankan biaya terhadap perkara yang berkaitan.
b.  Memberikan  pendampingan  berupa  penasihat  hokum kepada korban selama proses peradilan berlangsung.
Hal tersebut sesuai dengan hak yang harus diperoleh oleh korban/saksi berdasarkan Pasal 5 huruf p Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban. Dengan Keikutsertaannya korban dalam proses peradilan pidana yang berlangsung selama tahap penuntutan, maka korban seharusnya mendapatkan pendampingan dari penasihat hokum setiap kali dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangannya selama tahap penuntutan maupun dipersidangan. Tujuan pendampingan kepada korban tersebut sama  halnya  mengenai  tujuan  dari  pendampingan  seorang
advokat kepada tersangka saat pemeriksaan di kepolisian, yaitu

407Pasal 98 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

untuk  menjamin  bahwasannya  hak-hak  yang  bersangkutan tetap terlindungi dan tidak dilanggar oleh aparat.
Praktik selama ini yang berlangsung dari pengalaman Wisnu Wardhana, maka pemberian penasihat hukum kepada seorang  korban  itu  selama  ini  tidak  pernah  ada  dan  tidak pernah dilakukannya dengan alasan tidak ada anggaran khusus dari Negara untuk itu. Ada korban yang diberi pendampingan seorang penasihat hokum tapi itu apabila korbannya seorang anak dibawah umur maka kejaksaan harus menyediakan penasihat hokum untuk mendampinginya. Menurutnya korban itu tidak perlu mendapat penasihat hokum karena semua kepentingannya sudah diambil alih olek jaksa penuntut umum.408
Mengenai pemberian bantuan hokum kepada korban juga

diatur di dalam peraturan jaksa yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf h yang berbunyi kewajiban jaksa memberikan bantuan hokum, pelayanan hokum, penegakan hokum atau tindakan hokum lain secara professional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan  tugas  bidang  lain.409   Hal  tersebut  bertujuan  untuk
menjamin bahwasannya hak seorang korban tetap dilindungi

408Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.
409Pasal   5   Huruf   h   Peraturan   Jaksa   Agung   Republik   Indonesia   Nomor:   PER-
014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

termasuk hak untuk tidak mendapat tekanan selama proses pemeriksaan. Karena bisa saja seorang korban yang merupakan orang biasa mendapatkan perlakuan yang bisa melanggar hak- haknya dalam memberikan informasi dan keterangan dalam proses peradilan berjalan, atau mendapat tekanan dalam memberikan keterangan.
Oleh karena itu menurut penulis jaksa penuntut umum itu dapat memberikan pendampingan yang maksimal kepada korban  melalui  seorang  advokat  penasihat  hokum  agar  hak asasi korban tetap terlindungi dan tidak terabaikan. Karena sesuai dengan kewajibannya kepada profesi jaksa, maka penuntut umum harus memastikan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak asasi manusia.410 Jadi dalam menjalankan kewenangannya di bidang penuntutan, jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan   kepada   korban   demi   terjaminnya   hak-hak korban untuk terbebas dari tekanan dalam memberikan keterangan kepada aparat baik kepada penuntut umum sendiri maupun pada saat proses persidangan di pengadilan.
Penulis  juga  berpendapat,  dikarenakan  JPU  beralasan

bahwa tidak  ada aturan  khusus dan  anggaran  khusus untuk

410Pasal  5   huruf  g	Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-
014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

menyediakan bantuan hukum berupa pendampingan terhadap saksi korban maka menurut penulis akan lebih efisien dan menudukung peranan aktif LPSK apabila dikeluarkan aturan mengenai dapar bekerjasamanya anatara kejaksaan dengan LPSK dalam hal perlindungan khususnya pendampingan saksi korban. Jadi secara langsung tanpa perlunya permohonan tertulis dari pihak korban kepada LPSK, LPSK secara otomatis bisa langsung berperan kerjasama membantu kejaksaan untuk memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak korban berupa bantuan hukum khususnya pendampingan. Namun pada kenyataannya peraturan saat ini belum ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Jadi menurut penulis, sebenarnya seorang penuntut umum bisa mensiasatinya dengan cara lain untuk menghadirkan bantuan hukum yaitu pendampingan kepada pihak korban. Yaitu dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atas rekomendasi kejaksaan.   Pihak jaksa penuntut umum dapat berkorelasi dengan LBH untuk memberikan bantuan hukum berupa pendampingan untuk menjamin hak-hak korban agar tetap terlindungi secara prodeo karena nantinya yang akan memberi imbalan jasa atas kinerja LBH tersebut adalah Negara melalui Kemenkumham.

c.   Memberikan  Peranan  korban  berupa  hak  yang  penuh untuk ikut membantu jaksa penuntut umum serta dalam menentukan tuntutan pidana kepada pelaku.
Mengingat bahwasannya korban adalah pihak yang berada dalam posisi sentral dari proses, maka disetiap tingkatan proses peradilan terutama dalam pengambilan keputusan dalam menentukan tuntutan pidana yang hendak diterapkan kepada pelaku, maka korban seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan beberapa pendapat sebagai haknya untuk ikut serta menentukan apa sanksi yang tepat dituntutkan kepada pelaku. Hal tersebut sama halnya mengenai bunyi Pasal Pasal 5
Huruf f Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyebutkan bahwasannya korban berhak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Jadi dengan diketahuinya setiap tahapan proses peradilan pidana dalam menyelesaikan kasus yang bersangkutan dengan korban, maka diharapkan korban dapat ikut andil dalam memberikan ketentuan tuntutan atau sanksi pidana kepada pelaku. Karena sangat dimungkinkan seorang korban dengan mendapatkannya segala informasi mengenai perkembangan kasusnya maka dengan hati nuraninya si korban akan senantiasa mengurangi sakit hatinya kepada pelaku dan dapat mengurangi tuntutan pidananya kepada pelaku karena mungkin ia merasa dianggap

dan  diperhatikan  kepentingannya  selama  proses  peradilan pidana berlangsung.
Kongres PBB tahun 1985 di Milan Italia juga merekomendasikan tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi mengenai prinsip-prinsip keadilan dasar bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) pada angka 6 huruf b menentukan  bahwa  “Allowing  the  views  and  concerns  of victims to be presented and considered at appropriate stages where their personal interest are effected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice”.411  Yaitu memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran  para  korban  dikemukakan  dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan system pengadilan pidana nasional yang bersangkutan. Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan seharusnya jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya kepada terdakwa yang bersangkutan lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga pengajuan
tuntutan  pidana  hendaknya  didasarkan  kepada  keadilan  dari

411Pasal 6 huruf b  Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and
Abuse of Power Tahun 1985

kaca  mata  korban,  jadi  cenderung  akan  menuntut  tuntutan hukuman yang cenderung tinggi.
Namun dalam praktik yang selama ini berjalan dalam proses penuntutan, Wisnu Wardhana yang merupakan seorang jaksa   penuntut   Umum   dan   sekaligus   Kasi   Pidum   pada Kejaksaan  Negeri  Yogyakarta  mengatakan  bahwasannya selama ini benar jika korban itu merupakan pihak yang dilupakan didalam system peradilan pidana (forgetten people in the system) sebagaimana yang telah disebutkan dalam bukunya Mahrus Ali yang telah penulis jelaskan di dalam bab sebelumnya. Menurut Wisnu selama ia berprofesi sebagai seorang jaksa system tersebutlah yang dijadikan patokan yaitu lebih  mengutamakan  perlindungan  terhadap  pelaku  karena jaksa  penuntut  umum  hanya  bisa  menjalankan  profesinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saja.412 Menurutnya, apabila korban diberikan hak untuk ikut membantu jaksa dalam melakukan proses penuntutan termasuk ikut dimintai pendapat dalam menentukan tuntutan (requisitor) maka nanti hasil dari kinerja jaksa penuntut umum penilaiannya tidak obyektif tetapi lebih subyektif   karena hanya mengikuti apa yang diinginkan dari
pihak korban untuk memberikan balasan kepada pelaku. Jika

412Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.

korban diikutsertakan dalam system kerja penuntutan jaksa penuntut umum juga nantinya dapat mengganggu konsentrasi dan kemandirian jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan karena akan condong pada pihak korban saja tanpa seimbang dengan tetap memperhatikan HAM terdakwa. Jadi meskipun teori the right procedural models, dan hasil kongres PBB serta penjelasan dari Pasal 5 huruf f UU perlindungan Saksi dan Korban  menjelaskan demikian mengenai peranan korban yang dapat dijadikan pertimbangan bagi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya, namun hal tersebut selama ini belum pernah diterapkan oleh pihak jaksa penuntut umum di dalam praktiknya.413 Karena apabila nanti jaksa mendapati  keraguan  atau  kebingungan  dalam  membuat tuntutan, maka pihak yang dimintai pendapat dan masukan itu bukan korban tetapi  atasan dan keputusan  dari atasan tersebutlah yang nantinya akan digunakan. Jadi intinya pihak korban tidak diberikan hak untuk ikut masuk dalam kinerja jaksa penuntut umum karena semua kepentingannya sudah diambil alih semua oleh jaksa penuntut umum.
Jadi yang terjadi di dalam praktik penuntutan selama ini, pihak	korban	itu	sama	sekali	tidak	dipertimbangkan
peranannya. Jaksa penuntut umum menganggap bahwa korban

413Ibid.

itu benar merupakan pihak yang dilupakan di dalam system meskipun yang perjuangkan oleh JPU adalah termasuk kepentingan korban, meskipun secara teori dan peraturan yang mendukungnya mengatur demikian. Hal tersebut dikarenakan oleh factor sejarah di mana zaman sebelum dianutnya KUHAP maka Rbg dan HIR yang dijadikan dasar yang bahwa yang diprioritaskan adalah pelaku yang pada saat itu jelas dianggap telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebelum adanya putusan hakim yang berkuatan hukum tetap.414  Hal tersebutlah yang selama ini membuat masyarakat terutama pihak korban merasa dirinya tidak punya peran apa-apa untuk menyampaikan haknya atas dirinya yang telah mengalami kerugian akibat menjadi korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.
Menurut penulis dalam keputusan jaksa penuntut umum untuk  menentutan  requisitor  atau  tuntutan  pidana  kepada pelaku seharusnya meminta pendapat korban dan mengikut sertakan korban dalam pengambilan putusan finalnya mengenai berapa lama hukuman yang akan dituntutkan jaksa penuntut umum   kepada   terdakwa.   Atau   minimal   memberitahukan kepada  pihak  korban  juga  mengenai  isi  tuntutannya  agar
nantinya  pihak  korban   dapat  memberikan  masukan   juga.

414Wawancara dengan  Daniel  Sitorus  SH  MH,  Jaksa  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan
Negeri Sleman, di Kejaksaan Negeri Sleman, 13 Oktober 2017

Karena dengan mempertimbangkan pendapat korban dan mengikutsertakan  korban  dalam  pengambilan  putusan mengenai permintaan tuntutan pidana kepada majelis hakim, maka itu merupakan salah satu bukti bahwasannya jaksa penuntut  umum  telah  melakukan  kewajibannya  untuk memenuhi hak korban, yaitu hak korban untuk ikut serta menentukan tuntutan hukuman yang di rasa adil bagi korban. korban kejahatan diberi hak untuk membantu jaksa penuntut umum  dalam  memberikan  tuntutan  pidana  merupakan  salah satu cara untuk mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan  mengejar  kepentingan-kepentingannya  yang  telah dirugikan akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
d.  Mengahadirkan   korban   dalam  sidang   pengadilan  di mana kepentingannya terkait di dalamnya.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) KUHAP yang  menyatakan  bahwa  “keterangan  terdakwa  saja  tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan  yang  didakwakan  padanya,  melainkan  harus disertai alat bukti yang sah”.415  Hal tersebut menurut penulis
sangat  benar  karena  keterangan  dari  terdakwa  hanya  akan

415Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk membelanya, oleh karena itu sangat kurang untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan. Sebenarnya kedudukan korban tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan terhadap perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap peradilan pidana.416 jadi seorang korban dapat juga disebut sebagai saksi pada saat ia diberikan hak untuk memberikan keterangan pada saat proses peradilan di persidangan.
Keterangan dari seorang saksi korban di sidang pengadilan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal
184 ayat (1) huruf a KUHAP dan pada dasarnya saksi korban wajib didengarkan keterangannya di depan persidangan untuk memenuhi syarat pembuktian. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut di atas maka keterangan saksi korban harus dilandasi pada semangat untuk mengungkapkan kebenaran materiil  dalam  setiap  proses  peradilan  pidana.  dengan demikian, dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata
yang dilakukan terdakwa (actus reus) dan derajat kesalahan

416http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/perlindungan-saksi-dan-korban,  diakses
Rabu 31 Mei 2017, pkl. 12.03 WIB

terdakwa (mens rea/guilty mind).417 Pengungkapan actus reus dalam persidangan penting dalam pembentukan keyakinan mejelis hakim, karena keterangan korban dianggap  keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang dapat membantu majelis hakim  dalam  mengungkapkan  kebenaran  materiil  sehingga dapat memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak korban. kehadiran dan keterangan korban sebagai saksi di setiap tingkatan sidang pengadilan ini dapat mewakili perasaan korban untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku yang telah merugikan korban baik materiil maupun materiil. Jadi dengan demikian korban akan merasa bahwa apa yang ada di dalam hati dan fikirannya telah tersalurkan dengan diberikannya hak untuk ikut membantu memberikan keyakinan kepada majelis hakim.
Mengenai perlindungan terhadap saksi korban yang mempunyai hak untuk dihadirkan dalam setiap tingkatan di sidang  pengadilan  juga  di  muat  dalam  statute  Roma Mahkamah Pidana Internasional yang permanen atau Rome Statute of  International Crimnal  Court  (International  crime
court) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara. Pasal

417Ibid.

68 ayat 3 Statuta Roma menyatakan “Apabila kepentingan pribadi para korban terpengaruh, mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian mereka dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap-tahap proses perkara yang ditetapkan sebagai sesuai oleh mahkamah dan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Pandangan dan perhatian tersebut dapat dikemukakan oleh wakil-wakil hokum para korban di mana mahkamah memandang tepat, sesuai dengan hokum acara dan pembuktian.”418  Bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwasannya korban mempunyai hak juga untuk memberikan keterangan   mengenai   penderitaan   yang   telah   dialaminya karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku di sidang pengadilan dengan tidak mengurangi atau merugikan hak terdakwa.
Peluang  korban  untuk  di  ikut  sertakan  secara  aktif  di dalam persidangan juga didukung oleh peraturan di mahkamah internasional karena sangat membantu para hakim dalam menambah keyakinannya guna menerapkan berat ringannya vonis  kepada  terdakwa.    Untuk  lebih  memberikan  jaminan
yang  lebih  baik  kepada  saksi  dan  korban  atas  hak-haknya

418Pasal 68 ayat (3) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998

dalam proses peradilan pidana, maka dalam statute roma diatur tiga hal penting, yaitu:419 Pertama, Victim Participation in the proceedings, the statue mengakui bahwa  saksi korban dapat memberikan kontribusi dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi korban bukan ditempatkan pada posisi yang yang pasif, tetapi bisa ikut terlibat dalam memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan. Kedua dan ketiga adalah Protection of Victim and witnesses, statute roma ini juga mengakui adanya jaminan   perlindungan   keamanan   terhadap   saksi   maupun korban baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi saksi atau korban. adanya perlindungan terhadap saksi atau saksi korban ini dimaksudkan juga untuk memberikan kredibilitas dan dasar hokum pada international crime court, sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan atau saksi korban And the right to reparations. Keinginan agar mendapatkan  reparations  ini  didasari  pada  rasa  penderitaan baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban, sehingga sudah   selayaknya   mereka   mendapatkan   reparations   guna
memperbaiki nasibnya dikemudian hari.

