Browsing Master of Law by Title
Now showing items 1311-1330 of 1460
-
Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Sanksi pidana dinilai memiliki eksistensi dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Namun seringkali dalam menyusun sanksi pidana dalam hal ini UU TPKS rentan akan ketidakadilan dan diskriminasi karena adanya ... -
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana KDRT ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan solusi alternatif penyelesaian permasalahan antara suami istri dalam tindak ... -
SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK INDOENSIA SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-11)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dapatkah Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia sebagai alat bukti di pengadilan untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit. Selain itu ... -
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA E-COMMERCE
(Universitas Islam Indonesia, 2011-06-08)Sistem pembuktian pada tingkat penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui sarana e-commerce tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Termasuk halnya mengenai alat buktiti yang seharusnya ... -
SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-02-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan implikasi diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia, juga dipergunakan untuk mengetahui mengapa ... -
SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-29) -
SlNKRONlSASl PENGATURAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH MENURUT UU NO. 25 TAHUN 2004 Dl KOTA MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-29)Berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas program pembangunan, banyak ha1 yang hams diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat khususnya. Di antaranya adalah hams marnpu menciptakan suatu sistem yang kondusif ... -
Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Dokumen pendukung dan keterangan para penghadap merupakan dasar bagi Notaris dalam membuat akta autentik. Namun, tidak jarang dokumen dan keterangan yang diberikan penghadap bukan merupkan yang sebenarnya atau ... -
STANDARISASI AKTA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(universitas islam indonesia, 2020-01-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan akta Notaris yang digunakan dalam praktik perbankan syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan UUJN sehingga bisa dikatakan sebagai suatu akta yang otentik dan untuk ... -
Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi “Ditinjau Dari Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Peraturan Pelaksana Undang- Undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, apakah Peraturan Pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau tidak? Seiring ... -
STRATEGI BISNIS DALAM KONSTRUKSI HOLDING COMPANY PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-24)Perkembangan ekonomi dunia cenderung mengarah pada pasar bebas, sehingga persaingan menjadi suatu keniscayaan dan ajang kompetisi pun digelar. Untuk menghadapi persaingan bisnis, banyak pelaku usaha yang menciptakan daya ... -
STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2015-06-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi hukum dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan ... -
Studi Komparasi Fungsi Kepartaian i Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia untuk membela kepentingan politik dan menjaga keutuhan negara kesatuan. ... -
STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA TENTANG PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-01)Kelemahan KUHP dalam mengatasi perdagangan orang mendorong lahirnya undang-undang khusus yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dengan lahirnya undang-undang ... -
STUDI PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 22 TH. 1999 DAN UU NO 32 TH. 2004
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-11-13)Setelah reformasi tahun 1999, terdapat dua sistem pemilihan kepala daerah yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan Pemilihan Kepala ... -
Substansi Perjanjian Tertutup Yang Dikualifikasikan Melanggar Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019)
(Universitas Islam Indonesia, 2022)Perjanjian tertutup sebagai sebuah perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Umumnya perjanjian tersebut terjadi antara pelaku usaha yang berada pada level yang berbeda. Perjanjian tersebut berisikan segala ... -
Tanah dan Bangunan Milik Pihak Lain Sebagai Jaminan Hak Tanggungan yang Termasuk dalam Boedel Pailit (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 689k/pdt.sus/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini mengenai keabsahan harta pihak lain sebagai jaminan hak tanggungan yang termasuk dalam boedel pailit. Seluruh harta milik debitor pailit akan otomatis masuk dalam boedel pailit baik yang sudah dijaminkan ... -
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2017
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ... -
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERMENKUMHAM NOMER 9 TAHUN 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ... -
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA MUTLAK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendaftaran peralihan hak jual beli dengan mendasarkan kuasa menjual dan bagaimana tanggung jawab PPAT dengan adanya ketentuan yang melarang penggunaan kuasa ...