Browsing Master of Law by Title
Now showing items 1270-1289 of 1460
-
RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-24)Tingkat tindak pidana penggunaan narkotika diri sendiri di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah pengguna narkotika mencapai 4 juta pengguna narkotika, dan diperkirakan akan menjadi 5 ... -
REFLEKSI DIALEK PANCASILA SEBAGAI DASAR SISTEM HUKUM DAN KETATANEGARAAN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015)Tujuan dasar dari penelitian ini tidak hanya memahamkan Pancasila secara dekonstruktif-hermenutik dengan mengungkapkan esensi dan nilai-nilai Pancasila ratusan tahun yang lampau sejak kerajaan Sriwijaya, tetapi juga bertujuan ... -
Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana arah reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku ... -
Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Economic Analysis of Law
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Tindak pidana korupsi menjadi problematika yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Kejahatan ini merupakan kejahatan ekonomi yang jelas akan lebih tepat apabila dalam merumuskan sanksi menggunakan pendekatan economic ... -
Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal – Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang ... -
Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan pengadilan niaga dan menganalisis pengaturan kedepan mengenai pembuktian sederhana ... -
Reformulasi Pengaturan Rekrutmen Kepala Daerah Guna Membatasi Dinasti Politik
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-02)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika pemilihan kepala daerah yang berdampak pada pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada rekrutmen kepala daerah yang ... -
Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi atas kebutuhan korban untuk menuntut ganti kerugian, sedangkan mekanisme restitusi dan kompensasi yang ada penggunaannya terbatas untuk jenis korban tindak pidana tertentu. Penggabungan perkara ... -
Regulasi Dan Formulasi Pewajiban Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan Non Sumber Daya Alam Dalam Perspektif ISO 26000
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan non Sumber Daya Alam (non SDA) di Indonesia sangat diperlukan mengingat dampaknya pada alam dan lingkungan sosial yang semakin banyak akibat kegiatan usaha ... -
REGULASI PENGGUNAAN BRAND SYARIAH PADA BISNIS PERHOTELAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)Hotel Syariah merupakan usaha bisnis di bidang perhotelan yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Lahirnya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah merupakan suatu ... -
REKOMENDASI PEMBUBARAN ASOSIASI DALAM PUTUSAN KARTEL SEMEN YANG TIDAK TERBUKTI
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-20)Latar belakang yang diangkat dalam Tesis ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran kartel dalam industri semen yang dilakukan oleh delapan perusahaan semen yaitu: PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Holcim Indonesia ... -
Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Berbasis Asas Keseimbangan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pada hakikatnya keseimbangan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor menjadi salah satu asas hukum kepailitan di Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ... -
REKONSEPTUALISASI PENDELEGASIAN WEWENANG LEGISLASI (DELEGATED LEGISLATION) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(universitas islam indonesia, 2020-01-22)Sebagai negara hukum, Indonesia masih memiliki pelbagai permasalahan di bidang regulasi. Sangat kedengaran aneh sesungguhnya dalam negara hukum muncul keluhan terjadinya hyper regulations/ obesitas peraturan. Bukankah ... -
Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-03)Perkembangan teknologi berbasis artificial intelligence dewasa ini dalam era digital menimbulkan implikasi terhadap kehidupan manusia, salah satunya yaitu hukum. Salah satu isu hukum yang menarik untuk dikaji berkaitan ... -
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-18)Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi dekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana ... -
REKONSTRUKSI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RUU JABATAN HAKIM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-23)Sudah menjadi keyakinan umum bahwa jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan ... -
Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sudah menjadi keyakinan umum bahwa jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan di ... -
Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2017)kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan di dalamnya, namun dalam RUU Jabatan Hakim ada beberapa ketentuan ... -
Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-06-24)Pemilihan kepala desa merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa. Pilkades tidak semata-mata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari ... -
REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-XI/2013 dan Perbandingan di Berbagai Negara)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-24)Mekanisme pemilihan Hakim Agung sempat mengalami inkonstitusional. Berdasarkan kehendak eksplisit UUD 1945, DPR hanya bertugas memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diajukan KY. Namun faktanya, DPR pernah ...