419http://kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/perlindungan-korban- kejahatan.html?m=1, diakses Rabu 31 Mei 2017, Pkl. 13.37 WIB

Menurut Wisnu Wardhana, korban adalah saksi namun tidak semua korban tindak pidana itu dapat memberikan keterangannya sebagai saksi korban di persidangan karena alasan-alasan tertentu misalnya dia sedang dalam keadaan sakit yang tidak bisa hadir sebagai pada saat dimintai keterangan dan menjelaskan terjadinya tindak pidana di persidangan. Jadi dengan demikian, menurut pendapatnya apabila saksi korban sakit tidak bisa hadir dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan berarti tidak bisa tersampaikan hak korban untuk menyampaikan segala kerugian yang dialaminya dan   menceritakan   kronoligis   kejadiannya   kepada   majelis hakim langsung. Karena kesempatan yang ada untuk korban bisa menyampaikan segala argumentnya kepada para aparat penegak hokum adalah hanya pada saat proses pembuktian di mana status korban adalah sebagai saksi. Karena selain kesempatan itu, maka korban hanya bisa pasif menunggu hasil dari proses yang melibatkannya sebagai korban, tidak bisa menyampaikan argument mengenai hak dan pendapat serta masukannya.420
Namun Daniel Sitorus berpendapat lain mengenai saksi
korban yang tidak bisa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan dikarenakan sakit atau sedang berada di luar negeri.

420Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.

Menurutnya yang didasarkan pada Undang-Undang Umum maupun Undang-Undang khusus (kecuali perkara zina dan anak), keterangan saksi korban dalam berkas penyidikan dapat dibacakan  didepan  persidangan  apabila  saksi  korban  pada tahap penyidikan sudah dibuatkan Berita Acara Sumpah. Jadi ketika saksi korban berhalangan untuk hadir memberikan keterangan di depan persidangan sebagai saksi maka Jaksa Penuntut Umum dapat memohon kiranya keterangan saksi korban dapat dibacakan dipersidangan dan kekuatannya sama dengan saksi korban yang dating langsung ke persidangan.421
Namun  apabila  pada  saat  penyidikan  saksi  korban  tidak

dibuatkan berita acara sumpahnya, maka tetap keterangannya tidak dapat dibacakan dan dijadikan salah satu bukti di persidangan.
Berdasarkan dari dua pendapat dan keterangan dari jaksa penuntut umum tersebut ada perbedaan yang selama ini sama- sama dipraktikkan dalam menjali profesinya sebagai penegak hukum.  Tetapi  penulis  tetap  sependapat  dengan  keterangan dari Daniel Sitorus yaitu meskipun saksi korban tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi maka jaksa penuntut umum dapat memohonkan kepada
majelis  hakim  untuk  membacakan  berkas  penyidikan  saksi

421Wawancara Dengan Daniel  Sitorus SH  MH, Jaksa  Penuntut Umum di  Kejaksaan
Negeri Sleman, di Kejaksaan Negeri Sleman, 13 Oktober 2017.

korban yang telah dibuatkan berita acara sumpahnya yang kekuatannya sama dengan saksi korban datang langsung di persidangann. Karena menurut penulis dengan diikutsertakannya saksi korban dalam setiap tingkatan proses peradilan khususnya dihadirkan atau dibacakan keterangannya di depan persidangan, maka hal tersebut dapat meminimalisasi penyalahgunaan  wewenang  yang  mungkin  dapat  dilakukan oleh aparat karena setiap tindakan dan pemeriksaannya diketahui oleh korban selaku pihak yang diperjuangkan hak- haknya serta keadilannya. Dapat menambah keyakinan pada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil kepada terdakwa. Jadi sudah seharusnya seorang jaksa penuntut umum itu sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Negara untuk melakukan penuntutan dan mewakili semua kepentingan korban, dapat memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan segala rasa penderitaannya akibat dari tindak pidana yang telah menimpanya melalui keterangannya di pengadilan. Yaitu dengan mengusahakan mengahadirkan saksi korban di persidangan untuk memberikan ketarangan secara langsung atau jika saksi korban tidak dapat hadir dapat memohon  kepada  majelis  hakim  untuk  bisa  membacakan berkas penyidikan saksi korban yang telah dibuatkan berita acara sumpahnya di  depan  persidangan.  Karena dengan  hal

tersebut  berarti  jaksa  penuntut  umum  telah  mengusahakan peran  dari  saksi  korban  untuk  ikut  memberikan  keterangan guna untuk bisa menambah keyakinan majelis hakim dalam memberikan ptusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa.
e. Meminta pendapat dan pertimbangan pada korban mengenai lepas bersyarat yang akan diberikan kepada terpidana oleh lembaga pemasyarakatan.
Mengenai pemberian lepas bersyarat secara umum telah diatur di dalam Pasal 15 KUHP. Kewajiban jaksa untuk meminta  pertimbangan  kepada  korban  mengenai  lepas bersyarat  yang  akan  diberikan  kepada  terpidana  telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwasannya seorang korban berhak untuk mendapatkan   informasi   mengenai   terpidana   dibebaskan.422
Untuk  membebaskan  seorang  pelaku  kejahatan  yang  telah

menjadi terdakwa, maka lembaga pemasyarakatan tentunya harus  memberitahukan  kepada  pihak  jaksa  penuntut  umum yang berkaitan mengenai pembebasan terdakwa tersebut.
Pasal 30 ayat (1) huruf c juga menyebutkan dengan jelas bahwasannya kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang
untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan

422Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang-Undang Noor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.423 Jadi jaksa penuntut umum wajib untuk memberitahukan dan menginformasikan hal yang diketahuinya tersebut kepada korban selaku pihak yang dalam hal ini diwakilinya dalam proses penyelesaian perkara pidananya. Jadi tidak akan ada alasan jika jaksa penuntut umum tidak memberikan informasi kepada korban karena tidak tahu mengenai info terdakwa yang ditahan karena sesuai bunyi Pasal tersebut jelas disebutkan bahwa jaksa harus melakukan pengawasan jadi segala informasi mengenai tahanan jelas diketahuinya. Apabila jaksa penuntut umum tidak meneruskan pemberitahuan dari lembaga pemsayarakatan mengenai akan dibebaskannya terdakwa dengan bersyarat kepada korban maka jaksa penuntut umum tersebut dapat dianggap telah menyimpangi pasal 5 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor
31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang merupakan hak korban yang harus dipenuhinya. Korban mempunyai  hak  yang  penuh  untuk  ikut  serta  menentukan apakah terdakwa berhak untuk mendapatkan kebebasan bersyarat atau tidak, karena korban adalah pihak yang mengalami kerugian baik langsung maupun tidak langsung dari
adanya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Pendapat

423Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

korban tersebut wajib didengarkan dan dijadikan pertimbangan oleh  aparat  untuk  memutuskan  memberikan  kebebasan bersyarat kepada terdakwa. Lembaga pemasyarakatan tidak boleh  mengeleuarkan  ketetapan  mengenai  pembebasan terdakwa tersebut tanpa adanya persetujuan dari korban. Tidak ada satupun yang dapat menjamin mengenai keamanan korban apabila terdakwa dibebaskan karena jelas bahwa korban adalah salah satunya pihak yang telah mengakibatkan terdakwa berurusan dengan hokum, maka keselamatan korban sangat beresiko apabila terdakwa dibebaskan, terdakwa dapat melakukan  perbuatan  yang  akan  merugikan  korban  untuk kedua kalinya atau bahkan dapat menghambat proses peradilan yang sedang berjalan.
Menurut pendapat Wisnu Wardhana, ternyata mengenai pelepasan bersyarat ini sepenuhnya menjadi kewenangan pihak lapas dibawah naungan kementerian hokum dan HAM. Jaksa penuntut umum hanya sekedar mengawasi saja dan sekedar diberitahu  oleh  pihak  lapas  dan  biasanya  juga pemberitahuannya tidak dilanjutkan kepada korban. Karena menurut beliau yang nnantinya akan menjamin keselamatan korban jika tersangka/terdakwa dilepas bersyaratkan itu adalah LPSK.  Selama ini tidak pernah ada praktik bahwasannya untuk melepaskan   bersyaratkan   seorang   tersangka/terdakwa   itu

seorang	korban	dimintai	pendapat	oleh	jaksa	penuntut umum.424
Menurut penulis, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c, maka seharusnya jaksa penuntut umum itu memberitahukan informasi kepada pihak korban jika ada pelepasan bersyarat yang akan dilakukan oleh pihak lapas kepada terdakwa. Karena jika akan dilakukan pelepasan bersyarat jelas pihak lapas akan memberitahukan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum,  dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat meneruskan informasi tersebut kepada pihak korban. Kemudian apabila pihak korban mempunyai pendapat lain mengenai hal itu, maka seharusnya jaksa penuntut umum menyampaikannya kepada pihak lapas untuk  nantinya  bisa  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan untuk lepas bersyarat yang akan diberikan kepada pihak tersangka/terdakwa.  Namun  ternyata  hal  tersebut  tidak dilakukan di dalam praktiknya. Hal tersebutlah salah satu penyebab yang menjadikan pihak korban merasa kepentingannya dan haknya kurang diperhatikan oleh aparat penegak hokum terutama jaksa penuntut umum.

2.   Service Model (Model Pelayanan)

424Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.

Selanjutnya yang Kedua, Service Model (Model Pelayanan) yaitu pendekatan yang melihat korban sebagai sasaran khusus untuk dilayanai dalam rangka kegiatan jaksa penuntut umum.425 Model teori ini lebih menekankan kepada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa  takut,  dan  tertekan  akibat  kejahatn  yang  telah  terjadi  kepadanya. Model  pelayanan  ini  dianggap  cocok  diterapkan  di  Indonesia  karena resiko-resiko yang dapat timbul dari penerapan model ini tidak sebesar model the rights procedural, dan karena ketiadaan hak korban untuk ikut campur dalam system peradilan pidana maka proses pidana akan menjadi monopoli aparat hokum. Service model ini merupakan model partisipasi tidak langsung atau partisipasi pasif (indirect or passive participation). Jadi korban tidak secara langsung masuk dalam system peradilan pidana untuk mendapatkan perlindungan seperti model the rights procedural, melainka aparat penegak hokum (jaksa penuntut umum) yang berusaha berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk mewujudkan keadilan bagi korban dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan hak-hak yang seharusnya tetap didapatkan oleh pihak korban. jaksa penuntut umum adalah aparat yang diberikan wewenang oleh Negara untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang
menjadi korban dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

425Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 80

Berikut adalah cara penerapan yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak korban pada tahap penuntutan berdasarkan teori service model:
a.   Memasukkan permohonan ganti kerugian kepada korban malalui tuntutannya atau penggabungan perkara.
Bentuk ganti kerugian yang berhak di terima oleh korban baik dari Negara maupun dari pelaku adalah kompensasi dan restitusi.   Kompensasi   diberikan  oleh  Negara   dikarenakan pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian tersebut kepada   korban,   sedangkan   restitusi   adalah   bentuk   ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku sendiri kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya terhadap kejahatan  yang  dilakukannya  yang  telah  menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial pada korban. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian ini menjadi hak dari seorang korban dan menjadi kewajiban pelaku atau negara untuk memenuhinya yang hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Sedangkan  peraturan  lain yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban ini juga diatur dalam peraturan internasional yaitu Pasal
75 Statuta Roma Tahun 1998 dan mengenai tata permohonan

dan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

Menurut  Muladi,  dalam  rangka  konsep  pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita oleh korban. esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis yang ada di dalam batin seseorang yang dapat berupa rasa trauma. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simpton dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sisnisme, depresi, kesepian, dan perilaku penghindaran lainnya.426 Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti kerugian sebagai salah satu hak korban tindak pidana dan hal tersebut dapat diupayakan oleh jaksa penuntut umum yang dapat dituangkan di dalam surat tuntutannya. Jaksa penuntut umum berhak dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak korban, mengupayakan pemberian ganti  kerugian  yang  telah  dialami  oleh  korban  akibat  dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Deklarasi
PBB 1985 juga mengatur mengenai hal ganti rugi tersebut,

426Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 177

PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku maupun oleh Negara kepada  korban  seharusnya  menjadi  tujuan  dari  proses peradilan.  Ganti  rugi  tersebut  berupa  pengembalian  harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak korban.427
Berdasarkan	Pasal	1365	KUHPerdata,	orang	yang

menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hokum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian  apabila  orang  tersebut  menderita  kerugian  akibat suatu   tindak   pidana,   untuk   memudahkan   orang  tersebut, Negara  memberikan  jalan  untuk  mendapat  ganti  kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  sesuai  yang telah  di  atur  dalam  Pasal  98-101  KUHAP.  Dan  langkah tersebut  hanya  bisa  dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum selaku aparat Negara yang telah diberikan wewenang untuk mewakili  korban  untuk  memperoleh  keadilan  dan mendapatkan apa yang menjadi hak korban. Ada kemungkinan prioritas kepentingan yang dibuat oleh penuntut umum tidak
sesuai  dengan  kepentingan  korban  untuk  memperoleh  ganti

427Angka 8 Resolusi PBB tentang “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”, Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985

kerugian dari terdakwa. Ketentuan ini pun juga tidak memberikan jalur langsung bagi korban untuk mengajukan banding apabila korban merasa tidak puas dengan keputusan ganti kerugian yang dijatuhkan. Karena yang berhak mengajukan banding hanya terdakwa dan penuntut umum. Jika korban ingin mengajukan keberatan hanya dapat melalui jalur penuntut umum dan belum tentu disetujui dengan alasan tertentu.428
Berdasarkan  informasi  yang  penulis  peroleh  dari  hasil

wawancara dengan seorang jaksa yaitu Wisnu Wardhana, korban itu pasif dalam hal meminta tuntutan ganti kerugian sekaligus dan jaksa penuntut umum tidak berkeharusan memasukan  ganti  kerugian  tersebut  di  dalam  tuntutannya karena jaksa penuntut umum hanya khusus menangani sanksi pidana saja dan ganti kerugian itu soal privasi. Dan JPU pun baisanya tidak memberitahukan hal tersebut kepada korban. karena  apabila  akan  mengadakan  pengagabungan  perkara maka harus dimohonkan dulu kepada majelis hakim dan harus mendapat persetujuan dari majelis hakim. Tetapi sangat jarang sekali dalam praktik majelis hakim mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum untuk melakukan penggabungan perkara.
Jadi hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa selama ini

