Browsing Master of Law by Title
Now showing items 346-365 of 1460
-
KAJIAN FILOSOFIS PRO DAN KONTRA DILARANGNYA EUTHANASIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-24)Karya ini berjudul “Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia”. Euthanasia adalah pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien oleh dokter atas pemintaan ... -
KAJIAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG PERATURAN TINDAKAN EUTHANASIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-14)Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa yang di dalamnya sarat akan nilai dan moral. Euthanasia merupakan tindakan medis ... -
Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-14)Penelitian ini mengkaji terhadap penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh Hakim terhadap perkara narkotika ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ... -
KAJIAN YURIDIS PEMAKAIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT
(Universitas Islam Indonesia, 2014-08-16) -
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tentang Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor nomor 16 / PUU –XVIII/2020 telah memenuhi sebagai putusan berdasarkan kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana Judicial review yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 16 / PUU ... -
KAJIAN YURlDIS PERANAN PARTAI POLlTlK DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITK
(Universitas Islam Indonesia, 2006-04-28) -
KARAKTERISTIK AKTA JUAL BELI KAPAL DAN PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS KAPAL DI KOTA BATAM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-30)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik akta jual beli kapal yang dibuat di hadapan Notaris di Kota Batam dan menganalisis penerapan asas publisitas dari peralihan hak milik atas kapal di Kota Batam. ... -
KARAKTERISTIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-05-09) -
KARTEL DALAM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-04-23)Dalam kerangka pembangunan infrastruktur dalam negeri, peranan industri semen menjadi sangat penting. Namun, dengan adanya privatisasi industri semen menyebabkan industri semen dalam negeri dikuasai saham-sahamnya oleh ... -
KARTEL PADA IMPOR KEDELAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06) -
Keabsahan Akad Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Studi terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang Keabsahan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance). Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, pertama, bagaimanakah ... -
KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prakteknya, seringkali sengketa ... -
Keabsahan Akta Pinjam Pakai Perusahaan Antar Peserta Tender
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini untuk mengkaji keabsahan akta dan tanggung jawab Notaris terhadap pinjam pakai perusahaan antar peserta tender. Fokus masalah pembahasan pertama, mengenai bagaimana keabsahan akta pinjam pakai perusahaan ... -
Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pengangkatannya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris penggati yang pengangkatannya tidak sesuai prosedur? Kedua bagaimana pertanggungjawaban hukum dan kewenangan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi persyaratan ... -
KEABSAHAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG DIPERJANJIKAN SECARA TERTULIS DI HADAPAN NOTARIS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-06)Penelitian ini berjudul Corporate Social Responsibility Yang Diperjanjikan Secara Tertulis Di Hadapan Notaris”, membahas mengapa corporate social responsibility diperjanjikan secara tertulis dihadapan Notaris antara perseroan ... -
KEABSAHAN JUAL BELI ASSET PEMERINTAH DAERAH TIDAK MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KPZLN) DITINJAU DARI PERATURAN LELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-07)Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Daerah membutuhkan fasilitas sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya akan mengalami penurunan seiring dengan usia kendaraan, sarana ... -
Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam tesis adalah Pertama, bagaimana keabsahan keputusan ... -
Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2020-12-20)Sharia arbitration is the way of settling a civil dispute outside the court based on an arbitration agreement which is made in writing by the disputing parties based on Sharia principles. So far, the arbitration concept ... -
KEABSAHAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH TANDAN SEGAR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-07)Kontrak baku adalah kontrak yang klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang ... -
KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-01)Peraturan Derah Kabupated Kota merupakan peram perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Waliiota. Keabsahan suatu Perda dilihat dari segi ...