428Sukinta, Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi Tindak
Pidana Dalam Proses Pidana, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
1997, hlm. 110-120

jaksa penuntut umum jarang melakukan memohonkan penggabungan perkara dan melakukan penggabungan perkara.429
Dari	keterangan	tersebut,	penulis	berpendapat

bahwasannya tidak semua jaksa itu memperhatikan Pasal 98-

101  KUHAP  mengenai  penggabungan  perkara  yang sebenarnya jaksa penuntut umum dapat melakukan penggabungan   perkara   yang   sebelumnya   harus   diajukan terlebih dahulu kepada majelis hakim untuk mendapatkan persetujuan dengan alasan jarangnya disetujuan oleh majelis hakim. Atau setidaknya jaksa penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai dapat dilakukannya penggabungan perkara ganti kerugian agar nantinya pihak korban dapat mengajukan permintaan tersebut kepada mejalis hakim. Apabila pihak korban pun mempunyai inisiatif melakukan penggabungan perkara, pasti secra otomatis ia pasti meberitahukan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mewakilinya dalam menyelesaikan perkara tersebut.
Dimasukkannya ganti kerugian ke dalam tuntutan	pada pidana  tambahan  atau  dengan  dilakukannya  penggabungan
gugatan, maka hal tersebut dalam sekaligus menerapkan asas

429Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.

sederhana  cepat  biaya  ringan  sesuai  yang  dijelaskan  dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.430 Karena biaya bisa di hitung satu perkara saja meskipun sebenarnya ada dua permasalahan yang diperjuangkan. Cepat karena mengurangi tumpukan perkara di pengadilan.   Sederhana   karena   dua   perkara   tersebut   bisa sekalian diputus dalam satu waktu yang bersamaan.
Untuk  itu,  selain  RUU  KUHP  perlu  memberikan ketentuan secara tegas tentang ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana, RUU KUHAP juga harus mendukung hukum materiil ini dengan memberikan aturan yang memudahkan bagi korban untuk memperoleh keputusan pengadilan tentang ganti kerugian yang dideritanya, agar terjalin system hukum yang sistematis khususnya untuk masalah ganti kerugian terhadap korban.
b.  Memasukkan	permohonan	ganti	kerugian	immaterial kepada korban yang mengalami rasa trauma akibat dari
kejahatan yang telah menimpanya

430Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Muladi yang telah penulis uraikan di atas dan juga telah disebutkan di dalam beberapa peraturan perundangan-undangan, bahwasannya kerugian   yang   dialami   oleh   korban   tidak   hanya   berupa kerugian materiil yang bisa dinilai dan diganti dengan besarnya jumlah uang, namun korban tentu saja juga mengalami yang namanya kerugian immaterial. Kerugian immaterial tersebut terjadi di dalam psikologis atau jiwa seorang korban yang mengalami akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
Ruang lingkup ganti kerugian dalam hokum perdata sebenarnya lebih luas cakupannya daripada ganti kerugian dalam hokum pidana, karena gnati kerugian dalam hokum perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tergugat  terjadi. Dalam hokum perdata ganti kerugian dapat dimintakan yang setinggi-tingginya (tidak ada batasan jumlah minimum maksimum) yang mencakup kerugian materiil dan immaterial. Kerugian immaterial sendiri bisa disebut dengan kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan   ataupun   rasa   traumatic   atas   kejadian   yang

dialaminya yang mengakibatkan ketidaktenangan dalam menjalani kehidupan selanjutnya karena merasakan ketakutan akan terulang kembalinya kejahatan yang pernah menimpanya (dihantui rasa takut untuk terus melanjutkan kehidupan selanjutnya).
Meskipun dalam hokum pidana dalam praktiknya hanya memandang ganti kerugian yang bersifat materiil saja, namun kerugian immaterial yang dialami oleh korban kejahatan juga tetap harus diperhatikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atau Negara untuk memberikan ganti kerugian dan hak- hak kepada korban kejahatan. Karena menurut penulis apabila ganti kerugian tersebut dimintakan gugatan sendiri melalui hokum acara perdata, maka tentunya proses akan lama dan hal tersebut akan dapat menambah kerugian immaterial yang dialami oleh korban. padahal mengenai tekanan moral dan psikologis  seorang  korban  harus  sesegara  mungkin  cepat diatasi agar ia dapat menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik tanpa adanya perasaan takut akibat dari trauma yang dialaminya. Untuk menghilangi rasa takut dan trauma yang ada di dalam diri dan perasaan korban hanya dapat diatasi dengan cara memberikan bantuan pembinaan melalui seorang psikolog untuk mengembalikan keadaan psikologi korban seperti semua sebelum mengalami kejahatan.

Seorang jaksa penuntut umum dituntut dapat memberikan dan mengusahakan keadilan bagi pihak korban melalui tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan penuntutan dalam proses peradilan sampai dengan tuntutan (requisitor) yang dibuatnya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya didapat dan menjadi hak korban. berdasarkan tugas dan kewenangan dari seorang jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan demi terwujudnya keadilan, maka sangat dimungkinkan bahwa seorang jaksa selain memperjuangkan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian berupa materiil, tapi juga dapat memperjuangkan ganti kerugian immaterial yang jelas dirasakan oleh korban. perjuangan meminta ganti kerugian immaterial tersebut dapat dituangkan di dalam requisitornya sehingga dapat dijadikan pertimbangan kuat oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan nantinya. Tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut dapat berupa tuntutan untuk dapat menyediakan seorang yang ahli dalam masalah psikologi agar dapat memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap psikologis korban demi kehidupan selanjutnya agar tidak selalu merasa ada bayang-bayang ketakutan mengenai kejehatan yang pernah dialaminya.
Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHP, maka dimungkinkan seorang jaksa penuntut umum untuk menggabungkan perkara

pidana dengan perkara perdata mengenai permintaan ganti kerugian yang hendak diminta oleh pihak korban sebagai haknya yang harus diterimanya. Permintaan gugatan ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban tersebut dapat diajukan  sebelum  jaksa  penuntut  umum  mengajukan requisitor. Tujuan dari penggabungan perkara tersebut adalah untuk mempercepat proses memperbaiki ganti kerugian tersebut. Jadi selain menuntut ganti kerugian materiil, juga menuntut disediakan seorang psikolog untuk memberikan bimbingan  dan  pembinaan  korban  bagi  psikologisnya terganggu akibat dari kejahatan yang dialaminya. Jadi nantinya tuntutan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara tersebut, mengenai hal yang dapat menyediakan seorang yang ahli dalam hal psikologis dapat dibebankan  kepada  Negara  sebagai  bentuk pertanggungjawaban Negara untuk memberikan rasa nyaman dan  tenang  kepada  warga  negaranya  termasuk  rasa  tenang bebas dari rasa ancaman takut akan terulang kembalinya kejahatan  yang  pernah  dirasakan  dan  dialami  oleh  korban tindak pidana.

B. Pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan requisitor yang tetap memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa dan korban
Aparat penegak hokum dalam menjalankan tugas dan kewenangan selalu dituntut untuk tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana, baik dari pihak korban maupun pelaku (terdakwa) yang merupakan seseorang yang diduga kuat telah bersalah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hokum yang berlaku.  Korban  adalah  pihak  yang  telah  mengalami  kerugian  baik kerugian materiil, immateriil maupun sosial yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan ganti kerugian. Namun pihak terdakwa selaku pihak yang bersalah telah membuat orang lain menjadi korban juga tetap mempunyai beberapa hak yang melekat pada dirinya sebagai warga Negara Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hokum yang menanganinya. Karena pada hakikatnya ada tiga pihak yang harus diperhatikan dan dilindungi secara proporsional dan berkeadilan dalam system peradilan, yaitu selain pihak pihak korban tindak pidana dan/atau keluarganya,  masyarakat  luas  termasuk  Negara,  juga  pihak  pelaku.431
Pelaku	sebagai	anggota	masyarakat	yang	kebetulan	melakukan
pelanggaran terhadap norma-norma hokum yang berlaku perlu mendapat perhatian  dan  perlindungan  agar tidak  menjadi  korban  perbuatan  main

431Mahmutarom  HR,  Rekonstruksi  Konsep  Keadilan  (Studi  Tentang  Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional), Cetakan Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
2010, hlm. 135

hakim sendiri, serta perlu disadarkan agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi warga masyarakat yang baik. 432
Penegakan hokum tidak terlepas dari peran profesi hokum seperti hakim, pengacara dan jaksa, dan kepolisian. Profesi tersebut yang dapat menjamin  penegakan  hokum  yang  berintegrasi  di  Indonesia.  Advoat, polisi, jaksa dan hakim merupakan penegak hokum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama menjadi penegak hokum (catur wangsa). Harapan masyarakat adalah hokum harus memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. pencerminan rasa keadilan seyogyanya dimiliki oleh setiap aparat penegak hokum karena penegakan hokum yang ideal terkait dengan perilaku para aparat penegak hokum dalam menjalankan profesinya secara professional. Sehingga keadilan bergantung  pada  aparat  penegak  hokum  untuk  menegakkan  keadilan. Selain  itu,  fakta  bahwa  hokum  berjalan  bukan  hanya  secara  teorotis, namun bergantung pada sikap dan tindakan aparat penegak hokum.
Jaksa penuntut umum adalah aparat hokum yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak terdakwa. Selain hakim, JPU merupakan bagian dari aparat penegak hokum yang dituntut dapat menciptakan  keadilan  kepada  para  pihak  yang  berkaitan  dalam menjalankan kewenangannya. Jadi keadilan yang akan dibahas disini tidak hanya keadilan dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim saja
yang  selama  ini  menjadi  perdebatan  di  publik,  tetapi  keadilan  yang

432Ibid.

seharusya dapat diciptakan oleh jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan khususnya dalam merumuskan requisitor agar tetap memperhatikan keadilan bagi pihak terdakwa maupun korban.
Ada satu hal yang perlu dicatat adalah bahwasannya salah satu cita- cita yang ingin diwujudkan melalui proses peradilan pidana adalah tercapainya rasa keadilan, baik dari perspektif pelaku atau terdakwa maupun korban tindak pidana.433 Namun yang menjadi pembahasan dalam tugas akhir ini adalah keadilan yang perlu diwujudkan bukan hanya pada putusan hakim saja, tetapi yang lebih penting adalah keadilan yang seharusnya didapatkan oleh kedua pihak yang berperkara selama proses peradilan   berjalan,   terutama   keadilan   dari   aparat   penegak   hokum khususnya jaksa penuntut umum. Praktik peegakan hokum juga harus diperhatikan dalam prosesnya agar setiap hak asasi para pihak tetap terjamin dan dihormati oleh aparat. Jaksa penuntut umum selaku aparat yang dalam hal proses peradilan merupakan wakil dari Negara untuk mendampingi dan mengusahakan keadilan bagi pihak korban juga harus tetap menghormati apa yang menjadi dari hak terdakwa yaitu salah satunya adalah  hak  terdakwa  untuk  tetap  mendapatkan  perlakuan  manusiawi sebagai  presumption  of  innocence  (praduga  tidak  bersalah)  sebelum adanya putusan yang incrah dari majelis hakim. Karena sangat jarang dalam  praktiknya  selama  ini  seorang  pelaku  atau  terdakwa  tetap  bisa
mendapatkan haknya untuk tetap merasakan aman dan nyaman selama

433Ibid.

proses peradilan berlangsung, hal tersebut dapat dimungkinkan karena aparat hanya berpedoman pada tujuan awalnya untuk secepatnya dapat mengungkapkan kebenaran guna untuk mendukung system kinerjanya sehingga  perlakuan  kurang  mengenakkan  tidak  jarang  diterima  oleh seorang terdakwa sebagai pihak yang dianggap bersalah dan pantas untuk mendapatkan perlakuan tersebut. Meskipun sebenarnya sulit untuk diterapkan dalam praktik, karena seorang terdakwa adalah pihak lawan bagi jaksa penuntut umum yang bertugas untuk mendampingi dan memperjuangkan keadilan bagi korban dengan cara memberikan tuntutan yang  maksimal  pada  terdakwa  tetapi  selama  proses  penuntutan berlangsung sampai dengan proses perumusan requisitor terhadap terdakwa, cara yang dilakukan oleh JPU harus tetap berpedoman pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang salah satunya adalah tetap menjaga terdakwa dari perlakuan yang sewenang- wenang demi tetap terlindunginya apa yang seharusnya menjadi haknya. Oleh karena itu dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berusaha memaparkan mengenai kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan  requisitor  yang  tetap  memperhatikan  aspek  keadilan  bagi pihak terdakwa dan korban dengan menganalisisnya menggunakan dua teori yaitu teori substansial justice dan procedural justice. Karena keadilan itu berhak dirasakan dan didapatkan oleh kedua belah pihak baik pihak yang telah dirugikan maupun pihak yang pelaku yang nantinya akan menerima sanksi hokum berupa putusan dari hakim.

Requisitor adalah salah satu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum di dalam system peradilan pidana. Requisitor atau yang biasa disebut dengan tuntutan pidana diajukan oleh penuntut umum apabila pemeriksaan saksi dan terdakwa telah selesai menurut pendapat hakim.  Requisitor penuntut umum ini dipandang sebagai filter pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Permintaan pidana ini dianggap sebagai pengawasan negative penuntut umum terhadap putusan yang akan dijatuhkan  oleh  hakim  (negative  controle  van  het  Openbaar Ministrerie).434 Hal tersebut yang menjadi patokan oleh jaksa penuntut umum dan yang tidak boleh dilupakan oleh jaksa yang professional. Seorang jaksa penuntut umum tidak saja harus  menguasai hokum pidana substantive dan acara pidana, tetapi juga keadaan masyarakat setempat, latar belakang terdakwa dan motif dilakukannya delik yang didakwakan tersebut.435 Oleh karena itu, yang penulis bahas untuk menjawab rumusan masalah kedua dari penulisan ini adalah mengenai cara yang dilakukan jaksa penuntut umum selama melaksanakan tugas dalam pengajuan requisitor agar keadilan tetap dapat dirasakan oleh pihak terdakwa maupun pihak korban, dengan menganalisisnya menggunakan dua teori yaitu teori procedural justice dan teori substansial justice.  Jadi yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah tidak mengenai keadilan yang dituangkan
dalam  surat  tuntutan  penuntut  umum  untuk  permintaan  sanksi  pidana

434Andi   Hamzah,   Pelaksanaan   Peradilan   Pidana   Berdasar   Teori   Dan   Praktik
Penahanan-Dakwaan-Requisitor, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1994), hlm. 121
435Ibid.

kepada majelis hakim, namun keadilan mengenai proses selama proses sampai pengajuan requisitor kepada majelis hakim.
Kewajiban pertama seorang jaksa penuntut umum setelah menerima BAP dari penyidik adalah mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dan kewajiban yang kedua adalah menentukan layak tidaknya perkara tersebut diajukan ke persidangan sesuai asas dominus litis yang diembannya.      Menurut   etika   deontology   yang   dikemukakan   oleh Marthinus Mambaya menghendaki bahwasannya seseorang dalam melaksanakan kewajiban  demi kewajibannya didasarkan pada prosedur yang berlaku demi terwujudnya tujuan yang dicitakan, bukan demi terwujudnya tujuan lain  yang akhirnya dapat melanggar prosedur yang telah ditetapkan.436 Menuntut seorang sebagai tersangka dalam sebuah tindak pidana, hanya dibenarkan apabila langkah-langkah penegakan hokum sebelumnya dilaksanakan berdasarkan kewajiban menurut hokum yang berlaku. Maka seorang jaksa harus juga berkewajiban untuk memastikan bahwa langka-langkah penegakan hokum sebelumnya (penyidikan) telah dilaksanakan menurut hokum melalui proses pra peradilan dan seorang jaksa pun juga harus bisa memastikan bahwasannya langka-langkah  penegakan  hokum  yang  hendak  dilakukannya  dalam proses penunututan nantinya juga sesuai dengan aturan hokum dan bermasnfaat bagi masyarakat serta tidak mencedarai hak-hak tersangka
maupun korban. kewenangan jaksa sebagai penyandang asas dominus litis

436Marthinus Mambaya, Kesesatan Peradilan Perpektif Hukum Dan Etika Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing 2015, hlm. 145

dalam system peradilan pidana apabila digunakan secara maksimal dan bertanggungjawab, mestinya akan membawa manfaat bagi banyak orang (etika utilitarianisme) termasuk masyarakat luas yang nantinya akan semakin percaya dengan system kinerja aparat dan terutama bagi pihak yang berperkara yaitu tersangka dan korban. Oleh karena itu penulis dalam penulisan  ini  mencoba  membeberkan  dengan  menganalisis  kewajiban jaksa penuntut umum dalam merumuskan requisitor agar tetap memperhatikan   aspek   keadilan   bagi   seorang   tersangka   dan   korban dianalisis menggunakan dua teori yaitu procedural justice dan subtantif justice.
1.   Procedural Justice

a.   Konsisten pada aturan hokum yang berlaku

Menurut John Rawls dalam konteks penegakan hokum salah satu jenis tindakan yang dapat membuat tidak adil adalah kegagalan  para  aparat  penegak  hokum  untuk  menerapkan aturan yang tepat atau untuk menafsirkannya secara benar.437
Hal tersebut sesuai dengan ajaran teori procedural justice yang

di mana tindakan aparat hokum itu dapat dianggap adil dalam menangani permasalahan apabila prosedur yang dilakukan sesuai dengan hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 137-144 KUHAP) dan tidak menyimpang dari
aturan  tersebut.  Adil  apabila  aparat  penegak  hukum  dapat

437John Rawls, Teori keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara  (Terjemahan),  Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar 2006), hlm. 1

menerapkan prosedur peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya hokum sebagai suatu perangkat norma-norma yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang baik dan adil. Apapun ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai aturan yang  telah  mengandung  unsure  keadilan  bagi  kedua  belah pihak yang berperkara.
Legitimasi system peradilan pidana terletak pada dua pilar, yakni efektivitas dan fairness sistem peradilan pidana tersebut. Efektivitas dinilai dari kemampuan dan ketepatan atau akurasi dalam mendeteksi, melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  dalam  persidangan sampai dengan penjatuhan hukuman yang tepat bagi terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sampai dengan tingkat pelaksanaan pemidanaan.
Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh Undang- undang untuk menjalankan tindakan penuntutan suatu perkara pidana.  pelaksanaan  prosedur  penuntut  umum  diatur  dalam Bab II, Bagian ketiga, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, serta Bab XV, Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP. Sekalipun tidak lagi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sejak berlakunya KUHAP, penyimpangan prosedur

dengan tujuan-tujuan yang tidak halal dalam praktik masih saja bsa terjadi. Berikut adalah contoh penyimpangan jaksa yang dapat terjadi menurut O.C Kaligis:438
a.   Mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat BAP-

nya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksiannya di depan persidangan.
Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi/ dugaan penyalahgunaan dana bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang mantan Direktur Bank Andromeda yang akan diuraikan sebagai berikut:
1.   Identitas terdakwa

Nama	: Nico Mailangkay

Tempat lahir	: Gorontalo

Tanggal lahir	: 23 Desember 1933

Jenis kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan	: Indonesia

Tempat  tinggal:Pondok  Pinang  Center  Kav.  AR

28, Jakarta Timur

Agama	:Islam

Pekerjaan	:	Mantan	Direktur	Utama	Bank

Andromeda

438O.C.  Kaligis,  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  Dan
Terpidana, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni 2006), hlm. 332-

2.   Dakwaan

Kesatu: Pasal 49 ayat (1) sub b UU No. 7 Tahun

1992 tentang perbankan jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP.

Kedua: Pasal 49 ayat (2) sub b UU No. 7 Tahun

1992 tentang perbankan jo. Pasal 55 ayat

(1) ke1 jo Pasal 65 KUHP.

3.   Putusan

Mahkamah	Agung	menyatakan	Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hokum.439
4.   Analisis

Dalam tingkat penyidikan di kepolisian, sangat jelas terdapat nama-nama Prajogo Pangestu, Bambang  Trihatmoko  dan  Peter  Gontha  sebagai saksi yang didengar keterangannya dan telah dibuat BAP-nya. Namun ternyata setelah penyidikan dinyatakan sempurna dan dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Jaksa penuntut umum membuat tuntutan, nama-nama orang tersebut tidak diajukan sebagai  saksi  di  persidangan.  Saksi  Prajogo Pangestu hanya memberikan pernyataan tertulisnya
yang   dibacakan   Jaksa	Penuntut   Umum   dalam

439Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 PK/Pid/2002 Tanggal 21 Agustus 2003

persidangan, sedangkan Bambang dan Peter Gontha sama sekali tidak diajukan sebagai saksi. Padahal ketiganya  merupakan  komisaris  di  Bank Andromeda dan dalam penyidikan kepolisiam terdapat  indikasi  bahwa  dana  BLBI  tersebut dialirkan kepada perusahaan-perusahaan yang dipimpin dan dimiliki (langsung maupun tidak langsung) oleh ketiga mantan komisaris tersebut.
b.   Memilih terdakwa sekalipun merekayasa dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti.
Sebagai contoh pada kasus korupsi dengan terdakwa Kaharuddin Ongko, mantan wakil komisaris PT Bank Umum Nasional (BUN) Tbk. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hokum melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.    Terdakwa  sengaja  dipilih  karena  relative tidak ada peranannya, sedangkan Bob Hasan yang memegang peran kendali bank sebagai komisaris utama justru tidak dihadirkan. Sebagai akibatnya, putusan hakim sudah dapat diduga bahwa terdakwa akan dibebaskan (vrijspraak).

c.   Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan
Sebagai contoh adalah pada perkara Soedjiono Timan, Prajogo Pangestu tidak diajukan ke pengadilan padahal dalam dakwaan dinyatakan bahwa terdakwa Soedjiono Timan baik bertindak secara sendiri ataupun bersama- sama atau bersekutu dengan Hadi Rusli, Hario Suprobo, Widjaksono Abadiban, Prajogo Pangestu (keempatnya diberkas dan diajukan terpisah). Namun sampai Soedjiono Timan diputus di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, Prajogo Pangestu tidak juga dihadapkan ke persidangan pengadilan. Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan prosedur ditingkat pengadilan, karena seharusnya Prajogo Pangestu, Hadi Rusli, Hario Suprobo dan Widjaksono Abadiman yang disebut dalam dakwaan secara bersama-samadengan Sudjiono  Timan  melakukan  tindak  pidana  harus diajukan ke pengadilan.
d.   Penekanan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum

Di Indonesia telah banyak terjadi suatu pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak  hokum dan hal tersebut menyebabkan pada pelanggaran HAM yang  menimpa  para  terdsangka  atau  terdakwa  yang

bersangkutan. Salah satu contoh kasus yang disebutkan oleh O.C Kaligis adalah mengenai perkara praperadilan yang diajukan oleh Ginandjar Kartasasmita terhadap penyidik Kejaksaan Agung, sekalipun putusan hakim menyatakan penahanan penyidik tidak sah, kejaksaan tetap menolak untuk melepaskan Ginandjar tanpa alas hokum  yang  jelas.440   Sehingga  mengharuskan  sekali lagi Ginandjar untuk melakukan praperadilan atas penahanan tidak sah yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan  Agung  RI.  Hal  tersebut  merupakan  salah satu fakta yang riil dan benar terjadi yang dapat membuktikan penggunaan kekuasaan secara melawan hokum oleh aparat penegak hokum bahwasaanya tidak selamanya aparat penegak hokum dapat tunduk dan patuh pada aturan hokum dan putusan pengadilan sekalipun yang dapat berdampak pada penekanan pada terdakwa dan perampasan hak asasi manusia sekaligus untuk hidup merdeka tanpa adanya tekanan dari manapun. Penggunaan kekuasaan secara melawan hokum oleh aparat penegak hokum merupakan suatu bentuk      pelanggaran      HAM      tersangka/terdakwa
sebagaimana    telah    diamanatkan    dalam    Pasal    9

440O.C Kaligis, Perkara Koneksitas: Ginandjar Menggugat, Cetakan Pertama, Jakarta: O.C Kaligis Associates 2001, hlm. 52

ICCPR441     yang   telah   diratifikasi   dengan   Undang- undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
Konsisten terhadap peraturan yang dimaksud adalah konsisten terhadap prosedur beracara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menyimpang dari salah satu prosedur yang ada berardi yelah melakukan tindakan ketidakadilan. Karena menurut procedural justice, keadilan dapat tercipta apabila aparat dalam melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan procedur yang berlaku dan ditetapkan dalam hukum tertulis. Seorang jaksa sebagai salah satu aparat penegak hokum juga harus setia menjunjung tinggi
Hak asasi seorang terdakwa selama proses peradilan berjalan,

441Pasal 9 ICCPR:
1.	Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hokum.
2.	Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3.	Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hokum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu siding, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4.	Siapapun  yang  dirampas  kebebasannya  dengan  cara  penangkapan  atau penahanan,   berhak   untuk   disidangkan  di   depan   pengadilan,   dengan bertujuan agar pengadilantanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hokum.
5.	Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

karena persumpsion of innocence harus benar ditegakkan demi keadilan sebagai salah satu tujuan dari adanya suatu hokum. Pemeriksaan setiap perkara harus dijalankan dengan prinsip cepat, sederhana dan murah, di mana dalam pelaksanaannya tersebut tidak boleh mengorbankan HAM terdakwa  karena peradilan  yang  cepat  merupakan  bagian  dari  perlindungan HAM dan keadilan bagi terdakwa.
Berjalannya proses peradilan suatu perkara yang berlarut- larut  dan  tidak  cepat  terselesaikan  merupakan  salah  satu indikasi bahwa keadilan akan sulit untuk ditegakkan terutama bagi terdakwa. Hal tersebut merupakan salah satu kelalaian dari aparat hokum untuk bisa menerapkan asas peradilan cepat demi suatu keadilan bagi terdakwa selain juga keadilan bagi korban  untuk  cepat  bisa  mendapatkan  suatu  kepastian  dan ganti  kerugian  dari  kerugian  yang  telah  dialaminya.  Hal tersebut juga telah disebutkan dalam kode etik peraturan jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang kode etik perilaku jaksa yang salah satu bunyinya bahwasannya jaksa wajib menghormati prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.442

Jaksa

442Pasal 3 Huruf b Perja Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku

b.  Jaksa	penuntut	umum	dalam	melaksanakan kewenangannya harus merdeka bebas dari intervensi
Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harusnya dilaksanakan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan manapun termasuk pengaruh kekuasaan seseorang yang jabatannya di atas jaksa yang berkaitan tersebut. Sesuai dengan aturan perundang-undangan tepatnya Pasal 2 Ayat (2)443 Undang- undang kejaksaan jelas ditegaskan bahwasannya seorang jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kekuasaannya dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang harus dilaksanakan secara merdeka. Penjelasan dari merdeka adalahnya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal tersebut juga disebutkan dalam pembukaan pada peraturan jaksa tentang kode perilaku jaksa Nomor: PER-067/A/JA/ 07/2007 bahwasannya kejaksaan sebagai lembaga hokum yang melaksanakan tugasnya secara
merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam

443Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia:

merdeka.”

“kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

Negara hokum berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian jelas bahwasannya mengenai kinerja seorang jaksa yang harus merdeka bebas dari pengaruh manapun itu menjadi pegangan teguh yang harus dipatuhi oleh setiap jaksa penuntut umum agar tercipta suatu keadilan dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi junjungan tinggi dalam Negara Republik Indonesia ini.
Dari penjelasan ayat (2) tersebut penulis berpendapat bahwasaannya seorang jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk pengaruh dari lingkungan profesinya. Karena tidak jarang yang terjadi dalam praktik seorang jaksa penuntut umum tidak selalu tunduk pada aturan tersebut disebabkan dari beberapa factor salah satunya karena kejaksaan merupakan lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif. Hal tersebut  yang  menjadikan  bahwa  kejaksaan  mustahil  dan sangat sulit apabila dapat bekerja secara merdeka dan independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Dengan  adanya  pengaruh-pengaruh  dari  suatu  pihak  maka hasil kerja yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum akan jauh dari rasa keadilan yang seharusnya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan juga dapat dirasakan

oleh masyarakat sebagai konsekuensi kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat penegak hokum.
Salah satu bukti bahwasannya seorang jaksa penuntut umum masih mendapatkan intervensi dari pihak lain adalah misalnya di satu lingkungan kejaksaan pun, jaksa penuntut umum selalu memberikan rencana tuntutan (rentut) atau masyarakat umum dapat menyebutnya dengan konsultasi tuntutan kepada atasannya sebelum mengajukannya ke pengadilan. Untuk perkara tertentu yang mendapat perhatian dari masyarakat, rentut harus dilaporkan kepada Kejaksaan Agung.   Dan   mengenai   kriteria   untuk   menentukan   mana perkara yang menarik perhatian masyarakat sangat sulit untuk ditetapkan karena belum adanya tolak ukur yang jelas dan obyektif.444
Dalam Pasal 182 KUHAP tidak ada keharusan seorang

jaksa  penuntut  umum  untuk  menyampaikan  rentut  kepada

444Lihat pada kriteria perkara-perkara yang dianggap penting penangannya telah diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994, yaitu:
1.	Perkara  yang  pelaku  kejahatan  atau  korban  kejahatan  adalah  tokoh  masyarakat pejabat teras pemerintah pusat/daerah atau seseorang yang menarik perhatian media massa/masyarakat secara luas atau seseorang yang mendapat perhatian dari Negara sahabat.
2.	Perkara yang menggunakan modus operandi atau sarana canggih yang mendapat perhatian media massa, dunia akademik dan forensic.
3.	Prekara yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar / yang dilakukan secara sadis/merusak bangunan atau proyek vital.
4.	Perkara  kejahatan  yang  terhadap  keamanan  Negara  dan  ketertiban  umum  yang berdampak luas/meresahkan masyarakat.
5.	Perkara        yang        dalam        penanganannya        diduga        telah        terjadi penyimpangan/penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak
hokum.
6.	Perkara tertentu yang karena suatu hak mendapat perhatian khusus dari pimpinan.

atasannya. Ketentuan mengenai rentut ini hanya diatur dalam internal kejaksaan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.445
Sebenarnya mengenai adanya rentut yang diterapkan di

lingkungan kejaksaan apabila dilihat dari peraturan perudang- undangan itu tidak menyalahi peraturan. Karena rentut bisa dianggap sebagai bagian dari prosedur penuntutan, jadi pegambilan alihan perkara itu bagian dari tudas dan wewenang jaksa agung, bukan intervensi. Kejaksaan merupakan satu dan tidak terpisahkan, hal ini sudah tegas disebutkan dalam Pasal
35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI  yang  secara  eksplisit  menyebutkan  kewenangan  jaksa agung yaitu menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hokum dan keadilan dalam ruang lingkup dan wewenang kejaksaan. Salah satu ruang lingkup yang dimaksud tersebut adalah penuntutan. Namun menurut penulis dengan adanya rentut atau konsultasi tuntutan, maka kemandirian dan independen seorang jaksa penuntut umum sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  akan  tergoyah  dan  dapat  menyimpang dari  yang
seharusnya.

445Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rentut atau konsultasi tuntutan tersebut sudah mulai dikenal dan dilakukan dilingkungan kejaksaan oleh jaksa penuntut umum semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985, istilah resmi dari rentut berdasarkan surat edaran tersebut adalah Pedoman Tuntutan Pidana. Pengajuan rentut diajukan secara berjenjang, dari jaksa penuntut umum kepada kepala saksi di Kejaksaan Negeri dan seterusnya.
Mantan wakil jaksa Agung Basrief Arief menjelaskan sehubungan   dengan   rentut   dalam   prakteknya   alur   rentut diawali dengan pendapat jaksa penuntut umum selaku pihak yang terjun langsung ke lapangan sehingga mengetahui dinamika persidangan, kemudian rentut secara berjenjang mengalir terus hingga ke Jaksa Agung setelah melalui kepala seksi bidang teknis, apakah itu pidana umum atau khusus pada kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Jadi ketika sudah di tanga Jaksa Agung, pertimbangannya sudah tidak lagi hanya pada aspek  yuridinya, tetapi juga dilihat sosiologis, cultural dan bahkan ekonomi.446 Ia juga menyatakan setuju apabila rentut dihapuskan atau ditiadakan, namun harus dilakukan secara bertahap agar nantinya tidak kaget. Dengan meniadakan
mekanisme yang mengharuskan jaksa penuntut umum menanti

446http://202.153.129.35/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana- harus-melalui-rentut, Hokum online.com, diakses pada Sabtu 30 September 2017, pkl. 12.18 WIB

rentut dari pimpinan kejaksaan sebelum menyusun surat tuntutan, maka alur pembuatan tuntutan bisa diperpendek dan lebih menghemat waktu dan juga jaksa penuntut umum bisa lebih mandiri dalam menangani suatu kasus.447  Pendapat Basrief Arief tersebut didukung oleh mantan Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa dengan alasan bahwa peniadaan rentut tersebut dapat membuat jaksa lebih independent  dalam  menjalankan  kewenangannya  sehingga para jaksa penuntut umum bisa lebih bertanggungjawab penuh karena selama ini yang menentukan di atas-atas.448
Selama ini belum ada standart baku yang menjadi patokan

besaran hukuman atas suatu perkara kecuali yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Akibatnya pemberian besaran hukuman menjadi sangat subyektif di setiap tingkatannya dikarenakan tidak adanya patokan yang baku untuk menentukannya. Menurut penulis, subyektifitas seperti ini yang dapat membuka peluang terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Karena memungkinkan dipengaruhi adanya factor lain selain fakta hokum yang ada. Di mana factor pengaruh dari atasan sangat kuat untuk mempengaruhi rencana tuntutan yang akan diajukan JPU ke
persidangan. Kemandirian seorang jaksa penuntut umum akan

447Ibid.
448http://www.nasional.vivanews.com/news/read/200654-ma-dukung-kejaksaan-hapus- rencana-penuntutan, diakses pada hari sabtu 30 September 2017, pkl. 13.42 WIB

terintervensi dengan adanya penyerahan rentut tersebut kepada atasannya. Andi hamzah juga mengkritik mengenai mengenai rentut berjenjenjang berdasarkan penjelasan di atas, bahwasannya itu hanya berlaku di Indonesia saja. Dengan adanya pola rentut tersebut maka akan membuka peluang adanya intervensi dari atasan Penuntut Umum sehingga menghilangkan sikap independen yang seharusnya dimilii oleh seorang jaksa penuntut umum untuk menegakkan keadilan.449
Hasti Novindari selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan

Negeri Bantul mengatakan bahwa sebenarnya dirinya juga kurang setuju dengan berlakunya rentut di lingkungan kejaksaan. Karena menurutnya yang lebih paham dan tahu mengenai segala sesuatunya tentang perkara yang sedang berlangsung adalah jaksa penuntut umum yang bersangkutan. Jadi yang bisa menentukan berapa besar tuntuta yang akan dituntutkan  kepada  terdakwa  adalah  jaksa  penuntut  umum yang bersangkutan bukan atasan, atasan hanya sekedar mengkontrol saja tidak ikut dalam menentukan besarnya tuntutan. Tetapi adanya rentut tersebut juga tidak dapat disalahkan  karena  menurutnya  rentut  dapat  menghindarkan dari  adanya  suatu  disparitas.  Dan  selama  semboyan  jaksa
adalah satu dan tidak terpisahkan masih ada dan melekat, maka

449http://hukumonline.com, Op.Cit.

segala sesuatu harus ada kesatuan komando atau petubjuk dari pimpinan secara berjenjang. Sebagai jaksa penuntut umum hanya bisa patuh pada aturan saja.450
Sedangkan	Hasil	wawancara	penulis	dengan	Wisnu

Wardhana seorang jaksa penuntut umum, ia menyatakan setuju dengan adanya rentut tersebut karena tujuannya salah satunya adalah untuk mengontrol jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya agar tidak bertindak yang menyalahi procedural dalam merumuskan surat tuntutan. Meskipun seorang jaksa itu seharusnya menegakkan rasa keadilan masyarakat (RKM) bukan rasa keadilan pimpinan (RKP) tetapi rencana tuntutan masih harus tetap dilakukan sepanjang peraturannya masih berlaku.451    Pendapat tersebut sebenarnya ada kaitkan dengan pendapat Yahya Harahap mengenai fungsi built in control, pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan structural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (span of control) oleh atasan kepada bawahan.452  Bahwa demi untuk tercapainya penegakan  hokum  yang  lebih  bersih  dan  manusiawi  maka
penegakan hokum harus diawasi dengan baik. Semakin baik

450Wawancara dengan Hasti Novindari SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
Bantul, melalui aplikasi WhatsUp, 6 Oktober 2017
451Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.
452Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Cetakan Kedepalan, Jakarta: Sinar Grafika 2006, hlm. 35

dan  semakin  teratur  mekanisme  pengawasan  dalam  suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat akan dapat diketahui  penyimpangan  yang  terjadi.  Jika  penyimpangan dapat dimonitor sejak awal, maka akan mudah untuk mengembalikan penyimpangan tersebut kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.453
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan

seorang jaksa tetap tunduk dan patuh pada Pasal 2, maka dengan cara meniadakan rentut yang selama ini sudah berlaku di lingkungan kejaksaan dengan cara perlahan sesuai yang diusulkan oleh Basrief Arief. Karena sangat sulit apabila campur tangan dari pihak lain dihilangkan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa peuntut umum, kare lembaga kejaksaan sendiri merupakan lembaga eksekutif dibidang yudikatif, di mana kejaksaan merupakan satu lemabaga yang tidak terpisahkan maksudnya adalah ada kaitan di dalam struktur lembaganya.
Seorang aparat penegak hokum khususnya jaksa penuntut umum apabila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dilakukan secara merdeka sesuai dengan keyakinan hati
nurani dan kebenaran sesuai dengan yang diketahuinya, maka

453Ibid.

kemungkinan hasil kerja yang didapatkan akan berpengaruh dari rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dapat dirasakan tidak  adil  bagi  pihak  korban  atau  pihan  terdakwa,  maupun dapat dirasakan ketiadakadilannya bagi kedua belah pihak sekalipun  baik  pihak  terdakwa  dan  pihak  korban.  cara  lain yang dapat digunakan oleh jaksa untuk tetap mengedepankan kemandiriannya adalah dengan cara menolah perintah atasan yang menurutnya dianggap melanggar norma hokum, hal tersebut telah mendapatkan perlindungan hokum sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) yaitu “jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hokum  dan  kepadanya  diberikan  perlindungan  hokum”.454
Kemudian  ayat  (3)  berikutnya  menjelaskan  mengenai  cara

penolakan yang dilakukan bahwa “Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah”.455 Dengan dasar hokum tersebut di atas, maka tidak ada lagi alasan bagi seorang jaksa penuntut umum untuk selalu tunduk pada perintah atasan termasuk perintah yang   dapat   menggoyahkan   kemandirian   dan   independent
penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya, apabila

454Pasal   8   ayat   (2)   Peraturan   Jaksa   Agung   Repulik   Indonesia   Nomor   PER-
014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
455    Pasal   8   ayat   (3)   Peraturan   Jaksa   Agung   Repulik   Indonesia   Nomor   PER-
014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

perintah tersebut tidak sesuai dengan hokum dan hati nurani mengenai kebenaran yang sebenarnya karena keadilan tetap harus ditegakkan.
Salah   satu   hal   pokok   yang   harus   diterapkan   untuk mencapai suatu keadilan procedural adalah tetap berpegang teguh pada aturan hokum yang berlaku dan tidak menyimpanginya. Aparat penegak hokum khususnya jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus tetap sesuai aturan hokum agar nantinya dalam proses penegakan hokum tersebut tidak terjadi pelanggaran HAM terdakwa dan tetap dapat menegakkan keadilan demi tujuan dari sebuah hokum.
Jadi dengan adanya penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya mengenai prosedur rentut yang diwajibkan di lingkungan kejaksaan melalui SEJA tahun 1985 sebenanarnya itu sesuai dengan prosedur kejaksaan di mana lembaga kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan. Namun disisi lain, dampak yang dapat terjadi dengan adanya rentut tersebut dapat menghilangkan kemandirian dan independent seorang penuntut umum dalam melaksanakan wewenangnya karena pasti mendapat intervensi dari atasan untuk nantinya dalam memberikan tuntutan pada suatu perkara. Dan juga dapat dibenarkan apabila rentut tersebut penting untuk tujuan sebagai

control atasan kepada bawahannya yaitu jaksa penuntut umum dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dalam melakukan penuntutan. Namun bentuk control tersebut jangan sampai menghilangkan sifat kemandirian seorang jaksa penunutut umum atau bahkan mengintervensi jaksa dalam membuat tuntutan kepada terdakwa, namun control tersebut menurut pendapat penulis cukup sebagai monitoring atasan kepada bawahannya agar tetap tunduk pada aturan dalam melaksanakan tugasnya. Rentut bisa tetap dipertahankan keberadaannya asalkan tidak sampai menghilangkan sifat kemandirian seorang jaksa penuntut umum sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

c.   Memberikan  informasi  yang  akurat  atau  transparansi kepada pihak terdakwa
Mendapatkan informasi yang akurat mengenai perkembangan kasus adalah menjadi hak dari seorang tersangka/terdakwa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk dalam hal ini jaksa penuntut umum. Hal tersebut sesuai dengan yang dituangkan dalam KUHAP yang salah   satunya   disebutkan   pada   Pasal   59   KUHAP   yang berbunyi,    “tersangka    atau    terdakwa    yang    dikenakan

penahanan berhak diberitahukan tentang penahanannya atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun  orang  lain  yang  bantuannya  dibutuhkan  oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hokum atau jaminan bagi penangguhannya”.456 Termasuk hak untuk diberitahu mengenai jenis kejahatan yang disangkakan dan didakwakan kepada terdakwa (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 KUHAP) merupakan hak terdakwa yang menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk memberitahukan karena hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  transparansi  dari aparat mengenai informasi proses yang ditanganinya agar nantinya pihak terdakwa dapat menyiapkan jawaban untuk pembelaannya.
Mengenai hak tersangka/terdakwa yang disebutkan dalam

KUHAP  di  atas,  Pasal  3  huruf  f  PERJA  Nomor:  PER-

014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa menyebutkan bahwasannya  jaksa  wajib  memberitahukan  dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun    korban.    hak-hak    yang    dimiliki    oleh    seorang
tersangka/terdakwa   yang   menjadi   kewajiban   dari   sorang

456Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penuntut umum tersmasuk hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kasusnya yang sedang dalam proses dan sedang ditangani oleh jaksa penuntut umum yang berkaitan. Keterbukaan informasi dari pihak kejaksaan kepada pencari keadilan  dalam  hal  ini  tersangka/terdakwa  merupakan  salah satu wujud dari keterbukaan informasi public.
Dalam  konteks  melakukan  hubungan  kemasyarakatan, pada Pasal 5 huruf g kode perilaku jaksa diatur mengenai kewajiban jaksa kepada profesi untuk memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segaka jenis sarana yang tersedia. Setiap orang dalam konteks UU HAM ini mengacu kepada tersangka/terdakwa pada khususnya.
Hak atas informasi adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola    oleh    Negara.457      Hal    ini    menegaskan    bahwa
kepemilikan   informasi   tersebut   bukan   Negara   melainkan

457Rifqi  S  Assegaf  dan  Josi  Khatarina,  Membuka  Ketertutupan  Peradilan,  Cetakan
Pertama, (Jakarta: LeIP 2005), hlm. 5

masyarakat.458 mengenai hal tersebut, maka Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan  informasi  Publik.  Menindaklanjuti  adanya  UU KIP tersebut, kejaksaan mengeluarkan PERJA Nomor: PER-
032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi   Publik di Kejaksaan Republik Indonesia (Perja pelayanan informasi public).  Oleh  karena  itu,  kejaksaan  mempunyai  kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama pra yustiable (pencari keadilan) khususnya kepada tersangka/terdakwa. Salah satunya adalah informasi mengenai penanganan perkara
Data  yang  ada  pada  tahun  2014  menunjukkan bahwasannya keterbukaan informasi di kejaksaan masih belum maksimal berjalan. Data yang dirilis oleh Komisi Keterbukaan Informasi Pusat (KIP) di tahun 2014 mengenai keterbukaan informasi pada badan public menunjukkan kejaksaan tidak masuk peringkat 10 besar.459 Padahal aturan keterbukaan informasi di kejaksaan telah dinyatakan secara tegas dan jelas di dalam UU HAM, UU KIP yang kemudian diturunkan ke dalam PERJA Pelayanan Informasi Publik dan Pasal 5 huruf g
Kode perilaku Jaksa.

458Ibid.
459https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/partisipasi-meningkat-kip-umumkan- pemeringkatan-badan-publik-2016-di-istana-wapres, diakses pada Sabtu 30 September 2017, pkl.
16.00 WIB

Dengan demikian, pengaturan kode perilaku jaksa mengenai kewajiban jaksa kepada profesi  untuk memberikan hak atas informasi kepada para pencari keadilan termasuk tersangka/terdakwa di era keterbukaan informasi public. Hal tersebut bertujuan agar kejaksaan dalam menangani suatu perkara  transparan  dan  akuntabel.  Selain  itu  juga  sebagai sarana control sosial supaya masyarakat dan pencari keadilan mendapatkan informasi yang berimbang terkait pelaksanaan tugas pokok kejaksaan, sehingga kesan tidak professional, tebang pilih, dan sampai tidak mempunyai prestasi dalam penanganan perkara dapat dihilangkan.
Penegakan hokum merupakan tugas yang diemban oleh aparat penegak hokum. Karena sebagai sebuah tugas, maka Immanuel Kant berpendapat bahwasannya tugas itu merupakan kewajiban kategoris yang mutlak, sehingga tidak mengenal istilah dengan syarat dan setiap tugas wajib untuk dilaksanakan.460   Hal  tersebut  adalah  merupakan  tempat pertama   dalam   penegakan   hokum,   yaitu   kesadaran   (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban. Tempat etika sendiri   adalah   pelayanan   pada   aparat   penegak   hokum.
Sedangkan isu adalah bentuk atau wujud konkret penegakan

460Bernard  L  Tanya,  Penegakan  Hukum  Dalam  Terang  Etika,  Cetakan  Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), hlm. 25

hokum yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan.461
Berdasarkan UU KIP yang telah ditindaklanjuti dengan PERJA  Pelayanan  Informasi  Publik  di  Kejaksaan  RI,  pada Pasal 15 dinyatakan bahwasannya kejaksaan bisa melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam wilayah hukumnya.462Sepanjang tidak termasuk ke dalam informasi public yang dikecualikan dan dirahasiakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16.463
Berdasarkan	PERJA	pelayanan	informasi	public,

informasi mengenai perkara boleh diberikan kepada yustiabel (para pencari keadilan), sepanjang bukan informasi public yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana telah disebutkan
dalam Pasal 15 dan 16 PERJA tersebut. Hal ini juga merupakan

461Ibid.
462Pasal 15 PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
463Pasal 16:
1.	Informasi public yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu tindak pidana, antara lain:
a.	Berita  Acara  Pemeriksaan  sebelum  dibacakan  dalam  persidangan  yang bersifat terbuka;
b.	Surat  Dakwaan  sebelum  dibacakan	dalam  persidangan  yang  bersifat terbuka;
c.	Surat tuntutan yang sebelum dibacakan dalam persidangan yang bersifat terbuka;
d.	[...]
2.	Informasi public yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3.	[...]

hak dari yustiable khususnya tersangka/terdakwa untuk mendapatkan informasi mengenai perkaranya yang sedang berlangsung di mana ia sebagai pihak yang sedang diproses untuk mendapatkan keadilan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya tanpa dengan merugikan hak asasinya sebagai warga   Negara   Indonesia.   Memberikan   informasi   perkara kepada yustiabel juga merupakan kewajiban jaksa kepada profesi berdasarkan Pasal 5 huruf g PERJA kode etik perilaku jaksa dan batasannya telah diatur dengan jelas di dalam UU KIP dan PERJA pelayanan informasi public.  Tujuannya adalah agar penanganan perkara dapat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang prima kepada para  yustiable  sebagai  wujud  keterbukaan  informasi  public yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya mengenai keterbukaan informasi mengenai suatu perkara kepada yustiabel yang bersangkutan khususnya tersangka/terdawaka harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk pemenuhan hak yang berhak didapatkan oleh tersangka/terdakwa mengenai perkembangan informasi perkaranya karena jelas itu telah disebutkan dalam KUHAP,  UU  HAM  dan  UU  KIP.  Memberikan  informasi

mengenai perkembangan perkara tersebut juga menjadi kewajiban seorang penuntut umum kepada profesi sebagaimana telah dijelaskan dalam PERJA kode etik perilaku jaksa dan PERJA keterbukan informasi public di kejaksaan RI, dengan tujuan untuk mewujudkan kinerja jaksa yang transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat  khususnya  para  yustiabel,  dan  juga  dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas  seorang  jaksa  penuntut  umum  dalam mengemban tugas dan wewenangnya atas nama Negara demi keadilan. Tranparansi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51
KUHAP bertujuan agar nantinya pihak terdakwa dapat mempersiapkan pembelaannya dipersidangan. Sedangkan transparansi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 KUHAP bertujuan agar pihak terdakwa dapat menerima dengan lapang dan mengerti mengenai penahannya.
Untuk menyeimbangi sikap transparansi di atas, seorang jaksa penuntut umum juga diharuskan mampu bersikap etis dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Maksud etis di sini adalah bahwasannya penuntut umum harus mampu menerapkan prosedur sesuai dengan standart etika dan moral yang berlaku. Mengenai standart prosedur kewenangan jaksa telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor: PER-036/A/JA/09.2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, yaitu: SOP penanganan  perkara  tindak pidana  umum  berdasarkan atas asa  kebenaran,  keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan hokum.464 Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara tindak pidana umum.465 Jadi dalam mewujudkan bentuk transparansi dalam menjalankan tugas, seorang jaksa penuntut umum juga harus mampu dengan mengimbanginya sikap etis karena dari adanya sikap etis yang dimilikinya tersebut dapat tercipta transparansi dan akuntabel sesuai dengan yang seharusnya diwujudkan oleh seorang penuntut umum.

d.  Berani Mengajukan Saran Untuk Menutup Perkara demi kepentingan umum Kepada Jaksa Agung
Berdasarkan Pasal 14 huruf h KUHAP, penuntut umum berwenang  menutup  perkara  atau  mengakhiri  suatu  perkara demi  kepentingan  umum  bukan  kepentingan  hukum.466   Hal
tersebut  biasa  disebut  asas  oportunitas.  Menurut  asas  ini

464Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum
465  Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum
466Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penuntut umum tidak wajib melanjutkan perkara untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum.
Sesuai Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seponering atau pengenyampingan perkara demi kepentingan umum adalah kewenangan jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, dan dalam hal ini JPU adalah salah satu pihak yang mempunyai hubungan sangat erat dengan   perkara   atau   masalah   yang   sedang   ditanganinya. Namun mengenai parameter frasa demi kepentingan umum ini sebenarnya belum jelas bisa dipecahkan oleh para ahli. Adapun kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum ini setidaknya telah muncul dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusuan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Akan tetapi khusus untuk tindak pidana korupsi saja. Misalnya pengkesampingan perkara dua   mantan   pimpinan   KPK   yaitu   Abraham   Samad   dan Bambang Widjojanto. Dan yang sebelumnya jaksa agung juga pernah menghentikan perkara mantan presiden RI Soeharto dengan alasan untuk kepentingan umum.

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tengan Kejaksaan RI dalam penjelasannya yang dimaksud demi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/ atau  kepentingan  masyarakat  luas.  Mengenai   kasus   yang sempat ramai mengambil perhatian masyarakat Indonesia bahkan luar negeri adalah mengenai perkara mantan Gubernur DKI Jakarta yang didakwa telah melakukan penistaan agama an telah mendapatkan vonis dari majelis hakim, yang telah menunjukkan bahwasaanya pihak Jaksa Penuntut Umum tidak meneruskan kasus tersebut ke tingkat banding dengan berbagai alasan.
Mengenai perkara Ahok yang pada saat itu sempat ramai di kalangan masyarakat karena adanya rencana pihak jaksa penuntut umum akan melakukan banding terhadap putusan hakim yang mengabulkan tuntutan JPU bahkan lebih berat dari apa  yang  dituntutkan.  Menurut  pendapat  Daniel  Sitorus467, pada prinsipnya JPU dalam membuat tuntutan itu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan juga didasarkan pada banyak pertimbangan.  Adil menurut JPU adalah yang sesuai dengan isi tuntutannya. Jadi apabila hakim memvonis terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan JPU maka JPU menganggap vonis
hakim tersebut tidak adil. Begitupun dengan perkara Basuki

467Wawancara dengan  Daniel  Sitorus  SH  MH,  Jaksa  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan
Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, 13 Oktober 2017

Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai penistaan agama, di mana hakim memvonis Ahok terbukti melakukan tindak pidana dalam  Pasal  156a  KUHP  dengan  vonis  lebih  tinggi  dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun pidana penjara dari tuntutan jaksa penuntut  umum  1  tahun  penjara  dengan  masa  percobaan  2 tahun. Hal tersebut dirasakan tidak adil oleh pihak JPU karena tidak sesuai dengan apa yang dituntutnya sehingga ada rencana untuk mengajukan banding terhadap putusan hakim tersebut.
Adil menurut JPU itu adalah adil yang didasarkan dari adil bagi terdakwa, adil bagi saksi korban dan adil bagi masyarakat. namun pada akhirnya JPU tidak jadi mengajukan banding karena didalamnya ada beberapa kepentingan yang harus diutamakan oleh JPU dalam dalam penegakan hukum yaitu selain kepentingan hukum, ada kepentingan masyarakat, ekonomi dan nasional. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk kepentingan umum demi tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan  keberlangsungan  system  ketatanegaraan.  Misalnya  jika JPU tetap melakukan banding maka akan ada reaksi sosial yang terjadi yaitu kegaduhan di dalam masyarakat. karena perkara yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta ini menjadi perhatian  dan  sorotan  masyarakat  bahkan  sampai  ke  luar negeri. Kalau menurut penulis, kebijakan  yang diambil oleh

JPU tersebut termasuk  asas opportunitas apabila merujuk pada Pasal 35 huruf c UU kejkasaan RI. Yaitu JPU mengkesampingkan perkara Ahok untuk mengajukan banding terhadap putusan hakim yang dinilai tidak mencerminkan keadilan demi untuk kepentingan umum, yaitu menghindari adanya reaksi sosial berupa kegaduhan dalam masyarakat yang nantinya akan terjadi lagi. Padahal sebenarnya JPU masih tetap bisa  melanjutkan  perkara  Ahok  tersebut  ke  tahap  banding karena menurut pihak JPU putusan hakim tidak menerminkan keadilan sesuai dengan yang telah dituntutkan oleh JPU dalam requisitornya.
Procedural justice ini lebih menekankan kepada adanya kepastian hokum yang semua tentang hokum acara telah di atur di dalam Undang-Undang seperti halnya hak tersangka/terdakwa. Keadilan berdasarkan teori ini adalah keadilan yang pelaksanaanya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai patokan yang harus digunakan oleh aparat penegak hokum khsusnya jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi menegakkan keadilan. Jadi jaksa penuntut umum dianggap adil dalam merumuskan requisitor itu apabila sesuai dengan perintah peraturan  perundangan-undangan  yang  mengikatnya     karena  di dalam peraturan-peraturan tersebut telah jelas diatur mengenai kepastian hukumnya

2.   Substansial Justice

Selanjutnya yang kedua adalah pembahasan mengenai Substansial Justice, di mana teori ini lebih mengarah pada keadilan  yang tidak hanya mengarah pada tersangka/terdakwa saja tetapi juga pada pihak korban. Adapun aturan pokok atau cara yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum agar selain dapat menegakkan keadilan procedural juga dapat menegakkan keadilan substansial jika di analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a.   Dapat menggali hokum yang hidup di dalam masyarakat

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang berperan  penting  dalam  system  hokum  Indonesia.  Sebagai bagian dari struktur hokum dalam sebuah system hokum, kejaksaan memiliki kedudukan yang sentral dan strategis di dalam Negara hokum. Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehngga keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat harus mempu mengemban tugas penegakan hokum.468 Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan  pelaksanaan  pembangunan  untuk  mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, serta

468Marwan Effendy, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Cetakan
Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2005), hlm. 1

berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang bunyinya: dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hokum dengan mengindahkan noerma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.469 Selain harus tunduk dan patuh pada aturan tertulis, maka seorang jaksa penuntut umum dituntut juga harus dapat menggali dan memahami norma-norma yang hidup dalam masyarakat di mana ia ditempatkan dalam menjalankan tugas dari Negara.
Dari isi Pasal 8 ayat (4) tersebut, dapat dijabarkan bahwasannya seorang jaksa penuntut umum sama halnya dengan seorang hakim yang sama-sama sebagai aparat penegak hokum, dituntut harus dapat menggali hokum yang hidup di dalam masyarakat. jaksa penuntut umum pun harus berani berijtihad di luar ketentutan Undang-Undang agar bisa menemukan keadilan
yang  dapat  dirasakan  adil  oleh  para  pihak  dan  masyarakat.

469Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

dengan demikian, maka keadilan substantive akan dapat diperoleh nantinya berdasarkan hasil tuntutan yang dibuat oleh seorang jaksa penuntut umum dan yang nantinya akan berpengaruh  juga  terhadap  putusan  yang  akan  dibuat  oleh hakim. Karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan huku yang hidup di dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (social justice).470
Isi dari Pasal 8 ayat (4) tersebut diperkuat juga dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa semua penegak hukuk termasuk jaksa penuntut  umum  dituntut  untuk  dapat  melakukan  terobosan hokum dan berani mematahkan merobohkannya (breaking the law) manakala hokum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.471Doktrin yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini menguatkan pendapat penulis bahwasannnya untuk menciptakan keadilan itu jangan hanya pasif pada apa yang ada dalam aturan tertulis saja, jika memang aturan tertulis itu kurang sesuai dengan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh para pihak maka jaksa penutut
umum    dalam    membuat    requisitor    diperkenankan    untuk

470  Bagir Manan, Wajah Hukum Di Era Reformasi, Tanpa Cetakan, (Bandung: Citra
Aditya Bakti 2000), hlm. 263
471Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas 2010), hlm. vii-viii.

membuat terobosan hokum demi untuk mewujudkan keadilan subtansial yang sesuai dengan service model yang dianut oleh KUHAP bahwasannya penyelenggaraan model peradilan pidana yang bersifat pekayanan di mana untuk mewujudkan keadilan diserahkan sepenuhnya kepada Negara melalui organ-organnya.
Menurut pendapat Wisnu Wardhana, seorang jaksa penuntut  umum  itu bisa  menerobos  hokum  yang  telah ditentukan oleh Undang-undang dengan syarat tetap melihat kondisi  terdakwa  dan  korban  dan  juga  Rasa  Keadilan Masyarakat  (RKM)  bukan  rasa  keadilan  pimpinan  (RKP). Karena menurutnya banyak isi Undang-Undang yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.472
Sedangkan Daniel Sitorus juga berpendapat bahwa JPU

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana selain berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dalam menyampaikan surat dakwaan dantuntutan juga memandang penting kebiasaan masyarakat yang dijadikan dalam menyampaikan surat tuntutan. Dan diwajibkan harus menggali kebiasaan atau perkembangan hukum di masyarakat baik untuk kepentingan para pihak. Karena menurutnya, kunci
seorang  jaksa  penuntut  umum  dalam  menegakkan  keadilan

472 Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.

adalah secara procedural harus patuh pada peraturan perundang- undangan, dan secara substansial harus memperhatikan fakta dipersidangan  dan  hukum  kebiasaan  masyarakat  setempat.473
Misalnya  di  Yogyakarta  menuntut  kasus  penganiayaan  harus

tinggi atau maksimal, tetapi di Maluku kasus penganiayaan tidak bisa   dituntut   maksimal   sesuai   Undang-Undang,   karena   di Maluku perkelahian meruakan hal yang wajar dan sudar biasa dilakukan oleh masyarakatnya jadi bukan menjadi hal yang jahat sehingga pelaku dituntut hukuman maksimal.474
Berdasarkan pengertian hokum substantive dalam Black’s

Law Dictionary 7th Edition, Substansual Justice   merupakan keadilan yang diberikan sesuai dengan hokum substantive, dengan  tanpa  melihat  kesalahan-kesalahan  procedural  yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantive penggugat. Dari pengertian di atas, dapat mengambil inti bahwasannya dalam penegakan substansial justice dapat sebenarnya aparat (jaksa penuntut umum) dapat mengindahkan aturan proceduralnya apabila itu dianggap tidak dapat menghasilkan suatu keadilan yang diharapkan oleh semua pihak dan masyarakat. ini berarti apa yang secara formal procedural benar bisa saja disalahkan secara    materiil    dan    substansialnya    melanggar    keadilan.
Demikian   sebaliknya,   apa   yang   secara   formal   salah   bisa

473  Wawancara dengan Daniel Sitorus SH MH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan
Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, 13 Oktober 2017
474Ibid.

dibenarkan jika secara substasinya sudah cukup adil. Keadilan substantive bukan berarti aparat (JPU) harus selalu mengabaikan bunyi atau aturan Undang-Undang. Melainkan, dengan keadilan substantive berarti jaksa penuntut umum bisa mengabaikan Undang-undang yang dianggap tidak member rasa keadilan, tetapi   tetap   berpedoman   pada   formal   procedural   Undang- Undang yang sudah member rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hokum. Jadi dengan seperti itu, keadilan substansial tetap tidak mengabaikan kepastian hokum yang juga merupakan salah satu dari tujuan hokum selain keadilan.
Praktik penegakan hokum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hokum lebih menonjol dibanding dengan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Dengan demikian apabila hokum lebih mengutamakan kepastian hokum maka dengan sendirinya penegakannya akan menggeser nilai- nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  hokum  demikian  pula sebaliknya. Sehingga dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hokum di mana masyarakat merasa kecewa dengan adanya suatu hasil tuntutan jaksa penuntut umum yang nantinya akan berpengaruh pada putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan hanya mementingkan penegakan hokum  secara  procedural  semata.  Oleh  karena  itu,  aparat

penegak hokum khususnya jaksa peuntut umum dalam kewenangannya melakukan penuntutan yang salah satu bagiannya adalah membuat surat tuntutan, maka harus bisa menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan tidak hanya terpaku pada procedural undang-undang saja karena hal tersebut belum tentu menjamin suatu keadilan yang diinginkan oleh masyarakat khususnya pihak korban yang telah dirugikan akibat adanya suatu tindak pidana yang telah terjadi.
Penegakan keadilan substantive tidak hanya ada pada putusan hakim, tetapi jaksa penuntut umum sebagai bagian dari aparat pengak hokum juga. Jaksa penuntut umum dapat menerapkan penegakan keadilan substantive dalam tugasnya sebagai penuntut dalam membuat surat tuntutan yang nantinya akan di serahkan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Seperti halnya yang telah disebutkan   dalam   Undang-Undang   kejaksaan   bahwasannya jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak berdasarkan hukum dengan tetap mengindahkan norma-norma lainnya serta menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.
Wisnu Wardhana yang sebagai jaksa penuntut umum sebenarnya lebih setuju pada penerapan keadilan substantive ini

karena menurutnya keadilan substantive itu ebih mengarah kepada keadilan masyarakat yang juga sekaligus dapat memberikan kemanfaatan juga sesuai dengan tujuan dari adanya hokum.475   Selain  itu,  Daniel  Sitorus juga mengatakan  bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum mengedepankan substansial justice karena JPU tidak mengetahui secara langsung fakta yang sebenarnya terjadi tetapi semuanya didasarkan pada dakwaan.  Sehingga  rasa  keadilan  para  pihak  dapat diseimbangkan pada saat JPU menuangkan tuntutan.476    Dan dalam   hal   ini   penulis   setuju   dengan   pendapatnya   karena keadilan   substantive   akan   lebih   memiliki   dampak   positif terhadap kemanfaatannya untuk masyarakat dan juga dapat menumbuhkan rasa percaya pada profesionalnya tindakan aparat
penegak hokum dalam memahami dan menerapkan hokum.

475Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.
476Wawancara dengan  Daniel  Sitorus  SH  MH,  Jaksa  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan
Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, 13 Oktober 2017

BAB VI

PENUTUP

A.  Kesimpulan:

1.		Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  melaksanakan  kewenangannya  dibidang penuntutan selama ini hanya sebatas melaksanakan dari apa yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan saja yang jelas hanya mengedepankan pada offender oriented, tanpa mengingat pada hakikatnya bahwa JPU ditugaskan oleh Negara untuk mewakili Negara memperjuangkan hak-hak warga negaranya yang telah menjadi korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.   JPU sebenarnya mempunyai kewenangan untuk menerapkan teori perlindungan korban dalam tugasnya melakukan penuntutan yang tetap tidak bertentangan dengan peraturan tertulis, yaitu teori the procedural rights model dan the service model.  Kewenangan  yang dapat  dilaksanakan  JPU berdasarkan teori tersebut adalah:
a.   Memberikan kesempatan kepada korban jika ingin mengadakan perdamaian dengan terdakwa atau melalui peradilan perdata.
b.  Memberikan pendampingan berupa penasihat hokum kepada korban selama proses peradilan berlangsung.
c.   Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  memberikan  peranan  kepada korban berupa hak yang penuh untuk berpartisipasi membantu jaksa  penuntut  umum  dalam  menentukan  tuntutan  pidana kepada pelaku.

d. Mengahadirkan korban dalam sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya.
e.   Meminta pendapat dan pertimbangan pada korban mengenai lepas bersyarat yang akan diberikan kepada terpidana oleh lembaga pemasyarakatan.
Menurut teori The Service Model adalah:

a.  Memasukkan permohonan ganti kerugian kepada korban malalui tuntutannya atau penggabungan perkara.
b.   Memasukkan permohonan ganti kerugian immaterial kepada korban yang mengalami rasa trauma akibat dari kejahatan yang telah menimpanya.
Namun pada praktiknya yang selama ini diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU tidak menerapkan teori perlindungan korban tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan alasan diantaranya bahwasannya tugas JPU hanya terfokus pada proses peradilan dan tuntutan sanksi untuk terdakwa saja sesuai peraturan perundang-undangan, tidak ada anggaran khusus dari Negara untuk biaya menghadirkan penasihat hukum sebagai pendamping pihak korban, jika saksi korban dilibatkan dalam proses penentuan tuntutan pidana maka dapat mempengaruhi sifat obyektif JPU karena dapat bergeser pada sifat subyektif yang hanya menilai dari pihak korban saja, dan  mengenai  lepas  bersyarat  menurut  JPU  itu  hanya  kewenangan pihak Lapas saja tanpa adanya campur tangan dari pihak JPU sehingga

JPU tidak bisa memberitahukan dan meminta pertimbangan pada pihak korban. Dan mengenai tuntutan ganti kerugian selama ini juga jarang dilakukan oleh JPU karena prosesnya yang lama yang harus mendapat persetujuan majelis hakim terlebih dahulu sebelum memasukkan tuntutan ganti kerugian tersebut ke dalam requisitor.
Jadi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewajibannya melakukan penuntutan selama ini praktiknya tidak memenuhi hak-hak korban. Jaksa Penuntut umum tidak pernah menerapkan kedua teori perlindungan korban tersebut, Jaksa Penuntut Umum hanya terfokus pada selesainya proses peradilan untuk menuntut hukuman bagi terdakwa dengan tidak mengedepankan hak-hak    korban yang seharusnya diperhatikan sebagai pihak yang diperjuangkan keadilannya.
2. Keadilan yang harus ditegakkan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan requisitor adalah keadilan bagi pihak terdakwa dan juga pihak korban.  Keadilan tersebut dapat ditegakkan apabilan JPU dapat  menerapkan  teori  procedural  justice  dan  substansial  justice, karena seorang JPU mempunyai kewenangan untuk menerapkan teori keadilan tersebut dalam menegakkan keadilan pada saat merumuskan requisitor di tahap penuntutan. Keadilan yang diperjuangkan Jaksa penuntut umum ini tidak hanya sebatas pada isi requisitor saja, melainkan segala proses selama merumuskan requisitor agar tetap memperhatikan dan memperjuangkan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara yaitu terdakwa dan korban tanpa menghilangkan apa

yang  menjadi  hak-haknya.  Kewenangan  yang  dapat  dilakukan  JPU

berdasarkan teori tersebut adalah:

a.   Konsisten pada aturan hokum yang berlaku

b.   Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya harus merdeka bebas dari intervensi
c.   Memberikan informasi yang akurat atau transparansi kepada pihak tersangka/terdakwa
d.   Berani mengajukan saran untuk menutup perkara demi kepentingan umum kepada Jaksa Agung
Sedangkan   menurut   teori   substansial   justice   untuk   mewujudkan keadilan bagi pihak korban adalah Dapat menggali hokum yang hidup di dalam masyarakat karena JPU mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi dengan mempertimbangkan hukum kebiasaan masyarakat setempat.
Namun  praktik  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum adalah bukan menegakkan rasa keadilan masyarakat tetapi lebih kepada rasa keadilan pimpinan. Hal tersebut terwujud bahwasannya setiap tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh JPU harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pimpinan termasuk dalam menentukan  requisitor. JPU harus konsisten dengan aturan yang berlaku dengan persetujuan dari pimpinan, karena apa yang diputus oleh pimpinan maka itulah yang harus dilaksanakan meskipun itu tidak sesuai dengan keyakinan JPU dan fakta yang ada dipersidangan. Pendapat pimpinan lebih mendominasi dari pada bunyi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercermin dari adanya

rencana tuntutan (rentut) di kejaksaan. Rentut tersebut mencerminkan bahwasannya JPU tidak bisa mandiri dalam menentukan requisitor, tetap ada campur tangan dari pihak pimpinan yang seharusnya pimpinan itu hanya sekedar mengontrol kinerja JPU tanpa mempengaruhi pada isi requisitor yang telah dibuat JPU berdasarkan keyakinan dan fakta di persidangan. Rentut tersebut dapat menghilangkan kemerdekaan dan kemandirian JPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya karena segala sesuatunya harus didasarkan pada keadilan menurut pimpinan.
Mengenai keterbukaan informasi dari JPU pada pihak terdakwa jarang dilakukan oleh JPU karena JPU menganggap terdakwa dapat mengetahui segala informasi berdasarkan dari proses peradilan yang berjalan di pengadilan. Dan mengenai penutupan perkara demi kepentingan umum, JPU juga harus mengikuti arahan dan persetujuan dari pimpinan. Semua kinerja JPU harus sesuai dengan persetujuan pimpinan yang jelas tidak mengetahui  fakta  dipersidangannya  secara  langsung.  JPU  berkeinginan bisa bersikap mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa selalu di bawah kekuasaan pimpinan, tapi kembali lagi pada peraturan internal kejaksaan yang jelas menyebutkan bahwa kejaksaan itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Jadi Jaksa Penuntut Umum praktiknya dalam merumuskan requisitor belum mencerminkan keadilan masyarakat pada umumnya dan keadilan terdakwa juga korban pada khususnya. Karena semua kinerja kejaksaan berada  dibawah  kekuasaan  pimpinan  yang  berhak  menentukan  semua

keputusan yang hendak diambil oleh JPU. Rasa keadilan pimpinan lebih diutamakan disbanding dengan rasa keadilan masyarakat yang seharusnya ditegakkan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum. Procedural justice dan substansial justice sulit untuk ditegakkan selama peraturan internal kejaksaan  tidak  diperbaharui  meskipun  sebenarnya  JPU  juga menginginkan kemandirian dalam bertugas.

B.  Saran

1.   Seharusnya  dilakukan  perbaharuan  atas  peraturan  yang  berkaitan dengan tugas dan wewenang jaksa penuntut umum terutama mengenai hukum  formalnya  baik  dalam  KUHAP  maupun  Undang-Undang khusus dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan memasukkan model perlindungan korban agar lebih mencerminkan pada  victims  oriented  dengan  mengedepankan  hak-hak  korban  dan tetap mencerminkan keadilan bagi pihak terdakwa maupun korban.
2.  Seharusnya dilakukan perbaharuan  juga terhadap peraturan internal kejaksaan terutama mengenai segala kewenangan JPU yang harus sesuai dengan yang direkomendasikan pimpinan, agar lebih mengutamakan pada rasa keadilan masyarakat yang seharusnya ditegakkan oleh JPU.
3.   Lebih baik rentut ditiadakan, atau jika tetap ada maka rentut tersebut hanya sebatas pimpinan mengontol kinerja bawahan jika ada kesalahan

diingatkan, tidak dari memberikan masukan yang harus dipatuhi oleh bawahan karena yang lebih paham mengenai fakta di persidangan adalah jaksa penuntut umum bukan pimpinan.
4. Untuk perumusan requisitor, JPU tetap harus memperhatikan dan menegakkan  substansial  justice  dan  procedural  justice  secara seimbang guna menciptakan bentuk keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Hal tersebut nantinya juga berdampak pada bertambahnya keyakinan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.
5.   Untuk Negara, seharusnya Negara lebih mennyegerakan pemenuhan hak  korban  salah  satunya  untuk  cepat  mendapatkan  ganti  kerugian tanpa dipersulit. Negara bisa lebih menyederhanakan dalam prosesnya dengan tidak melalui putusan pengadilan tetapi lebih kepada penetapan pengadilan melalui penyidik. Jadi dalam hal ini korban tidak lagi dipersulit dengan adanya prosedur yang justru hanya akan menambah beban derita dari korban. Dengan adanya LPSK justru hanya akan menyulitkan korban dengan waktu berjalannya proses yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adji  Oemar  Seno.  Peradilan  Bebas  Negara  Hukum.  Cetakan  Pertama.
Jakarta: Erlangga, 1985.

Ali Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar
Grafika, 2011.
Amrullah.   Paradigma   Saksi   Mahkota   Dalam   Persidangan   Pidana   Di
Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun Edisi No. 02 Vol.II, (Mei 2014) Anwar Yesmil. Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural
Kriminologi  ,  Hukum  dan  HAM.  Cetakan  Pertama.  Bandung:  PT Refika Aditama, 2009.

Anwari   Imron.   Kedudukan   Hukum   Korban   Kejahatan   Dalam   Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Arief Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Cetakan Pertama. Jakarta: Kenana, 2007.

Assegaf  Rifqi  S  dan  Josi  Khatarina,  Membuka  Ketertutupan  Peradilan.
Cetakan Pertama. Jakarta: LeIP, 2005.

Atmasamita Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cetakan Kedu.
Jakarta: Kencana, 2011

 	..  Sistem  Peradilan  Pidana  (Perspektif  Eksistensialisme  Dan
Abolisialisme). Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta, 1996.

 	.	Strategi	Pembinaan	Pelanggar	Hukum	Dalm	Konteks
Penegakan Hukum Di Indonesia. Tanpa Cetakan. Bandung: Alumni,
1982.

Bakhri Syaiful. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Bambang   Sugiono   dan   Ahmad   Husni   MD,   “Supremasi   Hukum   dan
Demokrasi”, Jurnal Hukum, FH UII Yogyakarta 2000, Bertens K. Etika. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia 1997.

Chaerudin	&	Syarif	Fadillah.	Korban	Kejahatan	Dalam	Perspektif
Viktimologi & Hukum Pidana Islam. Jakarta: Grhadhika Press, 2004. Chazawi Adami. Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana. Cetakan
Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-
2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
Effendi Tolib. Praktik Peradilan Pidana. Tanpa Cetakan.  Malang: Setara
Press, 2016.
 		. Tolib. Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen Dan Proses   Sistem  Perdilan  Pidana  Di  Beberapa  Negara.  Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, 2004.

Effendy  Marwan.  Kejaksaan  RI  Posisi  Dan  Fungsinya  Dari  Perspektif
Hukum. Tanpa Cetakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Faisal Moch Salam. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik. Cetakan
Pertama. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Fuady  Munir  Dan  Sylvia  Laura  L.  Fuady,  Hak-Hak  Tersangka  Pidana.
Cetakan Pertama. Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, 2015.

Gosita Arief. Masalah Korban Kejahatan. Cetakan Pertama. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1983.

Hamid Hamrat Dan Harun M Husein. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Hamzah   Andi   Dan   Irdan   Dahlan.   Surat   Dakwaan.   Cetakan   Pertama.
Bandung: PT Alumni, 1987.

Hamzah Andi. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktik
Penahanan-Dakwaan-Requisitor.	Cetakan	Pertama.	Jakarta:	PT Rineka Cipta, 1994.

 	.   Pelaksanaan   Peradilan   Pidana   Berdasarkan   Teori   Dan
Praktik. Cetakan Pertama. Jakarta:Rineka Cipta, 1994.

 	. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan Ketiga.
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

 		. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta,
1986.

Harahap Yahya.   Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Cetakan Kedepalan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hartono,  Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  Melaui  Pendekatan
Hukum Progresif. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hendrojono,  Kriminologi  Pengaruh  Perubahan  Masyarakat  Dan  Hukum.
Cetakan Pertama. Tanpa Kota: Srikandi, 2005.
Heri H. Tahir. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Leksbang Pressindo, 2010).

Hiariej Eddy OS. Beberapa Catatan RUU KUHAP Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013.

HR	Mahmutarom.    Rekonstruksi    Konsep    Keadilan    (Studi    Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional). Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
2010.

Huda Ni’matul. Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Husein  Kadri  Dan  Budi  Rizky  Husein,  Sistem  Peradilan  Pidana  Di
Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Instruksi  Jaksa  Agung  nomor:  INS-004/J.A/3/1994  Tentang
Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum

Kaligis O.C. Kumpulan Kasus Menarik. Jilid kelima. Jakarta: OC Kaligis & Associates, 2009.

 	. Perkara Koneksitas: Ginandjar Menggugat. Cetakan Pertama.
Jakarta: O.C Kaligis Associates, 2001.

 		. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana. Cetakan Pertama. Bandung: PT Alumni 2006.

Kansil C.S Dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.
Cetakan Pertama. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.

Kanter  E.Y.  Etika  Profesi  Hukum  Pendekatan  Sosio-Religius.  Cetakan
Pertama. Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Lelino Guntur Purwanto Joko. Peranan Pengadilan Negeri. Cetakan Pertama.
Yogyakarta: Guntur, 2004.

Loudoe John Z. Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara. Cetakan Pertama.
Jakarta: Bina Aksara, 1984.
Lubis Suhrawardi K. Etika Profesi Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar
Grafika, 2000.

Mambaya Marthinus. Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum Dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Manan Bagir. Wajah Hukum Di Era Reformasi. Tanpa Cetakan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Mansur Dikdik M. Arief &  Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,  Antara  Norma  Dan  Realita.  Jakarta:  Rajawali  Press, Tanpa Tahun.

Marbun  Rocky.  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia.  Cetakan  Pertama.
Malang: Setara Press, 2015.
Marpaung Laden. Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009.

MP  Luhut  Pangaribuan.  Suatu  Studi  Teoritis  Mengenai  Sistem  Peradilan
Pidana  Indonesi.,  Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Papas  Sinar  Sinanti,
2009.

Mudzakkir, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia.
Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (Jakarta: UI, 1992.
 		.  Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: UI, 2001.

Muhammad Rusli. Hukum Acara Pidana Peradilan Umum (Bagian Pertama).
Cetakan Pertama. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005.

 	. Lembaga Pengadilan Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta:
UII Press, 2013.

 	.	Sistem	Peradilan	Pidana	Indonesia.	Cetakan	Pertama.
Yogyakarta: UII Press, 2011.

Mujahidin  Ahmad.  Peradilan  Satu  Atap  Di  Indonesia.  Cetakan  Pertama.
Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Muladi Dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana. Cetakan
Pertama. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Perdilan Pidana,.Cetakan
Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
 	. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di
Indonesia. Tanpa Cetakan. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

 	.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Cetakan  pertama.
Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
Mulyadi  Lilik.  Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik  Dan
Permasalahannya. Cetakan Kedua.  Bandung: PT Alumni 2012.

 	. Hukum Acara Pidana. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1996.

 		.  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  &  Victimologi, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Djambatan 2004),

Mulyosudarmo Soewoto. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, 2004.

Muntaha,  Penerapan  Oportunitas  Dalam  Hukum  Pidana  Di  Indonesia.
Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Nawawi Barda Arief Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia. Edisi Revisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
Poenomo	Bambang.	Pelaksanaan	Pidana	Penjara	Dengan	Sistem
Pemasyarakatan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: 1986.

 	. Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam
Undang-Undang RI. Cetakan Pertama,. Yogyakarta: Liberty, 1986. Pradja	R.Achmad	S	Soema	di	dan	Romli	Atmasasmita.	Sistem
Pemasyarakatn Di Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta,
1979.

Prakoso  Djoko,  Pemecahan  Perkara  Pidana  (Splitsing).  Cetakan  Pertama.
Yogyakarta: Liberty, 1988.

 	.   Eksistensi   Jaksa   Di   Tengah-Tengah   Masyarakat.   Tanpa
Cetakan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

 	. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara
Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

 	. Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap
Penyidikan. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

 	. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di
Dalam Proses Pidana,.Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty 1988.

Prayitno Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Cetakan
Pertama. Bandung: Refikan Aditama, 2006.

Prinst Darwin. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cetakan Ketiga. Jakarta: Djambatan, 2003.

Prodjodikoro  Wirdjono.  Hukum  Acara   Pidana   Di   Indonesia.   Cetakan
Pertama. Bandung: Sumur, 1983.

Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip./1970 dalam Perkara Josopandojo; Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0159/77, tanggal 25
Februari 1977

Rahardjo Satjipto. Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan. Cetakan Pertama.
Bandung: PT Alumni, 1980.

 	. Ilmu Hukum.  Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006.
Ramelan. Hukum Acara Pidana, Teori Dan Implementasi. Cetakan Pertama.
Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.

Rawls John. Teori keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Terjemahan). Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Reksodipuro Mardjono. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Cetakan  ketiga.  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  keadilan  dan  Pengabdian
Hukum UI, 2007.

 	. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Cetakan pertama. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian
Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1994.

 	. Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Cetakan pertama.
Jakarta: Universutas Indonesia, 1994.
Yulia Rena. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,
Cetakan kedua, .Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Renggong Ruslan. Hukum Acara Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia, Group 2014.

Rukmini Mien. Perlindungan HAM Melaui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: PT Alumni, 2003.

Saleh Roeslan. Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia.
Cetakan Pertam. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

 		.  Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Angkasa Baru, 1981.
Sarmadi  A Sukris.  Advokat  Litigasi  dan  Non  Litigasi  Pengadilan.  Tanpa
Cetakan. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

Sasangka Hari, Tjuk Suharjanto, Penuntutan Dan Teknik Pembuatan Surat
Dakwan. Cetakan Pertama. Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas 2010).
Setyo Deni Bagus Yuherawa., Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana.
Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2014.

Simanjuntak  Nikolas.   Acara   Pidana   Indonesia  Dalam  Sirkus   Hukum.
Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sinaga V Harlen. Dasar-Dasar Profesi Advokat. Cetakan Pertama. Jakarta: Erlangga, 2011.

Soedirjo. Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Soedirjo. Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
Soekanto Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soemantri  Sri.  Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia.  Cetakan
Pertama. Bandung: Alumni, 1992.

Soeparman Parman. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama,2007.
Soesilo R. Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana
Bagi Penegak Hukum. Tanpa Cetakan. Bogor: Politeia, 1979.

Soetomo.  Pedoman  Dasar  Pembuatan  Surat  Dakwaan  Dan  Suplemen.
Cetakan Kedua. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1990.
Sofyan Andi Dan Abd Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.  Cetakan kedua. Jakarta: Prenademedia Group, 2014.

 	. Hukum Acara Pidana. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana, 2014.

Sudarto. Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri. Tanpa Cetakan.   Semarang:   Yayasan   Lembaga   Research   Dan   Afiliasi Insdustri, UNDIP.
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-1.
Bandung : Alfabeta, 2010.

Sumaryono E. Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum.
Cetakan ketujuh. Yogyakarta: Kanisius 2012.

Sunarso Siswanto. Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi Dan Aplikasi.
Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Sunaryo  Sidik.  Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidan. Cetakan Pertama.
Malang: UMM Press, 2005.

 		.  Sistem  Peradilan  Pidana.  Cetakan  Kedua.  Malang:  UMM Press, 2004.
Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Cetakan
Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Surachman RM. Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara.
Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Susanto Anthon F. Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Suseno Frans Magnis. Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral.
Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Sutrisno Anton. Kemandirian Jaksa Sebagai Penuntut Umum (Analisis Terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan). Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 2011.

Tahir Hadari Djenawi. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alumni,
1981.

Tahir Heri. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LeksBang, 2010. Tampubolon   Maradut.   Membedah   Profesi   Advokat.   Cetakan   Pertama.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Tanya Bernard L. Penegakan Hukum Dalam Terang Etika. Cetakan Pertama.
Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Tresna. Peradilan Di Indonesia. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pradnya Paramita,
1978.

UII  Tim  FH.  Ragam  Profesi  Hukum  Di  Indonesia.  Cetakan  Pertama.
Yogyakarta: Pintu Publishing, 2016.
Waluyo Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2016.

 	.  Viktimologi  Perlindungan  Korban  & Saksi.  Cetakan  Ketiga.
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Cetakan Pertama.
Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Wisnubroto Al. Teknis Persidangan Pidana. Cetakan kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013.

Zulkarnain. Peradilan Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Yappika, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   2004   tentang   Kejaksaan   Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan  Kapolri  Nomor  14  tahun  2011  Tentang  Kode  etik  Profesi
Kepolisian Negara republic Indonesia (KEPP)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Peraturan Pemerintah Noor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan
Terhadap Korban Dan Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat

PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia

PERJA Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. Per-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode
Perilaku Jaksa
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Umum

Surat Edaran Jaksa Agung No 013/J.A/8/1982 tentang Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada tahap prapenuntutan

Jurnal:

Darmono, “Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban
Tindak Pidana”, Jurnal Saksi dan Korban, Edisi No.1, Vol.1, (2011).

Rena Yulia, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol.28, (2016OPasal 6 huruf b   Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Tahun 1985

Resokusi Organisasi Internasional:

Resolusi PBB Tentang“Declaration of basic principles of justice for victims
of crime and abuse of power” Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998

Data Elektronik:

http://202.153.129.35/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis- tindak-pidana-harus-melalui-rentut, Hokum online.com, diakses pada Sabtu 30 September 2017, pkl. 12.18 WIB
http://ajarotninasution.blogspot.co.id/2013/09/hak-memperoleh-keadilan-
dalam.html?m=1, diakses Kamis 30 Maret 2017, Pkl. 10.43 WIB

http://aryjoewono.blogspot.co.id/2012_11_01_archive.html,	diakses	14
Desember 2016

http://kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/perlindungan-korban- kejahatan.html?m=1, diakses Rabu 31 Mei 2017, Pkl. 13.37 WIB

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/perlindungan-saksi-dan-korban, diakses Rabu 31 Mei 2017, pkl. 12.03 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2012/02/01/21431177/Kabareskrim.Tak.Ad a.Bukti.Andi.Nurpati.Terlibat , diakses pada tanggal 24 Januari 2017
Pkl. 11.10 WIB
http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115445/andi-hamzah-hanya- indonesia-yang punya-jenjang-rentut, akses 19 Januari 2017
http://www.nasional.vivanews.com/news/read/200654-ma-dukung-kejaksaan- hapus-rencana-penuntutan,  diakses  pada  hari  sabtu  30  September
2017, pkl. 13.42 WIB

http://wwwgats.blogspot.co.id/2008/12/victimologi.html?m=1,  Diakses  Pada
Hari Selasa, 9 Mei 2017, Pkl. 14.02 WIB

https://indonesaya.wordpress.com/tag/jaksa-dan-advokat-dalam-penegakan- hukum/, diakses pada hari Selasa, 4 April 2017, Pkl. 10.50 WIB

https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/partisipasi-meningkat-kip- umumkan-pemeringkatan-badan-publik-2016-di-istana-wapres, diakses pada Sabtu 30 September 2017, pkl. 16.00 WIB

https://zulianaistichomah.wordpress.com/2013/06/20/efektifitas-kinerja-jaksa- dalam-membangun-sistem-hukum-nasional-di-indonesia/,	akses	20
Januari 2017

Hasil Wawancara:

Wawancara  dengan  Daniel  Sitorus  SH  MH,  Jaksa  Penuntut  Umum  di
Kejaksaan Negeri Sleman, di Kejaksaan Negeri Sleman, 13 Oktober
2017

Wawancara dengan Hasti Novindari SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan
Negeri Bantul, melalui aplikasi WhatsUp, 6 Oktober 2017

Wawancara Dengan Wisnu Wardhana SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri
Yogyakarta, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 4 Oktober 2017.